Dewan Usul Penggunaan DBH CHT Bebas

Rabu, 7 Juli 2010 | 12:22 WIB

PROBOLINGGO – Wakil Ketua DPRD, Wahid Nurrahman, mengusulkan, alangkah baiknya penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing satker.

“Saya mengusulkan, biar dana bisa diserap habis, sebaiknya digunakan tidak hanya untuk program yang terkait tembakau dan dampak tembakau pada kesehatan,” ujar Wahid.

Politisi Partai Golkar itu mengaku sudah mengusulkan masalah ini dua kali dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa waktu lalu. “Saya usulkan agar dana cukai tembakau itu penggunaannya bebas, misalnya bisa digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak,” katanya.

Agar lebih terintegrasi, tandas Wahid, penggunaan DBH CHT itu diserahkan pada kebijakan pemda sendiri, tidak seperti selama ini yang peruntukannya mengacu pada peraturan dari pusat sehingga pemkab tidak berkutik. “Dengan diserahkan pemda, maka dampak penggunaan dana cukai tembakau lebih bisa dirasakan masyarakat banyak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kab. Probolinggo, Bambang Suprijanto, mengungkapkan, DBH CHT tahun 2009 sebesar Rp 10,5 miliar untuk Pemkab Probolinggo tidak bisa dihabiskan. Hingga Juli 2010 ini, dana sebesar itu masih tersisa sekitar Rp 3,1 miliar.

Ada 11 satuan kerja (satker) yang menerima dana cukai tembakau, yakni Dinas Kesehatan, RSUD Waluyo Jati, Dinas PU Cipta Karya, dan Dinas Perhubungan. Juga Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendapatan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Disperindag, dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bambang tidak mau menyebutkan alokasi dana dan penggunaannya pada masing-masing satker itu. Yang jelas, kata Bambang, DBH CHT itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK 07/2009. “Dana tersebut bersifat specific grant,” ujarnya.

Bantuan itu disebut spesifik karena diperuntukkan khusus kegiatan yang berkaitan dengan perputaran tembakau di suatu daerah. “Karena itu, daerah penghasil tembakau menerima bagi hasil lebih banyak dibandingkan daerah yang tak menghasilkan tembakau,” ujar Bambang.

Satker penerima DHB CHT, kata Bambang, dituntut membuat program yang terkait dengan tanaman tembakau dan dampaknya terhadap kesehatan. “Misalnya RSUD membuat ruang khusus perokok (smoking area) di rumah sakit. Disbunhut membuat program penyuluhan terhadap petani tembakau,” ujarnya.

Bambang pun mendengar keluhan dari sejumlah satker terkait specific grant itu. “Sejumlah satker mengaku kesulitan mengalokasikan anggaran yang diterima, sehingga akhirnya masih ada sisa anggaran Rp 3,1 miliar yang tidak bisa digunakan,” ungkapnya.

Bambang menambahkan, jika DBH CHT itu tidak habis dalam satu tahun anggaran, maka akan diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya. “Jadi tidak hangus, tetapi bisa ditambahkan pada bagi hasil cukai tahun berikutnya,” ujarnya. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=02d4dfeefcfd17c7de0422dc60cde600&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Polair Polda NTT Tangkap 62 Imigran Gelap

Rabu, 7 Juli 2010 11:25 WIB | Nusantara | | Dibaca 168 kali

Kupang (ANTARA News) - Polisi Perairan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menangkap 62 orang imigran gelap (ilegal) asal Iran dan Afganistan di Tanjung Usu, Kabupaten Kupang, Rabu.

"Kami memperoleh informasi dari para nelayan di Kabupaten Kupang yang menyebutkan perahu yang ditumpangi sejumlah orang asing mengalami kerusakan di perairan sekitar Tanjung Usu," kata Kepala Polisi Perairan (Polair) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kombes Polisi Purwoko.

Para nelayan, kata dia, melihat sebuah perahu terombang-ambing pada Rabu dini hari. Para nelayan yang mencoba mendekat, melihat sejumlah orang asing berada di dalam perahu dan kemudian berinisiatif mengontak aparat Polair Polda NTT.

Kombes Purwoko mengatakan, nakhoda dan anak buah kapal yang belum diketahui identitasnya itu berenang ke darat setelah mengetahui perahu rusak. Mereka melarikan diri, meninggalkan puluhan imigran yang terdiri dari empat perempuan dan lima anak-anak, satu di antaranya masih bayi. Perahu tersebut mengangkut para imigran dari Probolinggo, Jawa Timur.

Aparat kepolisian tengah menyelidiki pemilik perahu dan memburu nakhoda dan anak buah kapal yang melarikan diri.

Polisi yang bergerak cepat ke lokasi kejadian, katanya, berusaha menyelamatkan orang-orang asing itu dan diketahui, ternyata mereka adalah imigran gelap asal Iran dan Afganistan.

Para imigran ilegal itu, akhirnya diangkut dengan empat kendaraan truk ke Rumah Detensi Imigrasi.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) NTT Rindang Napitupulu yang dikontak melalui telepon selulernya mengatakan, rumah detensi Imigrasi di Kupang sudah kelebihan daya tampung, sehingga para imigran yang ditangkap pada Rabu pagi, akan dipindahkan ke rumah tahanan detensi terdekat.

Kapasitas rumah detensi imigrasi hanya untuk 60 orang, namun kini imigran ilegal yang ditampung sudah mencapai 146 orang.

NTT sejauh ini, selalu menjadi wilayah transit para imigran ilegal dari negara-negara bergolak yang hendak menyeberang ke Australia. Penangkapan imigran ilegal di Kabupaten Kupang pada Rabu pagi, merupakan keempat kalinya dalam tahun ini, setelah dua penangkapan serupa di Sabu Raijua dan satu penangkapan di Sumba belum lama ini.
(T.K006/Z003/P003)

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1278476731/polair-polda-ntt-tangkap-62-imigran-gelap

PLN Jatim: 87% Pelanggan Tak Alami Kenaikan TDL

Selasa, 06 Juli 2010

Warta Jatim, Surabaya - PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur mengklaim 6,2 juta (87%) pelanggan di wilayahnya tidak mengalami kenaikan tarif dasar listrik.

Juru bicara PT PLN Distribusi Jatim, Agus Widayanto, mengatakan dari 7,1 juta pelanggan, hanya 900.000 yang mengalami kenaikan tarif. Sebagian besar pelanggan listrik di Jatim menggunakan daya 450 - 900 volt ampere (VA) sehingga tidak terkena aturan kenaikan tarif dasar listrik.

