Sosialisasi Undang - Undang No.8 Tahun 1999

Kamis, 29 Juli 2010

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berkantor di Perum. Kopian Barat Blok E No. 22 Kota Probolinggo, menggelar acara Seminar Sosialisasi Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dengan tema Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelaku Usaha Yang Sehat Dan Produktif Tampa Mengabaikan Hak – Hak Konsumen pada hari Rabu (28/7) di ruang Bayuangga Hall Hotel Bromo View Kota Ptrobolinggo.

Seminar dihadiri sekitar 160 orang yang terdiri dari beberapa guru dan perwakilan SKPD Kota Probolinggo, perwakilan DKP dan Dewan Pendidikan Kabupaten Probolinggo, pelaku usaha seperti, KFC, Swalayan 89, Giant dan pemuka agama Kota Probolinggo. Telah menghadirkan nara sumber yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Jawa Timur, Anshori, dan Assisten Administrasi Kota Probolinggo, Setyo Utomo yang didampingi oleh Ketua LPKSM, M. Nurhayat.

Acara dibuka oleh Setyo Utomo. “Saya mewakili Walikota Probolinggo, HM. Buchori yang tidak bisa hadir, sehingga saya dititipi pidato beliau, menanggapi tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu pengerak perekonomian Kota Probolinggo sehingga diperlukan pertanggungjawaban setiap konsumen dan pelaku usaha untuk lebih berkopetensi didalam pasar bebas dengan menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan dinamis di Kota Probolinggo. Saya juga pernah melihat disalah satu dealer motor yang lebih mengutamakan Kreditur daripada pemebeli cash, ini bertanda adanya kesenjangan perekonomian mengenai perbedaan cara beli yang berpengaruh pada keuntungan yang didapat oleh produsen jasa (dalam hal ini Badan Keuangan Swasta / lisensi) Kota Probolinggo”, tegas Setyo Utomo.

Kemudian pemaparan dilanjutkan oleh Anshori, “Perlunya adanya pensinergian antara konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi ekonomi supaya tercipta rasa aman dan tentram antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu kita selalau berusaha untuk menjembatani antara kedua tokoh penggerak ekonomi ini, supaya nantinya tidak terjadi miss comunication yang berujung pada ketidaknyamanan dalam melakoni peran masing – masing untuk menggerakan roda ekonomi di Indonesia Khusunya Kota Proboinggo. Ini semua didasarkan pada tingkat pendidikan yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan, supaya masyarakat tidak krisis ilmu dan terus mengikuti perkembangan wawasan dengan cepat. Contoh, syarat produk bagaimana yang layak untuk dikonsumsi, jawabannya, diproduk perlu tertera BPOM dan No. seri ijin pemakaian, serta tanggal expired (masa berlaku)”.

Sesi dilanjutkan dengan tanya jawab. Salah satu penanya diberikan oleh perwakilan DKP Kabupaten Probolinggo, Setyo Hadi yang menyampaikan tentang cara untuk menciptakan suasana saling menguntungkan antara Konsumen dan Pelaku Usaha.

”Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua penggerak ekonomi ini sebenarnya mudah, hanya memerlukan wawasan yang selalu digali supaya tidak ada kebohongan antara keduannya. Lebih jelasnya, konsumen harus selalu up to date informasi tentang keadaan dan perkembangan ekonomi sekarang dan seterusnya, sehingga apabila melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha tidak pesimis karena sudah punya senjata untuk menolak pelaku usaha apabila ada kecurangan dalam transaksi, sehingga konsuman tidak kecewa dan terlebih lagi, bisa tahu seberapa besar kamampuan dalam mengkonsumsi suatu produk”, tambah Anshori.

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=318

Peringatan Isro Miro'j Dan Menyosong Bulan Suci Ramadhan 1431 H

Selasa, 27 Juli 2010

isro_miroj.jpgSebagai kegiatan rutinitas Pemerintah Kota Problinggo untuk memperingati Isro Miroj (IM) nabi Muhhamdad SAW dan menyosong Bulan Suci Ramadhan (BSR) 1431 H, menyelenggarakan acara yang bertajuk Tabligh Akbar. Peringatan IM dan BSR dilaksanakan di Halaman Kantor Walikota Probolinggo pada hari Senin (26/7) sekitar pukul 20.00.

Peringatan IM dan BSR dihadiri oleh pemuka – pemuka agama, masyarakat Kota Probolinggo, para Muspida dan hadir Wakil Walikota Probolinggo, Bandyk Soetrisno. Turut diundang Tausyiyah, Ust. H. Fikri Haikal Zaenuddin MZ dan KH. Mahfud Samsul Hadi.

Acara diawali dengan penampilan Musik Hadrah yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al – Qur’an oleh Ust. Abdul Manaf dan sebagai pembaca Sari Tilawah, Ana Febriana (Staf Humas dan Protokol Kota Probolinggo.

Diteruskan dengan laporan Ketua Panitia pelaksana IM dan BSR, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Probolinggo, H. Paeni yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, telah menyajikan acara peringatan IM dan BSR dengan para tim hingga tercipta suasana yang syukur dan khusuk.

Kemudian dilanjutkan oleh penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bandyk Soetrisno kepada elemen masyarakat yang telah ditunjuk dan berhak mendapatkannya. “Karena Walikota Problinggo, HM. Buchori tidak dapat hadir, maka saya dititipi untuk menyampaikan pesan beliau, selalulah berpikir positif dalam menjalani hidup, dengan begitu kehidupan akan cepat maju. Sangatlah penting kita semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SAW, karena hanya kepada beliau kita berpasrah dan berdoa untuk mencipatakan kedaan yang tentram, nyaman dan aman apalagi dalam menyambut BSR dan Hari Raya Idul Fitri 1431 H”, tegas Bandyk Soetrisno.

Selanjutnya KH. Mahfud Samsul Hadi menyampaikan sepatah kata sebagai pengisi acara yang telah ditunggu oleh para undangan untuk mendengar pidatonya, “Hidup sangatlah singkat, maka jadilah manusia yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dengan begitu diperlukan dorongan doa dan Dzikir kepada dzat yang Esa dan Kuasa, Allah SWT”.

Ceramah yang terakhir disampaikan oleh Ust H. Fikri Haikal Zaenuddin MZ. “Mohon maaf sebelumnya, Ayah tidak dapat hadir karena mendadak keadaan fisik beliau menurun sehingga harus beristirahat. Ibu – ibu dan Bapak – bapak yang hadir didepan saya, harus selalu ingat dan bisa menjunjung nama besar nabi kita, Muhhamad SAW dengan mempertebal rasa iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mencintai istri dan suami bapak dan ibu sekalian dengan tulus dan penuh kasih sayang. Berikan perhatian yang lebih dan patuhlah kepada pasangan kita, jaga komitmen, serta jangan coba – coba untuk selingkuh, karena haram hukumnya”, tegas Ust H. Fikri Haikal Zaenuddin MZ.

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=317

Upacara Pembukaan Pertandingan Tenis Lapangan

Selasa, 27 Juli 2010

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI (Republik Indonesia) ke 65 tahun 2010, Pemerintah Kota Probolinggo mengadakan pertandingan Tenis Lapangan (TL) yang upacara pembukaannya dilaksanakan pada hari Senin (26/7) di lapangan Tenis PT. Bromo tepatnya di Jl. Ais Nasution Kota Probolinggo.

Upacara diinstrukturi oleh Wakil Walikota Probolinggo, Bandyk Soetrisno dan sebagai Komandan upacara dipegang oleh salah satu anggota Polresta Kota Probolinggo, Setyo Budi. Turut hadir Kapolres Kota Probolinggo, Agus Wijayanto dan diikuti peserta upacara yang hadir sekitar 120 orang, terdiri dari beberapa club TL di kota Probolinggo, diantaranya Kodim 0820, Sasa Inti, Prastiwi, Independent Ches, Bromo, Bayuangga, kartens dan Tali Artha.

Bandyk Soetrisno memberikan sambutannya, ”Sebagai atletik diharapkan kita semua dapat menjunjung sportivitas yang merupakan salah satu modal membangun kepribadian atlit yang baik dan kokoh, dengan begitu akan tercipta keselamatan, ketenangan lahir dan batin. TL sebagai salah satu parameter mengukir prestasi juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk berekreasi. Dalam hal ini dikandung maksud, di TL terdapat kreativitas dan inovasi yang bisa menghibur diri dengan lawan main melalui berbagai macam trik permainan yang diberikan dan terus dikembangkan dari set per set”.

Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan burung dan balon yang dipimpin oleh Bandyk Soetrisno dan para undangan, serta peserta upacara TL yang sangat antusias dengan dibukanya pertandingan TL.

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=316

Pembukaan Diklat Selam Di Kota Probolinggo

Senin, 26 Juli 2010

Pada hari Jumat (23/7) telah dibuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) selam dengan tema One Star Scuba Diver, yang diadakan di Aula DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kota Probolinggo oleh Walikota Probolinggo, HM. Buchori dan didampingi oleh Wakil Walikota, H. Bandyk Soetrisno. Pembukaan Diklat selam dihadiri sekitar 30 orang pengurus cabang POSSI (Persatuan Olah raga Selam Seluruh Indonesia) dan CMAS (Confederation Mondiale des Activities Subaquatiques) Kota Probolinggo.

Tujuan didakannya Diklat adalah, dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis penyelaman Snorkel dan Scuba yang memadai guna melakukan aktifitas Snorekeling. Selain itu tujuan yang lain, penyelaman dapat dilakukan oleh penyelam untuk bisa lebih menahan napas dan Scuba dalam batas – batas aman bagi penyelam secara mandiri, mencegah dan mengatasi masalah yang mungkin timbul saat penyelaman Snorkel (Snorkel Diving) dan Scuba.

Persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan selam antara lain sehat jasmani (dilampiri surat keterang dari dokter), berusia minimal 17 tahun, dapat berenang sedikitnya 20 meter, dan membayar biaya Diklat sebesar Rp. 1.250.000 serta pengisian formulir pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan ke Kantor Kwatir Cabang Gerakan Pramuka, Jl. Trunijoyo No. 5 Kota Probolinggo.

Rencananya pelaksanaan Diklat akan dibagi dan disesuaikan dengan penyampaian materi, yaitu Teori dan Praktek Kolam (23 – 25 Juli) dan Diklat Teori dan Praktek Laut (31 Juli – 1 Agustus).

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=315

Rakor Persiapan Pemutakhiran Data Kependudukan Dalam Rangka Program Siak

Senin, 26 Juli 2010

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Probolinggo menyelenggarakan acara Rakor (Rapat Koordinasi) Persiapan Pemutakhiran Data Kependudukan Dalam Rangka Program SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) Tahun 2010 di Ruang Sabha Bina Praja Kantor Walikota Probolinggo pada hari Jumat (23/7).

