Kemarin (20/06), tim penilai hutan
Sumber : http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=265
Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Probolinggo, Matalil dengan didampingi oleh Kepala DKP, Wirasmo dan Kepala Bidang Usaha Perikanan DKP, Nuril Anwan sekaligus sebagai ketua panitia.
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala DKP, Wirasmo dan disambung Kepala Unit Pengelolahan Budidaya laut, Endah Kristiarini, menjelaskan tentang Pedoman Teknis PNPM mandiri – KP. Didalam paparan tersebut juga menyebutkan tujuan diadakan sosialisasi tentang PNPM mandiri – KP adalah : Memberikan pemahaman tentang jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan usaha sesuai dengan perencanaan tingkat desa atau kelurahan khususnya dalam bidang Kelautan dan Perikanan, diantaranya : penyediaan sarana prasarana pembenihan dan pembesaran ikan, penyediaan sarana prasarana penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta penyediaan/perbaikan sarana prasarana usaha garam rakyat.
Senin, 21 Juni 2010 | 09:57 WIBPROBOLINGGO – Kawasan hutan dan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo seluas 1.004,7 ha atau 18,4% dari total luas wilayah kota 5.667 hektare.
”Luas hutan kota di Kota Probolinggo melebihi batas minimal yang ditetapkan pemerintah yakni, minimal 10 persen dari luas wilayah,” ujar Wawali Probolinggo, Drs Bandyk Soetrisno MSi di ruang Sabha Bina Praja, Pemkot Probolinggo, Minggu (20/6).
Hal itu diungkapkan saat menerima tim penilai pusat lomba penghijauan dan konservasi alam kategori hutan kota 2010. Seperti diketahui, Kota Probolinggo lolos ke tingkat nasional dalam lomba memperebutkan penghargaan Wana Lestari itu.
Menurut UU No. 26/2007 tentang penataan ruang pasal 29 disebutkan proporsi ruang terbuka hijau publik minimal 20 persen dari luas kota.
Bandyk menambahkan, keberadaan hutan kota berperan penting dalam penyerapan gas buang (emisi) kendaraan bermotor. Setiap 4 pohon bisa menyerap emisi 1 mobil.
Sisi lain, berdasarkan pengamatan di 10 ruas jalan, Kota Probolinggo dilintasi 62.715 kendaraan bermotor (mobil dan motor) setiap hari. “Sehingga dibutuhkan 2590.860 pohon, sementara luasan hutan kota 1.004,7 hektare atau setara dengan 401,880 pohon,” ujar wawali.
Hutan kota seluas itu tersebar di berbagai kawasan mulai di permukiman, industri, tempat rekreasi, plasma nutfah (keanekaragaman hayati), perlindungan, hingga pengaman. ”Kami juga menggalakkan program Probolinggo Berkicau dengan sering melepas burung ke alam bebas,” ujar Bandyk.
Kepala Dinas Pertanian, Ir Achmad Sutardjo MSi menambahkan, keberadaan hutan kota juga tidak lepas dari peran masyarakat dan pabrikan. Dicontohkan, PT Kutai Timber Indonesia (KTI), perusahaan pengolahan kayu di kawasan pelabuhan Tanjung Tembaga, menggandeng Pemkot dan warga untuk menanam pohon.
Lahan aset Pemkot di Kedungsupit seluas 4 Ha misalnya, ditanami sengon yang bisa menjadi bahan baku pabrik PT KTI. KTI juga memberikan bibit pohon dan biaya perawatan kepada warga. Dan kelak ketika pohon itu saatnya ditebang (5-6 tahun), PT KTI siap menampung (membeli)-nya.
Sementara itu Ketua Tim Penilai Pusat Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam, Ir Chaerudin MM mengatakan, even yang digelar Kementerian Kehutanan jangan dipandang sebatas ajang perlombaan. “Keberadaan hutan kota sangat bermanfaat bagi warga kota. Selain sebagai pemasok oksigen, hutan kota bisa menjadi sarana rekreasi dan bermain yang nyaman dan murah bagi warga kota,” ujarnya.
Chaerudin mencontohkan, Kebun Raya Bogor sekarang menjadi objek wisata yang laris manis. “Warga kota ingin berlama-lama di Kebun Raya hanya karena ingin mengirup udara segar, yang tidak dijumpai di Jakarta,” ujarnya.
Dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan, kata Chaerudin, keberhasilan kota diteropong salah satunya dengan keberhasilan mewujudkan hutan kota. Kota semacam ini membuat betah penghuninya, juga nyaman bagi pendatang. isa
Pengusaha Bantu Juara UASBN PROBOLINGGO - Prestasi Retno Try Lestari, siswa SDN Sukabumi 4, Kota Probolinggo yang meraih nilai UASBN tertinggi di Jatim mengundang perhatian seorang pengusaha. Konglomerat Probolinggo, H Zulkifli Chalik SE memberikan beasiswa kepada Retno, dan tiga siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang meraih UASBN tertinggi di Kota Probolinggo.
”Dana CSR (community social responsibility, Red.) dari sejumlah perusahaan saya, sebagian saya rupakan beasiswa. Tolong diterima,” ujar Zulkifli saat menemui Retno di SDN Sukabumi 4, Sabtu (19/6).
Retno yang mengaku hendak melanjutkan ke SMPN 1 senang. ”Terima kasih, Pak. Saya hendak ke RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional, Red.) di SMP 1,” ujarnya.
Sekadar diketahui, hasil UASBN SD/MI di Jatim diumumkan secara resmi, Sabtu (19/6) pagi tadi secara serentak. Retno meraih nilai UASBN tertinggi di Jatim dengan nilai total 28,95. Bahasa Indonesia 9,20, Matematika 10,00, dan IPA 9,75.
Kepala SDN Sukabumi 4, Drs Munari mengaku, bersyukur ada pengusaha yang peduli dengan prestasi siswanya. ”Dalam tiga tahun terakhir, prestasi murid-murid di sekolah kami meningkat sehingga bisa bersaing di tingkat Kota Probolinggo, bahkan tahun ini juara UASBN tingkat Jatim,” ujarnya.
Munari menambahkan, baru satu tahun ini Retno bersekolah di SDN Sukabumi 4 di Jl. Soekarno-Hatta. Sejak kelas 1-5, Retno yang tinggal bersama orangtuanya di Ngepung, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo bersekolah di SDN Ngepung.
”Ketika ingin pindah ke SD di Kota Probolinggo banyak yang menolak sampai akhirnya kami terima di SDN Sukabumi 4,” ujar Munari. Ternyata prestasi siswi berjilbab dari SD kampung di lereng Gunung Bromo itu tidak kalah dibandingkan siswa di Kota Probolinggo.
Putri pasangan Sukadji, Kepala SMPN Satu Atap Ngadirejo, dan Hartatik, guru SDN Ngepung, itu mengaku pindah ke SDN Sukabumi 4 karena ingin melanjutkan di SMP RSBI.
Dengan meraih nilai UASBN tertinggi se-Jatim, otomatis Retno juga berada di ranking pertama di tingkat Kota Probolinggo. Mereka yang masuk lima besar peraih nilai UASBN tertinggi di Kota Probolinggo setelah Retno masing-masing, Arief Efendi dari SDN Sukabumi 1 dengan nilai total 28,50 (Bahasa Indonesia 9,00, Matematika 10,00, dan IPA 9,50).
Disusul Arga Djoko Putra dari SDN Tisnonegaran 1 dengan nilai total 28,50. Terinci, nilai Bahasa Indonesia 9,00, Matematika, 10,00, dan IPA, 9,50.
Kemudian Ali Haidhar dari SDN Sukabumi 2, dengan nilai Bahasa Indonesia 9,00, Matematika 9,75, dan IPA, 9,50 (total 28,25). Terakhir, Elyn M.S. dari SDN Kedungasem 4, dengan nilai Bahasa Indonesia 9,00, Matematika 9,75 dan IPA, 9,50 (total 28,25).
UASBN MI
Selain membantu beasiswa Retno, Zulkifli Chalik juga mendatangi MI Kiai Hasyim Asy’ari (Kahasri) Jl. M.T. Haryono: 9 Kota Probolinggo. Rizqi Firdaus, siswi di MI di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU itu meraih nilai tinggi UASBN tingkat MI se-Kota Probolinggo.
”Nilai UASBN Rizqi total 27,95 dengan rata-rata 9,25,” ujar Kepala MI Kahasri, Sayedi. Terinci, nilai Bahasa Indonesia 9,20, Matematika 9,25, dan IPA 9,50.
Terakhir, Zulkifli mengunjungi MI Hidayatul Ula di Kel. Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo. Di MI tersebut, dua siswanya meraih nilai UASBN ranking dua dan tiga di tingkat MI se-Kota Probolinggo.