Tarif listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA adalah Rp 415 per kilowatt hour (KWh) dan tarif 900 VA pada kisaran Rp 605 per KWh. ”Meski ada kenaikan tarif listrik, kami memastikan jumlahnya hanya 900 ribu pelanggan. Sisanya masih menggunakan tarif lama,” ujar Agus, Selasa (6/7).

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jatim, PLN akan memaksimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Grati dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton. PLN Jatim saat ini memiliki cadangan listrik 2.000 - 4.000 megawatt yang siap didistribusikan.

Agus memperkirakan, kenaikan tarif dasar listrik akan terus terjadi. Sebab, pemerintah mengejar tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian (nonsubsidi). Saat ini tarif listrik mencapai Rp 600 per KWh. Jika mengikuti standar keekonomian, tarif dasar listrik akan terus naik hingga Rp 1.500 per KWh. (red)

Sumber: http://wartajatim.blogspot.com/2010/07/pln-jatim-87-pelanggan-tak-alami.html

Bayi Tanpa Anus Dioperasi

Rabu, 7 Juli 2010 | 08:22 WIB

PROBOLINGGO - Sehari setelah digencar diberitakan media massa, bayi berusia seminggu yang lahir tanpa anus (atresia ani) akhirnya dioperasi di RSUD Waluyo Jati, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo, Selasa (6/7). Biaya operasi anak pasangan Ny Hanifah (18)-Hartono (30), warga Desa Sumurmati, Kec. Sumberasih senilai sekitar Rp 60 juta itu ditanggung Pemkab Probolinggo.

“Alhamdulillah, akhirnya bayi tanpa anus itu dioperasi di RSUD. Sekarang sudah bisa buang air besar seperti bayi normal lainnya,” ujar Dedi Suyanto, anggota DPRD yang mengawal proses kesembuhan bayi perempuan itu.

Politisi PKNU itu bersyukur Pemkab Probolinggo menggratiskan semua biaya operasi. “Soalnya Hartono, ayah si bayi hanya seorang pengasong makanan di terminal bus,” ujarnya.

Dirut RSUD Waluyo Jati, dr Sidiq Tjahjono ymenjelaskan, pasca operasi kondisi si bayi membaik, sudah normal BAB (buang air besar, Red.)-nya.

Disinggung biaya operasi untuk membuat anus itu, dr Sidiq mengatakan, sekitar Rp 60 juta. “Semua biaya ditanggung Pemkab Probolinggo,” ujarnya.

Menjelang operasi, kedua orangtua bayi itu didampingi bidan desa, membawa bayi yang masih merah (baru seminggu dilahirkan) itu ke RSUD. “Meski kami keluarga miskin tetapi tetap menginginkan anak satu-satunya ini normal seperti bayi lainnya,” ujar Ny. Hanifah.

Seperti diberitakan, Selasa (29/6) lalu, Ny. Hanifah melahirkan bayi perempuan di RSUD Dr Moch. Saleh, Kota Probolinggo. “Saya gembira sekaligus sedih. Gembira karena anak pertama lahir, sedih karena bayi kami tidak punya dubur,” ujar ibu muda itu ditemui di rumahnya beberapa hari lalu.

Bahkan Hartono, sang ayah mengaku syok begitu diberi tahu bayinya mengalami cacat bawaan. Apalagi setelah disarankan merujuk bayinya ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk dioperasi. “Kata dokter biaya operasi di Malang puluhan juta, dari mana saya dapat uang sebanyak itu,” ujarnya.

Jangankan biaya puluhan juta, biaya persalinan anaknya di RSUD sebesar sekitar Rp 3 juta pun harus didapat dengan utang ke sejumlah kerabatnya. “Biaya persalinan ditambah biaya perawatan istri mulai Selasa-Kamis di ruang Kelas III rumah sakit dan obat-obatan sebesar Rp 3 juta, semuanya masih ngutang,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan, bayi perempuan itu lubang duburnya tidak tampak. "Memang ada sedikit lubang, seukuran lubang jarum, letaknya di atas lubang dubur biasanya,” ujar Sulimah, nenek si bayi.

Ya dari lubang seukuran jarum itulah si bayi buang air besar. "Mungkin karena lubang anusnya kecil, sehingga perut cucu saya sering kembung,” ujar Sulimah.

Tanda-tanda bayi itu bakal lahir bermasalah pada anusnya tidak tampak sejak di kandungan. “Selama kehamilan saya sering periksa di bidan Agnes. Kandungan saya normal-normal saja,” ujar Hanifah. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=055a8424688d7a1aaf426ab0285c92f4&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Polisi Sita Barang Bukti 25 KG Ganja

Sindikat Pengedar Ganja Ditangkap

indosiar.com, - Kepolisian berhasil menangkap tiga tersangka jaringan narkotika jenis ganja kering di Cianjur, Jawa Barat. Mereka ditangkap saat hendak melakukan transaksi dengan calon pembelinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti ganja seberat 25,6 kilogram. Sementara di Probolinggo Jawa Timur, polisi membongkar sindikat pengedar ganja dengan modus memanfaatkan jasa pengiriman.

Tiga tersangka bandar narkotika jenis ganja masing-masing Abdul Majid, Riswan dan Aan Ninda, langsung dibawa petugas ke ruang penyidik Reserse Kriminal Polsek Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Penangkapan jaringan narkotika antar daerah ini terungkap, berkat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi ganja.

Petugas yang melakukan penyidikan berhasil menangkap seorang tersangka Abdul Majid, yang hendak melakukan transaksi dengan seorang pembeli, dengan barang bukti berupa satu paket besar ganja kering. Polisi yang melakukan pengembangan kasus kembali berhasil menangkap dua tersangk lainnya yakni Riswan dan Aan Ninda di dua tempat berbeda.

Dari sebuah rumah persembunyian tersangka di Kampung Suka Manah, Cianjur, polisi berhasil menemukan 28 paket besar ganja kering siap edar dengan berat keseluruhan 25,6 kilogram. Menurut pengakuan tersangka, ganja kering itu dibelinya dari seorang bandar besar di kota Bogor yang tidak diketahui identitasnya dengan harga 5 juta rupiah setiap paketnya.

Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, polisi menangkap 2 pengedar narkoba yang diduga merupakan jaringan pengedar antar kota. Polisi berhasil mengamankan sedikitnya 2 kilogram ganja kering siap edar serta sejumlah peralatan sabu.