Rapat dihadiri sekitar 50 orang undangan, yang dipimpin oleh Sekda Kota Probolinggo, H. Johny Haryanto.

Salah satu materi yang dibahas dalam rapat adalah Tahapan Program Strategis Di Bidang Administrasi Kependudukan. Penjabaran dari tahapan program dibagi dalam 3 tahun kedepan dengan strategi yang diterapkan pertahunnya, sebagai berikut diantaranya, tahun 2010 berisikan Pemutakhiran Data Kependudukan di semua Kab/Kota yang menggunakan Anggaran Dekonsentrasi dan Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota (khusus bagi Kab/Kota yang sudah melaksanakan SIK dalam pelayanan). Untuk tahun 2011 berisikan, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota dan Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional (e-KTP) di 197 Kab/Kota. Yang terakhir pada tahun 2012 tentang Penerapan e-KTP di 300 Kab/Kota.

Maksud dan tujuan SIAK adalah menyediakan sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen penduduk atau surat keterangan kependudukan serta pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan manfaat yang diberikan oleh SIAK, diantaranya merekam, mengrim, dan mengolah data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional, membangun dan memelihara Bank Data Kependudukan Nasional, dapat menfasilitasi pertukaran data dengan instansi terkait serta menyajikan data dan informasi kependudukan kepada pihak yang berkepentingan.
Last Updated ( Senin, 26 Juli 2010 )

Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=314

Dualisme PKB Probolinggo Melebur

Selasa, 3 Agustus 2010 | 05:59 WIB

Probolinggo - SURYA- Dualisme kepengurusan PKB Kabupaten Probolinggo mulai mencair. Muscab DPC PKB Kab Probolinggo, Senin (1/8), di Ponpes Syekh Abdul Qodir Al Jaelani, di Rangkang, Kraksaan, Probolinggo menguat pada satu kandidat yang akan menggantikan ketua lama, Hasan Aminuddin (Bupati Probolinggo). Kandidat itu KH Abdul Hafid Aminuddin, yang tak lain kakak kandung Hasan dan juga pengasuh Ponpes.

Muscab dihadiri perwakilan DPW PKB Jatim yang diketuai Imam Nahrawi juga datang yakni, Wakil Ketua DPW Sukrillah.

“Muscab sekarang ini berkiblat kepada Muhaimin dengan Ketua Dewan Syuro KH Abdul Aziz Mansyur,” kata Sukrillah, Wakil Ketua DPW PKB

Sementara dalam pelaksanaan muscab itu, Hasan Aminuddin yang juga menjabat sebagai ketua ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Jatim, menyampaikan orasi politiknya di depan 24 perwakilan pengurus PAC dan sekitar 5.000 konstituen PKB, yang diangkut dengan 100 truk.

Usai memberi sambutan, Hasan enggan menjelaskan pelaksanaan muscab yang disebut-sebut sudah berkiblat ke kubu Muhaimin. “Saya berkhidmat untuk kebesaran PKB, sekaligus melanjutkan semangat perjuangan guru saya Gus Dur. Selebihnya, silakan tafsirkan sendiri,” katanya diplomatis. ntiq

Sumber: http://www.surya.co.id/2010/08/03/dualisme-pkb-probolinggo-melebur.html

PKB Probolinggo Terancam Dibekukan

Selasa, 3 Agustus 2010 | 07:57 WIB

PROBOLINGGO-Meski Muscab berjalan mulus, DPW PKB Jatim mengancam bakal membekukan DPC PKB Kab. Probolinggo. Muscab telah memilih KH Hafiz sebagai Ketua PKB Probolinggo menggantikan Hasan Aminuddin.

Pengurus DPW menilai DPC PKB Kab. Probolinggo telah melanggar aturan partai karena menggelar Muscab tanpa rekomendasi tertulis dari DPP PKB.

”Seperti saya katakan sebelumnya, Muscab tersebut ilegal karena tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB,” ujar Sekretaris DPW PKB Jatim, Khoiruddin Abbas kepada wartawan, Senin (2/8).

Karena itu DPW PKB bermaksud memberikan sanksi kepada PKB Kab. Probolinggo. ”Menurut saya, besar kemungkinan DPC PKB Kabupaten Probolinggo dibekukan kemudian ditunjuk caretaker,” ujarnya.

Yang jelas, DPW PKB akan membahas lebih dulu soal itu dalam rapat pleno pengurus. Hasil rapat pleno selanjutnya bakal dilaporkan ke DPP PKB di Jakarta.

Khoiruddin pun mengomentari pernyataan Ketua DPC PKB Kab. Probolinggo, bahwa Muscab bisa digelar tanpa rekomendasi DPP PKB. Alasan Hasan, di AD/ART PKB tidak ada aturan, Muscab harus disertai rekomendasi DPP PKB.

”AD/ART itu memang aturan tertinggi partai. Tetapi aturan partai bukan hanya AD/ART, tetapi ada variabel lainnya sebagai penunjang,” ujar Khoiruddin. Dikatakan soal rekomendasi dari DPP terkait Muscab diatur dalam edaran dan instruksi DPP PKB. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e050f9d62c482203c09d2bd73a21ce89&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Adik Bupati Terpilih Ketua PKB Probolinggo

Selasa, 3 Agustus 2010 | 07:55 WIB

PROBOLINGGO - KH Hafid Aminuddin, Pengasuh Pesantren Syaikh Abdul Qodir Al Jailani (SAQO) Desa Rangkang, Kec. Kraksaan terpilih secara aklamasi dalam Muscab PKB Kab. Probolinggo di pesantren tersebut, Senin (2/8) tadi malam.

Sisi lain dengan alasan Muscab itu ilegal karena tanpa mengantongi rekomendasi dari pengurus pusat, DPW PKB Jatim bermaksud membekukan DPC PKB Kab. Probolinggo.

Terpilihnya kakak kandung Bupati Probolinggo, Drs H Hasan Aminuddin MSi itu sudah bisa diprediksi sebelumnya. Menjelang Muscab, sedikitnya 18 PAC (tingkat kecamatan) dari total 24 PAC se-Kab. Probolinggo sudah menyatakan “kebulatan tekat” mendukung KH Hafid.

Dalam agenda pemilihan yang digelar sejak Senin malam sekitar pukul 19.00 itu hanya berlangsung singkat, sekitar setengah jam. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPW PKB, H Syukrillah.

Dalam kesempatan itu Hasan Aminuddin menawarkan kepada peserta Muscab, siapa sosok yang pas menjadi ketua DPC. Peserta Muscab secara aklamasi memilih menyepakati KH Hafid Aminuddin sebagai ketua terpilih.

“Sejak awal kami sudah menduga kalau Kiai Hafid bakal terpilih, soalnya tidak ada saingan lagi,” ujar Juliaman, Ketua PAC PKB Wonomerto. Sejumlah pengurus PAC juga menyatakan, dengan mengantongi 18 dukungan PAC, KH Hafid memang “di atas angin” sejak menjelang Muscab.

Muscab yang dihadiri sejumlah perwakilan Parpol itu berjalan lancar dan mulus. Tampak di antara undangan, Dedy Suyanto (PKNU), Achmad Juwaini As’ad (Partai Golkar), Amin Haddar (PPP), Henky Bambang Widodo (PKPB), dan Suhud (PDIP). Selain itu juga tampak H Nasrullah A. Sudjai, Ketua PCNU Kraksaan.

Dalam sambutannya Ketua Panitia Muscab, Ahmad Badawi menjelaskan, keberhasilan “kabinet” Hasan Aminuddin selama lima tahun menjabat. Hasan dinilai sukses menjadi Bupati Probolinggo, juga berhasil memimpin PKB Kabupaten Probolinggo.

“Beliau sukses dalam dua hal, action leader dan king maker,” ujar Memed –panggilan akrab Ahmad Badawi.

Disusul kemudian, Ketua Dewan Syura DPC PKB, KH Wasik Hannan memberikan sambutan. Ia mengulas perjalanan PKB Probolinggo sejak dideklarasikan hingga belakangan diwarnai konfilik internal. “Sampai ada yang memelesetkan PKB sebagai Partai Konflik Berkelanjutan,” ujarnya disambut ketawa ngakak hadirin.

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=0ce3c706b8e866cbae77f745e39bad87&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Inflasi Jatim di atas level nasional

Senin, 02/08/2010 16:01:00 WIB

Oleh: Ashari Purwo

SURABAYA (Bisnis.com): Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur melaporkan angka indeks harga konsumen IHK) pada Juli mencapai 1,83% lebih tinggi dari level inflasi nasional.

Kepala BPS Jatim Irlan Indrocahyo mengatakan penghitungan inflasi Jatim yang didasarkan pada hasil pendataan harga barang dan jasa di pasar tradisional dan pasar modern, secara kumulatif Jawa Timur mengalami inflasi 4,02%.

Meski demikian, dibandingkan dengan kumulatif inflasi bulan yang sama tahun 2008 sebesar 7,89%, kumulatif inflasi Jawa Timur bulan Juli 2010 ini terlihat masih lebih rendah.

Kelompok bahan makanan mencatatkan kenaikan harga 5,71%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,78%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,30%. “Sedangan, kelompok kesehatan 0,21%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,38% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 1,86%,” kata Irlan.

Irlan melanjutan, komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah beras, jasa perpanjangan STNK, cabe rawit, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, cabe merah, bawang merah, bandeng dan kontrak rumah.

BPS Jatim memerinci 10 kota di Jatim mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Probolinggo sebesar 2,94%, diikuti oleh Sumenep 2,13%, Surabaya 1,99%, Madiun 1,90%, Banyuwangi 1,88%, Malang 1,71%, Jember 1,60%, Tuban 1,43%, Tulungagung 1,23% dan terendah di Kediri 1,17%.

Sementara itu, tingginya inflasi di Kabupaten Probolinggo, kata Irlan, dipengaruhi biaya penerbitan STNK dan kenaikan tarif air minum yang kedua kalinya selama 2010.

“Sebaliknya, inflasi terendah di Kediri karena kota tersebut tidak memiliki komoditas biaya STNK dan SIM pada penghitungan inflasinya seperti yang terjadi di Tulungagung, Tuban, Jember, dan Sumenep,” kata Irlan.(luz)

Sumber: http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id197227.html

Laju Inflasi di Bengkulu Paling Tinggi

Senin, 02 Agustus 2010 | 13:58

LAJU INFLASI

JAKARTA. Hampir semua kota di Indonesia mengalami inflasi pada Juli lalu. Yang paling tinggi terjadi di Bengkulu sebesar 3,03%. Ini merupakan satu-satunya kota yang mengalami inflasi di atas 3%.

“Bulan ini tidak ada daerah yang mengalami deflasi. Sebab, di semua kota mengalami kenaikan harga pangan,” kata Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (2/8).

