TASYAKURAN DALAM MEMPERINGATI HARI KOPERASI, KRIDA PERTANIAN, DAN KELUARGA NASIONAL

Senin, 19 Juli 2010

Sebagai rasa syukur yang besar dalam memperingati hari Koperasi ke-63, Krida Pertanian ke-38 dan hari Keluarga Nasional ke-17, serta berhasil mendapatkannya juara dalam lomba yang bertemakan hari – hari nasional tersebut, maka Pemerintah Kota Probolinggo mengadakan acara Tasyakuran.

Tasyakuran dilaksanakan pada hari Senin (19/7) di ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Walikota Probolinggo pukul 09.00 sebagai tindak lanjut dari Upacara Bendera yang dilaksanakan pagi harinya sekitar pukul 07.00.

Acara dihadiri oleh Walikota Probolinggo, H.M. Buchori sekaligus sebagai pembuka acara. Turut diundang Kapolsek Kota Probolinggo, Agus Wiyanto, Ketua DPRD Kota Probolinggo, H.M. Sulaiman, Sekda, H. Johny Haryanto, Ibu – ibu PKK, beberapa Siswa SMKN 2 Kota Probolinggo dan perwakilan masing – masing SKPD Kota Probolinggo.

H.M. Buchori menghimbau, “kita harus bersyukur, karena atas kebesaran Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara Tasyakuran untuk memperingati hari Koperasi, Krida Pertanian dan Keluarga Nasional ke-17”.

“Selain memperingati hari – hari nasional ini, kita semua berharap, bukan hanya bisa merayakan saja tapi begaimana kita mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk ikut mengakat kesejahteraan masyarakat, salah satunya memberikan pinjaman modal ke masyarakat dalam merilis suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, dengan begitu bukan berarti pemberi pinjaman (Ijon) berwenang melambungkan bunga pinjaman yang begitu melangit dan memberatkan. Saya yakin kalau itu terjadi, penghasilan yang didapat oleh Ijon – ijon yang ada di Kota Probolinggo ini akan tidak barokah sehingga akan mendapatkan ujian hidup didunia sama berat dengan apa yang telah dilakukannya”, tambah H.M. Buchori.

Kamudian sesi, dilanjutkan dengan pemotongan numpeng oleh H.M. Buchori, dan diikuti dengan menyantap hidangan secara bersama – sama oleh para undangan.

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=1

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI KOPERASI, KRIDA PERTANIAN, DAN KELUARGA NASIONAL

Senin, 19 Juli 2010

Pada hari Senin (19/7) bertempat di Halaman Kantor Walikota Probolinggo, digelar Upacara Bendera dalam rangka memperingati hari Koperasi ke-63, hari Krida Pertanian ke-38 dan hari Keluarga Nasional ke-17 serta pemberian hadiah atas lomba yang diikuti dengan tema Koperasi.

Upaca Bendera dihadiri oleh perwakilan SKPD Pemerintah Kota Probolinggo, perwakilan Koperasi karyawan Tirta Dharma (PDAM), dan Siswa SMKN 1 Kota Probolinggo. Sebagai Undangan, hadir Pensiunan Pertama, Ibu – ibu PKK dan Kapolres Kota Probolinggo Agus Wiyanto, serta Ketua DPRD Kota Probolinggo, H.M. Sulaiman.

Sebagai Komandan Upacara dari Dinas Pertanian Kota Probolinggo adalah Gogol Sujarwo Walikota Problinggo, H.M. Buchori, selaku Inspektur Upacara. Para pengibar Bendera Merah Putih berasal dari satker Dinas Pertanian Kota Probolinggo, Hedrik Pujiono, Yudiono, S.P. dan Doni Ike Idul Sofyan sedangkan sebagai pembaca Teks Pembukaan UUD 1945, dibacakan oleh Staff Dinas Koperindag Kota Probolinggo, Rony Mulya Setyawan.

Dalam sambutannya H.M. Buchori menyampaikan “Bahwa dalam sambutan kali ini saya akan membacakan tiga sambutan, diantaranya, sambutan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia pada peringatan hari Koperasi ke-63 tahun 2010, sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada peringatan hari Krida Pertanian ke-38 tahun 2010, dan yang terakhir sambutan dari Kepala BKKBN pada Peringatan hari Keluarga Nasional XVII tahun 2010”.

“Tema hari Koperasi ke-63 ini yaitu Koperasi Bangkit Untuk Kesejahteraan Rakyat, yang menuntut kita untuk meningkatkan ketangguhan dan kemandirian Koperasi agar kiprahnya dapat dirasakan masyarakat. Selain itu makna lain yang bisa didapat dan kemudian diterapkan dari peringatan hari Krida Pertanian yaitu, bagaimana kita ciptakan rasa bahu membahu meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak Indonesia dalam menyosong Sumber daya manusia yang tangguh dan maju. Peringatan hari keluarga nasional XVII, juga sangatlah perlu untuk menampilkan suatu unsur Semangat Gotong Royong dalam pemantapan Pemberdayaan masyarakat dan Revitalisasi Program Keluarga Berencana Nasional”, tambah H.M. Buchori.

Acara terakhir dilanjutkan dengan pemberian hadiah secara simbolis oleh H.M. Buchori. Rincian pemenang lomba adalah, Juara I Lomba Pidato Perkoperasian senasional, siswa SMKN 1 Kota Probolinggo, Joni Iskandar, Juara I karyawan Koperasi Berprestasi, KPPRI, Eka Kapti, Udik Harijanto. Selanjutnya dalam lomba Kebersihan Lingkungan Spanduk dan Umbul – umbul pada Kantor Koperasi / KUD, dimenangkan oleh Koperasi Karyawan Tirta Dharma (PDAM) yang mendapatkan Juara I juga, serta Juara I Lomba Outbond Koperasi, direbut oleh Regu Pink KPRI Bangkit Jaya / Diskoperindag, Murtojo.

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=1

PERBASI : WALIKOTA CUP 2010 DIGELAR

Senin, 19 Juli 2010

Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 65, Perbasi Kota Probolinggo mengadakan event tahunan, yaitu Walikota Cup antar sekolah. Event ini diadakan untuk peningkatan prestasi pelajar dan juga untuk memilih bibit pemain basket baru yang akan dibina di tingkat Propinsi.

Hari Sabtu (17/07) malam, pembukaan event ini dilaksanakan di GOR Tri Darma Kota Probolinggo. Abdul Haris, sekretaris panitia melaporkan kepada Walikota Probolinggo yang diwakili Sekda Kota, H. Johny Haryanto, bahwa event rutin ini diselenggarakan selama 9 hari, mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 25 juli 2010. Peserta yang mengikuti event ini sebanyak 55 peserta dari tingkat SD, SMP dan SMA. Mengenai biaya, Perbasi memperoleh dana dari Pemerintah dan dari Sponsor.”tahun ini, kami kirimkan seorang pemain ke tingkat Propinsi, karena lolos seleksi” terang Abdul Haris.

Dalam sambutannya, H. Johny Haryanto, berterimakasih atas binaan Perbasi, sehingga ada perwakilan yang berprestasi di tingkat propinsi. Kemudian disampaikan pula, di Kota Probolinggo perlu ada klub khusus untuk dewasa. “Perlu ada club khusus dewasa, untuk anak-anak yang lulus SMA, agar mereka bisa mengukir prestasi di olahraga basket” ujarnya.

Setelah acara ceremonial berakhir, dilanjutkan dengan warming up peserta tanding pertama. Tampak kedua tim menunjukkan kemahirannya untuk shooting bola ke ring. Ketika peluit panjang ditiup oleh wasit utama, maka kedua tim berkumpul ditengah untuk menerima lemparan Lay Up dari Sekda Kota sebagai tanda, dibukanya Walikota Cup tahun 2010.

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=1

PERTANDINGAN TENIS PERSAHABATAN KOTA PROBOLINGGO VS KABUPATEN JOMBANG

Senin, 19 Juli 2010

Pemerintah Kota Probolinggo, hari sabtu (17/07) kemarin, kedatangan tamu dari Kabupaten Jombang. Mereka bermaksud untuk bersilahturahmi, dan juga melakukan pertandingan persahabatan di bidang olahraga tenis lapangan. Rombongan dari Kabupaten Jombang disambut oleh Sekda Kota, Assisten dan pejabat Pemerintah Kota Probolinggo di gedung Sabha Bina Praja.

Wakil Bupati Jombang, Widjono Soeparno, yang juga pemain tenis, mengajak serta 54 pemain lainnya, diantaranya adalah muspida Kab. Jombang dengan formasi lengkap. Walikota Probolinggo, H.M. Buchori berkeinginan untuk menyambut tamu dari Kab. Jombang, namun disaat bersamaan, dia juga menerima tamu dari negeri Belanda di rumah dinas.

Sebagai perwakilan dari Kota Probolinggo dalam acara penyambutan, dilakukan oleh Mat Alil, Assisten Perekonomian dan Pembangunan. Dalam sambutan hangatnya, Mat Alil menyampaikan sambutan selamat datang dan selamat bertanding. Selain itu, dia sampaikan selamat jalan kepada rombongan, karena selepas bertanding, rombongan akan menuju Gunung Bromo. “Selamat jalan kepada rombongan. Silahkan menikmati suasana sunset di gunung bromo, dan juga rasakan sensasi naik kuda disana, karena beda” ujar Matalil disertai gelak tawa yang hadir di gedung itu.

Dalam sambutan Widjono Soeparno, dia sampaikan bahwa di Jombang ada wisata religi baru yaitu Makam Gus Dur, yang pengunjungnya tidak pernah sepi. Sekarang masuk dalam paket wisata religi wali. “Kalau wisata wali limo (lima), ke enamnya adalah makam Gus Dur. Kalau wisata wali songo (sembilan), ke sepuluhnya adalah makam ini.” ujarnya.

Selepas beramah tamah, rombongan diajak ke Lapangan Tenis Indoor Pemkot. Probolinggo. Aksi mereka cukup memukau, baik dari Pemerintah Kota Probolinggo, maupun dari Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=1

KLARIFIKASI PUNGUTAN DISTRIBUSI GAS

Jumat, 16 Juli 2010

Wakil Walikota Probolinggo, H. Bandyk Soetrisno, hari kamis (15/07) siang, mendatangi kantor Kelurahan Sukabumi untuk mengklarifikasi pungutan distribusi gas didampingi oleh S. Prasetyo. Kabid. Energi dan Mineral, Diskoperindag Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan terkait dengan adanya pemberitaan di salah satu surat kabar kota probolinggo.

Wawali Probolinggo ditemui oleh Sekretaris Lurah, Budi Irianto beserta 4 orang stafnya, kemudian Edi Sofyan, Ketua RW.II, dan H. Ashari, Ketua RW.I, yang mengajak ketua RT.3, Abdul Razak. Di awal pembicaraan, H. Bandyk ingin tahu, pungutan tersebut seberapa besar dan untuk apa dana itu dipergunakan. Diterangkan oleh Budi Irianto, bahwa pungutan tersbut tidak pernah di musyawarahkan oleh masing-masing RW dengan pihak Kelurahan. Pungutan tersebut murni atas inisiatif warga sendiri.

Kemudian Edi Sofyan menjelaskan, bahwa Pendistribusian konversi gas dari surveyor langsung ke titik RW dan RT yang mudah dijangkau oleh truk, setelah itu baru dilanjutkan ke warga oleh pihak RW dan RT yang jadi titik distribusi. “besaran pungutan di RW saya cuma seribu rupiah pak, itu digunakan untuk rokok dan konsumsi tenaga bongkar. Hal ini sudah disosialisasikan ke warga dan mereka tidak keberatan” terang Edi kepada H. Bandyk. Berhubung ada berita di surat kabar kemarin, dana tersebut sempat dikembalikan ke warga, namun oleh warga ditolak, “Sudah pak, cuman uang seribu, kami ikhlas pak. Kami sudah dibantu oleh pemerintah, masa keluar uang seribu tidak ikhlas” lanjut Edi menirukan ucapan salah satu warganya.

Lain halnya dengan yang dijelaskan oleh H. Anshori, Ketua RW.I yang memiliki area luas untuk pendistribusian. Pungutan itu digunakan untuk uang transport dari titik distribusi ke warga yang tidak bisa dilalui oleh truk. Demi kelancaran distribusi dari RW/RT ke warga dengan menggunakan kendaraan pick up dengan tenaga pembantu 5 orang dan 1 sopir . “Malah ada yang sambung dengan becak, seperti yang terjadi di RT. 8” terang dia. “Kas di RT dan RW tidak mungkin untuk membiayai pengeluaran tersebut. Maka kami ajak warga untuk menanggung biaya itu.” lanjutnya.