Namun yang lebih memprihatinkan dalam aksinya, sindikat ini justru memanfaatkan lemahnya pengawasan jasa perusahaan ekspedisi sebagai sarana untuk mengirimkan barang-barang haram ini. Sejauh ini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar. (Tim Liputan/Sup)

Sumber: http://www.indosiar.com/berita-photo/86569/sindikat-pengedar-ganja-ditangkap

Kasus Paiton I Mandek Di Kejagung Atau PN Jaksel

Rabu, 07 Juli 2010, 00:00:39 WIB

Delapan tahun gugatan praperadilan kasus Paiton I dikabarkan sudah diproses di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, tapi ternyata berkas permohonan pengajuannya tak pernah ada.

Tentu hal ini sangat menge­jutkan, karena menurut Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indo­nesia (APHI) yang meru­pa­kan sa­lah satu bagian dari Komite Ad­vokasi Melawan Penye­le­we­ngan dan Korupsi (KAMPAK), se­bagai penggugat dalam kasus itu, pihak Kejaksaan Agung (Ke­jagung) sebagai pihak tergugat menga­jukan banding ke PT DKI Jakarta.

Tidak adanya berkas pemo­honan pengajuan banding pra­per­adilan Kasus Paiton I ini disam­paikan Kepala Hubungan Masya­rakat PT DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Kami sudah cek dalam re­gister perkara banding, ternyata ti­dak ada perkara banding praper­adilan kasus korupsi Paiton I,” katanya.

Pihak Pengadilan Negeri Ja­karta Selatan (PN Jaksel) yang dihubungi soal pengajuan ban­ding praperadilan Kasus Paiton I belum bisa memberikan penje­lasan yang berarti. “Tanya sama Pak Bagus Dwi,” kata bekas Kepala Hubungan Masyarakat PN Selatan, Suharto.

Kepala Pusat Penerangan Hu­kum Kejagung, Didiek Darmanto meminta waktu untuk mena­nyakan informasi terhadap pe­nga­juan banding praperadilan Kasus Pai­ton I. “Saya belum dapat infor­ma­sinya, masih me­nunggu jawaban. Kalau sudah dapat jawabannya pasti saya kasih tahu,” katanya.

Manajer Bidang Komunikasi PLN Pusat, Bambang Dwiyanto, menyerahkan sepenuhnya proses hu­kum kasus Paiton I kepada lem­baga penegak hukum yang berwe­nang menanganinya. “Itu sudah masuk ranah hukum jadi tidak pas bicara soal itu. Apalagi, saya juga tidak tahu secara per­sis,” katanya.

Menurut Bambang, bekas Di­rek­tur Utama PLN Zuhal dan bekas Dirut PLN Djiteng Mar­sudi sudah tidak bekerja lagi di lembaganya. “Mereka sudah pen­siun tahun 1992,” katanya.

Hal senada diungkapkan Di­rek­tur Operasional PLN bagian Ja­wa Bali, I G A Ngurah Adyana. Ala­san dia, saat kasus Paiton I ter­jadi, dia belum menjabat. “Waktu itu saya masih di Ambon, jadi saya tidak tahu. Coba tanya ke orang bagian hukum saja,” katanya.

Ketua Bidang Advokasi APHI, Lambok Gultom, mengaku heran mendengar berkas perkara ban­ding tidak ada di PT DKI Jakarta. “Yang harus ditanyakan dulu adalah pihak PN Jaksel, apakah berkas bandingnya sudah dise­rahkan ke PT DKI Jakarta atau belum,” katanya.

Diungkapkan, pihak kejaksaan pernah menyatakan akan banding terhadap putusan praperadilan Kasus Paiton I, hanya saja per­mohonan tersebut tidak sampai kepada pihaknya.

“Secara tertulis pernyataan tersebut tidak pernah sampai ke APHI, sehingga kami tidak mem­buat kontra memori banding atas kasus ini,” terangnya.

Menurut Lambok, bila benar permohonan banding praper­adilan Kasus Paiton I tidak per­nah ada di PT DKI Jakarta maka yang bisa menjelaskannya adalah pihak kejaksaan dan PN Jaksel.

“Permasalahannya sekarang ada di PN Jaksel dan kejaksaan, apakah memang sudah dilakukan banding atau memang berkasnya belum disampaikan,” tandasnya.

Lambok berharap kasus ini bisa secepatnya diselesaikan karena nilai kerugian dalam kasus ini sangat besar mencapai tri­liunan rupiah.

“SPDP-nya Belum Ada”
Johan Budi SP, Kahumas KPK

Meski Kasus Paiton I pernah dilaporkan masyarakat ke KPK, tapi lembaga superbody itu tidak berniat untuk melakukan super­visi seperti yang menjadi ke­wa­jibannya dalam Undang-Undang.

“Syarat untuk dilakukan su­pervisi kan harus ada SPDP (Su­rat Perintah dimulainya Pe­nyidikan)-nya. Setahu saya SPDP ka­sus ini belum ada di KPK,” ka­ta Kepala Hubungan Ma­sya­ra­kat KPK, Johan Budi SP, kemarin.

Pengamat hukum dari Uni­versitas Krisnadwipayana, Su­yanto Londrang mengatakan, gu­gatan praperadilan merupakan hak setiap individu untuk men­dapatkan jaminan pelayanan hu­kum, termasuk yang dilakukan APHI dalam kasus Paiton I. “Gugatan praperadilan itu perlu, sehingga proses hukumnya bisa berjalan,” tukasnya.

Dilaporkan Masyarakat Tahun 2004, Diduga Rugikan Negara Rp 7 Triliun

Kasus dugaan korupsi penga­daan listrik swasta Paiton 1 di Probolinggo bermula dari mark-up terhadap capital cost sebesar 48 persen dari seluruh nilai proyek yang sebesar Rp 7,015 triliun.

Sebenarnya, Paiton I telah diaudit BPKP dan due diligence SNC-Lavalin. Kedua lembaga tersebut jelas-jelas menyatakan ada mark up dan rekayasa besar-besaran pada sisi proses pe­nyiapan listrik swasta dan proses investasinya.

Dalam Laporannya, BPKP membedah secara gamblang proses Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi di sana, mulai dari perencanaan, proses men­dapatkan Surat Ijin Prinsip, pembiayaan, pelaksanaan, pro­duksi, distribusi, konsumsi, pem­bayaran dan berbagai previlege yang didapat dengan merugikan keuangan negara.

Padahal harga listrik swasta dunia pada, ada pada kisaran 4 sen dolar AS per kWh. Se­dang­kan dalam kontrak yang diper­baharui, PLN harus membayar harga sebesar 4,93 sen dolar AS per kWh. Namun dalam perhi­tungan yang ditemukan, harga sebenarnya dalam kontrak ter­sebut bisa mencapai 6,5 sen dolar AS per kWh.

Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus tersebut bekas Direktur Utama PLN Zuhal dan bekas Dirut PLN Djiteng Marsudi sudah diperiksa.

