Dishub Siapkan Jalur Alternatif Mudik

Rabu, 8 September 2010 | 12:09 WIB

SURABAYA – Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemprov Jatim menyiapkan jalur-jalur alternatif bagi para pemudik. Bagi pemudik yang melewati Porong, siap-siap menghadapi polisi cepek. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah menyiapkan posko-posko sepanjang jalur mudik.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Angkutan Mudik dan Balik, Bambang Sugiarso mengungkapkan jalur-jalur alternatif tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Namun khusus untuk jalur Porong, pihaknya sudah menyiapkan jalur alternatif yaitu exit Tol Porong kea rah Desa Kalitengah Selatan-Gempolsari-Glagaharum-Besuki-tol lama lantas keluar di Bundaran Gempol. “Jalur Porong sendiri sebenarnya sudah mulus dan ditinggikan. Tapi tetap saja kami menyiapkan jalur alternatif supaya mudik lebih lancar,” kata Bambang, Rabu (8/9).

Namun jalur alternatif ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecil saja sedangkan truk dilarang melintas. Selain jalannya yang terlalu sempit, juga ada 15 tikungan di sepanjang jalur tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan jalur alternatif ini biasanya marak dengan polisi cepek. Bambang mengatakan fenomena ini selalu hadir terutama kendaraan yang melintasi jalan perkampungan. Polisi cepek ini biasanya juga berasal dari warga kampung setempat. “Sebenarnya dinas sudah memasang rambu-rambu lalu lintas tapi saya kira tidak apa lah sedikit biaya karena kan melintasi kampung warga,” kata pria yang juga jadi Kasi Pembinaan Angkutan Dishub dan LLAJ Jatim itu.

Pelaksanaan mudik sejauh ini masih terkendali dan belum mendapat laporan pelanggaran. Tim siluman pemantau tarif juga masih belum menemukan adanya penyelewengan tarif angkutan seperti tujuan Surabaya-Sumenep tetap Rp 33 ribu. Dishub sudah menyiapkan teguran kepada perusahaan otobus yang nekad melakukan pelanggaran tarif.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga mendirikan posko di sepanjang jalur nasional terutama untuk membantu kelancaran arus di jalur pembangunan yang belum tuntas. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan Nasional, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kementerian Pekerjaan Umum, Tutuk Surya Jatmiko, mengatakan pendirian 30 posko di tiap paket jalan nasional merupakan yang pertama kalinya. “Ini demi kenyamanan pengendara,” tuturnya.

Sedangkan 14 posko dikelola oleh Balai Pemeliharaan Jalan (BPJ) yang mengkoordinasikan posko-posko paket. Di antara lokasi posko pada paket jalan nasional yang didirikan ada di ruas Babat-Lamongan, Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Banyuwangi, Lumajang-Jember, Pasuruan-Malang, Malang-Blitar, serta beberapa titik posko lainnya. Posko ini juga dilengkapi peralatan berat termasuk eskavator dan petugas yang siaga 24 jam. “Posko ini akan dioperasionalkan mulai H-7 hingga H+7,” tuturnya.

Dia menjelaskan beberapa jalan yang belum tuntas pengerjaannya adalah jalur jalan Babat-Lamongan, Lamongan-Sukodadi, Probolinggo-Situbondo yang dilakukan pelebaran jalan. Ruas lainnya, yakni Duduk Sampeyan-Gresik sepanjang 8 km, dari Bulu-Sadang-Tuban sepanjang 30 km. Pada jalur-jalur tersebut saat ini masih memiliki 2 lajur dan direncanakan pada tahun 2012 sudah empat lajur. sit

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=a1f56ea76eaeb1a31be2bcfb1870bbce&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Jalur Mudik Terganggu Lubang Jalan

Sabtu, 4 September 2010 | 09:09 WIB

JALAN berlubang di Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO-Menjelang Lebaran, sejumlah ruas jalan di Kota Probolinggo juga dinilai kurang layak. Di antaranya karena tiadanya marka jalan, lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga pembatas jalan.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi gabungan di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, Jumat (3/9). Rapat dihadiri unsur Dishub, Satlantas Polresta, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Bagian Humas dan Protokol, Satpol PP, hingga Organda.