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=304

Budaya Malu Belum Melekat

Selasa, 20 Juli 2010 | 10:43 WIB

Smoking area di RSUD Dr Moch. Saleh Kota Probolinggo yang dibangun pada 2008 tak diminati perokok. Pada saat jam istrirahat siang pun, smoking area dengan 8 kursi yang berada di antara kamar mayat dan Ruang Rawat Inap Flamboyan itu tetap sepi.

Terkait letak smoking area berukuran 3 x 2 meter persegi yang berada di dekat kamar mayat itu, Direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi SpPD, punya alasan tersendiri. “Untuk mengingatkan, agar perokok siap-siap ke kamar mayat akibat zat berbahaya yang terkandung dalam sebatang rokok,” ujarnya.

Budi mengakui, sejumlah perokok masih suka mengepulkan asap di selasar rumah sakit milik Pemkot Probolinggo itu. Padahal RSUD sudah menyiapkan smoking area di dekat kamar mayat. “Kalau pas lewat lorong RSUD, saya sering menegur keluarga pasien yang merokok seenaknya,” ujar Direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi SpPD. Ironisnya, sebagian warga justru terlihat merokok sambil duduk lesehan di dekat dinding yang terdapat tulisan “Dilarang Merokok”.

Seperti di RSUD, smoking area di Kantor Walikota Probolinggo juga letaknya terpinggirkan, di belakang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). “Letaknya tersembunyi, banyak orang yang tidak tahu. Mungkin perlu dibangun satu lagi di depan,” ujar Sukardi.

Soal smoking area yang tak diminati perokok, menurut Ketua Forum Kota Sehat, Kota Probolinggo, Sukardi Mitho bukan berari pembangunannya tak diperlukan lagi. Ia menilai tempat khusus merokok tersebut tetap perlu ada. “Hanya saja, dibutuhkan penyadaran dan sosialisasi soal bahaya merokok kepada masyarakat. Itu karena budaya malu merokok di sembarang tempat belum melekat di sebagian masyarakat kita,” ujar alumnus IKIP Negeri Malang itu.

Tetapi, menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr H Bambang Agus Soewignjo MMKes, dalam juknis terbaru, DBH CHT tidak boleh lagi dipakai untuk pembangunan fisik, termasuk smoking area. Karena itu, Dinkes bakal mempergunakan dana dari pemerintah pusat itu ke sosialiasi dan penyuluhan soal bahaya merokok.

Sekadar diketahui, pada 2009 lalu, Pemkot Probolinggo menerima sekitar Rp 4,8 miliar DBH CHT. Sebagian besar dana tersebut, Rp 2,1 miliar, diserap RSUD Dr Moch. Saleh untuk pembangunan ICU (intensive care unit), alat kesehatan, dan obat-obatan, serta smoking area. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=4c1c5119b03285e3f64bd83a8f9dfeec&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Perokok Enggan ke Smoking Area

Selasa, 20 Juli 2010 | 08:22 WIB
Smoking area di RSUD Probolinggo.

PROBOLINGGO - Area khusus perokok (smoking area) yang dibangun dengan dana bagi hasil cukai tembakau di Kota Probolinggo kurang dilirik para perokok. Diduga hal itu terkait perilaku sebagian perokok yang biasa merokok di sembarang tempat.

“Smoking area tetap diperlukan bahkan kalau perlu ditambah jumlahnya,” ujar Ketua Forum Kota Sehat, Kota Probolinggo, Sukardi Mitho, Selasa (20/7).

Soal smoking area itu belum banyak dilirik perokok, perlu penyadaran dan sosialisasi soal bahaya merokok.

Sukardi menilai, masih banyak perokok yang berperilaku “kardiman”. “Orang Madura mengatakan itu ‘kardiman’ alias ‘karepa dhibik man-menyaman’ (sekehendak sendiri, cari enaknya. Red.),” ujarnya.

Soal banyaknya perokok yang merokok sembarangan di tempat-tempat umum, kata Sukardi, itu masalah budaya buruk. “Budaya malu untuk merokok sembarang belum melekat di sebagian masyarakat kita,” ujar alumnus IKIP Negeri Malang itu.

Pernyataan Sukardi cocok dengan kondisi di sejumlah tempat-tempat umum di Kota Probolinggo bahkan di tempat yang sudah disediakan smoking area.

Di RSUD Dr Moch. Saleh, Kota Probolinggo misalnya, sejumlah perokok masih terlihat asyik mengepulkan asap di selasar rumah sakit milik Pemkot Probolinggo itu. Padahal RSUD sudah menyiapkan smoking area di dekat kamar mayat.

“Kalau pas lewat lorong RSUD, saya sering menegur keluarga pasien yang merokok seenaknya,” ujar Direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi SpPD. Ironisnya, sebagian warga justru terlihat merokok sambil duduk lesehan di dekat dinding yang bertuliskan “Dilarang Merokok”.

Seperti diketahui, smoking area di RSUD yang berukuran 3 x 2 meter persegi yang dibangun pada 2008 silam tak banyak dikunjungi perokok. Anehnya, di saat jam istrirahat siang, ruang smoking area bercat pink yang dilengkapi dengan 8 kursi itu tidak dimanfaatkan secara optimal.

Diduga karena lokasinya yang terjepit di antara kamar mayat dan Ruang Rawat Inap Flamboyan.

Terkait letak smoking area yang berada di dekat kamar mayat itu, dr Budi punya alasan tersendiri. “Untuk mengingatkan, agar perokok siap-siap ke kamar mayat akibat zat berbahaya yang terkandung dalam sebatang rokok,” ujarnya.

Smoking area yang juga megah terletak di komplek Pemkot Probolinggo. Seperti di RSUD, smoking area di Kantor Walikota Probolinggo itu juga letaknya terpinggirkan, di belakang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). “Letaknya tersembunyi, banyak orang yang tidak tahu. Mungkin perlu dibangun satu lagi di depan,” ujar Sukardi.

Sementara itu Badan Lingkungan Hidup (BLH) membangun smoking area sederhana. Bentuknya hanya tenda bulat mirip payung yang diletakkan di halaman (taman), dilengkapi dengan sejumlah kursi. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=269766150fa7a771f71f2f5777b1000c&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Haram Merokok di Tiga Tempat

Selasa, 20 Juli 2010 | 08:29 WIB
Tenda smoking area di Kantor BLH Probolinggo.

PROBOLINGGO-Sebenarnya di Probolinggo sudah banyak smoking area. Misalnya di enam Puskesmas dan beberapa kantor Pemkab. Tempat itu dibangun dari dana bagi hasil cukai tembakau dan rokok.

”Tetapi sekarang ada juknis baru terkait penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau dan rokok. Sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan tidak boleh lagi membangun smoking area,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr H Bambang Agus Soewignjo MMKes, Selasa (20/7).

Versi juknis terbaru itu, tidak boleh merokok di tempat seperti rumah sakit, Puskesmas, dan sekolah. ”Kalau ada smoking area kan berarti masih boleh merokok meski dilokalisir. Sekarang tidak boleh lagi,” ujar dr Bambang.

Karena tahun 2010 ini dana bagi hasil cukai tidak boleh lagi untuk membangun smoking area di fasilitas kesehatan dan pendidikan, Dinkes bakal mempergunakan dana dari pemerintah pusat itu ke sosialiasi dan penyuluhan ke masyarakat.

Sekadar diketahui, pada 2009 lalu, Pemkot Probolinggo menerima sekitar Rp 4,8 miliar dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). Sebagian besar dana tersebut, Rp 2,1 miliar diserap RSUD Dr Moch. Saleh, Kota Probolinggo.

“Dana bagi hasil cukai tembakau itu kami pergunakan untuk bangunan ICU (intensive care unit), alat kesehatan, dan obat-obatan. Termasuk bangunan smking area di dekat kamar mayat, ” ujar Direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi SpPD.

Namun dokter spesialis penyakit dalam itu tidak mau memerinci, penggunaan dana sekitar Rp 2,1 miliar itu. “Rinciannya saya tidak hapal, yang jelas untuk pembelian alat-alat kesehatan (alkes) untuk penderita jantung harganya mahal,” ujarnya.

Meski sudah dikucuri dana Rp 2,1 miliar, belum berarti bangunan ICU, alkes, dan obat-obatan sudah terpenuhi. “Dana cukai Rp 2,1 miliar itu bisa dikatakan untuk tahap pertama. Tahap kedua bakal dilanjutkan dengan dana bagi cukai sekitar Rp 1,7 miliar yang segera turun tahun 2010 ini,” ujarnya. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=dbe7dd2af0671eb4c5519c2d72da9e85&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Kemiskinan (Masih) Mendera Pesisir

Senin, 19/07/2010 18:07 WIB
Oki Lukito - suaraPembaca

Jakarta - Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan 108,78 juta orang atau 49 persen dari jumlah penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Angka tersebut diperoleh berdasarkan pendapatan kurang dari 1,5 dollar AS per hari. Sebagian besar atau sekitar 63,47 persen penduduk miskin tersebut berada di daerah pesisir dan pedesaan. Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) dengan perhitungan berbeda dari Bank Dunia mengumumkan angka kemiskinan per akhir Maret 2010 jumlah penduduk miskin tercatat 31,02 juta orang.

Jumlah tersebut turun 1,51 juta jika dibandingkan angka bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta dan saat ini masih ada 13,33 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana Jawa Timur yang 22 di antara 38 daerahnya terdiri dari wilayah pesisir?

Data dari Bappeda Jatim berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 menyebutkan terdapat 3.079.822 jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 9.049.461 Penduduk Miskin (PM). Delapan di antara 38 daerah mempunyai tingkat kemiskinan di atas 4 persen. Ada pun 17 daerah lainya dengan tingkat kemiskinan antara 2-3 persen, dan 13 daerah sisanya di bawah 2 persen tetapi masih di atas 1 persen.

Jika dicermati hanya 6 daerah dari 22 daerah yang memiliki wilayah laut tingkat kemiskinannya antara 1- 2 persen yaitu Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan. Jumlah penduduk Pacitan memang lebih sedikit yaitu 553.865 orang, bandingkan dengan Jember, Kabupaten Malang dan Sumenep yang rata-rata di atas 1 juta orang. Sedangkan di Pacitan tercatat 44.059 RTM dan 137. 205 PM.

Hal yang memprihatinkan, enam dari delapan daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi tersebut merupakan daerah pesisir yang sejatinya mempunyai sumber daya alam melimpah. Antara lain Kabupaten Jember dengan tingkat kemiskinan 7,72 persen, Kabupaten Malang 5,06 persen, Sampang 4,88 persen, Sumenep 4,73 persen, Kabupaten Pasuruan 4,34 persen dan Banyuwangi 4,20 persen.

Salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah namun masih berkuat dengan kemiskinan adalah Kabupaten Sumenep yang meliputi 121 pulau. Keadaan geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan seharusnya mampu memberikan keuntungan secara ekonomi karena memiliki kekayaan alam seperti perikanan, gas alam, minyak, dan pariwisata bahari. Sebagai gambaran, tambang minyak di Sumenep per harinya menghasilkan 11,74 juta barrel minyak dan kondesat, serta 947 juta kaki kubik gas.

Tambang migas yang berlokasi di lepas Pantai Camplong tersebut diperkirakan bisa dioperasikan 6-8 tahun dengan kapasitas produksi 20.000 barrel per hari. Minyak dan gas alam Sumenep mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan wilayah lain di Jatim (Sumber: Dewan Pembangunan Madura). Sementara produksi perikanan tangkap dan budi daya perairan umum Sumenep mencapai 7. 800 ton per tahun. Sumenep juga kaya ladang garam dan sari air laut (SAL), diperoleh dari sisa pembuatan garam yang mengandung multi mineral untuk bahan produksi Nigarin.

Ironisnya kekayaan tersebut tidak banyak menyumbang bagi perekonomian masyarakat setempat. Sebagai ilustrasi jumlah penduduk Sumenep tahun 2008 sebesar 1.078.315 jiwa dengan 145.788 rumah tangga yang masuk dalam katagori miskin. Penduduknya yang miskin 371.422 jiwa. Sebagian besar menetap di Sumenep Kepulauan.