Menurut hasil penyelidikan Kejagung, proyek Paiton I dinilai melanggar keputusan presiden mengenai prosedur pengadaan listrik di lingkungan departemen yang harus melalui prosedur lelang. Indikasi kolusi terlihat dalam proses negosiasi melalui bukti Surat Menteri Pertam­bangan dan Energi tertanggal 13 Februari 1993.

Dalam surat itu dinyatakan persetujuan, kesepakatan, dan nilai prematur yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ke­se­pakatan itu di antaranya me­nyangkut soal harga jual listrik. Sementara indikasi suap lainnya terlihat dari dana pengembangan sekitar 15 juta dolar AS oleh PT Batu Hitam Perkasa-pemilik 15 persen saham di Paiton I.

Kasus ini juga pernah dila­porkan ke KPK oleh Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) pada 7 September 2004.

Tidak hanya itu dinilai lelet menangani kasus korupsi PLTU Paiton I, Kejagung juga sempat dipraperadilankan Komite Ad­vokasi Melawan Penyelewengan dan Korupsi (KAMPAK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Se­latan (PN Jaksel) yang menilai Kejagung telah menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek listrik Paiton I senilai Rp 7 triliun.

Putusan PN Jaksel meme­rintahkan Kejagung terus me­nyidik kasus korupsi dalam proyek listrik Paiton I. Peng­hentian penyidikan kasus itu dinilai tidak sesuai dengan un­dang-undang korupsi.

“Kasus itu ada indikasi ko­rupsi dan mark up. Pengadilan me­me­rintahkan Kejaksaan Agung tetap meneruskan penyidikan kasus ini,” kata hakim Tusani Selasa, di PN Jaksel, Jakarta, 3 September 2002.

Juru bicara Kejagung pada saat itu, Barman Zahir, me­nga­takan, demi kepentingan pe­nyi­dikan, kejaksaan sengaja tak menye­butkan nama saksi atau ter­sangka. “Sebetulnya sudah ada saksi yang diperiksa, tersang­kanya pun sudah ada,” ujarnya.

Setelah putusan praperdilan itu Kejagung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Ja­karta, dan sampai kini tidak jelas putusannya.

“Kita ajukan praperadilan ka­rena menurut kita pena­nga­nan­nya ber­larut-larut, lalu majelis hakim se­pa­kat dengan kita dan me­me­rin­tah­kan untuk meneruskan pe­nyi­dikannya. Saat itu jaksa meng­aju­kan banding, dan sampai se­karang kita belum tahu putusan­nya,” kata Ketua APHI, Hotma Timbul.

“Yang Salah, Cepat Umumkan Bersalah”
M Romahurmuzy, Anggota Komisi VII DPR

Aparat penegak hukum yang menangani Kasus Paiton I didesak secepatnya menje­las­kan perkembangan proses hu­kumnya, sebab saat ini ma­sih belum ada kepastian hukum.

“Kalau memang ada pihak yang bersalah dalam kasus ini, maka harus secepatnya di­umumkan bersalah. Jika tidak, maka harus dijelaskan kepada masyarakat. Yang penting semua harus dilakukan secara transparan,” kata Anggota Ko­misi VII DPR, M. Roma­hur­muzy kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, banyak pro­yek-proyek di PLN yang rawan terjadinya korupsi, akibat pengawasannya lemah, ma­ka­nya harus dimaksimalkan. De­ngan hal itu, PLN bisa lebih baik lagi yang tentunya pe­layanan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil meminta kepada lembaga penegak hukum untuk secepatnya menuntaskan kasus korupsi pengadaan listrik swas­ta Paiton 1 di Probolinggo yang diduga merugikan ne­gara sebesar Rp 7,015 triliun.

“Kalau tidak ada per­kem­bangan, maka masyarakat bisa menduga-duga ada sesuatu didalamnya. Bahkan tidak mungkin ada pihak-pihak yang menginginkan kasus ini tidak diteruskan,” katanya.

Dengan terkatung-ka­tung­nya kasus ini, sambung politisi PKS ini, menunjukkan koor­di­nasi antar lembaga penegak hu­kum baik tidak berjalan de­ngan baik. “Seharusnya KPK punya ini­siatif untuk mela­kukan super­visi karena me­mang itu tugas dia. Kalau ti­dak ada sama saja lembaga penegak hukum terse­but mem­biarkan kasus ini terka­tung-katung,” tegasnya.
[RM]

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/07/07/97829/Kasus-Paiton-I-Mandek-Di-Kejagung-Atau-PN-Jaksel

PLN Tunda Proyek PLTU Adipala

Rabu, 07/07/2010 10:30 WIB
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - PT PLN (Persero) memutuskan untuk menunda penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Adipala, Cilacap, dengan kapasitas 660 Megawatt (MW) dari 2013 menjadi tahun 2014.

Penundaan proyek yang masuk dalam program percepatan 10.000 Megawatt tahap I ini dilakukankarena pada tahun 2013 nanti cadangan daya di wilayah Jawa Bali sudah mencapai 45 %.

"Karena tidak adanya gunanya kalau diselesaikan dengan proyek-proyek lainnya. Menurut kami, ini akan membuat PLN tidak efisien karena penambahan daya tidak sebesar daya yang dibutuhkan," kata Dahlan di sela acara kunjungan kerja jajaran direksi PLN ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/7/2010).

Lagipula, lanjut Dahlan, dengan ditunda finalisasi prpyek ini menjadi tahun 2014 maka proyek tersebut bisa dikerjakan dengan disiplin tinggi dan tidak perlu terburu-buru.

"Dengan dikerjakan sesuai prosedur yang baik maka pembangkit yang dihasilkan berkualitas the best," ungkapnya.

Dahlan mencatat setidaknya terdapat empat PLTU dengan total 2.815 MW yang masuk dalam proyek 10.000 MW sudah beroperasi pada tahun ini.

Keempat PLTU itu yaitu PLTU Suralaya (625 MW), PLTU Indramayu (900 MW), PLTU Rembang (630 Mw) dan PLTU Paiton 7 (660 MW).

Direktur Operasi sistem Jawa Bali PLN, IGA Ngurah Adnyana menambahkan, PLTU yang berada di Cilacap tersebut seharusnya sudah bisa beroperasi pada tahun 2013. Namun karena pasokan listrik di Jawa dan Bali sudah memadai maka sebaiknya ditunda. Saat ini beban puncak sistem Jawa Bali mencapai 17.896 MW dengan pasokan 22.000 MW.

"Akhir tahun beban puncak diperkirakan mencapai 19.000 MW. Tapi dengan tambahan daya dari pembangkit baru sehingga pasokan listrik menjadi 24.000 MW. Jadi pasokannya masih cukup," paparnya.