Sedang inflasi yang cukup tinggi terjadi di Dumai dan Probolinggo. Masing-masing mengalami inflasi 2,94%. Sementara di Pontianak 2,89%, Sorong 2,88%, Kupang 2,79%, Balikpapan 2,78%, Mataram 2,68%, Sibolga 2,53%, Singkalawang 2,58%, Pangkal Pinang 2,37%,dan Denpasar 2,33%.

Inflasi yang paling rendah terjadi di di Tanjung Pinang, hanya 0,12%. Kemudian, disusul Jayapura dengan inflasi 0,24%, Mamuju 0,57%, dan Tarakan 0,59%.

Bulan depan, inflasi tersebut diperkirakan akan terus terjadi. Sebab, di Agustus nanti ada bulan puasa, dimana harga bahan pangan naik.

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulan lalu terjadi akibat tekanan harga bahan-bahan pangan. Pada Juli lalu, inflasi sebesar 1,53%.

Adi Wikanto

Sumber: http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/43119/Laju-Inflasi-di-Bengkulu-Paling-Tinggi

Dilarang DPW Jatim, PKB Probolinggo Nekat Muscab

Senin, 2 Agustus 2010 | 11:23 WIB

PROBOLINGGO – Meski tanpa mendapat rekomendasi dari DPP PKB, DPC PKB Kabupaten Probolinggo nekat menggelar musyawarah cabang (Muscab), Senin (2/8) hari ini. Muscab digelar sesuai dengan rencana semula yang sempat tertunda, yakni di Pesantren Syaikh Abdul Qodir Al Jailani (SAQO), Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan. ’’Tempat Muscab sama dengan rencana semula di Pesantren Rangkang, hanya tanggalnya yang berubah,” ujar Ketua Panitia Muscab Ahmad Badawi pagi tadi.

Sebelumnya, Muscab PKB dijadwalkan di Pesantren Rangkang, Selasa (20/7) lalu. Karena belum mengantongi rekomendasi dari DPP PKB, Muscab itu akhirnya ditunda. Padahal saat itu panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Muscab, mulai tempat hingga agenda Muscab. Namun ’’H-2” menjelang Muscab, Ketua DPW PKB Jatim Imam Nahrowi ’’menyemprit’’ rencana itu. Melalui surat dan faksimili, Jumat (16/7) itu Nahrowi mengatakan, Muscab tidak bisa digelar karena belum memperoleh rekomendasi DPP PKB.

Panitia dan sejumlah pengurus DPC PKB pun mengalah dengan menunda pelaksanaan Muscab. Setelah melakukan lobi ke Jakarta (DPP PKB), Muscab akhirnya digelar Senin hari ini. Muscab yang mengundang 24 pengurus anak cabang (PAC/tingkat kecamatan), pengurus DPC, sejumlah kiai, dan ulama itu direncanakan dibuka Sekjen DPP PKB Lukman Edy.

Terkait rencana Muscab PKB hari ini, DPW PKB Jatim tetap menilai ilegal. ’’Hingga Minggu (1/8) rekomendasi dari DPP PKB menyangkut penyelenggaraan Muscab PKB Kabupaten Probolinggo belum turun,” ujar Khoiruddin Abbas, Sekjen DPW PKB pimpinan Imam Nahrowi kepada wartawan, Minggu (1/8).

Karena itu, kalau Muscab tetap digelar keabsahannya bakal dipertanyakan. “Kalau DPC ngotot menggelar Muscab berarti itu ilegal dan tidak sah,” tambah Khoiruddin. Ia mengatakan, rekomendasi DPP PKB harus berupa rekomendasi tertulis, bukan hanya lisan. ’’PKB itu partai resmi, apa pun keputusannya ya harus tertulis, bukan lisan,” tambah dia.

Bahkan Khoiruddin mempertanyakan posisi Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Drs H Hasan Aminuddin MSi sebagai ketua Nasional Demokrat (Nasdem) Jatim. ’’Pada Rakornas di Jakarta, 21-23 Juli lalu, diputuskan, kader PKB dilarang ikut Nasdem, eh ini malah jadi Ketua Nasdem Jatim,” ujarnya.

Sementara itu Ahmad Badawi mengatakan, pelaksanaan Muscab PKB tidak ada masalah. ’’Kami sudah mendapatkan rekomendasi lisan dari DPP PKB, jadi tidak ada masalah,” ujarnya.

Hasan Aminuddin sendiri menanggapi santai pernyataan dari DPW PKB (kubu Nahrowi). ’’Hal wajar kan kalau ada Parpol menggelar Muscab. Justru menjadi luar biasa kalau ada Parpol tidak menggelar Muscab,” ujarnya kepada wartawan.

Hasan yang juga Bupati Probolinggo itu menilai DPW PKB tidak memahami AD/ART PKB. ’’Siapa pun yang mengatakan Muscab ilegal kalau tidak mendapatkan rekomendasi, saya sarankan membuka AD/ART dulu,” ujarnya.

Karena tidak melanggar AD/ART, Muscab PKB digelar. ”Kita ingin menunjukkan kalau forum Muscab itu pendidikan politik yang berakhlakul karimah karena PKB dilahirkan NU, bukan oleh pelaku-pelaku politik yang sedang memimpin PKB sekarang,” ujar Hasan.

Terkait posisinya sebagai Ketua Nasdes Jatim, Hasan menegaskan, Nasdem bukan partai politik.’’Parpol- parpol di Jatim jangan cemberut kalau ada kadernya ikut Nasdem, karena Nasdem bukan Parpol,” ujar Hasan. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=ed762ba1ee5b69106387d3542209aedb&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Hasan: Muscab PKB Sah
Senin, 2 Agustus 2010 | 08:35 WIB

SURABAYA-Ketua DPW PKB Jawa Timur, Hasan Aminuddin, santai saja pernyataan dari DPW PKB kubu Nahrowi yang menyebut Muscab PKB Probolinggo ilegal.

”Hal wajar kan kalau ada parpol menggelar Muscab. Justru menjadi luar biasa kalau ada parpol tidak menggelar Muscab,” ujarnya.

Hasan yang juga Bupati Probolinggo itu menilai, kubu Nahrowi itu tidak memahami AD/ART PKB. ”Siapa pun yang mengatakan Muscab ilegal kalau tidak mendapatkan rekom, saya sarankan membuka AD/ART dulu,” ujarnya.

Karena tidak melanggar AD/ART, maka Muscab PKB tetap digelar. ”Kita ingin menunjukkan kalau forum Muscab itu pendidikan politik yang berakhlakul karimah karena PKB dilahirkan NU, bukan oleh pelaku-pelaku politik yang sedang memimpin PKB sekarang,” ujar Hasan.

Terkait posisinya sebagai Ketua Nasional Demokrat Jatim, Hasan menegaskan, Nasdem bukan partai politik. “Parpol-parpol di Jatim jangan cemberut kalau ada kadernya ikut Nasdem, karena Nasdem bukan Parpol,” ujar Hasan. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=0c3f40425314745073e174541ba5e6ad&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Temuan Monitoring Otonomi Daerah 2010; Indikator Akuntabilitas Publik

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

Persoalan akuntabilitas menjadi batu sandungan pelaksanaan otonomi daerah. Kabupaten dan kota menjawabnya dengan berbagai terobosan. Bagaimana bentuk inovasinya? Berikut pemaparan Wawan Sobari peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)

SEJAK KPK berdiri (2004) hingga 2009, lembaga pemberantas korupsi tersebut telah menangkap 19 bupati/walikota dan 5 gubernur karena kasus korupsi. Hingga pertengahan tahun 2010, sudah masuk 35 ribu laporan korupsi di daerah ke KPK. Korupsi di daerah hampir 70 persen dilakukan melalui Dana APBD.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan, Presiden telah mengeluarkan sekitar 150 izin proses hukum kepala daerah terkait kasus korupsi hingga Juni 2010. Modus utamanya berupa penyimpangan APBD. Menurut ICW, dari jumlah besaran anggaran APBD, biasanya 30 persen terjadi kebocoran yang diambil dari proyek belanja modal, barang dan jasa.

Fakta dan data tersebut menjadi kampanye negatif otonomi daerah. Tujuan otonomi demi perbaikan kesejahteraan masyarakat menjadi kehilangan arah. Pun, pemerintah lambat laun mengoreksi legitimasi transfer kewenangan ke daerah (desentralisasi).

Praktik Teladan

Upaya-upaya pemda untuk mendorong terciptanya birokrasi yang steril dari praktik korupsi menjadi tantangan tersendiri bagi daerah-daerah di Jawa Timur. Sepanjang 2009, JPIP menemukan minimnya terobosan menonjol dalam upaya mendorong sanitari birokrasi. Upaya tersebut hanya ditemukan di Surabaya melalui penerapan lelang serentak secara elektronik (e-procurement) yang sudah dikembangkan sejak tiga tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, terobosan yang dikembangkan Pemkot Surabaya penting sebagai contoh bagi daerah lainnya. Karena, lelang merupakan salah satu proses yang paling rawan terjadi tindak pidana korupsi, terutama gratifikasi.

Kondisi tersebut memang ironis. Di tengah maraknya kecaman banyak pihak, daerah justru kurang memperhatikan upaya-upaya pencegahan tindak korupsi di daerah.

Satu penjelasan logis minimnya iniasiatif tersebut karena faktor kepala daerah yang dominan. Kuatnya determinasi kebijakan kepala daerah bisa menghambat inisiatif antikorupsi. Karena inisiatif seperti ini justru akan menghambat kepentingannya untuk mempertahankan dan membangun kekuasaan.

Fakta yang mendukung asumsi tersebut bisa dilihat dari banyaknya kasus korupsi di daerah yang menjadikan kepala daerah sebagai aktor utama. Berdasar data KPK dalam lima tahun terakhir, kasus korupsi telah menjerat 19 bupati/walikota dan 5 gubernur. Situasi ini didukung pula oleh struktur birokrasi yang hierarkis.

Birokrasi selalu menuruti kehendak kepala daerah, sehingga miskin inisiatif, termasuk dalam pencegahan tindak korupsi. Berdasar temuan JPIP, kepala daerah menentukkan realisasi dan implementasi lebih dari 70 persen inovasi daerah. Padahal, lebih dari 50 persen inovasi ide awalnya berasal dari birokrat daerah.

Terakhir, desain pemilukada tidak mampu mencegah praktik politik transaksional antara kepala daerah, konstituen, dan elit politik lokal. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan inisiatif kontrol dari masyarakat maupun elit lokal. Karena kepala daerah yang dominan mengarahkan pilihan-pilihan kebijakannya agar menguntungkan para pendukungnya.