Jika dikaji lebih dalam terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat di pesisir. Di antaranya, kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin. Banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan di pesisir bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai obyek bukan subyek. Demikian pula kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan nelayan.

Akibat anomali iklim dalam tiga tahun terakhir ini waktu melaut nelayan hanya 180 hari dalam setahun. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan berpengaruh pula pada cara menangkap ikan. Sementara keterbatasan dalam pemahaman teknologi menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Di Lekok Kabupaten Pasuruan misalnya. Perolehan hasil tangkapan nelayan rata-rata hanya 10 kilogram per hari yang dibeli pedagang Rp 120 ribu. Hasil penjualan ikan tersebut setelah dipotong biaya BBM Rp 50 ribu kemudian dibagi dua dengan pemilik perahu. Sisanya Rp 35 ribu dibagi rata 5 ABK.

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah kebiasaan atau pola hidup konsumtif. Umumnya masyarakat pesisir ketika hasil tangkapannya sedang baik akan menghabiskannya dalam waktu singkat. Sebaliknya ketika paceklik peralatan apa saja di rumah akan dijual dengan harga murah.

Di sisi lain pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan pesisir selalu beriringan dengan kerusakan lingkungan dan habitat seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Parahnya kerusakan ekosistim pesisir semakin memengaruhi kuantitas hasil tangkapan nelayan. Masalah kemiskinan masyarakat pesisir pada dasarnya bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan rekayasa sosial. Bukan solusi secara parsial.

Oki Lukito
Direktur Regional Economic Maritime Institute
Anggota Himpunan Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI)

(msh/msh)

Sumber: http://suarapembaca.detik.com/read/2010/07/19/180717/1402394/471/kemiskinan--masih--mendera-pesisir?882205470

Jika gagal, 10.000 MW bisa perbesar subsidi listrik

Senin, 19/07/2010 15:55:02 WIB
Oleh: Rudi Ariffianto

JAKARTA (Bisnis.com): Kekurangan subsidi listrik diperkirakan membengkak apabila proyek 10.000 MW tahap pertama gagal memenuhi target untuk menuntaskan sekitar 2.700—3.000 MW pada tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan ketika menghitung kekurangan subsidi Rp4,8 triliun, yang diputuskan untuk dikompensasi dari kenaikan tariff dasar listrik (TDL) per 1 Juli lalu telah memperhitungkan masuknya pembangkit 10.000 MW tahap pertama.

Darwin sebelumnya mengatakan pada semester I 2010, diharapkan PLTU batu bara yang dibangun perusahaan-perusahaan China itu akan tuntas dan masuk sistem sebanyak 50% dari total rencana proyek. “Ketika menghitung kekurangan subsidi listrik itu, pemerintah memasukkan rencana masuknya beberapa pembangkit 10.000 MW,” katanya hari ini.

Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dahlan Iskan mengatakan sejauh ini proyek percepatan pembangkitan tahap I itu baru menyelesaikan satu pembangkit saja, yaitu PLTU Labuan. Hingga akhir tahun, PLN masih berupaya untuk mengejar penyelesaian PLTU dengan kapasitas total 2.700—3.000 MW.

“Paling sedikit 2.700 MW, diusahakan 3.000 MW masuk pada kuartal ketiga dan empat tahun ini. Pembangkit-pembangkit itu meliputi Rembang [600 MW], Indramayu [600 MW], Paiton 3 [600 MW], Suralaya 8 [600 MW], dan Lontar [300 MW],” ungkapnya.

Dahlan mengatakan apabila target penyelesaian proyek itu meleset, akan berkonsekuensi pada pembengkakan kebutuhan subsidi. “Waktumenghitung kebutuhan subsidi Rp4,8 triliun yang dananya dicarikan lewat kenaikan TDL itu kami sudah perhitungkan masuknya pembangkit baru dengan kapasitas 2.700 MW. Jadi, kalau telat bisa bengkak beban subsidinya.”

Dia menjelaskan keterlambatan penyelesaian proyek 10.000 MW tahap I tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, proses administrasi pinjaman dari China yang lamban. Kedua, pembebasan tanah yang sulit sehingga timbul masalah baru berupa keterlambatan desain.

“Sebab desain tidak bisa muncul kalau tanahnya belum ada. Terakhir adalah masalah manajemen proyek, karena selama ini proyek-proyek itu ditangani oleh General Manager. Tapi persoalan lainnya masih banyak dan ruwet, tetapi fokus kami sekarang bagaimana melihat kedepan agar proyek-proyek itu tidak makin terlambat.”

Pada tahapan awal, Dahlan mengatakan telah memutuskan untuk merombak sistem manajemen 10.000 MW. Setiap proyek, tuturnya, akan diawasi oleh seorang kepala proyek, yang dulu fungsinya dirangkap oleh General Manager.(msb)

Sumber: http://web.bisnis.com/sektor-riil/tambang-energi/1id194115.html

Sekolah Bermasalah Dipanggil DPRD

Selasa, 20 Juli 2010 | 09:23 WIB

PROBOLINGGO - Komisi A DPRD Kota Probolinggo bakal menuntaskan masalah sejumlah sekolah terkait penerimaan peserta didik baru (P2DB) 2010. Sebanyak 3-4 sekolah bakal dipanggil terkait pungutan memberatkan siswa bersamaan dengan P2DB itu.

“Kami memang sudah menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dan sekitar 30 kepala sekolah. Kali ini kami akan fokus memanggil 3-4 sekolah bermasalah,” ujar Ketua Komisi A DPRD, As’ad Anshari, Selasa (20/7) pagi.

Politisi PKNU itu mengagendakan, Jumat mendatang bakal mengundang kepala-kepala sekolah, yang P2DB-nya bermasalah dan diduga menarik pungutan relatif besar. “Harus diselesaikan per kasus atau per sekolah. Biar ke depan tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Kepala sekolah yang dipanggil di antaranya, SMAN 2, MTsN, dan SMAN 4. “SMAN 2 dinilai memungut siswa terlalu besar, Rp 3,6 juta, MTsN sebanyak 40 siswa yang lewat pintu belakang dikenai Rp 1,5 juta, SMAN 4 ada protes dua siswa yang seharusnya diterima tetapi tidak lulus,” ujar As’ad.

As’ad mengakui, kasus-kasus P2DB itu bakal diselesaikan Komisi A yang memang membidangi pendidikan. “Jangan sampai seperti di Malang, yang sampai dilaporkan ke kejaksaan,” ujarnya.

Dalam hearing sebelumnya, Kepala SMAN 2, Drs H Syafiuddin MSi mengakui, memang menarik pungutan kepada siswa baru. “Soal dana insidental itu memang sempat mencuat di koran. Padahal itu program sekolah dengan sepersetujuan walimurid,” ujarnya.

Syafiuddin menambahkan, program sekolah itu dipaparkan Komite Sekolah. Per item program pun terinci dananya. “Tahun ini dibutuhkan dana total Rp 690 juta, yang kemudian dipikul rata 192 siswa baru sehingga ketemu dana Rp 3,6 juta per siswa,” ujarnya.

Walimurid yang keberatan pun diminta menemui Komite Sekolah. Akhirnya sebanyak 40 walimurid mengaku meminta keringanan pembayaran dana Rp 2,6 juta tersebut. “Pak Wawali (Drs H Bandyk Soetrisno Msi, Red.) pun mengakui, sekolah tetap fleksibel dalam memungut dana kepada walimurid,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Penerimaan Murid Baru (PMB) MTsN, Choirul Huda menjelaskan asal-muasal munculnya sumbangan Rp 1,5 juta bagi siswa yang tidak lulus tes itu. “Memang ada kesepakatan dari walimurid, siswa yang tidak masuk tes masih bisa diterima dengan membayar Rp 1,5 juta. Dana tersebut untuk membangun satu ruang kelas yang berisi 40 siswa,” ujarnya.

As’ad meyakini, penjualan “pintu belakang” itu tidak ada dasar hukumnya di Kementerian Agama (Kemag). “Lha kalau siswa sudah tidak diterima masih bisa masuk asal membayar Rp 1,5 juta, ini kan aneh bin ajaib. Lantas buat apa ada tes masuk segala,” ujarnya.

Seharusnya MTsN menempuh cara yang lebih elegan. Caranya, saat tes masuk jangan hanya menerima satu kelas, tetapi dua kelas sekaligus. “Barulah setelah diterima masuk, silakan saja dipungut dana Rp 1,5 juta untuk membangun ruang kelas yang kurang,” ujar mantan kepala sekolah swasta itu.

Terkait kasus yang membelit SMAN 4, As’ad mendapat laporan, ada dua siswa yang nilainya tinggi tetapi tidak diterima. “NEM-nya tinggi, 36 dan 37, hanya gara-gara kedua siswa dari luar kota itu terlambat menyerahkan NEM asli, padahal syaratnya hanya fotokopi, keduanya tidak diterima,” ujarnya.

As’ad menyayangkan, perilaku SMAN 4 yang terkesan mentang-mentang. “Mosok sekolah tidak bisa memberikan toleransi, kan kasihan ada dua siswa dengan nilai bagus tidak bisa masuk sekolah,” ujarnya. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=8cba2025992666dcf229a5f783349b60&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Perda Tata Ruang Terhambat karena Konflik

Selasa, 20 Juli 2010 05:55 WIB

Penulis : Ririn Radiawati Kusumua

JAKARTA--MI: Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disinyalir masih jauh dari target. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik pemanfaatan ruang baik antarsektor maupun antarwilayah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Deddy Koespramoedyo. "DAri target Inpres no. 1 Tahun 2010, hingga akhir tahun 2010 adalah menyelesaikan 17 RTRW Provinsi, 36 RTRW Kabupaten dan 20 RTRW Kota. Sampai dengan 5 Juli 2010 telah ditetapkan 5 perda RTRWP, 8 RTRW Kabupaten dan 3 RTRW Kota," ungkap dia, Senin (19/7).

Lebih lanjut, Deddy merinci, provinsi yang telah menetapkan perda RTRW antara lain adalah Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa TEnggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan. Sementara Kabupaten yang telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten adalah Bandung, Bogor, Sidoarjo, Bangkalan, Timor TEngah Utara, Flores Timur, Nabire, dan Jayapura. Kota yang telah menetapkan Perda RTRW Kota adalah Banda Aceh, Yogyakarta dan Probolinggo.

Deddy mengatakan RTRW tersebut ditujukan untuk percepatan pembangunan nasional yang menyangkut koordinasi dengan daerah terutama bidang infrastruktur. Dia mengatakan, selama ini yang menjadi konflik dalam percepatan infrastruktur daerah adalah konflik koordinasi antar wilayah atau dengan pemerintah pusat.

Dia mencontohkan, untuk alih fungsi hutan, pemerintah daerah harus meminta persetujuan Menteri Kehutanan untuk meminta persetujuan alih fungsi hutan. "Waktu normal saja 233 hari. Itu kan sekitar satu tahun. Contohnya saja untuk Kalimantan Tengah mengusulkan alih fungsi setelah sekian lama menunggu malah tidak disetujui," kata dia.

Untuk menghindari konflik tersebut, lanjut Deddy, beberapa upaya percepatan penyelesaian RTRW yang akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) adalah melalui mekanisme "jemput bola" kedaerah dan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan dari UU sektoral. (Rrn/OL-3)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/20/156675/3/1/Perda-Tata-Ruang-Terhambat-karena-Konflik

Kabid Humas: SMS Berantai Penculikan Anak tidak Benar

Isu SMS Penculikan Anak

Tribunnews.com - Selasa, 20 Juli 2010 10:44 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JATIM -- Dari SMS-SMS isu penculikan yang telah diketahui, semua mencatut lembaga kepolisian. Disebutkan, misalnya, di awal atau di bagian akhir SMS bahwa SMS itu dikirim oleh “Polres Situbondo”. Di SMS-SMS lainnya disebutkan berasal dari “Polres Sragen”, “Polres Probolinggo” atau dari “Kanit Reskrim Polsek Besuki”.

Yang beredar di Kabupaten Probolinggo agak unik. SMS isu penculikan itu sudah mengalami penyesuaian, yakni diterjemahkan ke dalam bahasa Madura.

Polres Sumenep menegaskan bahwa reaksi warga yang berlebihan atas isu penculikan di sana tak berarti bahwa isu tersebut benar adanya.