(epi/qom)

Sumber: http://www.detikfinance.com/read/2010/07/07/103019/1394557/4/pln-tunda-proyek-pltu-adipala

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

[ Rabu, 07 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Eksepsi Indah Wilujeng dan Nanang Koentjahjono, dua terdakwa kasus kasus perdin (perjalanan dinas) anggota DPRD Kota Probolinggo, ditolak oleh majelis hakim PN Kota Probolinggo.

Putusan sela itu dibacakan oleh ketua majelis hakim Sih Yuliarti bergantian dengan hakim anggota Muchlis dalam sidang kemarin (6/7).

Kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 kitab undang-undang hukum pidana.

Dan dakwaan subsidair pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 kitab undang-undang hukum pidana.

"Atas dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa sudah mengajukan eksepsi. Penuntut umum telah memberikan pendapatnya," ujar Sih Yuliarti. Putusan sela itu juga menyebutkan tentang eksepsi. Bahwa dakwaan akan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat materiil.

Majelis berpendapat, atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa 1 (Indah) harus dibuktikan di pengadilan karena sudah memasuki pokok perkara. Sedangkan eksepsi penasihat hukum terdakwa 2 (Nanang), soal leg specialis, majelis berpendapat penuntut umum berwenang menentukan pasal.

Mengenai peranan terdakwa harus dibuktikan di persidangan. Majelis juga menyatakan penasihat hukum bisa menghitung kerugian negara. Untuk menentukan perkara tersebut masuk ke perdata atau pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Pasalnya, tidak ada alasan kuat untuk mengabulkan keberatan terdakwa Nanang.

"Majelis hakim menolak eksepsi para penasihat hukum. Memerintahkan sidang dilanjutkan. Putusan sela sudah dibacakan oleh majelis hakim. Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi," tegas Sih.

Disepakati bahwa sidang bakal dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan saksi selama seminggu dua kali. Dimulai sejak minggu depan, Selasa (13/7). "Rencanannya nanti setiap sidang kami memanggil tiga saksi," ungkap JPU Makhmud yang selalu menjadi single fighter dalam sidang tersebut. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=4

Observasi Volcano dan Mangrove

[ Rabu, 07 Juli 2010 ]

CEIC Kunjungi Bromo dan Pantai Ketapang

PROBOLINGGO-Eksotisme gunung Bromo menarik perhatian Caretakers of the Environment International Conference (CEIC). Konferensi murid dan guru dunia itu selama dua hari (6-7 Juli) melakukan penelitian di Desa Ngadisari, Sukapura, Kabuapaten Probolinggo.

Rombongan 51 peserta CEIC itu tiba di Ngadisari Selasa (6/7) lalu. Anggota rombongan itu berasal dari 10 negara. Yakni USA, Inggris, Polandia, Swedia, Yunani, Turki, Jepang, Hongkong, Malaysia dan India.

Derma, representative CEIC Indonesia mengatakan, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar konferensi guru-murid yang sudah digelar selama 24 kali itu. Konferensi itu berlangsung mulai tanggal 4-10 Juli di balai pelatihan Kesehatan Murnajati, Lawang, Malang.

Kegiatan konferensi tersebut diikuti sebanyak 202 peserta dari 17 negara. Mereka dibagi dalam lima kelompok untuk mengobservasi lima tempat berbeda. Yakni, volcano (di Bromo), objek alam Cangar ( di Batu, Malang), Kebun (Trawas, Mojokerto), persawahan (Tumpang, Malang) dan pantai (Mangrove di Kota Probolinggo).

Selama di Ngadisari peserta CEIC juga bakal melakukan pengamatan keselarasan abiotik-biotik dan aktivitas masyarakat Tengger teguh menjaga tradisi yang menyimpan nilai-nilai erat dengan alam meskipun Bromo adalah kawasan pariwisata.

Menurut Derma, selama di Ngadisari, para peserta bakal praktik di ladang. "Mulai dari menanam, sampai memanen hasil pertanian. Misalnya buah kentang," jelas Darma.

Selama dua hari ini, peserta bakal bermalam di home stay yang telah disiapkan panitia. Tujuannya adalah agar peserta juga mengenal budaya dan kesenian masyarakat setempat. "Kami harapkan yang ditemukan oleh peserta ini, follow up-nya berupa rekomendasi kepada daerah yang diteliti agar daerah tersebut lebih maju," jelas Derma.

Namun Derma menjelaskan, rekomendasi tersebut sifatnya tidak terlalu serius. Karena yang perlu dimaklumi adalah peserta kali ini adalah pelajar tingkatan SMP-SMA. "Sebagian besarnya ya untuk berlibur, sambil bertukar informasi dan budaya," jelas Derma.

Pada kesempatan yang sama rombongan CEIC yang lain melakukan observasi ekosistem mangrove di pantai Kota Probolinggo. Rombongan itu dipimpin oleh Predicent CEIC Brigitta Norden.

Rombongan yang terdiri dari 50 orang itu berasal dari Amerika, Skotlandia, Denmark, Hongkong, Indonesia, Portugal, Rusia dan Swedia. Rombongan juga didampingi oleh siswa dari SMAK Mater Dei, MAN 2, sekolah Adiwiyata dan Putri Lingkungan binaan Badan Lingkungan Hidup setempat.

"Ini wadah guru dan siswa dalam memikul lingkungan hidup dunia. Guru dan siswa bisa berdiskusi, membahas berbagai isu," ujar Brigitta. Ia juga menyerahkan bendera paritisipan kepada Sekda Johny Hariyanto yang menerima rombongan di Pemkot. Kenang-kenangan itu berupa bendera negara yang terlibat dalam CEI tersebut.

Kepada Radar Bromo, Maulina Susetyo, panitia lokal acara menyatakan, setiap tahun CEI mengadakan konferensi. Baru tahun kedua konferensi dilaksanakan di Asia, yaitu beberapa tahun lalu di Hongkong dan sekarang di Indonesia.

"Sebenarnya ada 300 orang yang ikut. Tapi, mereka dipisah menjadi lima di masing-masing ekosistem. Rombongan ini adalah mereka dari siswa SMP/SMA dan gurunya yang bergabung dengan kegiatan CEIC. Dan ini baru pertama kali untuk Probolinggo," ujar Bendahara CEIC Indonesia Elly.

Setelah acara seremonial, rombongan CEIC menikmati sajian menu khas Indonesia yang disiapkan oleh pemkot. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke SMAK Mater Dei. Sekitar pukul 14.00 mereka sempat mampir ke kantor Radar Bromo di Jl Soekarno Hatta sebelum melakukan observasi mangrove.

