[ Sabtu, 21 Agustus 2010 ]
Sudah Dikirim ke KPPN Bondowoso
KRAKSAAN - Para pengelola madrasah di Kabupaten Probolinggo harus lebih bersabar. Sebab pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah masih menunggu waktu.
Hal itu terungkap saat Komisi D DPRD setempat melakukan klarifikasi ke kantor Kemenag kabupaten, kemarin (20/8). Dalam kesempatan itu Komisi D menanyakan alasan tak kunjung cairnya sejumlah dana bantuan untuk madrasah di Kabupaten Probolinggo.
Ada tiga anggota yang mewakili Komisi D saat klarifikasi. Yakni, Ribut Fadilah, Misnaji dan Alim. Mereka ditemui Kepala Kantor Kemenag M Sirajuddin di ruangannya.
Kepada perwakilan Komisi D itu Sirajuddin menjelaskan, keterlambatan pencairan sejumlah bantuan disebabkan oleh beberapa faktor. Kebanyakan adalah soal teknis administrasi.
Menurut Sirajuddin, pada pencairan dana BOS triwulan kedua ini ada sedikit perbedaan. Sebelumnya pencairan bantuan dilakukan langsung oleh Kanwil Jatim. Namun mulai triwulan kedua pencairannya dilakukan oleh Kemenag setempat.
Karena baru pertama mengurusi pencairan itulah, Kemenag belum maksimal menyelesaikannya. "Kendala yang banyak ditemui di lapangan itu adalah kesalahan administrasi," keluh Sirajuddin saat ditemui usai pertemuan kemarin.
Menurut Sirajuddin, tidak sedikit madrasah yang mengalami salah penulisan berkaitan dengan administrasi. "Misalnya kesalahan menuliskan nama madrasahnya sendiri. Hal itu sangat berpengaruh. Karena ini soal administrasi," bebernya.
Kendala lain yang ditemui adalah banyak lembaga yang sudah berganti pucuk pimpinan. Namun, pergantian itu tidak diikuti dengan pergantian berkas-berkas lembaga itu sendiri. Sehingga saat dikroscek, data-data lembaga tersebut tidak cocok.
"Padahal kalau satu lembaga saja belum beres, maka bisa mempengaruhi pencairan secara keseluruhan. Sebelum dicairkan itu, semua lembaga harus beres proses administrasinya," jelas Sirajuddin.
Sampai kemarin (20/8) menurut Sirajuddin, masalah administrasi tersebut baru beres di 6 kecamatan saja. Sementara 16 kecamatan lainnya (2 kecamatan melebur dengan kecamatan lain) masih dalam proses penyesuaian administrasi.
"Yang enam kecamatan itu saat ini sudah sampai di KPPN (Kantor Perwakilan Perbendaharaan Negara) Bondowoso. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa dicairkan ke madrasah," jelas Sirajuddin.
Sirajuddin lantas menjelaskan, proses pencairan dana BOS itu dimulai dengan pengiriman data-data lembaga dari Kmenag ke KPPN. Selanjutnya KPPN memasukkannya ke Bank Jatim, baru disalurkan ke lembaga-lembaga madrasah.
Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, bantuan dana BOS untuk madrasah di Kabupaten Probolinggo mengalami keterlambatan pencairan. Dan yang terlambat dicairkan adalah dana BOS periode kedua. Yakni untuk bulan April, Mei dan Juni. Sementara dana periode pertama tahun 2010, yakni Januari-Februari-Maret sudah tuntas pada Juni lalu.
Dari klarifikasi tersebut juga diketahui, pada triwulan kedua ini penerima bantuan BOS tidak berbeda dengan triwulan pertama. Rinciannya, MI yang terdiri dari 366 lembaga mendapatkan kucuran bantuan Rp 3.347.206.250. Untuk MTs yang terdiri dari 130 lembaga mendapatkan kucuran Rp 2.475.082.500.
Selain dana BOS, dana TF (Tunjangan Fungsional) untuk guru dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) untuk murid yang tidak mampu juga belum cair.
Dana TF ini diberikan tiap satu semester atau 6 bulan sekali (Januari-Juni). Pada semester pertama ini ada 6.035 guru yang mendapatkan bantuan itu. Tiap guru satu bulannya mendapatkan TF sebesar Rp 250 ribu.
Sementara BSM diberikan untuk tiga jenjang pendidikan Madrasah. Yakni MI, MTs dan MA. Untuk MI pada semester ini yang mendapatkan bantuan sebanyak 6.776 siswa, MTs ada 3.530 siswa dan MA sebanyak 3.095 siswa. (selengkapnya lihat grafis).
Alim, salah salah satu anggota Komisi D mengatakan, DPRD tidak bisa mencari kambing hitam atas keterlambatan pencairan sejumlah bantuan itu. "Sekarang ini tidak perlu berdebat yang salah Depag atau lembaganya," katanya.
Cuma yang ia soroti adalah kinerja kali pertama kantor Kemenag dalam menyalurkan bantuan dari APBN tersebut. "Yang perlu dipertanyakan adalah profesionalisme pegawai Kemenag. Karena pencairannya sampai terlambat cukup lama," keluhnya.
"Dalam pertemuan tadi (kemarin), kami meminta agar secepat mungkin bantuan tersebut dapat dicairkan. Karena saat ini kondisi beberapa lembaga sudah sangat limbung. Saat ini lembaga hanya mengandalkan bantuan itu," ungkapnya. (mie/hn)
KRAKSAAN - Para pengelola madrasah di Kabupaten Probolinggo harus lebih bersabar. Sebab pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah masih menunggu waktu.