”Sejumlah traffic light tertutup pohon. Tolong BLH mengepras sebagian ranting dan dahan pohon di tepi jalan,” ujar Kepala Dishub, Sunardi.

Kerawanan lalu lintas lain adalah adanya percaloan penumpang di stasiun dan terminal. ”Penumpang juga harus waspada adanya aksi kriminalitas di tempat-tempat keramaian seperti copet dan gendam,” ujar Sunardi.

Sementara itu terkait ketersediaan moda transportasi berupa bus antar kota saat mudik, jumlahnya akan ditambah. ”Pemprov Jatim bakal menambah jumlah bus yang selama ini beroperasi sebanyak 600 unit bakal ditambah menjadi 670 unit,” ujarnya.

Kawasan Jalan Lingkar Utara (JLU) di Kota Probolinggo yang selama ini difungsikan untuk “membuang” truk barang dan kendaraan berat, menjadi sorotan dalam rapat gabungan. Soalnya, selain badan aspal banyak yang bopeng (berlubang), sebuah jembatan di JLU tepatnya di Kel. Mayangan, Kec. Mayangan jebol dan dipastikan belum selesai pengecorannya hingga Lebaran mendatang.

Terpaksa saat mudik, kata Kasatlantas Polresta, AKP Noerijanto, truk barang dan kendaraan berat masih dilewatkan di “jantung” Kota Probolinggo.

Jalur penyeberangan antara Probolinggo-Pulau Giliketapang juga menjadi bahasn rapat. Selama ini, jalur laut sejauh sekitar 3 mil laut (5 Km) itu dilayani puluhan perahu penyebarangan.

“Perahu penyeberangan Probolinggo-Giliketapang harus dicek kelaikannya, termasuk harus dilengkapi peralatan keselamatan seperti pelampung,” ujar AKP Noerijanto. Soalnya, dipastikan pada Lebaran mendatang warga di pulau berpendenduduk sekitar 8.000 jiwa itu bakal hilir-mudik ke Probolinggo untuk bersilaturahmi. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=63a24a588a38679d827e8fcdd8ddff67&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Terminal Mangkrak, Rencanakan Pengembangan

[ Minggu, 11 Juli 2010 ]

KRAKSAAN - Keberadaan sub terminal non bus di Kraksaan Kabupaten Probolinggo cukup memprihatinkan. Terminal yang terletak di Desa Sumberlele itu tak dimanfaatkan angkutan. Alhasil, kini terminal itu mangkrak krak.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Suheriyanto mengakui mangkraknya sub terminal di Kraksaan. Namun Suheriyanto enggan membicarakan sebab mangkraknya bangunan tersebut. "Yang penting sekarang pengembangannya," ujarnya.

Menurut Suheriyanto, pihaknya sudah merencanakan beberapa pengembangan. Bahkan rencana itu sudah diajukan ke pemkab. Yakni rencana pengembangan dan penambahan jumlah terminal. "Termasuk yang di situ (Kraksaan)," sebut Suheriyanto.

Saat ini ada dua terminal di Kabupaten Probolinggo. Meski demikian, keduanya masih berstatus sub terminal. Penggunaannya untuk terminal penumpang. Yakni sub terminal di Kecamatan Kraksaan dan Kecamatan Leces.

Untuk selanjutnya kata Suheriyanto, terminal di Kraksaan akan ditingkatkan menjadi terminal type B. Type ini kata Suheriyanto, setara dengan terminal Bayuangga Kota Probolinggo.

Sedangkan terminal Leces disiapkan untuk mengantisipasi penambahan jalur tol di Kabupaten Probolinggo. "Kalau yang itu (jalan tol), kami masih belum tahu rencananya. Itu wewenang (pemerintah) pusat dan provinsi," tutur Suheriyanto.