Rute observasi mangrove melalui sisi timur kantor Radar Bromo (Pilang), lalu berjalan menyusuri sawah dan mangrove sampai beberapa kilometer. Finish di sisi timur Masjid Tiban dan berlanjut ke Ketapang melakukan penanaman mangrove.

Mulai pagi ini (7/7) pukul 07.00 rombongan CEIC melanjutkan kegiatan city tour ke Tempat Penampungan Akhir (TPA), Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), kampung nelayan di Mayangan dan sekolah Adiwiyata (SMAN 2 dan SMAN 4). (mie/fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=168548

Omzet Pameran KIM Rp 700 Juta

[ Rabu, 07 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Event tahunan Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro) sudah berakhir. Sejumlah pihak memertanyakan dampak positif yang dirasakan masyarakat pasca kegiatam tersebut.

Sampai saat ini Pemkot Probolinggo memang belum membeberkan hasil kajian dampak Semipro dari sisi ekonomi, budaya, dan pariwisata. Pasalnya, butuh waktu agak lama karena harus bekerjasama cukup untuk melakukannya bekerjasama dengan pihak ketiga.

Yang bisa di-publish oleh pemkot saat ini adalah omzet yang diperoleh UKM (usaha kecil menengah) di pameran KIM (kelompok informasi masyarakat) di lapangan tenis indoor. Pada saat penutupan Semipro di alun-alun, Wali Kota Probolinggo Buchori menuturkan omzet yang berhasil dicapai sekitar Rp 700 juta lebih.

Ini berarti setiap harinya peserta pameran dapat memperoleh rata-rata Rp 100 juta. Pameran KIM di tenis indoor terdiri dari 70 stan yang diikuti beberapa daerah Jawa Timur dan pusat. Pelaksanaan pameran mulai tanggal 26 Juni sampai 3 Juli.

"Omzet khusus KIM yang diadakan oleh provinsi di tenis indoor lebih dari Rp 700 juta. Hasil dari KIM diketahui dulu sebagai indikator penilaian lomba untuk masing-masing stan," ujar Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo, kemarin (6/7).

Jumlah itu, lanjut Tiyok, belum termasuk omzet di pameran IT (informasi teknologi) di GOR A Yani dan pameran buku di museum. "Kalau yang itu masih ditangani oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bappeda. Selain dampak ekonomi, investasi lainnya juga perlu diperhitungkan seperti investasi sosial dan budaya," kata dia.

Omzet yang dihasilkan pameran KIM, di dalamnya termasuk omzet Semipro. Karena KIM digelar tepat bersamaan dengan Semipro. Menurut Tiyok, jadwal KIM harusnya dilaksanakan bulan Mei lalu. Karena pemkot Probolinggo berusaha pelaksanaan KIM bersamaan dengan Semipro maka diundur sampai akhir bulan Juni.

"Mengetahui dampaknya tidak bisa satu atau dua hari. Ambil contoh saja seperti batik khas Kota Probolinggo, dari pameran KIM bisa menerima pesanan dari Bima dan Kupang. Atau dampak sosial dan budaya itu membutuhkan proses. Setelah melihat pawai budaya, beberapa kesenian yang tampil waktu itu akan dibawa ke Bandung menghadiri rakernas Apeksi akhir Juli nanti," tegas Tiyok.

Provinsi melakukan pendataan stan di pameran KIM setiap hari selama pelaksanaan. Pemkot tidak melakukan hal yang sama, karena ingin ada keterlibatan pihak independen yang berkompeten mengevaluasi Semipro dari berbagai sisi. Hasil evaluasi tersebut tentunya bisa dipertanggungjawabkan serta transparan.

Bila provinsi bisa, kenapa pemkot tidak mendata setiap hari (pameran IT atau buku)? "Kami memang belum sehebat KIM. KIM bisa seperti itu karena ada reward. Makanya ada keterlibatan pihak ketiga supaya akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan," jawabnya.

Dari sistem yang digunakan oleh KIM, Tiyok mengaku itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Semipro ke depannya. Tiyok bilang, dibandingkan tahun lalu Semipro kali ini lebih bagus. "Kalau dibilang sukses, harus melihat dari evaluasi keseluruhan," tutur dia.

Tidak lama lagi bakal dilaksanakan pembubaran panitia Semipro. Nah, saat itulah evaluasi secara keseluruhan akan dibahas. "Tidak tahu kapan, menunggu beliaunya (Wali Kota Buchori) datang. Yang tidak dapat dipungkiri adalah dalam Semipro ada kapasitas riil, tidak ada pelarangan terhadap PKL (pedagang kaki lima) yang berjualan di kawasan acara Semipro," ungkap Tiyok. Saat ini Wali Kota Buchori tengah menjalankan ibadah umroh selama delapan hari dan diperkirakan tiba 13 Juli mendatang. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=168547

Terdakwa pembunuhan cangkring dituntut 11 tahun

[ Rabu, 07 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO- Sidang tiga terdakwa kasus penganiayaan Suwantoro, 23, warga Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo, memasuki babak tuntutan. Tiga pelaku penganiayaan yang menyebabkan Suwantoro meninggal dunia itu, dituntut dengan pasal berbeda.

Tiga terdakwa itu adalah Yasin, 19, dan Dol, 19, dan Mukhlisin, 19. Mereka sama-sama warga Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

Kemarin (6/7) Pengadilan Negeri (PN) Kota Probolinggo menyidang Mukhlisin. Sidang yang dimulai sekitar pukul 14.00 itu diketuai oleh majlis hakim Sih Yuliarti. Terdakwa hadir dengan didampingi penasihat hukumnya, Yulius Main Timbas.

Jaksa penuntut umum (JPU) IB Alit menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 2 tahun penjara. JPU menilai terdakwa telah melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. JPU juga meminta motor Jupiter MX yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan dikembalikan kepada yang berhak.

Usai JPU membacakan tuntutannya. Majlis hakim memberi kesempat kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan. "Dari keterangan saksi-saksi, tidak ada yang mengatakan atau melihat langsung terdakwa ikut melakukan penganiyaan," ujar penasihat hukum terdakwa.

Mendengar itu, majelis hakim kembali memberi kesempatan melempar hal tersebut kepada JPU. Tapi, JPU tetap kokoh terhadap tuntutannya. "Kami tetap pada tuntutan," jawab JPU IB Alit. Dengan usainya pembacaan tuntutan itu, sidang ditutup. Dan, ditunda sampai (13/7) nanti dengan agenda pembacaan putusan.

Sedangkan Yasin dan Dol disidang pada Senin (5/7) lalu. Dalam sidang yang diketuai oleh majlis hakim Nendi Rusnendi itu, juga sudah memasuki babak tuntutan. Dalam tuntutannya, JPU IB Alit menuntut Yasin dengan hukuman 11 tahun penjara. JPu menilai Yasin telah melanggar pasal 338 KUHP.