“SMS itu pekerjaan orang iseng yang ingin mengacaukan ketentraman masyarakat. Karena itu, masyarakat jangan sampai terpancing dan melakukan tindakan tidak benar seperti main hakim sendiri,” tandas Kapolres AKBP Pri Hartono SIK melalui Kasat Reskrim AKP M Andi Lilik.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Pol Polisi Pudji Astuti juga menegaskan, SMS berantai tentang penculikan itu adalah tidak benar.

“Tidak ada itu, gak benar. Kami sudah cek semua Polres dan tidak ada kantor polisi yang mengirim SMS kewaspadaan seperti itu. Juga selama ini tidak ada laporan penculikan atau laporan kehilangan anak,” tegas Pudji saat dihubungi Surya, Senin (19/7/2010).

Ia menambahkan, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang mengirim SMS itu dan apa motifnya. Terkait mobil yang disebut milik “penculik” yaitu APV warna silver dengan nomor polisi (nopol) L 1857 GU seperti yang disampaikan dalam SMS, kata Pudji, dipastikan data itu tidak benar. Berdasarkan catatan kepolisian, nopol yang disebutkan itu adalah nopol untuk jenis mobil Toyota Terios dan bukan APV.

Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, tapi tidak perlu memercayai isi SMS yang disebarkan berantai itu. Masyarakat diminta untuk mengabaikan informasi yang dikirim melalui SMS yang mengatasnamakan polres tertentu, termasuk dengan adanya penyebutan jenis mobil dengan nopol tertentu.

“Yang penting SMS itu tidak usah dikembangkan, tidak usah diteruskan untuk dikirim lagi atau diramai-ramaikan,” pesan Pudji. (surya)

Editor : Tjatur
Sumber: http://www.tribunnews.com/2010/07/20/kabid-humas-sms-berantai-penculikan-anak-tidak-benar

Isu Penculikan Nyebar di 11 Daerah

Selasa, 20 Juli 2010

Warga Main Hakim Sendiri
Polda: Tak Benar Itu dari Polisi

Surabaya - Surya- Isu penculikan anak yang mulai terdengar kabarnya di Jatim sejak Juni lalu, kini semakin tak terkendali. Ironisnya, cukup banyak warga masyarakat yang termakan isu yang tak jelas jluntrungan-nya itu.
Karena belum ada upaya serius yang terkoordinasi dari pihak berwenang untuk mengatasi isu yang beredar secara berantai lewat SMS itu, penyebaran isu penculikan tersebut tambah meluas. Dalam sehari kemarin saja, diberitakan SMS penculikan itu menyebar di tujuh daerah, yaitu Sumenep, Pamekasan, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, dan Kediri. Penyebaran SMS gelap itu, sebelumnya juga diketahui terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, dan Jombang.

Kemarin, karena beredarnya SMS penculikan itu di Sumenep, Pemkab setempat mengerahkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk turun ke lapangan. Sayangnya, langkah Satpol PP yang sebetulnya bertujuan untuk menentramkan warga itu, justru bisa memunculkan kekhawatiran bertambah besar di masyarakat. Sebab, terkesan bahwa Satpol PP membenarkan telah terjadi penculikan anak di tempat lain.

“Kami umumkan ke masyarakat dan kami minta para orangtua untuk menjaga anaknya baik saat di sekolah atau di rumah. Jangan sampai kejadian penculikan juga terjadi di Sumenep,’’ ujar Moh Saleh, Kepala Seksi (Kasi) Operasional Satpol PP Sumenep, Senin (19/7).

Sebelum pengumuman Satpol PP itu, warga masyarakat Sumenep bergerak lebih jauh. Di Desa Gedang Gedang, Kecamatan Batu Putih, kekhawatiran yang berlebihan membuat sebuah mobil Avanza dikabarkan nyaris jadi korban, Minggu (18/7) malam. Selama ini, mobil Avanza dan APV memang selalu disebut-sebut dalam SMS berantai itu sebagai mobil-mobil yang dipakai penculik.

Informasi yang beredar menyebutkan, Avanza berplat L itu parkir di pinggir jalan di Desa Gedang Gedang, agak jauh dari tempat tinggal warga. Karena dicurigai mobil penculik, Avanza itu didekati warga untuk dirusak dan dibakar. Beruntung, si pemilik bersama temannya yang warga Desa Gedang Gedang muncul dari sebuah rumah yang berjarak 200 meter dari lokasi parkir mobil.

“Nyaris saja dibakar warga, tapi untung pemiliknya dan rekan dia segera datang. Ternyata pemiliknya orang Sumenep, yakni warga Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang,” kata Etto, warga Desa Gedang Gedang.

Tetapi, informasi tersebut tidak bisa dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Kapolres Sumenep, AKBP Pri Hartono S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP M Andi Lilik menepis adanya laporan sebuah mobil Avanza berplat L yang hendak dibakar massa di Batu Putih.

“Sampai saat ini kami belum menerima laporan dari anggota Polsek Batu Putih kalau ada mobil dengan nomor polisi L hendak dibakar dan dirusak warga,” ucap Andi Lilik.

Sebelumnya, saking paranoid-nya, di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Sumenep, seorang pria ditangkap dan dihajar warga karena dicurigai sebagai penculik. Ternyata pria yang tak menggubris saat ditegur warga itu, baru diketahui sebagai orang tidak waras.

Sejauh ini, selain yang di Sumenep, setidaknya ada dua lagi orang yang jadi korban akibat isu tak bertanggung jawab tentang penculikan anak itu. Pada 12 Juli lalu, AKP Sidik Haribowo, Kapolsek Grabakan, Tuban, dikejar ratusan warga karena dikira penculik.

Saat itu, kapolsek sebetulnya sedang membantu rombongan orang dari Surabaya yang naik mobil Xenia (yang bodinya mirip Avanza) dan hendak mencari pengobatan alternatif di Desa Ngrejeng, Kecamatan Grabagan.

Warga yang melihat mobil itu kerap berhenti dan bertanya-tanya, mulai curiga. Apalagi setelah dilihat di dalam mobil ada sejumlah kembang dan kain mori. Padahal, kembang dan kain itu untuk syarat pengobatan alternatif. Ketika warga hendak beraksi, kapolsek yang kebetulan lewat, datang menolong.

Tak dinyana, warga yang sepertinya tak mengenal kapolsek, makin curiga. Karena situasi tak aman, kapolsek mengambil alih kemudi Xenia dan melarikannya. Mobil yang disopiri kapolsek dan rombongan dari Surabaya itu dikejar ratusan warga dengan bersepeda motor. Baru sesampai di Mapolres Tuban, massa pengejar berhasil dihalau setelah polisi melepas dua kali tembakan.

Korban lain isu penculikan itu adalah Samudin, 70. Warga Tamanan, Bondowoso itu dihajar massa pada 14 Juli lalu karena dikira penculik anak. Setelah diserahkan ke Polres Situbondo, diketahui bahwa Samudin ternyata bukanlah penculik, tapi pemulung sampah.

Dari SMS-SMS isu penculikan yang telah diketahui, semua mencatut lembaga kepolisian. Disebutkan, misalnya, di awal atau di bagian akhir SMS bahwa SMS itu dikirim oleh “Polres Situbondo”. Di SMS-SMS lainnya disebutkan berasal dari “Polres Sragen”, “Polres Probolinggo” atau dari “Kanit Reskrim Polsek Besuki”.

Yang beredar di Kabupaten Probolinggo agak unik. SMS isu penculikan itu sudah mengalami penyesuaian, yakni diterjemahkan ke dalam bahasa Madura.

Polres Sumenep menegaskan bahwa reaksi warga yang berlebihan atas isu penculikan di sana tak berarti bahwa isu tersebut benar adanya.

“SMS itu pekerjaan orang iseng yang ingin mengacaukan ketentraman masyarakat. Karena itu, masyarakat jangan sampai terpancing dan melakukan tindakan tidak benar seperti main hakim sendiri,” tandas Kapolres AKBP Pri Hartono SIK melalui Kasat Reskrim AKP M Andi Lilik.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Pol Polisi Pudji Astuti juga menegaskan, SMS berantai tentang penculikan itu adalah tidak benar.

“Tidak ada itu, gak benar. Kami sudah cek semua Polres dan tidak ada kantor polisi yang mengirim SMS kewaspadaan seperti itu. Juga selama ini tidak ada laporan penculikan atau laporan kehilangan anak,” tegas Pudji saat dihubungi Surya, Senin (19/7).

Ia menambahkan, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang mengirim SMS itu dan apa motifnya. Terkait mobil yang disebut milik “penculik” yaitu APV warna silver dengan nomor polisi (nopol) L 1857 GU seperti yang disampaikan dalam SMS, kata Pudji, dipastikan data itu tidak benar. Berdasarkan catatan kepolisian, nopol yang disebutkan itu adalah nopol untuk jenis mobil Toyota Terios dan bukan APV.

Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, tapi tidak perlu memercayai isi SMS yang disebarkan berantai itu. Masyarakat diminta untuk mengabaikan informasi yang dikirim melalui SMS yang mengatasnamakan polres tertentu, termasuk dengan adanya penyebutan jenis mobil dengan nopol tertentu.

“Yang penting SMS itu tidak usah dikembangkan, tidak usah diteruskan untuk dikirim lagi atau diramai-ramaikan,” pesan Pudji. nriv/sin/tiq/st35/rey

Sumber: http://www.surya.co.id/2010/07/20/isu-penculikan-nyebar-di-11-daerah.html

PT KL Akan Barter dengan PG

Minggu, 18 Juli 2010 | 10:48 WIB

PROBOLINGGO - Gonjang-ganjing nasib PT Kertas Leces (PT KL), Kabupaten Probolinggo terus berlanjut. Serikat Pekerja Sejahtera PT Kertas Leces (SPS KL) pun ngeluruk Jakarta untuk mempertanyakan kinerja pabrik kertas BUMN sekaligus nasib pekerja.

Empat pengurus SPS KL yang berangkat ke Jakarta sejak Kamis (15/7) itu bermaksud menemui Dirut PT KL, Ir Martoyo Sugandi dan Komisi VI DPR RI. “Saya sudah berhasil menemui Dirut PT KL, Jumat (16/7). Senin (19/7) besok dijanjikan bertemu Komisi VI DPR RI,” ujar Ketua SPS KL, Imam Suliono SSos, Minggu (18/7) pagi tadi.

Di hadapan pengurus SPS KL, Dirut PT KL mengatakan, gaji karyawan PT KL bulan Juli ini masih aman. Soalnya, hasil penjualan sisa produksi kertas sekitar 2 ribu ton masih bisa untuk membayar gaji sekitar 2 ribu pekerja PT KL.

“Untuk Agustus, direksi PT KL merencanakan sejumlah rescue program,” ujar Imam. Pertama, kontrak penjualan kertas akan dijadikan syarat pengajuan kredit ke bank. Dana pinjaman dari bank itu akan digunakan untuk membayar utang ke PGN dan pengadaan logistik.

Kedua, PT KL dengan pabrik gula (PG) juga akan melakukan barter bahan baku. PT KL akan menukarkan chip (potongan) kayu dengan ampas tebu (bagasse) milik PG. “Bagasse yang merupakan limbah PG merupakan bahan baku kertas,” ujar Imam.

Masalah utang PT KL ke PGN, kata Imam, juga akan dibahas di forum antar deputi di Kementerian BUMN. “PT KL dan PGN kan sama-sama BUMN, mosok masalah utang-piutang saja tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.

Setelah “perdarahan” itu dihentikan, PT KL mengusulkan membangun mini boiler berbahan bakar batubara dengan kapasitas 12 ton uap/jam. Boiler mini senilai sekitar Rp 600 juta itu bakal digunakan untuk menggerakkan mesin I dan IV di PT KL.

Seperti diberitakan, sudah sekitar satu setengah bulan ini PT KL tidak berproduksi. Pemicunya, pasokan gas dari PGN yang menjadi bahan bakar utama PTKL tersendat.

PGN terpaksa menutup suplai gas ke PT KL setelah disemprit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait utang PT KL sebesar Rp 41 miliar. Karena itu sebelum PT KL membayar utangnya, maka PGN tidak akan memberikan suplai gas.