Tetapi, minimnya inisiatif antikorupsi tidak memandulkan kreatifitas untuk mendorong akuntabilitas pada bidang lainnya. Sepanjang 2009, JPIP menemukan inisiatif untuk mendorong transparansi publik, perbaikan penanganan pengaduan, dan peningkatan responsifitas aparat daerah.

Terdapat kemajuan berarti terkait upaya-upaya pemda untuk mendorong transparansi dan keterbukaan informasi dibanding era sebelum otonomi daerah. Bahkan, sebelum implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 2010, daerah-daerah di Jawa Timur telah lebih dulu mendorong transparansi. Pemda berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional terus mendorong kemudahan akses informasi publik terkait penyelenggaraan dan kebijakan pemerintah.

Selain kegiatan dan program, upaya transparansi telah dilembagakan di Lamongan, Ngawi, dan Kabupaten Probolinggo. Ketiga daerah tersebut telah menerbitkan peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur transparansi pemda. Akses informasi publik dijamin di ketiga daerah tersebut secara permanen, khususnya, dalam kegiatan pembangunan daerah.

Kabupaten Probolinggo menetapkan Perda 13/2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan. Prinsip transparansi yang dimaksud yaitu keterbukaan perencanaan pembangunan. Transparansi dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada publik tentang perencanaan pembangunan. Selain itu, JPIP menemukan pula inisiatif berupa dialog langsung antara pejabat dan masyarakat dan transparansi data kemiskinan secara online di Kota Probolinggo.

Terkait peningkatan respon aparat daerah, beberapa terobosan sudah mulai menjawab tantangan otonomi untuk semakin meningkatkan sensitivitas pemda terhadap kebutuhan dan permintaan warga. Citizen's Charter (CC) merupakan respon yang paling banyak dikembangkan daerah.

CC adalah bentuk kesepakatan hasil negosiasi dan konsultasi antara kebutuhan dan kepentingan warga dan pemda atau unit pelayanan publik. Keinginan warga sebagai pengguna pelayanan dan visi dan kemampuan pemda sebagai penyedia pelayanan saling bertemu hingga menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan dasar seseuai keinginan dan kemampuan bersama.

Selama 2009, praktik governance guna merespon permintaan dan kebutuhan publik tersebut telah diterapkan di Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pacitan, dan Sampang. Di Kota Pasuruan Citizen's Charter diaplikasikan dalam Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas se-Kota Pasuruan sejak 2007. Penerapan CC mampu merespon keinginan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar menjadi lebih efisien, responsif, transparan dan terjangkau masyarakat.

Sementara untuk perbaikan penanganan keluhan masyarakat, pemda menggunakan media radio. Meski telah tergeser keberadaan televisi, popularitas radio tidak sepenuhnya pudar di daerah. Sejumlah daerah di Jawa Timur justru mengandalkan radio sebagai media penyampaian dan penanganan keluhan warga terkait persoalan pelayanan publik, infrastruktur, dan masalah lainnya. Seperti dilakukan di Kota Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Kabupaten Blitar, dan Bojonegoro.

Pemkab Tuban menyediakan ruang publik dalam salah satu acara di RKPD Pradya Swara. Pemkab menjadikan radio tersebut sebagai media aspirasi publik. Bupati mewajibkan setiap kepala SKPD melakukan siaran bergilir dan langsung berinteraksi dengan warga yang melakukan komplain maupun pujian atas pelayanan publik.

Siaran ini dilakukan dua kali dalam seminggu, yaitu digelar hari selasa dan kamis. Selain itu, setiap satu bulan sekali di awal tahun anggaran, bupati melakukan acara "rembugan massal" atau temu wicara di pendopo kabupaten dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat dan pejabat setempat. (wawansobari@jpip.or.id)

Sumber: http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148361

Kerapan Pertama di Agustusan

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

GADING - Untuk kali pertama, HUT Kemerdekaan RI di Gading diperingati dengan menggelar kerapan Sapi. Acara ini digelar di lapangan Desa Condong, Gading. Rencananya, pada tahun-tahun berikutnya acara ini rutin digelar.

Koordinator kegiatan H. Muhsin mengatakan, kerapan Sapi itu digelar dengan melibatkan beberapa penanggung jawab. Yakni, Kepala Desa (Kades) Condong H. Jazuri, mantan kades Andungbiru, Kecamatan Tiris H. Samud; tokoh masyarakat Desa Pekalen H. Hadari dan Muhsin sendiri. "Jadi ini kesepakatan bersama," terangnya.

Kegiatan itu sendiri dilaksanakan pada Sabtu (31/7) dan Minggu (1/8). Namun walau baru pertama, kerapan Sapi ini diikuti cukup banyak peserta. Yakni, 104 pasang Sapi.

Acara pun berlangsung meriah. Sebab tak hanya sebagai ajang lomba. Kerapan Sapi ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat sekitar. Selain Kabupaten dan Kota Probolinggo, peserta juga berasal dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember.

Lomba sendiri dibagi dalam tiga kelompok. Yakni kelompok Sapi besar sebanyak 48 pasang, Sapi tanggung 24 pasang dan Sapi kecil 32 pasang.

Untuk menang, pasangan Sapi harus berlari menempuh lapangan sejauh 200 meter. Sementara lebar lapangan 35 meter. Sebagai batas, panitia menyiapkan pagar bambu sepanjang jalur lomba. Sementara penonton harus menyaksikan dari luar pagar. "Selain sebagai jalur, fungsinya juga agar penonton aman," ujar Muhsin.

Mekanisme lomba menurut Muhsin, memakai sistem gugur. Dari masing-masing kelompok, 2 pasang Sapi lebih dulu diadu di babak kualifikasi. Lalu, pemenang lomba dimasukkan ke kelompok A. Sementara yang kalah masuk kelompok B. "Meski kalah, itu hanya untuk pemisahan kelompok," terangnya.

Selanjutnya, kelompok A dilomba dengan kelompok B. Pemenang di setiap pertandingan berhak maju ke babak selanjutnya. Sementara yang kalah tidak bisa melaju ke babak selanjutnya. "Sampai tersisa juara 1, 2, dan 3," tutur Muhsin.

Setiap pertandingan kata Muhsin, terdiri dari 2 pasang. Total jumlah seluruh pertandingan sekitar 100 pertandingan. Termasuk final dan semifinal. Ada seorang wasit yang memimpin pertandingan. Tugasnya yakni melepas garis start. Selain itu juga untuk menilai adanya kecurangan atau kesalahan yang dilakukan peserta. (*)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=4

Ketika Kabar Penculikan Anak Meresahkan Wali Murid di Probolinggo

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

Main di Teras Rumah pun Dipantau

Merebaknya isu penculikan anak dalam beberapa minggu terakhir ini ternyata menimbulkan dampak psikologis bagi para wali murid di Probolinggo. Meski belum terjadi kasus penculikan anak di Probolinggo, kebanyakan wali murid mengaku takut

MUHAMMAD FAHMI, PROBOLINGGO

Beberapa perempuan nampak asyik ngobrol sambil bersandar di dinding pagar SDN Kalisalam, Dringu, Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 08.45 pagi kemarin (2/8). Sebagian lagi ada yang sudah masuk di dalam kompleks sekolah sambil berbaur bersama beberapa penjual makanan ringan di bibir pintu gerbang sekolah.

Beberapa di antaranya sudah nampak saling mengenal satu sama lainnya. Ya, mereka adalah wali murid SDN Kalisalam yang berniat menjemput anaknya usai belajar di sekolah. Rata-rata pagi itu yang berkumpul adalah wali murid kelas 1 SD.

Pagi itu sekitar 15 orang wali murid nampak sudah ada di depan sekolah meski sebenarnya siswa kelas 1 sendiri baru pulang sekitar pukul 09.30. "Nanti kalau menjelang pulang, pasti tambah banyak yang ke sini," ujar salah satu wali murid yang kemarin memakai daster warna merah.

Wanita yang enggan namanya dikorankan itu mengatakan, kegiatan menjemput anak usai sekolah merupakan sebuah rutinitas. Namun rutinitas itu dalam beberapa minggu terakhir terasa agak berbeda.

Para wali murid mengaku lebih waspada untuk mengawasi putra-putrinya. "Karena itu beberapa minggu terakhir ini, walaupun jam pulang masih kurang 1 jam, beberapa wali murid sudah ada yang nyanggong," ujar ibu tersebut.

Ia mengatakan merebaknya isu penculikan anak yang beredar beberapa minggu terakhir ini cukup membuat orang tua waswas. "Siapa yang tidak takut kalau ada kabar ramai penculikan anak. Kami semua takut kalau anak kami yang jadi korbannya. Tidak mudah bikin anak Mas," ungkapnya.

"Bikinnya sih mudah dan enak. Cuma mengeluarkannya yang sulit dan butuh banyak uang," celetuk salah seorang wali murid lainnya yang menggunakan baju bermotif batik warna merah hati.

Menurut bebrapa wali murid yang kemarin nongkrong di SDN Kalisalam II, kabar penculikan anak itu menyebar begitu luas. "Kabarnya itu menyebar dari mulut ke mulut. Untuk yang dapat sms penculikan, masih jarang," ucap Nanik, salah satu wali murid yang kemarin memakai kaos putih.

Beredarnya kabar tersebut dijelaskan Nanik cukup membuat orang tua waswas. Bahkan menurut Nanik, orang tua saat ini sangat memperhatikan segala aktivitas buah hatinya.

"Jangankan ke sekolah. Sekarang ini kalau anak saya main di depan teras rumah saja, terus saya perhatikan. Terus kalau berangkat ngaji ke masjid yang biasanya berangkat dengan teman-temannya, sekarang ini juga saya antarkan," ungkap Nanik.

Di saat Radar Bromo asik njagong bersama wali murid di depan gerbang SDN Kedung Dalem, tiba-tiba ada seorang tukang becak yang sempat menyapa beberapa wali murid. Tanpa basa-basi, lalu tukang becak tersebut menyampaikan kabar kepada wali murid. "Tadi pagi di TV ada dua orang penculik anak sudah ditangkap," ungkapnya sambil berlalu pergi mengayuh becaknya.

"Sampeyan dengar sendiri kan beredarnya kabar itu. Kabar itu memang menyebar dari mulut ke mulut. Semoga saja di Probolinggo tidak terjadi. Di Jrebeng (Kota) beberapa hari lalu kan tidak terbukti," ungkap Ninik.

Sementara itu masalah merebaknya isu penculikan anak beberapa hari terakhir ini juga menjadi perhatian DPRD setempat. FKNU bahkan sempat mengangkat hal tersebut dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi soal PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).

Dedy Suyanto, ketua FKNU mengatakan cukup ironis sekali kabar penculikan anak itu beredar di tengah perayaan Hari Anak Nasional (HAN). "Awan kelabu masih menggelayuti HAN kali ini. Kasus kekerasan kepada mereka terus terjadi. Bahkan model kekerasannya kerap ada di luar nalar dan sungguh menyentak nurani," katanya.