Sedangkan Dol dengan majlis hakim yang sama, JPU IB Alit menuntut dengan hukuman 1 tahun 3 bulan. JPU menilai Dol melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. Mereka berdua, Yasin dan Dol akan kembali disisang pada (12/7) dengan agenda pembacaan putusan.

Diberitakan sebelumnya, tiga terdakwa itu terlibat aksi pengeroyokan terhadap, Suwantoro, di Kelurahan / Kecamatan Kanigaran, Februari lalu. Akibatnya, Suwantoro tewas setelah sempat menjalani perawatan di RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo.

Dari pemeriksaan medis, ditemukan ada luka tusuk di bagian dada, perut kiri, dan luka bacok di pundak kanannya. Dalam bulan itu juga, polisi berhasil menangkap empat orang pelakunya, mereka adalah Yasin, Dol, Mukhlisin dan BY, 16, salah seorang siswa sebuah MA di Kota Probolinggo.

Proses hukum terhadap BY sudah kelar. BY dijatuhi hukuman selama 10 bulan penjara. Oleh majsli hakim PN Kota Probolinggo, BY dinyatakan telah melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. Kini tinggal menunggu keputuasan majlis hakim terhadap tiga pelaku lainnya.

Kenapa tuntutan terhadap Yasin begitu berat? Karena JPU menduga, Yasin lah yang telah melakukan penusukan terhadap Suwantoro. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=168546

Kasus V'gas Berbuntut Penipuan

[ Rabu, 07 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO-Kasus penganiayaan perempuan di V'gas cafe Kota Probolinggo beberapa waktu lalu melahirkan modus penipuan baru. Kali ini yang menjadi korbannya adalah orang tua Robi, salah seorang tersangka penganiayaan asal Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Ceritanya Senin pagi (5/7) lalu ada seseorang menelepon salah seorang perangkat Desa Brani. Penelepon itu mengaku sebagai Kasatreskrim Polresta AKP Agus I Supriyanto dan meminta disambungkan dengan keluarga Robi.

Setelah disambungkan, "Kasatreskrim" itu menawarkan untuk menghentikan proses hukum yang dijalani oleh Robi. Syaratnya, keluarga Robi harus membayar Rp 5 juta. Duit itu akan digunakan untuk pencabutan berkas kasus tersebut.

Kepada keluarga Robi, "kasatreskrim" meminta duitnya ditansfer melalui nomor rekening bank Mandiri. Tak hanya itu, penelepon juga meminta orang tua Robi untuk menemuinya di Mapolresta usai melakukan transfer.

Mendapat tawaran itu, orang tua Robi tidak langsung menyanggupi. Mereka masih sempat bernego. Akhirnya, diperoleh kesepakatan orang tua Robi cukup membayar Rp 2 juta. Setelah bersepakat, orang tua Robi mentransfer uang Rp 2 juta kepada nomor rekening yang telah diberikan oleh penelepon.

Usai melakukan transfer, orang tua Robi langsung berangkat ke Mapolresta untuk menemui kasatreskrim sungguhan. Setelah bertemu Kasatreskrim Agus Supriyanto orang tua Robi harus kecewa. Pasalnya, kasatreskrim tak merasa meminta uang untuk membebaskan Robi.

"Saya terkejut mendengar itu, karena saya tidak pernah melakukan itu. Mereka (orang tua Robi) datang ke sini langsung menanyakan bagaiman langkah selanjutnya. Setelah saya tanyakan, katanya ada orang yang mengaku saya dan meminta sejumlah uang," jelas Kasatreskrim AKP Agus, kemarin (6/7).

AKP Agus mengaku, tidak mungkin dirinya menukar nama baik dan jabatannya dengan uang yang tidak seberapa itu. Karena itu Kasatreskrim meminta kepada keluarga tersangka atau warga yang berususan dengan reskrim atau polresta, untuk tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas. Apalagi dengan orang yang tidak kenal, yang ujung-ujungnya hanya melakukann penipuan.

"Hendaknya didatangi langsung ke kantornya supaya lebih jelas dan tidak menjadi korban penipuan. Kroscek keberadaan kabar yang semacam itu, benar atau tidak. Terutama bagi perangkat desa atau keluarga terdekat, jangan mudah percaya terhadap permainan kasus dengan imbalan uang," ujar mantan Katim Riksa Densus 88 ini. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=168545

Daftar Ulang Gratis, Seragam Bayar

[ Rabu, 07 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO-Masa pendaftaran ulang murid baru sekolah negeri di Kota Probolinggo dimulai hari ini sampai 9 Juli nanti. Murid yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Selama proses daftar ulang itu, mereka tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Para siswa hanya diminta mengisi formulir yang sudah disediakan, berikut pernyataan orang tua. Serta menunjukkan formulir pendaftaran saat mengikuti seleksi.

Meski tak ada biaya sepeser pun dalam daftara ulang, para wali murid tetap harus membayar uang seragam. "Besarnya akan ditentukan kemudian setelah bermusyawarah dengan para wali murid," ujar Khoirul Yakin, kepala SMPN 10.

Menurut Khoirul, tahun lalu uang seragam besarnya Rp 250 ribu untuk 4 stel. Yakni seragam pramuka, putih-biru, putih-putih, dan seragam olahraga.

Selain itu, ada uang tabungan sebesar Rp 20 ribu per bulan dan uang pengembangan diri sebesar Rp 20 ribu. "Untuk seragam dan uang tabungan sifatnya tidak memaksa. Yang punya monggo nabung, kalau tidak punya tidak apa-apa. Begitu juga dengan seragam, juga tidak wajib beli di sini," ujarnya. Menurut Khoirul, bagi yang tidak mampu juga bisa mengajukan keringanan.

Hal yang sama juga berlaku di SMPN 9. Tahun lalu harga seragam mencapai Rp 400 ribu. "Itu tahun kemarin, sekarang masih belum ditentukan. Peraturannya tetap, tidak ada kewajiban untuk membeli di sekolah," jelas Abdul Hadi, sekretaris panitia P2DB di SMPN 9. Selain biaya seragam, ada juga uang tabungan sebesar Rp 20 ribu per bulan dan Rp 10 ribu per bulan untuk komputer.

Di SMPN 3 juga demikian. Nur Kholis, sang kepala sekolah tak mau menjelaskan besar harga seragam di sekolahnya. Padahal, sebelumnya Nur Kholis sempat melontarkan sudah melakukan rapat dengan komite dan memperoleh keputusan. Yakni, harga 1 stel seragam tidak lebih dari Rp 100 ribu.