Sisi lain, PT KL kesulitan melunasi utang tersebut. Kondisi perusahaan pelat merah itu sedang goyah seiring dengan semakin melonjaknya bahan baku selama beberapa bulan belakangan. “Harga bahan baku kertas (pulp) mencapai USD 900 per metrik ton,” ujar Direktur Produksi dan Pengembangan PT KL, Ir Syarif Hidayat. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=69595c9b99f609d75fbb8232d9bd73d3&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Ke Jakarta, SPSKL Temui Dirut

[ Minggu, 18 Juli 2010 ]

Buntut Tak Produksinya PTKL

LECES - Mandeknya produksi di PT Kertas Leces (PTKL) selama dua bulan terakhir membuat karyawan PTKL resah. Kemarin (15/7), perwakilan Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPSKL) ke Jakarta untuk menemui direktur utama (dirut) PTKL.

Ketua SPSKL Imam Suliono mengatakan, dirinya beserta tiga aktivis SPSKL ke Jakarta dengan membawa beberapa misi. Yang utama, yakni menemui dirut PTKL untuk membicarakan masa depan perusahaan.

"Kami menghadap dirut untuk meminta jaminan keamanan gaji karyawan. Mengingat, sampai saat ini perusahaan belum melakukan proses produksi," tutur Imam.

Menurut Imam, sejauh ini gaji karyawan cukup normal. Namun bila perusahaan tidak berproduksi terus seperti dua bulan terakhir, maka tidak menutup kemungkinan beberapa bulan ke depan gaji karyawan bakal tersendat.

Karena itulah, SPSKL menurut Imam meminta dirut untuk segera menyikapi masalah tersebut agar tidak berlarut-larut. Sehingga, proses produksi di PTKL bisa kembali normal.

Seperti diberitakan Radar Bromo, selama dua bulan ini proses produksi di PT Kertas Leces (PTKL) terganggu. Penyebabnya, suplai gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara) yang menjadi bahan bakar utama PTKL tersendat.

PGN menutup suplai gas ke PTKL bukan tanpa alasan. Penyebabnya, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minta agar utang PTKL di PGN segera dilunasi. Karena itu sebelum PTKL membayar utangnya, maka PGN tidak akan memberikan suplai gas ke perusahaan plat merah tersebut.

Saat ini utang PTKL ke PGN mencapai sekitar Rp 41 Miliar. PGN sendiri meminta PTKL untuk melunasi utang tersebut atau menyicil. Sebelum permasalahan tersebut beres, maka PGN enggan menyuplai gas ke PTKL.

Sementara PTKL kesulitan melunasi utang tersebut. Kondisi perusahaan plat merah itu juga sedang goyah seiring dengan semakin melonjaknya bahan baku selama beberapa bulan belakangan. Tercatat, harga bahan baku mencapai USD 900 per metric ton.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, SPSKL berencana memanfaatkan kunjungan ke Jakarta untuk menemui kementrian BUMN. "Sesuai dengan usulan Gus Unais (anggota DPR RI), kami akan mendatangi kementrian BUMN supaya bisa melakukan intervensi ke PGN agar masalah kami cepat selesai," tutur Imam.

Di sisi lain, SPSKL juga bakal memanfaatkan kunjungan ke Jakarta tersebut untuk mendatangi gedung DPR RI di Senayan. "Kami juga bakal menemui Komisi VI DPR RI untuk meminta pendapat soal permasalahan yang ada di perusahaan kami. Sekaligus untuk menanyakan perkembangan rencana pembangunan PG (pabrik gula) di Leces," jelas Imam.

Sebagai informasi, PTKL berencana membangun PG di lahannya. Itu bila usulan Serikat Pekerja Sejahtera Kertas (SPSKL) untuk mengajukan pembangunan PG yang jadi satu lokasi dengan PTKL terealisasi.

Usulan SPSKL itu cukup serius. Pada akhir Mei misalnya, perwakilan anggota SPSKL menyampaikan usulan tersebut ke Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum di gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah membahas kemungkinan pendirian PG di lokasi PTKL dan integrasi industri PTKL dengan PG.

Usulan itu dilakukan, karena pada APBN 2010 pemerintah pusat menganggarkan pembangunan 3 unit PG baru dengan total anggaran Rp 4,5 Triliun. Tempatnya belum ditentukan secara spesifik. Cuma akan dibangun dua unit di Jatim dan satu lagi di luar Jawa.

Namun sejauh ini belum ada follow up soal rencana pembangunan PG tersebut. "Kami ingin tanyakan soal kepastian kapan panja gula bakal survei ke Leces," tegas Imam. (mie/hn)

Sumber: http://jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170355

Tak Produksi, Buruh Kertas Leces Tetap Masuk

Tak Produksi, Buruh Kertas Leces Tetap Masuk
Rabu, 14 Juli 2010 | 08:17 WIB

PROBOLINGGO - Meski tidak berproduksi gara-gara pasokan gas alamnya diputus Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Kertas Leces (PT KL), Desa/Kec. Leces, Kab. Probolinggo tidak meliburkan pekerjanya. Sekitar 2.000 pekerja tetap masuk seperti biasa sambil menunggu PGN membuka kembali kran pipa gasnya menuju pabrik kertas tersebut.

”Meski tidak berproduksi, karyawan masuk seperti biasa, sambil menunggu Dirut (Ir Martoyo Sugandi, Red.) yang melakukan lobi ke Jakarta,” ujar Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT KL, Prof. Dr Ir R Abdul Haris MM, Selasa (13/7) sore. Dikatakan Dirut sengaja melaporkan kasus pemutusan pasokan gas alam itu kepada Menteri BUMN.

Saran agar PT KL menemui Menteri BUMN itu juga diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI, Drs KH Unais Al Hisyam saat berkunjung ke PT KL, Minggu (11/7). “Kalau Kertas Leces dan PGN bertemu business to business tidak akan ketemu, biar jalur politik melalui Menteri BUMN yang menyelesaikan,” ujar politisi PKB itu.

PGN memutus pasokan gas setelah disemprit BPK terkait tunggakan PT KL sebesar Rp 41 miliar. PGN sempat menoleransi agar PT KL mau membayar separo tunggakan (sekitar Rp 20 miliar), baru pasokan gas dipulihkan. Tapi PT KL menginginkan agar pasokan gas normal dulu, barulah bersedia mencicil tunggakan utang.

Ditanya kapan PT KL bisa berproduksi kembali, Prof. Haris mengaku, tidak bisa memastikannya. “Ya tergantung PGN, kapan mau memasok kembali gasnya ke Kertas Leces,” ujar guru besar Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo itu.

Yang jelas kondisi PT KL pasca pemutusan pasokan gas membuat sejumlah pekerja waswas. “Kami ini sehari-hari tetap masuk kerja meskipun di pabrik tidak ada yang dikerjakan. Mau kerja apa wong pabrik tidak berproduksi,” ujar Ketua Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPS KL), Imam Suliono SSos.

Bahkan Imam mengibaratkan PT KL sekarang ini membayar orang tidur. “Membayar orang tidak kerja kan sama dengan membayar orang tidur,” ujarnya.

Imam mengakui, memang ada sebagian karyawan di bagian pemasaran yang mencoba menjual sisa produksi kertas. “Sisa kertas sekitar 2.000 ton inilah yang kini coba dijual. Kalau laku mungkin bisa untuk gaji 1-2 bulan ke depan, setelah itu tidak tahu lagi, apa karyawan masih bisa gajian,” ujarnya. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=7a632c3e59577e114d2c74020b2aece2&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Banyak Tutup, Dibobol Pula

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

Maling Hanya Ambil Gembok

PROBOLINGGO - Kondisi stan pusat oleh-oleh di kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) Kota Probolinggo sungguh mengenaskan. Selama ini stan-stan itu banyak tutupnya. Eh, Sabtu (17/7) malam lalu ada dua stan yang dibobol maling. Syukur saja tidak sampai ada barang yang digondol kecuali gembok rolling door.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Radar Bromo, peristiwa kriminal itu diperkirakan terjadi pada Sabtu (17/7) malam. Stan yang jadi korban adalah pusat informasi pariwisata milik Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Dispobpar) yang ditempati Madinah Collection untuk jualan souvenir dan handycraft. Lalu, stan Kembar Jasa Lestari, yang menjual produk sepatu dan tas kulit.

Dua stan tersebut bersebelahan, nomor 2 dan 3, terletak di ujung timur dekat musala dan toilet. Saat dikonfirmasi, Ida, pemilik Madinah Collection membenarkan kalau rolling door stannya dibobol oleh seseorang.

"Iya. Hilang. Waktu hari Sabtu itu, saya tutupnya sore. Saya yakin sudah saya gembok. Minggu (18/7) saya datang mau buka toko, ternyata gemboknya sudah tidak ada," ujar Ida kepada Radar Bromo kemarin.

Mengetahui gembok pintu toko raib, Ida buru-buru buka pintu dan melihat barang dagangannya. "Untungnya masih ada semua di etalase. Alhamdulillah barangnya tidak ada yang hilang. Saya heran, terus buat apa kok ngambil gemboknya saja," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang lelaki yang menjaga stand Kembar Jasa Lestari. Pada Sabtu lalu ia menutup tokonya sore hari. Kemudian malam harinya, sekitar pukul 20.00 ia kembali ke TWSL karena diperintah bosnya mengambil beberapa barang dagangan.

"Malam itu, waktu saya datang masih ada gemboknya. Saya malah keliru buka gembok pintunya Mbak Ida (Madinah Collection). Saya lihat nomernya, eh ternyata keliru. Di depan sini banyak anak pacaran, mulai dari depan stan ini sampai ke depan mushola," tutur lelaki muda berkaos Jinggomania (julukan suporter Persipro).

Pembobolan itu baru diketahui kemarin (19/7), karena Minggu tidak buka. Di stan tersebut juga tidak ditemukan barang hilang kecuali gembok. "Punya Mbak Ida gemboknya bagus, kotak. Kalau punya saya modelnya biasa," sahut lelaki itu lagi.

Pembobolan ini rasanya menambah keprihatinan kondisi stan-stan depan TWSL itu. Puluhan stan yang berada di bawah koordinasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) itu memang sedang kritis. Tak banyak yang buka.

Di sisi timur, siang kemarin, hanya ada tiga stand yang buka. Sedangkan di sisi barat justru hanya ada satu stand, itu pun hanya membuka separo rolling door-nya. Stan menjual makanan juga tutup semua.

Beberapa inovasi sudah dilaksanakan oleh pemkot agar kawasan itu ramai traksaksi ekonomi. Mulai dari menjadikan stan TWSL sebagai tempat peristirahatan, mengarahkan bus pariwisata lewat TWSL hingga memberikan snack dan minuman gratis. Namun upaya itu seolah tidak berhasil. Ruang showroom yang sebelumnya dipakai display produk unggulan dari berbagai UKM juga kosong.

Menurut Lukman, salah satu pemilik stan, beberapa waktu lalu telah diadakan rapat yang dipimpin oleh Sekda Johny Haryanto. Dalam rapat itu disebutkan jika dalam beberapa bulan stand tidak buka, maka stan akan diambil alih oleh Dinas Koperindag. "Saya setiap hari tetap buka. Kalau tidak di sini, mau buka di mana lagi. Pelanggan sudah terlanjur tahunya tempat kami di sini," jelas pemilik Lestari Collection itu.

Pemilik stan banyak mengeluhkan tentang keamanan di kawasan tersebut. Pasalnya, hampir setiap malam banyak anak-anak yang minum-minuman keras di stan TWSL sisi timur. Keberadaan mereka dianggap sangat meresahkan.

"Banyak anak pacarannya juga. Percuma polisinya menjaga di sebelah barat, tapi di sini (timur) tidak ada yang jaga. Apalagi lampu penerangan juga tidak ada di sini," tutur seorang pedagang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Koperindag Widiharto mengaku tidak tahu jika ada stan yang gemboknya kebobolan. Soal rencana terhadap stand TWSL, Widiharto sudah menyampaikan kepada mereka yang menggunakan stan agar segera membuka kembali.

"Kami mengimbau kepada yang bersangkutan, supaya ada kesadaran. Kalau tidak dibuka maka kembalikan ke pemkot. Karena akan kami atur lagi penghuninya. Kami tidak memberikan tenggang waktu, tinggal kesadaran yang bersangkutan saja," ucap Widiharto.