Menurut Dedy dunia anak yang merupakan dunia awal kehidupan adalah dunia serba warna yang harus diwarnai dengan tangan kebijakan dan pemikiran kearifan. Anak-anak akan tumbuh sesuai warna yang dipoleskan pada mereka.

Karena itu, pengaruh keluarga, lingkungan dan pendidikan sangatlah dominan dalam mengarahkan masa depan mereka. "Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang telah menjadi hak fundamental dalam kebijakan terhadap anak Indonesia," jelasnya.

Namun menurut Dedy, yang terjadi di lapangan masih belum sesuai dengan harapan. "Saat ini kembali anak-anak dibuat tidak tenang. Setelah ketakutan dengan meledaknya beberapa kompor gas di rumah mereka, isu penculikan kembali menghantui kehidupan mereka," jelasnya.

Dengan merebakya isu tersebut, setiap hari gerak-gerik anak-anak jadi dibatasi. "Itu jelas merupakan elegi atau lagu berirama sedih. Yang seharusnya tidak dialami anak-anak Indonesia. Boleh jadi karena elegi itu, banyak anak tidak bisa menyanyikan lagu gembira tentang indahnya masa kanak-kanak," jelasnya.

"Kebanyakan anak kini justru lebih suka menyanyikan lagu orang-orang dewasa. Akibatnya ada banyak anak yang kebrangas atau cepat menjadi dewasa," beber Dedy.

Amin Haddar, sekretaris komisi D juga mengaku cukup prihatin dengan merebaknya isu penculikan akan tersebut. "Kami berharap masayrakat tidak perlu takut dan percaya begitu saja. Tetapi juga tetap waspada," jelasnya.

Polres Probolinggo sendiri juga sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu tersebut. "Sejauh ini di Probolinggo masih belum ada kasus penculikan anak," ujar Wakapolres Kompol Hadi Sucahyo kepada Radar Bromo beberapa hari lalu.

Lebih jauh perwira dengan satu bunga melati di pundaknya itu mengimbau, agar masyarakat juga waspada. Sebab kata Sucahyo, peran orang tua tetap yang utama. Ketika orang tua tidak memperhatikan hal itu, yang muncul adalah dampak negatif. "Saya pikir wajib bagi orang tua untuk hal itu," bebernya. (nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173174

Polres Razia 18 Pasangan Mesum

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

KRAKSAAN - Menjelang Ramadan Polres Probolinggo semakin gencar melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat). Kemarin Polres berhasil merazia 18 pasangan mesum dari berbagai hotel di Kecamatan Sukapura dan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Tim pertama berjumlah 15 anggota polisi meluncur ke Kecamatan Sukapura. Dipimpin langsung Kasat Sabhara Polres Probolinggo AKP Heri Suyanto. Dari operasi di Sukapura ini, tim tidak berhasil mengamankan satu pun pasangan mesum.

Sementara tim kedua meluncur ke Kecamatan Tongas. Dipimpin langsung Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Heri Mulyanto. Sama seperti tim pertama, jumlah anggota polisi berjumlah 15 orang.

Nah di Tongas inilah Polres berhasil menemukan belasan pasangan yang kepergok berbuat mesum. Lokasinya yakni di sebuah hotel di Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Polisi langsung membawa para pasangan tersebut ke Polres Probolinggo. Mereka sementara ditempatkan di ruang eksekutif. Selanjutnya setiap pasangan dimintai keterangan oleh polisi.

Kasubag Humas Polres Probolinggo AKP Bambang S menyatakan, operasi tersebut dilakukan sebagai penertiban menjelang datangnya Ramadan. "Dan masih berlanjut hingga Ramadan nanti," ujarnya.

Lebih jauh Bambang mengatakan, pihaknya masih menyidik pasangan-pasangan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku mesum tersebut. Namun menurut Bambang, pihaknya belum bisa memutuskan status para pelaku mesum itu. "Kita tunggu saja hasil penyidikan petugas. Sekarang masih berlangsung," kata Bambang.

Jika para pelaku terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan, maka Polres akan melakukan tindakan. "Artinya jika benar melakukan pelanggaran, ya kita sidik. Bahkan bisa berlanjut di meja hijau. Kalau tidak melanggar, berarti bisa dibebaskan" tutur Bambang.

Dikatakan Bambang, operasi pekat dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif terkait jelang puasa. Sebab di bulan tersebut, diupayakan tidak ada persoalan yang mengganggu ketenangan beribadah puasa. "Agar tercipta kenyamanan bagi masyarakat," pungkas Bambang. (eem/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173175

Pengelolaan PJU Rugi Terus

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

Komisi C Sebut Besar Pasak daripada Tiang

KRAKSAAN - Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Probolinggo kembali disorot oleh Komisi C DPRD setempat. Sebab, PJU yang dikelola Badan Lingkungan Hidup (BLH) itu terus merugi.

Karena itu, Komisi C berharap agar pemkab segera mengambil langkah agar tidak terus merugi. "Income yang diterima itu tidak sebanding dengan yang dikeluarkan tiap bulannya. Ini harus segera dicarikan solusi, karena kalau terus dibiarkan maka akan terus merugi," kata Ketua Komisi C Agil Bafaqih dalam hearing dengan BLH di kantor dewan, kemarin (2/8).

Agil bahkan mengistilahkan, saat ini pengelolaan PJU di Kabupaten Probolinggo ibarat peribahasa besar pasak daripada tiang. Apa yang diterima pemkab tidak sebanding dengan yang telah dikeluarkan.

Setidaknya ini bisa dilihat dari data yang dimiliki Bagian Umum pemkab. Selama tahun 2009 misalnya, pemkab menganggarkan dana sebesar Rp 13 Miliar untuk PJU. Namun, realisasinya hanya sekitar Rp 12 Miliar.

Sementara pajak yang masuk ke kas daerah dari PJU tidak sebesar yang telah dikeluarkan. Untuk tahun 2009 total yang masuk ke kas daerah dari pajak PJU hanya Rp 9 Miliar.

Karena itu Komisi C menyarankan agar tahun depan BLH menggunakan lampu hemat energi. Memang menurut Agil, pengadaan lampu hemat energi lebih mahal. Namun, penggunaannya bisa menekan pengeluaran pemkab.

"Itu (membeli lampu hemat energi, Red) seperti investasi. Lebih mahal sedikit tidak masalah. Setelah itu bakal lebih hemat, karena tidak terlalu boros dalam jangka waktu lama," jelasnya.

Komisi C juga merekomendasikan agar pemkab memberlakukan meteranisasi di tiap PJU. Saat ini menurut Agil, pembayaran PJU hanya didasarkan atas hitung-hitungan PLN saja.

"Kalau hanya mengandalkan hitung-hitungan PLN, otomatis kita tidak akan mengetahui secara pasti kondisi riilnya. Bisa saja saat mati tetap dihitung hidup," ungkap Agil.

Rekomendasi lain dari Komisi C, yakni agar pemkab kembali menertibkan PJU. Sebab menurut Agil, saat ini masih banyak PJU yang tidak terdaftar atau ilegal. Namun, pembayarannya dibebankan ke pemkab. "Karena itu kami meminta untuk mendata ulang PJU tersebut," pintanya.

Perwakilan dari BLH yang hadir siang kemarin mengaku bakal mempertimbangkan rekomendasi tersebut. "Intinya sesuai dengan hearing sebelumnya. Dalam waktu dekat ini bakal dilaksanakan lagi pendataan ulang soal kelistrikan," jelas Agil. (mie/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173176

Ponpes Tidak Boleh Telat

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

GENDING - Pondok pesantren (Ponpes) adalah tempat ditempanya santri mendalami ilmu agama. Karena itu, keberlangsungan hidup pesantren penting diperhatikan. Apalagi ponpes yang sudah teruji perjuangannya.

Demikian disampaikan Wagub Jawa Timur Saifullah Yusuf saat menghadiri harlah Ponpes Fathullah Aflah di Desa Sebaung, Gending. Gus Ipul (panggilannya) hadir sekitar pukul 22.00 WIB bersama Kabid Pekapontren, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Nazli Idris.

Gus Ipul melanjutkan, ponpes dulu dan sekarang sudah banyak berbeda. Dulu hanya pelajaran salafi yang disampaikan. Namun sekarang harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman. "Apalagi iklim jaman sekarang harus kompetitif. Tidak boleh ada istilah telat," katanya.

Karena itu Gus Ipul bersyukur. Sebab saat ini ponpes sudah bisa mencetak alumni-alumni multi talenta. Bahkan, bisa membongkar mobil melalui SMK yang ada. "Seperti yang ada di pesantren ini," pujinya. "Jadi tidak hanya memberikan materi kitab secara kultural. Namun bisa mengajarkan keterampilan. Bahkan membuka lapangan pekerjaan pula," imbuhnya.

Meski demikian, santri menurutnya harus selalu menjaga identitas. Terutama dengan tiga hal. Yakni, mengisi hati dengan iman, menjaga Islam sebagai pedoman dan ajaran, menjaga akhlak agar bisa menjadi contoh yang baik bagi sekitar. "Sebab santri tetap menjadi panutan," katanya.

Sekitar 30 menit Gus Ipul memberikan sambutan. Sementara kunjungannya di acara itu hanya sekitar 1 jam. "Saya habis dari Surabaya, lalu ke Pasuruan. Bolak-balik sampai 3 kali. Terakhir untuk hari ini, ya di sini," tuturnya disambut aplaus hadirin.

Bahkan selama memberikan sambutan, Gus Ipul sedikitnya bersin hingga tiga kali. "Ini karena kena angin," tutur Gus Ipul. Kali ini disambut gelak tawa hadirin. Gus Ipul kemudian pamitan pulang pada Kiai Amin, sekitar pukul 23.00 WIB.

Senada dengan Gus Ipul, sebelumnya pendiri dan pengasuh Ponpes Fathullah Aflah, yakni KH. Amin Fathullah dalam sambutannya banyak bicara tentang ahlak santri. Dia mengatakan, ponpes memiliki peran penting dalam membangun akhlakul karimah. Khususnya dalam memberikan pendidikan bagi masyarakat sekitar. "Hal itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi," ujarnya.

Selanjutnya Kiai Amin menceritakan ihwal berdirinya Ponpes Fathullah Aflah. Menurutnya, ponpes tersebut didirikan pada 6 Januari 1994. Jadi saat ini sudah berusia 16 tahun. Dalam perjalananya, ponpes telah berhasil mendirikan sejumlah lembaga pendidikan. Yakni Madrasah Diniyah Aflah, PAUD Aflah, SMP Bahagia, dan SMK Bahagia. "Alhamdulillah sejauh ini berhasil dengan baik," tuturnya. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173177

Bendera Asal Garut Serbu Kraksaan

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

KRAKSAAN - Jelang Agustus, Kraksaan mulai dipenuhi para penjual bendera merah putih. Sejak minggu lalu setidaknya terdapat belasan penjual berjejer di sepanjang jalur Kraksaan.