Tapi, pernyataan itu buru-buru dicabut. Alasannya, masih hendak bermusyawarah dengan para calon wali murid. "Besok (hari ini) akan kami kumpulkan dulu para wali murid. Dan, kami musyawarahkan berapa besarnya," ujarnya.

Di SMPN 2 harga seragam jauh lebih fantastis. Untuk calon murid putri harganya Rp 720 ribu, sedangkan untuk putra Rp 685 ribu. Itu juga terdiri dari 4 stel, termasuk seragam olahraga ditambah 12 lembar kerja siswa (LKS).

Sedangkan biaya pegembangan diri besarnya Rp 12.500. "Kalau uang tabungan terserah, kami tidak ada kewajiban menabung. Seragam juga demikina, sifatnya suka-suka tidak ada paksaan harus membeli di sini," ujar Haryanto, kepala SMPN 2.

Sementara di SMAN 4 para calon siswa diharuskan membayar SPP bulan Juli besarnya Rp 160 ribu. Ada juga dana tahunan, besarnya Rp 350 ribu. "Uang Rp 350 ribu itu, di antaranya untuk kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, gebyar seni, dan lain sebagainya," ujar Suraji Chabir, kepala SMAN 4.

Sedangkan uang seragam untuk murid putri besarnya sekitar Rp 450 ribu dan putra Rp 400 ribu. "Itu juga tidak ada keharusan beli di sekolah. Nanti kami akan buat edaran tentang itu," ujar Suraji Chabir.

Menurut Suraji Chabir, bagi siswa yang tidak mampu bisa mengajukan keringan. "Kami juga masih memberikan keringanan, tapi tidak 100 persen gratis. Tujuannya, supaya orang tua mereka juga merasa punya tanggung jawab," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Probolinggo Maksum Subani mengatakan bahwa daftar ulang memang gratis.

"Daftar ulang tidak dipungut apa-apa, kalau ada yang bayar itu bukan untuk daftar ulang. Tapi, bisa untuk SPP bulan Juli yang harus dibayar dimuka. Juga untuk dana kegiatan ekstra," ujarnya.

Menurut Maksum, penarikan yang diperbolehkan adalah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan murid. Misalnya, uang seragam dan kegiatan OSIS. "Seragam boleh dikoordinir sekolah, tapi tidak boleh ada paksaan. Mau beli di sekolah silakan, tidak beli di sekolah juga tidak apa-apa," jelasnya.

"Kalau misalkan ada dana insidentil, harus ada persetujuan antara wali murid dan sekolah. Dalam hal ini melalui komiter sekolah. Bagi mereka yang tidak mampu, kami juga sudah menyediakan keringanan berupa bantuan. Dan, mereka bisa mengajukan itu," lanjut Maksum. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=168544

Dhani dan Mulan di Bromo

[ Rabu, 07 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Pesona Gunung Bromo memikat hati penyanyi Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Akhir Juni lalu Dhani yang pentolan Republik Cinta Manajeman (RCM) membuat klip di Bromo untuk beberapa lagu. Lalu selama tiga hari terakhir (4-6/7) Dhani balik lagi ke Bromo.

Kali ini Dhani datang bareng tiga putranya, Al, El dan Dul, Mulan Jameela dan dua putrinya, serta 20 orang kru RCM. Tapi, mereka tidak lagi berurusan dengan pembuatan klip. Dhani dan rombongannya datang untuk berlibur semata. "Usai buat video klip beberapa hari lalu, anak-anak suka dengan pemandangan di Bromo. Karena itu mereka ngajak balik ke sini," kata Dhani saat ditemui Radar Bromo kemarin (6/7).

Kata Dhani, ketiga anaknya sangat gemar dengan aktivitas berkuda. Itu cocok dengan kondisi lautan pasir Gunung Bromo yang juga banyak tersedia kuda tunggang untuk para wisatawan.

Selain itu, Dhani menyebut pemandangan Gunung Bromo sangat indah. Tak salah bila RCM memilih tempat wisata alam ini sebagai lokasi syuting untuk tiga video klip artis RCM.

Tiga video klip itu ialah untuk single Ya Allah yang dibawakan oleh Mulan Jameela dan Mitha The Virgin. Lalu tembang Adzan yang dibawakan oleh Ahmad Dhani bareng band pendatang baru Seven Dream. Berikutnya klip untuk single Aku Suka Bersama Orang yang Aku Suka milik The Lucky Laki yang personelnya adalah Al, El dan Dul.

Menurut Dhani, ketiganya adalah tembang religi. Karenanya, dijadwalkan tiga video klip tersebut bisa dinikmati di layar kaca pada Ramadan mendatang.

Dhani sendiri merasa puas dengan hasil syuting klip di Gunung Bromo tersebut. "Hasilnya sangat bagus. Selama ini masih belum ada video klip yang background-nya Bromo," jelasnya.

Yang unik, Dhani menyebut membuat klip di Gunung Bromo lebih mahal. Tapi, saat ditanya detail pengeluaran untuk pembuatan tiga video klip tersebut, Dhani enggan merinci. "Yang jelas lebih mahal buat klip di Bromo daripada di luar negeri," ujarnya.

Namun, salah satu penyebabnya, dalam pembuatan video klip di Gunung Bromo ini Dhani membawa banyak kru. Selain artis yang menjadi bintang klip, dalam pembuatan video klip tersebut juga sampai melibatkan 25 kru. Hal itu berbeda dengan pembuatan video klip di luar negeri yang menurut Dhani hanya memakai tenaga beberapa orang.

Soal wisata Gunung Bromo, Dhani menyebut akses jalannya kurang nyaman. Selain kondisi jalan yang masih banyak berlubang, Dhani juga mengeluhkan macet di Lapindo, Porong Sidoarjo.

"Macet di Lapindo dan Jakarta itu berbeda. Kalau di Jakarta itu memang sulit untuk ditanggulangi. Tetapi kalau di Lapindo, sebenarnya cukup diatasi dengan membuat jalan layang saja," ucapnya.

Karena akses jalan yang masih cukup sulit itulah, Dhani menilai gunung Bromo ini belum terlalu menasional. "Masih banyak juga orang Jakarta yang belum pernah ke Bromo," keluhnya.

Dhani berharap pemerintah mengembangkan obyek wisata tersebut. Sebab, prospeknya memang bagus. Dhani pun mengaku tertarik menggelar konser di lautan pasir Gunung Bromo. Sebab, selama ini masih belum ada konser yang digelar di lautan pasir seperti Gunung Bromo. "Kalau bisa usai lebaran," katanya berharap. (mie/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=168540