Menurutnya, keluhan mereka yang berjualan di stan, barang yang mereka jual tidak laku. Pembeli juga tidak ada. "Makanya akan kami beri pembinaan dan kami atur lagi. Supaya ke depannya ada transaksi jual beli di sana untuk meningkatkan pendapatan UKM," tuturnya. (fa/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=4

Kali Kedua, di MTsN Pajarakan

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

PAJARAKAN-Untuk kali kedua MTsN Pajarakan, Kabupaten Probolinggo kedatangan tim jurnalistik Goes to School dari Radar Bromo. Acaranya digelar Sabtu siang (17/7) lalu.

Diklat kali ini merupakan salah satu agenda dalam kegiatan Masa Orientasi Studi (MOS). Pihak sekolah memang sengaja memasukkan materi jurnalistik dalam MOS agar kegiatan inisiasi itu lebih variatif.

"Kalian beruntung bisa masuk di sekolah ini. Hanya ada segelintir sekolah yang mau mengikuti program jurnalistik seperti ini hingga dua kali dalam waktu yang berbeda. Sekolah kalian adalah sekolah yang mencintai dan mengapresiasi minat membaca dan menulis anak didiknya. Kalian beruntung ada di sini," puji redaktur Radar BromoM. Said Hudaini yang menjadi pemateri dalam diklat kemarin.

Karena masih berkaitan dengan MOS, peserta dalam diklat itu adalah para siswa baru. Mereka adalah murid-murid kelas VII yang baru masuk. Kurang lebih ada 170 siswa mengikuti acara diklat yang digelar di aula sekolah itu.

"Peserta diklat kali ini berasal dari enam kelas. Yakni, 1 kelas akselerasi, 1 kelas full day, dan 4 kelas reguler. Mereka semua siswa baru. Penting juga untuk tahu bagaimana seluk beluk dunia jurnalistik," terang Gatot Ary Bowo, salah seorang guru yang menjadi pelaksana acara kemarin.

Meski belum sampai pada taraf praktik jurnalistik yang sulit, menurut Gatot, minimal para muridnya bisa berkenalan dengan jagat tulis menulis. " Dengan mengenal maka mereka akan tertarik. Dengan tertarik maka mereka akan bisa," kata guru berkaca mata itu.

Dalam diklat itu Said memberi materi dasar-dasar jurnalistik. Terutama berkaitan dengan definisi jurnalistik, tugas wartawan, dan alur kerja di media. "Pada intinya tugas wartawan itu ada dua. Pertama, berkaitan dengan how to get news (bagaimana cara mendapatkan berita). Kedua, how to write news (bagaimana cara menulis berita)," jelas Said.

Pemateri yang biasa disapa Nyo itu juga menjelaskan tentang news value (nilai berita) serta tips dan hambatan wawancara. " Sebelum wawancara seorang wartawan harus menguasai materi atau isu apa yang dibicarakan. Wartawan yang tidak menguasai materi, sama dengan murid yang tidak belajar sehingga plonga-plongo saat ujian. Ada yang mau jadi wartawan plonga-plongo?" tanya Said kepada para peserta. Para peserta pun menggelengkan kepala.

Kepala MTsN Pajaran H Syaiful Anwar mengaku senang dan apresiatif terhadap kegiatan diklat jurnalistik kemarin. "Kesuksesan itu bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil yang sederhana. Meski hanya sekedar pengenalan, diklat ini penting bagi anak-anak," ujarnya kepada Radar Bromo. (nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170719

Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

Vonis untuk Penganiaya Suwantoro

PROBOLINGGO- Majelis hakim pengadilan negeri (PN) Kota Probolinggo kembali menyidangkan kasus penganiayaan hingga tewas Suwantoro, 23. Kemarin, majelis hakim menjatuhkan vonis untuk terdakwa Yasin, 19, dan Ahmad Fauzi alias Dol, 19. Keduanya menyusul dua terdakwa lain yang sudah divonis beberapa minggu lalu.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Nendi Rusnendi kemarin, terdakwa Yasin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Vonis itu 4 tahun lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), IB Alit.

Sedangkan Dol, divonis 8 bulan penjara atau lebih ringan 7 bulan dibanding tuntutan JPU. Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut Dol dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan.

Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, Februari lalu terjadi pekelahian antara dua komplotan di lingkungan Cangkring, Kelurahan/Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Dua komplotan itu adalah kelompok Yasin dkk melawan Suwantoro dkk.

Akibat pertikaian itu, Suwantoro yang warga Kelurahan Kanigaran tewas setelah sempat menjalani perawatan di RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo. Dari pemeriksaan medis, ditemukan ada luka tusuk di bagian dada, perut kiri, dan luka bacok di pundak kanan Suwantoro.

Masih dalam Februari, polisi berhasil menangkap empat orang pelakunya. Mereka adalah Yasin, Dol, Mukhlisin, dan BY, 16. Sejak itu pula, para pelaku menjalani proses hukum. Dari hasil pemeriksaan, terungkap kalau yang melakukan penusukann terhadap Suwantoro adalah Yasin. Sedangkan tiga temannya itu, hanya berkelahi dengan teman Suwantoro.

Nah, Mei lalu BY divonis majelis hakim 10 bulan penjara. Vonis itu, lebih ringan 2 bulan dari tuntutan JPU, Yunita. Sedangkan Mukhlisin dalam sidang (13/7) lalu, divonis hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Itu, lebih ringan 8 bulan dari tuntutan (JPU), IB Alit.

Kemarin (19/7) giliran Yasin dan Dol mendengarkan hasil sidangnya. Meski dipimpin oleh majelis dan kasus yang sama, sidang terhadap dua terdakwa ini beda waktu. Terlebih dahulu, majelis yang diketuai oleh Nendi Rusnendi beranggotakan Rr Diah Poernomojekti dan Musleh Harsono itu, menyidang Yasin.

Pada saat itu Yasin mendengarkan vonisnya dengan didampingi penasihat hukmunya, Yalius Main Timbas. Dalam sidang itu, terungkap kalau Yasin tidak melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sebagaimana didakwakan JPU.

Hakim menilai, Yasin tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 338 tersebut. Sehingga, Yasin dibebaskan dari jeratan pasal pembunuhan itu. Tapi, majelis hakim menilai Yasin telah melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Karena itulah, majelis hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara untuk Yasin.

Usai dibacakan putusan, majelis hakim menyatakan ada kesempatan bagi terdakwa dan JPU untuk menyatakan sikap terhadap putusan tersebut. Mereka bisa melakukan upaya hukum lanjutan.

"Kalau tidak puas, bisa melakukan upaya hukum atau banding," ujar Nendi. Mendengar itu, terdakwa Yasin dan JPU IB Alit sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Usai menyidang Yasin, dilanjutkan dengan sidang terhadap Dol. Saat itu, Dol hadir dalam persidangan dengan mengenakan kemeja warna putih, beercelana jins biru dan berkopiah hitam. Juga didampingi penasihat hukumnya, Yulius Main Timbas.

Selanjutnya, Nendi Rusnendi membacakan putasannya untuk Dol. Dalam putusan itu, terungkap kalau Dol telah melanggar pasal 351 ayat 1. Dan, harus menerima hukuman selama 8 bulan penjara.

Selain itu, majelis juga meminta barang-barang milik korban Suwantoro yang dijadikan barang bukti selama persidangan untuk dikembalikan kepada ahli warisnya. Barang-barang itu berupa, celana jins warna biru, celana dalam dan jaket orange.

Sedangkan barang bukti berupa dua batang kayu ambar, dirampas untuk dimusnahkan. "Sedangkan motor Jupiter MX, dikembalikan kepada pemiliknya (BY)," ujar Nendi. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170720

Motor v Onthel, 2 Tewas

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

GENDING-Sebuah kecelakaan motor versus sepeda onthel terjadi di Jl. Raya Klaseman, Kabupaten Probolinggo pukul 06.00 pagi kemarin (19/7). Dalam peristiwa itu pengendara motor Cahyo Budi, 28, dan pengendara sepeda onthel Akmo Satino, 70, tewas.

Menurut keterangan salah seorang saksi mata, peristiwa kecelakaan itu bermula ketika Cahyo Budi yang diketahui sebagai seorang anggota polisi mengejar seorang pelajar yang tidak menggunakan helm menuju arah Kota Probolinggo.

Dalam pengejaran, Cahyo yang kemarin menaiki motor Shogun merah akhirnya menabrak sepeda onthel yang dinaiki Akmo dari arah yang sama. Kejadian itu tidak jauh dari pos polisi Klaseman atau 100 meter dari pertigaan Klaseman.Menurut seorang saksi mata, Chayo Budi menabrak dari arah belakang. Akhirnya dua korban kecelakaan itu sama-sama dibawa ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan.

Saat ditemui di kamar mayat RSUD, Ipang cucu korban Akmo menyatakan bahwa kakeknya memang sehari-hari melewati jalan tersebut. Setiap pagi Akmo selalu pulang ke Desa Bulang setelah dari rumah istrinya di Maron. " Setiap pagi jam 6-an sudah berangkat," jelas Ipang.

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak Polres Probolinggo dan keluarga korban Cahyo Budi. Ketika koran ini mendatangi rumah duka di Desa Sukokerto, salah seorang polisi yang ada di lokasi itu menyatakan bahwa pihak keluarga menolak untuk diberitakan. (d7x/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170721

DPC PKB Jemput Bola

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

Tanyakan Kejelasan Penundaan Muscab

PROBOLINGGO-DPC PKB Kabupaten Probolinggo tidak tinggal diam soal penundaan muscab oleh DPW dengan alasan belum ada rekomendasi DPP. Ketua panitia muscab Ahmad Badawi mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan DPW.

Sikap jemput bola itu, menurut Ahmad Badawi, memang harus dilakukan. Pasalnya dalam surat pemberitahuan DPW soal diundurnya muscab tersebut disebutkan bahwa muscab ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, kata sampai batas waktu yang masih belum ditentukan itu menimbulkan multitafsir.

"Kami langsung berupaya mengonfirmasi DPW. Jangka waktu belum ditentukan itu kan masih bisa dikompromikan. Bisa saja besok digelar muscab, atau muscab tetap digelar seperti semula," ujar pria yang akrab disapa Memed tersebut.

Sejak surat penundaan itu turun, pihak DPC langsung meminta kejelasan pelaksanaan muscab ke DPW. "Dari keterangan DPW, muscab ditunda karena masih belum mendapatkan rekom dari DPP," kata ketua panitia muscab yang juga menjabat sekretaris DPC PKB itu.

Nah, belum turunnya rekom dari DPP itu menimbulkan banyak spekulasi. Pasalnya pihak panitia maupun DPC secara administrasi sudah mengirimkan semua berkas-berkas persyaratan menggelar muscab beberapa hari sebelumnya.

Ada dugaan persyaratan adiministrasi untuk menggelar muscab itu masih belum disampaikan ke DPP oleh DPW. Sehingga DPP pun masih belum mengeluarkan rekomnya.

"Kalau surat pemberitahuan muscab itu sudah kami kirim ke DPW. Soal DPW melanjutkannya ke DPP atau tidak, kami masih belum tahu. Kami belum bisa mengecek karena sekjen DPW Hairudin masih umrah," kata Memed.

Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, DPC PKB Kabupaten Probolinggo sedang diuji. Ketika panitia sudah menyiapkan seluruh agenda pelaksaan muscab (musyawarah cabang), eh muncul kabar mengejutkan dari DPW PKB Jatim untuk menunda muscab.

Keputusan penundaan muscab itu cukup mengejutkan. Pasalnya pada acara khitan masal yang digelar ponpes Syech Abdul Qodir Al Jaelani (SAQO) 5 Juli lalu, ketua dewan syuro DPP PKB KH Abdul Aziz Mansyur sempat hadir.

Nah, kehadiran ketua dewan syuro DPP itu menimbulkan spekulasi tentang langkah islah di partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang tersebut. Bahkan Ribut Fadilah ketua PAC Kuripan yang juga anggota DPRD setempat mengatakan, kedatangan KH Abdul Aziz tersebut sebagai bentuk restu DPP yang mencalonkan Kiai Hafidz untuk menjadi ketua dewan tanfidz DPC.

Sedianya DPC PKB mengadakan muscab pada 20-21 Juli mendatang di ponpes Syech Abdul Qodir Al Jaelani (SAQO) Rangkang, Kraksaan. Pihak panitia sendiri sudah menyiapkan segala halnya terkait muscab tersebut.

Menurut Memed, saat ini pihak panitia sudah siap seratus persen menggelar muscab. "Seperti statemen saya sebelumnya, panitia itu sudah siap menggelar muscab," terangnya.