Dalam pantauan Radar Bromo, mereka membeber dagangannya di trotoar jalan protokol. Yang unik, mereka berasal dari satu wilayah. Yakni Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Salah satunya Suparman, 43, yang berjualan sejak Senin (26/7). Tak sendiri, Suparman datang bersama 14 rekannya yang juga dari Garut. Mereka ingin mengulang sukses tahun lalu saat berjualan bendera di Kraksaan.

Ya, Suparman dan rekan-rekannya sudah dua kali jualan bendera di Kraksaan. Tahun lalu dagangan yang dibawa Suparman habis terjual. Kali ini Suparman mengaku optimis bisa menjual seluruh dagangannya.

"Karena bendera semacam ini memang dibutuhkan hampir setiap rumah. Kraksaan cocok buat saya. Selain itu, kan sudah dibagi wilayahnya," tutur Suparman yang membuka stan di depan Bank Jatim, Kraksaan.

Dikatakan Suparman, Garut memang memproduksi banyak bendera. Bahkan pasokan bendera dari Garut cukup banyak dijual di luar provinsi. Sehingga, penjual bendera dari Garut juga cukup banyak. Bendera tersebut kata Suparman dibeli dalam retail besar. Namun wilayah untuk berdagang diatur sesuai kesepakatan antar pedagang.

Sementara ini menurut Suparman, pembeli bendera belum terlalu banyak. Pada hari pertama misalnya, dia hanya bisa menjual sekitar 2-4 bendera. Namun biasanya, ketika masuk Agustus pembeli akan membludak. Bahkan bisa habis sebelum jadwal pulang ke Garut.

Suparman sendiri membawa 14 kodi bendera atau sekitar 280 buah. Dia memperkirakan, kemungkinan semua bendera habis terjual pada 10 hari pertama Agustus. Sehingga pada 15 Agustus, Suparman sudah bisa pulang ke Garut. "Namanya juga kerja," kata pria yang sudah lima tahun menjadi menjual bendera itu.

Yusuf, 32, rekan Suparman menuturkan hal hampir sama. Yusuf berangkat satu rombongan dengan Suparman. "Baru kali ini saya jual di Kraksaan," ujarnya. Yusuf berjualan di Timur kantor Kejari Kraksaan.

Dia membawa 13 kodi
bendera. Sama seperti Suparman, Yusuf mengaku optimis dagangannya habis terjual. Bahkan bisa habis sebelum 15 Agustus. "Ini kan memang musim agustusan," tutur Yusuf.

Jenis bendera yang dijual ada 5 macam. Yakni bendera merah putih ukuran 90 x 60 cm, umbul-umbul, bendera backgorund, bendera kipas dan umbul-umbul bandir. Harganya bervariasi. Kisarannya Rp 15 ribu hingga Rp 25 ribu. Namun khusus untuk bendera background harganya mencapai Rp 200 ribu. "Karena yang ini panjang dan banyak motif yang digunakan," ujar Suparman.

Baik Suparman dan Yusuf mulai membuka "stan" pada pukul 08.00 WIB. Sementara tutupnya sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka lantas pulang ke kos. "Ya kos di Kraksaan sini," tutur Suparman. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173178

6 dari 8 SMKN Tak Punya Gedung

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

Komisi D Mulai Anggarkan Tahun Depan

KRAKSAAN - Ternyata hampir semua SMKN di Kabupaten Probolinggo belum mempunyai gedung sendiri. Fakta ini terungkap dalam hearing antara Komisi D DPRD setempat dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) pemkab, kemarin (2/8).

Komisi D pun prihatin dengan kondisi tersebut. Anggota Komisi D Husnan Taufik ditemui usai hearing mengatakan, saat ini perkembangan pendidikan SMK cukup pesat di kabupaten. "SMK sekarang sudah jadi incaran siswa-siswa," katanya.

Menurut Husnan ini merupakan perkembangan yang baik. Mengingat saat ini pemerintah pusat juga sedang giat-giatnya mempromosikan SMK sebagai pendidikan alternatif bagi lulusan SMP.

Namun yang dikeluhkan Husnan, ternyata ekspektasi masyarakat yang besar belum bisa dilayani dengan baik. Buktinya, sebagian besar SMKN di kabupaten statusnya masih numpang di sekolah lain. Penyebabnya, karena tidak mempunyai gedung sendiri.

"Tentu saja kami sedikit kecewa. Karena dengan begitu, belum bisa melayani siswa SMKN dengan maksimal. Karena terbentur tidak punya gedung itu," jelas Husnan.

Keterangan yang disampaikan Kepala Dispendik kabupaten Supanut membenarkan fakta ini. Menurutnya, saat ini Kabupaten Probolinggo mempunyai 8 SMKN. Selain itu, saat ini pemkab tengah merintis pembangunan gedung SMKN di Kecamatan Sumber. SMKN ini sudah mempunyai lahan sendiri, tinggal pembangunan fisik saja.

Namun dari semua SMKN yang ada, tercatat baru dua SMKN yang mempunyai gedung. Yakni SMKN 1 dan SMKN 2 Kraksaan. Sisanya, yakni 6 SMKN masih numpang di sekolah lain.

Menyikapi masalah ini, Komisi D langsung berencana menganggarkan pembangunan gedung untuk SMKN secara bertahap. Pembangunan itu rencananya akan diproyeksikan melalui APBD 2010. Sebab, jika melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tahun ini, waktunya dinilai cukup mepet.

"Pemkab dan DPRD bertekad untuk terus mengembangkan pendidikan. Itu bisa dilihat dari anggaran pendidikan di Kabupaten Probolinggo yang sudah lumayan besar. Dalam waktu dekat ini masalah SMKN yang masih banyak ngampung ini bakal mulai dicicil pengerjaannya," jelas Husnan Taufik. Harapannya menurut Husnan, ke depan tiap SMKN mempunyai gedung sendiri. (mie/hn)

Sumber:

Hafidz Aminuddin Diprediksi Terpilih Aklamasi

[ Senin, 02 Agustus 2010 ]

Nama KH Hafidz Aminuddin masih menjadi yang terkuat dalam bursa pemilihan ketua dewan tanfidz DPC PKB Kabupaten Probolinggo yang akan digelar hari ini.

Sampai kemarin (1/7), kabar yang berembus di jajaran PAC masih menyebutkan kaka kandung Bupati Hasan Aminuddin itu sebagai kandidat yang paling kuat. Bahkan kubu tim Hafidz Aminuddin berani memrediksi pengasuh ponpes Saqo itu bisa terpilih secara aklamasi.

"Kalau soal kandidat, bisa dikatakan saat ini dukungan ke Pak Kiai (Hafidz Aminuddin) sudah mencapai 99 persen. Kemungkinan besar beliau bakal terpilih secara aklamasi," kata Ribut Fadhillah, ketua PAC Kuripan yang juga menjadi jubir panitia silaturahmi PAC.

Diketahui, barisan pengusung Hafidz Aminuddin sudah beberapa kali menggalang dukungan. Bahkan pada 16 Juli lalu, 18 PAC sudah berikrar untuk mendukung Hafidz adalam muscab nanti.

Nah, seiring dengan berjalannya waktu jumlah PAC pendukung Hafidz pun dikatakan Ribut semakin bertambah. "Sekarang sudah hampir semua PAC mendukung, paling hanya satu PAC yang masih belum ke kami," ujar Ribut.

Menurut Ribut, sosok Hafidz Aminuddin dianggap mempunyai massa yang jelas di grass root. Hal itu bisa dilihat dari jumlah jamaah manaqib yang dipimpinnya dan dukungan dari organisasi Pagar Nusa. "Pak Kiai juga mempunyai banyak karyawan. Jadi massanya itu jelas," ungkap Ribut.

Alasan lain, Hafidz Aminuddin dianggap pantas menjadi pemimpin parpol karena alasan finansial. "Dari segi finansial, beliau itu kuat sekali," tutur Ribut.

Kyai Hafidz juga dianggap orang yang cukup berpengaruh baik di Kabupaten Probolinggo maupun di jajaran internal PKB. Hafidz menurut Ribut mempunyai banyak koneksi. Mulai dari pengusaha, alim ulama, dan habaib.

Selain itu salah satu poin penting memilih Kyai hafidz adalah bisa mewujudkan langkah rekonsiliasi di tubuh PKB. Lantaran Hafidz sendiri juga disarankan maju oleh ketua dewan syura DPP PKB, KH. Abdul Aziz Mansyur. "Kedatangan KH A Aziz Mansyur ke Rangkang beberapa hari lalu itu juga bagian dari rekonsiliasi melalui Kyai Hafidz," terang Ribut. (mie/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173061

DPC PKB Tetap Gelar Muscab

[ Senin, 02 Agustus 2010 ]

DPW Anggap Ilegal

PROBOLINGGO-Setelah sempat tertunda gara-gara belum mendapat rekomendasi DPP, Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Probolinggo akhirnya digelar hari ini (2/8).

Kepastian DPC menggelar muscab itu disampaikan oleh Ahmad Badawi, ketua panitia muscab yang juga sekretaris DPC PKB. "Insya Allah besok (hari ini) muscab bakal digelar. Undangan sudah disebar," katanya saat ditemui Radar Bromo di kantor DPC di Dringu kemarin.

Menurut pria yang akrab disapa Memed tersebut, muscab bakal digelar sesuai dengan rencana semula. Tempatnya di ponpes Syech Abdul Qodir Jaelani (Saqo) Rangkang, Kraksaan. "Yang berubah hanya tanggalnya saja," jelas Memed.

Muscab rencananya bakal dibuka oleh sekjen DPP PKB Lukman Edy. Dan rencananya bakal dihadiri oleh seluruh jajaran kader PKB Kabupaten Probolinggo, juga undangan para kiai dan alim ulama.

Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, DPC PKB Kabupaten Probolinggo sedang diuji. Ketika panitia sudah menyiapkan seluruh agenda pelaksanaan muscab eh muncul kabar mengejutkan dari DPW PKB Jatim untuk menundanya.

Keputusan penundaan muscab itu cukup mengejutkan. Pasalnya pada acara khitan masal yang digelar ponpes Syech Abdul Qodir Al Jaelani 5 Juli lalu, Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdul Aziz Mansyur sempat hadir.

Nah, kehadiran ketua dewan syuro DPP itu menimbulkan spekulasi tentang langkah islah di partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang tersebut. Bahkan ketua PAC Kuripan yang juga anggota DPRD setempat Ribut Fadhilah mengatakan, kedatangan KH Abdul Aziz tersebut sebagai bentuk restu DPP yang mencalonkan Kiai Hafidz untuk menjadi ketua dewan tanfidz DPC.