Yakni, Wahid Hasyim dengan nilai total 27,60. Terinci, Bahasa Indonesia 8,50, Matematika 10,00, dan IPA 9,00. “Kasihan, karena himpitan ekonomi, ayah dan ibu-nya Wahid harus bekerja di Malaysia,” ujar Kepala MI Hidayatul Ula, Susyarofah.
Senin, 21 Juni 2010, 00:12:49 WIB
Jakarta, RMOL. Dipraperadilankan 8 Tahun Yang Lalu
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta didesak untuk segera mengumumkan hasil proses banding praperadilan kasus korupsi dalam proyek listrik Paiton I.
DESAKAN itu disampaikan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) yang merupakan salah satu bagian dari Komite Advokasi Melawan Penyelewengan dan Korupsi (KAMPAK) yang menggugat Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus itu. APHI juga mengaku menerima salinan putusannya.
Saat dikonfimrasi soal kelanjutan kasus ini, KPK, Kejagung dan PT DKI tak memberikan infomrasi memuaskan. Mereka mengaku tidak mengetahui perkembangan terakhir dari proses hukumnya.
Misalnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) M Amari mengaku tidak mengetahui kasus tersebut, tapi dia berjanji akan membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus Paiton I.
“Saya tidak hafal, tapi nanti kita invetaris dulu kasus-kasusnya. Lalu bikin tim khusus untuk membuka kasus yang lama,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, belum lama ini.
Hanya saja Amari tidak menjelaskan, kapan tim khusus penanganan kasus Paiton I itu dibentuk dan mulai bekerja.
Kepala Hubungan Masyarakat KPK, Johan Budi SP juga mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait pelaporan kasus dugaan korupsi di PLTU Paiton I ke lembaganya.
“Saya akan cek dulu. Apakah pernah dilaporkan ke KPK atau tidak,” katanya.
Sekretaris Perusahaan PLN, Ida Bagus Mardawa memberikan info serupa. Dia mengaku belum mendapatkan laporan kasus Paiton I. “Sampai saat ini belum menemukan adanya laporan penyimpangan dari kasus Paiton” terangnya.
Oleh karena itu, dia mengharapkan kepada semua pihak yang mengetahui laporan kasus tersebut untuk menyampaikan kepadanya. “Kalau ada laporan resmi kasus tersebut, kirim ke saya, nanti kita tindak lanjuti,” pintanya.
Kepala Hubungan Masyarakat PT DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro berjanji akan mengecek dokumen-dokumen praperadilnya. “Saya cek terlebih dahulu” ucapnya.
Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho menyesalkan kinerja Kejagung yang lambat menyelesaikan kasus korupsi pengadaan listrik swasta Paiton 1.
“Memang saya lihat tidak ada keseriusan dalam insitusi tersebut untuk menangani korupsi. Terutama kasus-kasus lama yang hingga kini belum tuntas juga,” sesalnya.
Emerson berharap, dalam waktu dekat sudah ada perkembangan yang lebih baik t. “Kalau tidak, maka jaksa agung harus diganti dengan yang baru, agar ada penyegaran dan punya komitmen kuat dalam menangani semua kasus korupsi,” ucapnya.
Dilaporkan Ke KPK, Ditangani Kejagung, Disidangkan PT DKI Jakarta
Kasus dugaan korupsi pengadaan listrik swasta Paiton 1 di Probolinggo bermula dari mark-up terhadap capital cost sebesar 48 persen dari seluruh nilai proyek yang sebesar Rp 7,015 triliun.
Sebenarnya, Paiton I telah diaudit BPKP dan due diligence SNC-Lavalin. Kedua lembaga tersebut jelas-jelas menyatakan ada mark up dan rekayasa besar-besaran pada sisi proses penyiapan listrik swasta dan proses investasinya.
Dalam Laporannya, BPKP membedah secara gamblang proses Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi, mulai dari perencanaan, proses mendapatkan Surat Ijin Prinsip, pembiayaan, pelaksanaan, produksi, distribusi, konsumsi, pembayaran dan berbagai previlege yang didapat dengan merugikan keuangan negara.
Padahal harga listrik swasta dunia pada saat itu di kisaran 4 sen dolar AS per kWh. Sedangkan dalam kontrak yang diperbaharui, PLN harus membayar harga sebesar 4,93 sen dolar AS per kWh. Namun dalam perhitungan yang ditemukan, harga sebenarnya dalam kontrak tersebut bisa mencapai 6,5 sen dolar AS per kWh.
Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus tersebut bekas Direktur Utama PLN Zuhal dan bekas Dirut PLN Djiteng Marsudi sudah diperiksa.
Menurut hasil penyelidikan Kejagung, proyek Paiton I dinilai melanggar keputusan presiden mengenai prosedur pengadaan listrik di lingkungan departemen yang harus melalui prosedur lelang. Indikasi kolusi terlihat dalam proses negosiasi melalui bukti Surat Menteri Pertambangan dan Energi tertanggal 13 Februari 1993.
Dalam surat itu dinyatakan persetujuan, kesepakatan, dan nilai prematur yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kesepakatan itu di antaranya menyangkut soal harga jual listrik. Sementara indikasi suap lainnya terlihat dari dana pengembangan sekitar 15 juta dolar AS oleh PT Batu Hitam Perkasa -pemilik 15 persen saham di Paiton I.
Kasus ini juga pernah dilaporkan ke KPK oleh Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) pada 7 September 2004.
Tidak hanya itu dalam penanganan kasus korupsi PLTU Paiton I, Kejagung juga sempat dipraperadilankan Komite Advokasi Melawan Penyelewengan dan Korupsi (KAMPAK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). KAMPAK sewot karena Kejagung telah menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek listrik Paiton I senilai Rp 7 triliun.
Putusan PN Jaksel memerintahkan Kejagung terus menyidik kasus korupsi dalam proyek listrik Paiton I. Penghentian penyidikan kasus itu dinilai tidak sesuai dengan undang-undang korupsi.
“Kasus itu ada indikasi korupsi dan mark up. Pengadilan memerintahkan Kejaksaan Agung tetap meneruskan penyidikan kasus ini,” kata hakim Tusani Selasa, di PN Jaksel, Jakarta, 3 September 2002.
Juru bicara Kejagung pada saat itu, Barman Zahir mengatakan, demi kepentingan penyidikan, kejaksaan sengaja tak menyebutkan nama saksi atau tersangka. “Sebetulnya sudah ada saksi yang diperiksa, tersangkanya pun sudah ada,” ujarnya.
“Kita Belum Terima Salinan Putusannya”
Hotma Timbul, Ketua APHI
Sampai saat ini Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) belum menerima salinan putusan gugatan praperadilan dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, terkait mandeknya penanganan kasus Paiton I yang dilakukan Kejagung.
“Sampai saat ini belum ada putusannya. Kita belum terima salinannya,” kata Ketua APHI Hotma Timbul kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Diungkapkan, sekitar tahun 2004 APHI melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan dikabulkan.
“Kita ajukan praperadilan karena menurut kita penanganannya berlarut-larut, lalu majelis hakim sepakat dengan kita dan memerintahkan untuk meneruskan penyidikannya. Saat itu jaksa mengajukan banding, dan sampai sekarang kita belum tahu putusannya. Nanti kita cek ke sana,” ujarnya.
Anggota KAMPAK, Lambok Gultom juga mengaku belum menerima putusan banding dari praperadilan kasus tersebut dari PT DKI Jakarta.
“Kalau Nggak Maksimal, Anggarannya Dikurangi”
Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR
DPR mengancam akan mengurangi anggaran kejaksaan, bila tidak segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan listrik swasta Paiton 1 di Probolinggo mengingat, potensi kerugian negaranya sangat besar.
“Paling maksimal kami melakukan penekanan terhadap anggaran. Kalau memang kinerja kejaksaan nggak maksimal, ya anggarannya harus dikurangi,” kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, kemarin.
Menurutnya, data dari ICW terkait 40 kasus korupsi yang belum diselesaikan kejaksaan merupakan masukan yang bagus sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat .
Di Komisi III DPR, politisi PKS ini mengaku sudah mendesak kepada pimpinannya untuk melakukan audit kinerja terhadap kejaksaan, terutama terkait kasus-kasus korupsi yang belum tuntas penyelesaiannya.
“Audit sangat diperlukan untuk mengetahui kenapa beberapa kasus sampai saat ini tidak dituntaskan, kendalanya, kesulitannya, sehingga kami tahu duduk persoalannya seperti apa,” ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana tak kalah sengitnya dengan ketidakjelasan penanganan kasus Paiton itu. Dia meminta Kejagung segera menuntaskannya. “Kalau sudah ada audit BPKP, Kejagung ya harus segera menindaklanjutinya,” ucapnya.[RM]
Sumber : http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/06/21/96543/KPK-Dan-Kejagung-Lupa-Kasus-Paiton-I-Probolinggo