Hal itu terungkap saat Komisi D DPRD setempat melakukan klarifikasi ke kantor Kemenag kabupaten, kemarin (20/8). Dalam kesempatan itu Komisi D menanyakan alasan tak kunjung cairnya sejumlah dana bantuan untuk madrasah di Kabupaten Probolinggo.
Ada tiga anggota yang mewakili Komisi D saat klarifikasi. Yakni, Ribut Fadilah, Misnaji dan Alim. Mereka ditemui Kepala Kantor Kemenag M Sirajuddin di ruangannya.
Kepada perwakilan Komisi D itu Sirajuddin menjelaskan, keterlambatan pencairan sejumlah bantuan disebabkan oleh beberapa faktor. Kebanyakan adalah soal teknis administrasi.
Menurut Sirajuddin, pada pencairan dana BOS triwulan kedua ini ada sedikit perbedaan. Sebelumnya pencairan bantuan dilakukan langsung oleh Kanwil Jatim. Namun mulai triwulan kedua pencairannya dilakukan oleh Kemenag setempat.
Karena baru pertama mengurusi pencairan itulah, Kemenag belum maksimal menyelesaikannya. "Kendala yang banyak ditemui di lapangan itu adalah kesalahan administrasi," keluh Sirajuddin saat ditemui usai pertemuan kemarin.
Menurut Sirajuddin, tidak sedikit madrasah yang mengalami salah penulisan berkaitan dengan administrasi. "Misalnya kesalahan menuliskan nama madrasahnya sendiri. Hal itu sangat berpengaruh. Karena ini soal administrasi," bebernya.
Kendala lain yang ditemui adalah banyak lembaga yang sudah berganti pucuk pimpinan. Namun, pergantian itu tidak diikuti dengan pergantian berkas-berkas lembaga itu sendiri. Sehingga saat dikroscek, data-data lembaga tersebut tidak cocok.
"Padahal kalau satu lembaga saja belum beres, maka bisa mempengaruhi pencairan secara keseluruhan. Sebelum dicairkan itu, semua lembaga harus beres proses administrasinya," jelas Sirajuddin.
Sampai kemarin (20/8) menurut Sirajuddin, masalah administrasi tersebut baru beres di 6 kecamatan saja. Sementara 16 kecamatan lainnya (2 kecamatan melebur dengan kecamatan lain) masih dalam proses penyesuaian administrasi.
"Yang enam kecamatan itu saat ini sudah sampai di KPPN (Kantor Perwakilan Perbendaharaan Negara) Bondowoso. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa dicairkan ke madrasah," jelas Sirajuddin.
Sirajuddin lantas menjelaskan, proses pencairan dana BOS itu dimulai dengan pengiriman data-data lembaga dari Kmenag ke KPPN. Selanjutnya KPPN memasukkannya ke Bank Jatim, baru disalurkan ke lembaga-lembaga madrasah.
Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, bantuan dana BOS untuk madrasah di Kabupaten Probolinggo mengalami keterlambatan pencairan. Dan yang terlambat dicairkan adalah dana BOS periode kedua. Yakni untuk bulan April, Mei dan Juni. Sementara dana periode pertama tahun 2010, yakni Januari-Februari-Maret sudah tuntas pada Juni lalu.
Dari klarifikasi tersebut juga diketahui, pada triwulan kedua ini penerima bantuan BOS tidak berbeda dengan triwulan pertama. Rinciannya, MI yang terdiri dari 366 lembaga mendapatkan kucuran bantuan Rp 3.347.206.250. Untuk MTs yang terdiri dari 130 lembaga mendapatkan kucuran Rp 2.475.082.500.
Selain dana BOS, dana TF (Tunjangan Fungsional) untuk guru dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) untuk murid yang tidak mampu juga belum cair.
Dana TF ini diberikan tiap satu semester atau 6 bulan sekali (Januari-Juni). Pada semester pertama ini ada 6.035 guru yang mendapatkan bantuan itu. Tiap guru satu bulannya mendapatkan TF sebesar Rp 250 ribu.
Sementara BSM diberikan untuk tiga jenjang pendidikan Madrasah. Yakni MI, MTs dan MA. Untuk MI pada semester ini yang mendapatkan bantuan sebanyak 6.776 siswa, MTs ada 3.530 siswa dan MA sebanyak 3.095 siswa. (selengkapnya lihat grafis).
Alim, salah salah satu anggota Komisi D mengatakan, DPRD tidak bisa mencari kambing hitam atas keterlambatan pencairan sejumlah bantuan itu. "Sekarang ini tidak perlu berdebat yang salah Depag atau lembaganya," katanya.
Cuma yang ia soroti adalah kinerja kali pertama kantor Kemenag dalam menyalurkan bantuan dari APBN tersebut. "Yang perlu dipertanyakan adalah profesionalisme pegawai Kemenag. Karena pencairannya sampai terlambat cukup lama," keluhnya.
"Dalam pertemuan tadi (kemarin), kami meminta agar secepat mungkin bantuan tersebut dapat dicairkan. Karena saat ini kondisi beberapa lembaga sudah sangat limbung. Saat ini lembaga hanya mengandalkan bantuan itu," ungkapnya. (mie/hn)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175831