Sedianya DPC PKB mengadakan muscab pada 20-21 Juli lalu di ponpes Syech Abdul Qodir Al Jaelani Rangkang, Kraksaan. Nah, usai mengalami penundaan itu DPC memutuskan untuk menggelar muscab hari ini.

Keputusan DPC yang nekat menggelar muscab ini membuat DPW Jatim pimpinan Imam Nahrawi berang. Lantaran DPC Kabupaten Probolinggo disebut-sebut masih belum mengantongi rekomendasi dari DPP untuk menggelar muscab. "Sampai hari ini (kemarin), rekom penyelenggaraan muscab DPC Kabupaten Probolinggo itu belum turun," tegas Khoirudin Abbas, sekjen DPW Jatim versi Imam Nahrawi.

"Sebetulnya DPC sudah mengajukan permohonan rekom itu. Tapi nyatanya sampai sekarang rekom dari DPP belum turun," imbuhnya. Tanpa rekom itu, DPC dijelaskan Khoirudin masih belum bisa menggelar muscab.

Karena menurut Khoirudin, keberadaan rekom itu cukup penting untuk keabsahan muscab. "Kalau DPC tetap ngotot menggelar muscab, berarti itu ilegal dan tidak sah. Karena tidak sesuai dengan aturan partai," ungkapnya.

Rekomendasi dari DPP itu dijelaskan Khoirudin juga harus berupa surat yang tertulis bukan hanya lisan semata. "Ini (PKB) adalah partai politik resmi, jadi semua yang digelar itu harus sesuai dengan administrasi yang telah diatur," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Khoirudin juga menegur ketua DPC Hasan Aminuddin yang belum mengklarifikasi terkait keberadaanya sebagai ketua Nasdem Jatim. "Pada Rakornas di Jakarta tanggal 21-23 Juli lalu disebutkan kalau kader PKB dilarang ikut Nasdem. Eh, ini kok malah jadi ketuanya. Sampai sekarang ia (Hasan) masih belum klarifikasi ke kami," jelasnya.

Terkait belum adanya rekom tersebut, Memed menjelaskan hal itu adalah masalah teknis. "Secara keseluruhan, kami sudah mendapatkan rekom secara lisan dari DPP. Jadi tidak ada permasalahan," ujar pria yang juga menjadi ketua DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut.

Sementara itu ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Hasan Aminuddin menanggapi santai pernyataan dari DPW tersebut. "Muscab itu adalah hal yang biasa bagi partai. Yang luar biasa itu justru kalau parpol tidak menggelar muscab. Apalagi bagi parpol yang lolos electoral treshold," jelas pria yang juga menjadi Bupati Probolinggo tersebut.

Hasan malah balik mengatakan kalau yang DPW tidak memahami AD/ ART partai. "Siapapun yang bilang muscab ilegal kalau tidak dapat rekom, saya sarankan buka AD/ ART dulu," terangnya.

Karena dianggap sudah sesuai dengan AD/ ART partai, maka DPC pun bakal tetap menggelar muscab. "Ini (muscab) sebagai pendidikan politik yang berakhlakul karimah karena PKB dilahirkan oleh NU (Nahdlatul Ulama). Bukan oleh pelaku-pelaku politik yang sedang memimpin PKB saat ini," terangnya.

Terkait keberadaanya di Nasional Demokrat, Hasan sebelumnya sudah menegaskan kalau Nasdem bukanlah parpol. Jadi tidak ada masalah. "Bagi semua partai politik di Jatim jangan cemberut kalau ada organisasi (Nasdem) ini. Tidak perlu mencemaskan kadernya manakala bergabung di Nasdem. Tidak perlu khawatir, karena Nasdem bukan parpol. Konsepnya adalah multikultural," jelas Hasan. (mie/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173062

Razia tanpa Kekerasan

[ Senin, 02 Agustus 2010 ]

KRAKSAAN - Beragam razia dilakukan menjelang Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 10 Agustus nanti. Sekretasis Komisi B DPRD Kabupaten Probolinggo Amin Hadar pun menghimbau agar razia dilakukan tanpa unsur kekerasan.

"Saat Ramadan, semua harus kembali menjadi putih," tuturnya. Sehingga, segala tindakan hendaknya dilakukan sesuai aturan. Tanpa harus meninggalkan ketegasan. "Tapi jangan ada kekerasan," jelas Amin.

Amin terutama menyoroti razia PSK. Menurutnya, PSK juga manusia. Karena itu, harus diperlalukan dengan baik. Dengan perlakuan yang baik itu diharapkan suatu saat para PSK itu bisa sadar.

Jika mereka yang terjaring razia diberlakukan dengan kasar, Amin khawatir justri tidak akan membuat jera. Bahkan akan menimbulkan masalah-masalah baru dimasyarakat.

Satpol PP sendiri yang sering melakukan razia PSK dinilai Amin sudah melakukan cara yang benar. Yakni, mereka yang terjaring di data terlebih dahulu oleh Dinsos. Kemudian dikirim ke tempat rehabilitasi.

Di tempat rehabilitasi itu, mereka harus diberikan keahlian dan keterampilan. Tujuannya, setelah menjalani masa rehabilitasi para PSK mempunyai skill atau keahlian untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau bisa, mereka disediakan lapangan pekerjaan.

Harapan itu menurutnya sama dengan yang diinginkan Komisi B. Komisi B menurutnya berharap, PSK harus dibina dan diberikan bantuan pekerjaan. Sehingga, mereka tidak lagi terjun ke dunia prostitusi. "Intinya menyadarkan tanpa dihina. Tapi dibina," tegasnya.

Selama ini yang dilakukan pemerintah menurut Amin pada tahap pemberian keterampilan atau skill dan fasilitas. Misalnya, bantuan mesin jahit atau bantuan lainnya yang sesuai dengan keahlian masing-masing individu. (d7x/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173052

Seminar Tutup Olimpiade

[ Senin, 02 Agustus 2010 ]

KRAKSAAN - Rangkaian olimpiade kepustakaan yang digelar Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kabupaten Probolinggo ditutup dengan gelaran seminar, Sabtu (31/7). Juga dilakukan penyerahan hadiah bagi para pemenang beragam lomba dalam olimpiade.

Seminar sendiri dibuka sekitar pukul 11.00 WIB oleh Asisten II (Pembangunan Ekonomi) Pemkab Probolinggo Ibrahim Muhammad. Ibrahim menekankan dalam sambutannya bahwa masyarakat perlu berkompetisi membaca. Termasuk, instansi pemerintah dan swasta.

"Bagaimana cara untuk meningkatkan minat baca? Berapa koleksi buku yang dipunyai?" tanya Ibrahim pada peserta seminar bertema 'Membangun Keluarga Senang Membaca dan Cinta Perpustakaan' itu.

Undangan lantas disuguhi pantomim "Ayo Membaca" oleh siswa SDN Maron Wetan 1. Pantomim ini diiringi lagu berjudul "Ayo Membaca" ciptaan Kepala Perpusda kabupaten Bambang Soemanto. "Untuk memotivasi masyarakat agar rajin membaca," ujar Bambang.

Baru kemudian seminar dimulai dengan dua nara sumber, yakni KH. Ahmad Fauzi Imron serta Kepala Perpusda Bambang. Dalam paparannya Kiai Ahmad Fauzi Imron menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk membaca.

Dikatakannya, kesadaran memiliki kunci penting untuk membaca. "Dalam Alquran disebutkan, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum tersebut tak mau mengubah dirinya sendiri," terangnya.

Sementara Bambang Soemanto menyampaikan materi secara praktis. Menurutnya, akan banyak manfaat yang didapat melalui gemar membaca dan menulis. Yakni, dapat melejitkan kecerdasan dan kreatifitas. "Banyak membaca dan menulis akan menguntungkan bagi masyarakat. Karena akan menambah kecerdasan. Selanjutnya kita manfaat kecerdasan itu menjadi kreatifitas," tuturnya.

Di waktu yang sama PMII Cabang Probolinggo juga menggelar kegiatan ilmiah. Yakni, bedah buku "Pasang Surut Politik Kaum Sarungan" karya Suhermanto Ja'far, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kegiatan digelar di kantor PCNU Kraksaan, sekitar pukul 11.00 WIB. Suhermanto hadir sebagai pembicara pada kegiatan itu. Selain dia, ada 3 pembicara lain. Yakni, pengasuh Ponpes Badridduja Kraksaan KH. Tauhidillah Badri, anggota DPRD kabupaten Agil Bafaqih dan anggota DPRD Jawa Timur Mahdi.

Dalam buku tersebut, Suhermanto menekankan pentingnya memasyarakatkan civic religion. Terutama di kalangan NU. Sebab, selama ini konsep tersebut jarang didiskusikan. "Meski prakteknya berjalan," ujarnya.

Suhermanto lantas menyebutkan, ada beberapa jenis kiai yang dibahas di bukunya. Yakni, kiai post modernis. Di tangan kanan pegang handphone, sementara tangan kiri pegang proposal. "Yang disayangkan, tasbihnya hilang," katanya disambut tepuk tangan peserta.

Selanjutnya 3 narasumber lain memberikan paparan tak kalah menarik. Secara umum para narasumber sepakat tentang perlunya filter bagi kiprah kiai di bidang politik. "Harus disesuaikan. Jangan sampai syahwat politik lebih besar daripada kepentingan rakyat," ujar Agil. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173051

Tak Mau S1, Harus Mundur

[ Senin, 02 Agustus 2010 ]

Status Guru di Lingkungan Kemenag

KRAKSAAN - Saat ini Kementrian Agama (Kemenag) terus meningkatkan mutu tenaga pendidik yang berada di bawah naungan lembaganya. Semua guru di lingkungan Kemenag harus berpendidikan sarjana (S1). Jika tidak, otomatis mereka harus mundur.

Hal tersebut ditegaskan dalam seminar yang berlangsung minggu lalu di kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo. Seminar sendiri secara khusus membahas standart pendidikan bagi tenaga pendidik di lingkungan Kemenag.

Sebagai pembicaranya, yakni Kasubag Organisasi Tata Laksana (Ortala) dan Urusan Kepegawaian Kemenag Jatim, Mudhib. Salah satu yang menjadi sorotan Mudhib, yakni banyaknya pengajar di tingkat MTsS serta MAS yang belum menempuh pendidikan sarjana (S1).

Padahal Peraturan Menpag nomor 16/2009 menyebutkan, guru yang tidak bersertifikasi harus berpendidikan sarjana (S1). Sementara golongan tiga yang akan naik pangkat harus mengajukan sebuah karya terlebih dahulu.