Cuma untuk menjadwal ulang muscab itu bukan hal yang mudah. Pasalnya panitia harus menyelaraskan jadwal semua elemen muscab. Mulai dari para pengurus DPC sampai PAC.

Saat ini jajaran panitia sudah menyiapkan tenggat waktu untuk menggelar muscab. Rencananya muscab bakal digelar sekitar akhir Juli atau awal Agustus. Itu karena SK (Surat Keputusan) DPC sendiri berakhir pada Agustus ini.

Bagaimana bila sampai batas waktu tersebut DPP belum mendapatkan rekom dari DPP untuk menggelar muscab? "Kami akan minta memerpanjang SK DPC," kata Memed. (mie/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170722

Kabupaten Probolinggo Tampilkan Kiprah Glipang

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

Pada Peringatan 60 Tahun RI-RRC

KRAKSAAN -Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia - RRC (Republik Rakyat Cina) diperingati dengan gelaran malam tukar seni budaya di Surabaya, hari ini (20/7). Pada event itu, PD Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo dipercaya mempersembahkan tarian Kiprah Giplang. Juga menjadi satu-satunya perwakilan Jawa Timur (Jatim).

Ketua PD Muhammadiyah kabupaten HA. Budiono mengatakan, Informasi itu diterima Lembaga Seni dan Budaya PD Muhammadiyah kabupaten dari MUI Jatim. PD Muhammadiyah kabupaten diminta untuk mengirimkan tarian khasnya.

Akhirnya disepakati, tarian khas yang akan disumbangkan di event tersebut adalah Kiprah Glipang. Sedangkan pementasannya akan ditampilkan secara kolosal. Total akan ada 50 penari yang ikut dalam kegiatan tersebut

Budiono mengatakan, Kiprah Glipang dipilih, karena tarian itu sudah dikenal mulai zaman orde baru atau era Suharto. Dan tarian ini sering ditampilkan di Istana Negara.

Dari situ Kiprah Glipang mulai dikenal luas di Indonesia. Bahkan sempat tampil di beberapa event penting. Seperti Pengukuhan guru besar ITS tahun 2008, seminar nasional APTECS, forum rektor se Indonesia.

Namun keberadaan Kiprah Glipang sempat terabaikan. Sebagai langkah penyelamatan, PD Muhammadiyah kabupaten mengambil alih pelestarian tarian itu. Dan saat ini dikelola Lembaga Seni dan Budaya PD Muhammadiyah kabupaten.

Lebih lanjut Budiono menjelaskan, acara ini diselenggarakan Konsul Jenderal RRC di Surabaya bekerjasama dengan MUI Jawa Timur (Jatim), PWNU dan PW Muhammadiyah. Juga turut menghadirkan China Islamic Asosiation Tiongkok

Dari info yang didapat Radar Bromo, dipilihnya Jatim sebagai tempat event tersebut masih ada kaitanya dengan keberadaan masjid Cheng Ho di Surabaya dan Pandaan. Sehingga, Jakarta yang pernah menggelar event serupa tidak dipilih lagi.

Dalam event ini, akan hadir seribu orang dari Komunitas Cina Muslim Tiongkok. Mereka berasal dari provinsi Chen-Chen, Xinjhua, dan Guangzou. Dan mereka akan ditempatkan di Sibeck, ITC Surabaya. Juga akan hadir 5 ribu undangan dari Jamaah Tionghoa Muslim Indonesia dan beberapa ormas Islam lainnya.

Rencananya acara ini akan dihadiri ketua PBNU, ketua PP Muhammadiyah, beberapa tokoh nasional dan Gubernur Jatim Soekarwo. Bahkan Budiono memberitahu, panitia juga mengundang Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Ahmad Badawi dan Kadisbudpar Probolinggo Tutug Edy Utomo.

Budiono berharap, acara ini bermanfaat serta mempererat tali silahturahmi dan persaudaraan sesama muslim. Selain itu diharapkan, event tersebut dapat mempromosikan potensi budaya dan wisata Kabupaten Probolinggo. (d7x/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170723

Finishing Miniatur Kakbah Dimulai

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

GENDING - Pembangunan wisata religi miniatur Kakbah di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo yang dilakukan secara bertahap sejak 2007 bakal segera tuntas. Selama sepekan ini, proses pembangunan finishingnya sudah mulai dilakukan.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Priyono mengatakan, tahun ini merupakan tahap ke-4 dalam pembangunan miniatur Kakbah. "Tahap keempat ini merupakan finishing. Jadi tahun ini bakal rampung secara keseluruhan," katanya.

Proses pembangunan tahap keempat ini direncanakan bakal berlangsung sekitar 4 bulan. "Target kami semuanya rampung pada pertengahan September," jelas Priyono.

Untuk merealisasikan semua rencana itu, pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 900 juta untuk pembangunan tahap akhir ini. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan beberapa kelengkapan miniatur Kakbah.

"Rencananya nanti akan ada pembangunan lantai untuk thawaf di sekeliling Kakbahnya. Nanti juga akan ada tempat untuk sa'i (lari-lari kecil) yang akan dibangun di selatan Kakbah agak ke Timur," ujar Priyono.

Selain itu, juga bakal dibangun tempat khusus untuk parkir mobil para pengunjung atau wisatawan. Rencananya, akan ada penanaman beberapa pohon disekitar tempat parkir untuk mereduksi panas yang menyengat.

Diketahui, sesuai master plan pembangunan miniatur Kakbah terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama digarap tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp 400 juta. Tahap pertama ini merampungkan pembangunan Kakbah dan urukan di sekitar lokasi miniatur Kakbah.

Lalu, pembangunan tahap kedua pada 2008 yang menghabiskan dana Rp 1,5 Miliar. Pada tahap kedua tersebut, dibangun pagar keliling, rumah jaga (pos), plengsengan dan selokan depan.

Lalu pada tahap ketiga dibangun masjid, toilet, gerbang pintu depan dan parkir yang terbuat dari paving. Total untuk pembangunan tahap ketiga ini anggarannya mencapai Rp 930 juta. Dan pertengahan Juni nanti akan dimulai pembangunan tahap keempat atau finishing.

Meski secara keseluruhan belum rampung proses penggarapannya, namun miniatur Kakbah tersebut sudah beberapa kali digunakan untuk manasik haji KBIH Syech Abdul Qodir Al Jaelani (Saqo) Rangkang Kraksaan. Bahkan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin sempat hadir dalam manasik haji itu, beberapa hari lalu. (mie/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170724

Baru Dapat, Kompor Gas Dijual

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

Dihargai Rp 90 Ribu, Untuk Beli Beras

TONGAS - Semakin banyak saja warga yang menjual kompor dan tabung gas yang mereka peroleh dari program konversi mitan ( minyak tanah ) ke elpiji. Seperti yang terjadi di Dusun Gunung Tugel 1, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Beberapa warga menjual paket konversi yang mereka terima hanya dengan harga Rp 90 ribu. Alasannya masih sama, yakni takut menggunakan kompor gas. Apalagi, akhir-akhir ini media banyak memberitakan kasus ledakan tabung gas 3 kg. Namun, ada juga warga yang menjual paket konversi tersebut, karena mendapat lebih dari satu paket.

Pembagian paket konversi sendiri di Desa Curah Tulis dilakukan pada Sabtu (17/7). Dan kini, sejumlah warga sudah ada yang menjual paket konversi tersebut secara utuh. Mulai kompor gas, selang, regulator hingga tabung gas.

Paket tersebut dijual pada para pedagang kaki lima di daerah Curahtulis. Sebagian dijual ke tetangga mereka." Rata-rata warga menjual ke pedagang kaki lima," jelas Ny. Suryadi, warga setempat.

Seperti yang dilakukan Sarofa. Dia menjual paket konversi yang diterimanya, karena takut meledak. Sarofa dan keluarganya pun tidak mau mengambil resiko itu. "Nanti bisa meledak," tuturnya beralasan.

Selain itu, Sarofa mengaku belum paham cara menggunakan kompor elpiji tersebut. Karena itu, dia lebih memilih menggunakan kayu bakar. " Tidak masalah pakai kayu baker. Lebih aman." Ungkapnya.

Lain lagi dengan Nurhayati, juga warga setempat. Dia menjual paket konversi yang diterimanya, karena mendapat lebih dari satu. " Di rumah saya ada 4 kepala keluraga," tutur Nurhayati.

Karena itu, ia menjual satu buah paket konversi. Sebab, empat kepala keluarga di rumahnya itu hanya butuh satu paket konversi saja. " Terlalu banyak. Saya jual satu saja," jelasnya.

Hal senada dituturkan Ny Suryadi, " Saya dapat dua." Sehingga, ia berencana menjual satu paket konversi tersebut. Ia juga mengetahui bahwa harga paket tersebut berkisar Rp 90.000.

Uang yang mereka dapat dari penjualan paket tersebut digunakan untuk membeli beras. Mereka beralasan, beras merupakan kebutuhan yang mendesak. " Buat beli beras. Untuk makan," terang Nurhayati.

Di sisi lain, warga yang tidak menjual paket konversi tersebut memilih untuk tidak menggunakan kompor gas itu. Penyebabnya, karena rata-rata warga tidak paham tentang cara menggunakan kompor tesebut.

"Belum dipakai, saya tidak tahu cara pakainya," terang Siami. Memang sosialisasi sudah diberikan saat dilakukan pendistribusian paket konversi mitan ke elpiji itu. Namun, tetap saja Siami belum paham.

Sedangkan warga lainya, Maesa, beralasan belum berani menggunakan kompor gas tersebut. Sebab, dirinya mengganti selang dan regulator yang ada dengan kualitas yang lebih baik. " Belum ada uangnya," jelasnya. (d7x/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170725

Dijual Rp 80-100 Ribu

[ Selasa, 20 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Konversi minyak tanah (mitan) ke gas di Kota Probolinggo telah dijalankan. Paket-paket konversi yang dibagikan diperlakukan berbeda. Ada yang dikembalikan untuk ditukar karena rusak, dipakai atau disimpan saja di rumah, dan ada juga yang sudah dijual.

Pemkot Probolinggo sebenarnya sudah punya kebijakan bernada mengancam. Terutama bagi warga penerima paket konversi. Warga yang nekat menjual paket itu, kelak bila pemkot memberikan bantuan lain, tidak bakal diberi.

Selain itu, warga yang nekat menjual paket konversi juga diingatkan akan mendapatkan sanksi dengan sendirinya. Berupa, mahalnya harga mitan pada saat konversi sudah terealisasi. Diperkirakan, harganya mitan akan berkisar antara Rp 7 ribu sampai Rp 8 ribu per liter.

Tapi, kebijakan itu tak terlalu berpengaruh. Banyak warga yang telah menjual kompor dan elpiji paket konversi. Salah satunya adalah Tn, seorang warga Kelurahan Mayangan. Menurutnya, banyak warga yang telah menjual paket bantuan tersebut, termasuk dirinya sendiri.

Yang jadi alasan, warga takut terjadi ledakan bila memakai kompor gas. "Pakai minyak tanah saja, kalau pakai elpiji takut meledak," ujar wanita yang juga pedagang kaki lima ini.

Tn mengaku menjual paket konversi tersebut buka karena tidak mengindahkan ancaman pemkot. Tapi, itu lebih didorong oleh rasa takut terhadap dampak yang bisa ditimbulkan oleh elpiji.

Karena itu, Tn mengaku sudah menjualnya seharga Rp 100 ribu. "Saya juga tidak tahu siapa namanya (pembelinya). Dia datang ke sini memang mencari orang yang mau menjual kompornya," jelasnya.

Hal senada diungkapkan AS, juga warga Mayangan. Menurutnya, banyak warga yang telah menjual paket bantuan tersebut. Itu, dikarenakan takut meledak. Apalagi, telah banyak di daerah lain yang meledak. "Ya pakai minyak tanah. Kalau tidak ada minyak tanah, pakai kayu bakar," ujarnya kemarin.

AS mengatakan, kalau harga penjualan paket konversi itu beragam. Dari harga Rp 80 ribu sampai Rp 100 ribu. Itu, tergantung dari paket bantuan yang dimiliki oleh warga. "Kalau masih lengkap dengan kardusnya, harganya bisa Rp 100 ribu. Tapi, kalau kardusnya sudah tidak ada, tidak sampai segitu (Rp 100 ribu)," jelasnya.