Selain itu, Dishub juga berencana membuat terminal angkutan barang. Rencananya akan ditempatkan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Terminal tersebut kata Suheriyanto, cukup diperlukan untuk mempermudah akses. Terutama untuk menampung pengalihan barang dari Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo.

Suheriyanto mengatakan, beberapa waktu lalu dirjen perhubungan darat berkunjung ke Kabupaten Probolinggo. Dalam kunjungan tersebut, dirjen menyempatkan diri meninjau terminal. Selain itu juga mengadakan hearing dengan Dishub Kabupaten Probolinggo. "Saat itu juga kami sampaikan mengenai rencana tersebut. Rupanya direspon positif," kata Suheriyanto.

Sementara itu Kasi Angkutan Dishub Kabupaten Probolinggo Teguh Budi Hartono menambahkan, biaya yang diperlukan untuk pengembangan tersebut sudah dihitung. Yakni sekitar 50 M. "Itu sudah mencakup pengembangan di tiga titik tersebut. Terutama di terminal angkutan barang di Sumberasih," ujar Teguh.

Lebih jauh Teguh mengatakan, dana itu sudah mulai diajukan saat ini meski peruntukannya pada 2011. Itu agar agar terminal terutama di Kraksaan segera bisa difungsikan. "Sementara masih kami upayakan ke atas. Eman-eman kalau dibiarkan mangkrak," pungkas Teguh. (eem/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169241

DKP dan Dishub soal Pungutan di Dermaga

[ Kamis, 27 Mei 2010 ]

Mengaku Tidak Tahu

PROBOLINGGO - Pungutan masuk Rp 10 ribu di dermaga anyar Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo benar-benar liar. Selain Adpel, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) serta Dinas Perhubungan pun mengelak uang hasil pungutan itu masuk kepada pihaknya.

Kepala DKP Wirasmo mengatakan, adanya pungutan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan DKP. Tegasnya, DKP tidak tahu sama sekali dengan adanya pungutan tersebut. "Itu tidak ada kaitannya dengan DKP, apalagi sampai hasilnya masuk ke sini," ujar Wirasmo kemarin.

Menurutnya, meski area pantai dan berkaitan dengan laut, pihaknya tidak tahu tentang pengelolaan dermaga anyar tersebut. "Coba sampean hubungi pak Sunardi (kepala dishub). Mungkin dia ngerti karena itu berkaitan dengan masalah perhubungan," kata Wirasmo kepada Radar Bromo.

Diberitakan sebelumnya, di dermaga anyar Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo juga ada pungutan liar. Besarnya mencapai Rp 10 ribu. Pungutan itu, ditarik ketika ada warga yang mengendarai motor hendak ke dermaga anyar. Tapi, tidak ada karcis atau bukti apa pun untuk pungutan tersebut.

Pihak Adpel sebelumnya menegaskan pungutan itu tidak dilakukan oleh pihaknya. Justru Adpel sudah pernah menegur agar pungutan yang dilakukan sekelompok orang itu tidak dilakukan. Tapi, teguran itu tak diindahkan. Selanjutnya, Adpel berjanji untuk melakukan tindakan lagi. Sebab, pugutan itu memang tidak diperbolehkan.

Sedangkan Kepala Dishub Sunardi saat dihubungi juga mengaku tidak tahu menahu dengan adanya pungutan tersebut. Sebab, pengelolaan pelabuhan itu pada saat ini merupakan tanggung jawab dari Adpel. "Untuk proyeknya ditangani dinas perhubungan provinsi. Untuk pengelolaan sementara masih menjadi otoritas Adpel," jelas Sunardi.

Dengan adanya proyek tersebut, Menurut Sunardi, pemerintah kota hanya sebatas ketepatan saja. "Kalau adanya pungutan, apalagi di dalam pelabuhan saya tidak tahu," ujarnya. (rud/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=4

Setahun, Traffic light Belum Maksimal

[ Sabtu, 15 Mei 2010 ]

KRAKSAAN - Meski sudah lama dipasang, namun keberadaan traffic light atau lampu lalu lintas di Kraksaan belum optimal. Sejak dipasang pada akhir 2009, masih banyak pengguna jalan yang menerobos traffic light tersebut.