Mereka bisa dikatakan nekat, padahal mereka terancam tidak dapat bantuan dari pemkot. Itu, bila ketahuan menjual paket bantuan tersebut. "Kalau bantuan lain saya mau. Tapi, kalau bantuan ini (elpiji) kami takut," ujar AS.

Selain mereka yang nekat menjual bantuan dan melawan ancaman pemkot, ada juga yang lebih kreatif. Yakni, mereka hanya menjual isi tabungnya saja alias gas elpijinya. Sedangkan, tabung dan kompornya tetap utuh.

Caranya, adalah mereka menukar tabung penuh dengan tabung kosong. Harganya pun cukup murah, hanya Rp 10 ribu pertabung. "Itu, mereka yang takut ketahuan kalau bantuan tersebut dijual. Karena khawatir tidak dapat bantuan lagi," ujar Fr, warga lainnya.

Menurutnya, warga yang hendak menjual gas elpijinya itu tidak begitu sulit. Pasalnya, ada banyak toko yang mau menampungnya. Yakni, dengan cara menukar tabung kosong dengan tabung penuh milik warga. "Ada toko yang mau menerima, tapi kalau dijual tabungnya toko tidak mau membelinya. Kalau ditukar mau," jelas Fr.

Banyak Ditukar

Sementara, sampai hari ke sembilan pendistribusian paket konversi di Kota Probolinggo, konsultan pelaksana PT Intermedia Grafika sudah menerima banyak penukaran barang rusak. Di antaranya 47 tabung elpiji bocor, 88 kompor dan 39 regulator rusak.

"Rata-rata kompor. Jadi, kompor itu ada yang nyalanya tidak sempurna. Masalahnya hanya di magnit atau pemantiknya. Kalau regulator, itu satu plastik dengan selang dan klem. Klem juga banyak yang kurang, mestinya ada dua tapi dapatnya cuma satu," ungkap Koordinator Pendistribusian Sukardi Mitho.

Tabung elpiji dikembalikan oleh warga karena ada kerusakan di seal (karet) atau las-lasan tabung. Untuk mengetahui elpiji bocor atau tidak, tinggal dicelupkan ke air. Bila ada gelembung yang keluar maka dipastikan elpiji tersebut bocor dan segera dikembalikan. Mekanisme pengembalian harus ada surat dan stempel dari RW setempat.

Menurut Sukardi, kerusakan pada paket konversi itu di luar kemampuan dari pihak konsultan. "Kami tidak mengecek karena semua barang sudah ada di dalam kardus. Tabung elpiji juga dari SPPBE. Itu yang kami tidak tahu ada kerusakan atau tidak," imbuhnya.

Setelah dibawa ke gudang konsultan, kerusakan kompor biasanya di tombol on - off (putaran untuk menghidupkan kompor). Mestinya menghidupkan kompor diputar ke arah kiri, beberapa wargaa justru memutarnya ke kanan, hingga membuat tombolnya putus.

Pasalnya, masyarakat punya waktu dua sampai tiga hari mengembalikan paket yang rusak. Lebih dari itu, masyarakat tidak akan mendapatkan gantinya. "Selama dua sampai tiga hari akan kami ganti. Stok (paket konversi) kami sangat mencukupi. Stok pengganti masih ada 4 ribu paket. Jadi, tidak usah khawatir," tutur Sukardi.

Di luar batas waktu dua sampai tiga hari (dari pelaksanaan konversi di daerah tersebut), pihak konsultan tidak akan bertanggungjawab. Paket konversi nanti akan dikembalikan ke pemerinah oleh konsultan menggunakan berita acara. Sedangkan tabungnya dikembalikan ke SPPBE.

Kata Sukardi, di Kota Probolinggo hanya tinggal lima kelurahan yang masih belum terdistribusi. Yaitu Kelurahan Kebonsari Kulon (3.617), Kanigaran (4.225), Kareng Lor (1.127), Jrebeng Lor (2.370) dan Triwung Kidul (2.000). Sisa paket distribusi hingga kemarin sekitar 14.500. Artinya jumlah itu masih cukup mengcover lima kelurahan dan retur dari warga. (rud/fa)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170741

Tidur di Rumah Janda, Digerebek

[ Senin, 19 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO-Akibat sering menginap di rumah seorang janda, Abdul Nasir, 37, hampir dihajar massa. Laki-laki asal Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan itu digerebek warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Sabtu (17/7) lalu sekitar pukul 23.00.

Warga marah karena mendapati Nasir lagi-lagi datang dan tidur di rumah Suparti, 36, seorang janda kaya di kampung itu. Sikap warga itu merupakan akumulasi kekesalan yang sudah lama dipendam karena hubungan Nasir dan Suparti.

Berdasar data Radar Bromo Hubungan gelap yang sudah terendus warga itu konon bermula dari bisnis multi level marketing (MLM) sejak sekitar 10 bulan lalu. Saat itu Nasir yang sehari-hari dikenal sebagai ustadz itu menjalin bisnis dengan Bs, tetangga Suparti. Dalam bisnis MLM, Bs adalah down line-nya Abdul Nasir.

Dalam perkembangan berikutnya s mengajak Suparti untuk bergabung dalam bisnis berantai itu. Agar lebih meyakinkan Bs meminta Nasir untuk memrospek Suparti. Dari situlah perkenalan terjadi.

Suparti, Nasir, dan Bs pun akhirnya sering keluar kota bersama untuk urusan bisnis MLM itu. Kedekatan Suparti dan nasir rupanya mulai diketahui warga. Sejumlah warga menduga keduanya tak lagi sebatas rekan bisnis.

Nah, sekitar enam bulan lalu Suparti sudah pernah diperingatkan oleh warga setempat tentang hubungannya dengan Nasir. Pasalnya, saat itu Nasir mulai sering menginap di rumah Suparti.

Tapi, pada saat itu Bs masih melindungi Nasir dan Suparti. Bs menyangkal tuduhan warga kalau Nasir menginap di rumah Suparti. Bs mengakui kalau Nasir menginap di rumahnya yang tak jauh dari rumah Suparti. "Katanya (Bs), dia (Nasir) menginap di rumahnya (Bs), makanya warga akhirnya membiarkan," jelas seorang warga yang tak mau namanya dikorankan.

Beberapa bulan terakhir ini, Nasir semakin berani melakukan aksinya. Dia, diduga makin sering menginap di rumah Suparti. "Sudah lama dia (Bs) ditinggalkan. Mereka (Suparti dan Nasir) keluar tidak pernah ngajak dia (Bs) lagi," jelas warga tersebut.

Karena Nasir semakin berani, warga pun jadi geram. Mereka berusaha menyingkap hubungan gelap antara Nasir dengan Suparti. "Memang sering datang dan nginap, kadang seminggu dua kali. Cuma selalu lolos dari warga. Begitu masuk tidak pernah keluar rumah," ujar warga lainnya.

Menurutnya, Nasir datang ke rumah Suparti dengan menggunakan mobil milik Suparti. Entah dijemput di mana. Seperti biasa, mobil itu langsung masuk ke dalam garasi dan pintu garasinya langsung ditutup. Sehingga, tidak heran kalau warga kesulitan mengetahui Nasir ada di rumah Suparti atau tidak.

Nah, kebetulan malam itu ada warga yang mengetahui keberadaan Nasir di rumah Suparti. Nasir diperkirakan datang sekitar pukul 21.00. Warga yang mengetahui kedatangan Nasir tersebut, langsung melapor ke ketua RT setempat, Drajat.

Lalu, Drajat meneruskan laporan warganya itu kepada ketua RW-nya, Juwanto. Drajat juga menghubungi Polmas Brigpol Gatot dan Totok Handoko modin Kelurahan Pilang. Setelah mereka berkumpul, akhirnya bersepakat untuk mendatangi Suparti di rumahnya. Mereka berniat menegur dua pasangan bukan muhrim itu.

Tapi, ternyata rencana perangkat desa dan polmas itu didengar oleh warga. Warga pun berdatangan dan merapat ke rumah Suparti. "Saat itu, tidak ada niatan untuk melabrak. Tapi, karena warga kadung kesal akhirnya terjadi juga," jelasnya.

Saat sudah di depan rumah Suparti, Drajat maju mengetuk pintu rumah Suparti. Sekitar lima menit kemudian, keluarlah janda yang ditinggal mati suaminya sekitar 2 tahun lalu itu. Kepada Suparti, Drajat menanyakan keberadaan Nasir. Mendapat pertanyaan itu, Suparti menjawab jujur kalau Nasir sedang tidur.

Mendapat jawaban itu, Drajat dan beberapa orang lainnya langsung masuk. Mereka langsung menuju kamar Suparti di sisi selatan. Tapi, mereka tak mendapati Nasir di kamar tersebut. Akhirnya, Suparti memberitahukan kalau Nasir berada di kamar sisi utara dekar garasi.

Warga pun menuju kamar dimaksud. Ternyata, apa yang dikatakan Suparti benar. Nasir kedapatan masih tertidur pulas. Saat itu, Nasir hanya memakai sarung dan bertelanjang dada. Di lengan kirinya terdapat tali hitam seperti jimat.

Lalu, oleh warga Nasir dibangunkan dari tidurnya. Melihat itu, Nasir tampak gelagapan dan terkejut. Apalagi ketika warga mulai berdatangan menyesaki rumah Suparti. Nasir kian waswas dan tampak ketakutan.

Di kamar tempat Nasir tidur itu, ditemukan bra dan celana dalam yang diduga milik Suparti. Juga, ditemukan celana dalam milik Nasir. Dari dalam kamar Nasir dibawa ke ruang tamu untuk diminta keterangan.

Warga yang sudah muntap melihat Nasir yang masuk tanpa kulo nuwun ke lingkungannya, mulai emosi. Lalu, massa memberinya bogem mentah. Nasir sampai menjerit dan menangis sambil berlindung pada Gatot. Nasir terus berusaha menghindari amuk massa.

Bahkan, saking emosinya warga sempat memeloroti sarung yang dikenakan oleh Nasir. Dan, saat itulah terlihat jelas kalau Nasir tidak mengenakan celana dalam. "Foto jiyeh, mompong katelak manu'en. (Foto itu, mumpung kelihatan burungnya)," ujar salah seorang warga kepada para wartawan.

Melihat itu, aparat kelurahan berusaha menenangkan warga. Tak lama kemudian, Nasir dibawa ke Mapolsek Kademangan dengan mengendarai motor. Sedangkan Suparti, dibawa sekitar sepuluh menit kemudian dengan menggunakan mobil patroli.

Saat hendak dibawa ke Mapolsek itulah, Suparti sempat diumpat oleh warga. Pada saat itu, Suparti keluar dengan mengenakan jilbab warna putih. "Adoh, ajilbapan. Bengkangih mareh, mak katelak momo'en. (Waduh, pakai jilbab. Telanjangi saja, biar kelihatan kemaluannya)," teriak seorang warga. "Tang emak randeh, tape tak engak be'en. (Ibu saya janda, tapi tidak seperti kamu)," teriak warga lainnya.

Kepada wartawan, Drajat menyatakan sejak beberapa bulan lalu dirinya sering mendapat laporan dari warga tentang hubungan Suparti dan Nasir. Warga menduga, antara Nasir dengan Suparti bukan hanya rekan bisnis lagi. Sehingga, warga geram dan merencanakan menggerebek mereka berdua. "Bolak-balik laporan masuk. Saya sempat gegeran juga dengan warga. Dan, puncaknya sekarang ini," ujarnya.

Warga menduga kalau hubungan antara Nasir dengan Suparti adalah perselingkuhan. Apalagi dikabarkan, Nasir sudah mempunyai istri dan anak. "Waktu kita tanya soal hubungannya Nasir dan Suparti mengaku sudah menikah. Katanya nikah sirri di daerah Pajarakan. Itu, alasan yang disampaikan kepada kami," tutur Drajat.

Padahal, lanjut Drajat, berdasarkan informasi dari kerabat Suparti, antara Nasir dan Suparti tidak ada hubungan perkawinan. "Kalau pengakuannya yang perempuan, dia (Nasir) sopir pribadinya yang kemalaman pulang dan akhirnya numpang tidur," timpalnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai kasus tersebut, Kapolresta AKBP Agus Wijayanto melalui Kapolsek Kademangan AKP Mahmud, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan memintakan visum terhadap Nasir dan Suparti. "Tadi malam, kami mendapat penyerahan dari warga. Katanya mereka (Nasir dan Suparti), berselingkuh," ujarnya. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170578