Traffic light di sekitar Kraksaan sendiri ada di tiga titik. Yakni di simpang tiga Pajarakan, simpang empat kampung melayu Jl PB Sudirman, Kraksaan dan simpang tiga Kandang Jati, Kraksaan.

Dalam pantauan Radar Bromo, banyak pengguna jalan yang menerobos traffic light saat lampu merah sedang menyala. Nanang, 24, warga Desa Jatiurip, Krejengan mengatakan, jika tidak ada petugas, pengguna jalan biasanya menerobos lampu merah. Lalu saat jalanan sedang sepi, pengguna jalan juga biasa menerobos lampu merah. "Terobos saja, Mas. Lha wong sepi," ujar Nanang.

Hal senada diungkapkan Nur Cahyono, 28, warga Desa Ketompen, Pajarakan. Nur mengatakan, masih banyak pengguna jalan yang menerobos traffic light. Misalnya, traffic light di simpang tiga Pajarakan.

Menurut dia, belum banyak pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu tersebut. "Pengguna menganggap enteng. Karena tidak setiap saat dijaga polisi," kata Nur.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo Suheriyanto saat dikonfirmasi mengatakan, Dishub memiliki kewewenangan terbatas. Yakni, manajemen rekayasa lalu lintas.

Manajemen tersebut kata Suheriyanto berkaitan dengan pengadaan marka, rambu-rambu, traffic light dan perlengkapan jalan lainnya.

Sementara penanganan pelanggaran merupakan wewenang Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo. "Pembagian wewenangnya begitu," jelasnya.

Meski demikian, tahun depan Dishub menurut Suheriyanto akan menambah fasilitas jalan. Yakni, dua traffic light. Masing-masing di simpang tiga Pajarakan dan simpang tiga Desa Sumber Lele.

Di kedua titik tersebut menurut Suheriyanto, dibutuhkan traffic light tambahan. Sebab ada jalan dari Utara. Jalan tersebut awalnya tidak diperhitungkan. "Namun ternyata malah membuat lalu lintas semrawut," terangnya.

Karena itu kata Suheriyanto, penambahan traffic light sangat penting. Selain untuk lebih menertibkan lalu lintas, juga meringankan tugas polisi lalu lintas.

Sementara Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Dwi Agung Setyono membenarkan penjelasan Kadishub Suheriyanto. Menurutnya, pihaknya berwenang untuk melakukan tindakan hukum pada pelanggar rambu lalu lintas. Misalnya, pelanggar traffic light tersebut. "Kalau pengadaannya, itu wewenang Dishub," ujar Agung.

Agung menambahkan, selama ini pihaknya sudah berupaya mengoptimalkan fungsi traffic light. Salah satunya dengan menyebar kekuatan personil tiap pagi. Terutama di titik-titik rawan kecelakaan. Yakni, di setiap simpang tiga dan simpang empat jalur pantura. "Agar resiko kecelakaan berkurang," lanjutnya.

Menurut Agung, terjadinya pelanggaran biasanya menyebabkan terjadinya kecelakaan. Solusinya, di antaranya membuat pos lalu lintas di tiga traffic light tersebut. Namun solusi itu terkendala.

Sebab kata Agung, pembuatan pos harus tercantum dalam anggaran pemerintah. Artinya, pos polisi bisa dibuat bila sudah dianggarkan oleh pemerintah. Selain itu, juga atas partisipasi warga.

Agung berharap, pembuatan pos polisi bisa dianggarkan tahun depan. "Agar keamanan berlalu lintas bis ditingkatkan," katanya.

Namun menurut Agung, meski fasilitas jalan sudah lengkap, tidak berarti masalah selesai. Agung mengatakan, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas tetap menjadi faktor utama. "Senantiasa hati-hati di jalan," ujarnya. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=158472