Karena itu menurutnya, guru-guru yang tidak mau mengambil pendidikan S1 otomatis harus mengundurkan diri. "Kalau mereka tidak bisa target S1," jelas Mudhib di hadapan sekitar 610 peserta dari jajaran struktural dan fungsional di lingkungan Kemenag.

Sementara Kemenag Kabupaten Probolinggo Sirajuddin menegaskan, guru yang belum menempuh jenjang S1 akan mendapat bantuan beasiswa. Namun untuk memperoleh beasiswa itu para guru harus sekolah di perguruan tinggi dengan biaya pribadi terlebih dahulu.

"Prosesnya mereka harus sekolah dulu," jelas Sirajuddin. Ia kemudian menjelaskan, bahwa mereka harus menempuh pendidikan selama beberapa semester. Setelah itu baru mengajukan beasiswa.

Sementara pengajar di sekolah swasta juga diharapkan bisa lebih meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan jenjang karir mereka. Dengan demikian, diharapkan para tenaga pendidik swasta tidak lagi ingin menjadi pegawai negeri sipil. (d7x/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173050

Perlu Koordinasi Bencana

Senin, 02 Agustus 2010 ]

Bencana bisa terjadi kapan saja. Bahkan bisa terjadi di tempat yang diperkirakan aman dari bencana. Karena itu, harus ada tim yang dibentuk khusus untuk menangani bencana.

Demikian dikatakan Komandan Korps Sukarela (KSR) PMI Kabupaten Probolinggo Siswanur Arifin. Menurut Siswanur, penyelamatan bencana cukup penting diperhatikan. Sebab selama ini penanganan bencana sering dilakukan tanpa koordinasi. "Padahal elemen-elemen tim penolong cukup banyak," ujarnya.

Dikatakan Siswanur, setidaknya ada 4 kelompok penanggulangan bencana. Yakni Brigade penolong dari unsur Pramuka, Tagana (Taruna Tanggap Bencana) dari unsur Karang Taruna, Siaga Bencana dari unsur Puskesmas dan dan Satgana (Satuan Siaga Bencana) dari unsur PMI. "Sementara koordinasinya tidak satu pintu," keluh Siswanur.

Dikatakan Siswanur, 4 tim itu bergerak sendiri-sendiri. Bahkan tak ada koordinasi antar elemen. Sehingga sering terjadi kontradiksi tugas dan wewenang. Mestinya kata Siswanur, pemerintah harus tanggap melihat hal tersebut.

Sebab jika tidak dikoordinasi, dimungkinkan ada miskomunikasi di lapangan. "Ada saling lempar tugas misalnya. Bahkan sangat mungkin ada gesekan negatif. Ini justru buruk bagi kinerja di lapangan," tegas Siswanur.

Lebih jauh Siswanur mengatakan, pemerintah memiliki wewenang cukup luas untuk mengkoordinir. Misalnya melalui Dinas Sosial atau Badan Kesbangpol Linmas. Namun sejauh ini kata Siswanur, belum terlihat ada upaya koordinasi. "Ini harus segera dilaksanakan. Jangan sampai telat.

Namun Siswanur berharap, hal itu tidak mengganggu kinerja masing-masing kelompok penolong bencana. Sebab yang terpenting adalah menolong dan memberikan pengamanan bagi korban maupun bencana itu sendiri. "Tugas kemanusiaan tetap yang utama," pungkas Siswanur. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173049

Tutup Mata, Rias Wajah Pria

[ Senin, 02 Agustus 2010 ]

PROBOLINGGO- Banyak cara dilakukan warga untuk merayakan HUT kemerdekaan RI. Salah satunya dengan menggelar lomba lucu seperti yang dilakukan mahasiswa Universitas Panca Marga (UPM) Kabupaten Probolinggo, kemarin (1/8).

Mahasiswa yang tengah menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan, Wonoasih Kota Probolinggo itu menggelar berbagai macam lomba. Salah satunya adalah lomba merias wajah pria. Repotnya, mata si perias ditutup rapat menggunakan kain.

Lomba yang digelar di RT 1 / RW 3 Kelurahan Pakistaji itu, dalam babak pertama mengadu enam pasangan pria dan wanita. Mereka adalah Umami-Andika, Iin-Toni, Kholifah-Wahyu, Ulfa-Dedi, Ernik-Erik, dan Alvia-Ilyas.

Sekitar pukul 11.00, enam pria dan wanita sudah siap memulai aksinya. Para pria yang terdiri dari mahasiswa itu pun duduk berjajar dan siap dirias. Sedangkan enam orang ibu-ibu yang merupakan warga sekitar siap dengan kosmetiknya.

Lomba itu cukup menarik perhatian warga sekitar. Dari anak-anak, ibu-ibu hingga bapak-bapak datang untuk melihat. Suasana penuh ger-geran terjadi ketika para ibu mulai merias dengan mata tertutup. Mulai dengan memberi bedak, mengoleskan lipstik hingga membuat rona wajah di pipi pasangannya.

Tawa penonton pun makin menjadi-jadi, ketika proses memberi bedak. Wajah para pria itupun berubah menjadi coreng-moreng karena pemberian bedak yang tidak merata. "Teruskan, sampai habis bedaknya juga tidak apa-apa," ujar seorang penonton.

Usai memberi bedak meski tidak ada komando harus segera mengoleskan lipstick, para perias dadakan itu langsung mengoleskan lipstik ke bibir pasangannya. Itu, tetap dilakukan dengan mata tertutup. "Bibirnya tipis, tidak tahu sampai mana," ujar salah seorang peserta.

Akibatnya, ada peserta yang membuat bibir modelnya menjadi lebih tebal. Pasalnya, olesan lipstik melebar hingga ke dagu. "Wah, seperti vampire yang habis mengisap darah," ujar penonton lainnya.

Pada saat pengolesan lipsstik inilah, banyak instruksi diberikan oleh para suporter masing-masing. Instruksinya adalah arahan kurang ke kanan atau kurang ke kiri. Ada juga yang mengatakan terlalu lebar dan terlalu tebal. "Cukup-cukup, jangan ditambah lagi sudah tebal," ujar salah seorang penonton pada peserta yang dijagokannya.

Berikutnya adalah mengoleskan perona pipi. Pada bagian ini, hampir seluruh peserta tidak mampu menyamakan antara pipi kanan dan kiri. Hasilnya, jelas membuat tawa penonton makin menyeruak.

Sekitar lima menit kemudian, para perias itu diminta mundur. Setelah itu penutup matanya dibuka dan diperbolehkan melihat hasilnya. Mereka pun banyak yang tak percaya, kalau hasil riasannya tidak sempurna.

Iin salah seorang peserta mengatakan, sebenarnya merias wajah tidak begitu sulit. Tapi, bila dilakukan dengan mata tertutup hal itu menjadi lain cerita. "Susah juga, karena kita harus mencari mana hidungnya, mana pipi dan bibirnya," jelasnya.

Meski demikian, ibu rumah tangga ini mengaku senang bisa mengikuti lomba tersebut. Pasalnya, selain bisa mendapatkan hadiah, juga menghibur. "Ya senang, karena lucu itu," ujarnya.

Salah seorang penyelenggara lomba terserbut, Febri mengatakan mulanya yang akan menjadi peserta dalam lomba tersebut adalah para pasangan suami istri (pasutri). Tapi, karena banyak para suami yang masih bekerja akhirnya tidak jadi.

Dan, yang menjadi obyek para ibu-ibu itu diganti dengan para mahasiswa UPM yang sedang KKN. "Awalnya, memang pesertanya bapak-bapak dan ibu-ibu warga sekitar. Tapi, mereka tidak bisa karena bekerja. Ada juga yang tidak mau karena malu," ujar Febri.

Selain lomba rias wajah, sebelum lomba itu digelar juga digelar lomba pukul kendi. Menurut Febri, semua itu untuk memperingati HUT kemerdekaan RI dan memberi hiburan bagi masyarakat. "Agar masyarakat makin cinta dengan agustusan dan dengan Indonesia. Dan harapannya, ke depan agustusan makin meriah," ujarnya. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173046

Bentar Jadi Arena Outbound

[ Senin, 02 Agustus 2010 ]

PROBOLINGGO-Selain menjadi tempat rekreasi Pantai Bentar, Gending, Kabupaten Probolinggo kini memiliki fungsi baru. Yakni sebagai tempat menggelar outbound.

Kemarin (1/8), misalnya, pemkab setempat memanfaatkan Pantai Bentar untuk menggelar outbound diklat Pim IV (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan). Acara yang diikuti oleh 40 peserta PNS pemda tersebut dimulai sekitar pukul 08.00.

Para peserta diklat pun melakukan berbagai macam aktivitas untuk mengasah ketangkasan dan kerjasama tim. Berbagai kegiatan yang diselingi lomba antartim memeriahkan diklat tersebut.

Bambang Sugiono, penanggung jawab pelaksana teknis diklat mengatakan, outbound yang digelar di Pantai Bentar kemarin bukanlah kali pertama. Pada 2006 lalu pihaknya juga sempat menggelar acara di Bentar, Cuma saat itu bukan di pantai bentarnya, tetapi di Pulau Pasir, Gending.

"Kami rasa Pantai Bentar ini sangat representatif untuk menggelar acara-acara outbond. Karena itu, kami memutuskan untuk menggelar outbound diklat kali ini di Bentar," kata Sugiono.

Menurut Sugiono, agenda outbound dalam diklat PIM merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang kepemimpinan seseorang. "Usai mendapatkan teori di ruangan tertutup, bakal menjalani praktik di lapangan. Kami berupaya mengintegrasikan kepemimpinan dengan alam terbuka," jelasnya.

Diklat Pim IV sendiri digelar selama 4 minggu. Sebelum outbound, peserta diklat mendapatkan materi dalam ruangan. "Usai outbound, nanti kembali melanjutkan materi diklat di dalam ruangan kembali," jelas Bambang.

Lantaran Pantai Bentar masih aset dari Pemkab Probolinggo, maka untuk menggunakan sebagai outbound, panitia diklat tak perlu merogoh kocek lagi. Meskipun begitu pihak panitia menjelaskan tetap menerapkan simbiosis mutualisme yang sama-sama menguntungkan.

Dalam rangkaian outbound kemarin, peserta outbound juga menggelar penghijauan di beberapa titik Pantai Bentar. "Sehingga saling menguntungkan. Penghijauan itu bakal dirasakan dampaknya beberapa tahun ke depan," kata Dian Cahyo Prabowo, koordinator Pantai Bentar. (mie/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173044

Anggaran Seret, Bantuan Susut

Senin, 02 Agustus 2010 ]

PROBOLINGGO-Ada yang sedikit mengganjal di hati para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Probolinggo memasuki musim tanam kali ini. Sebagian dari mereka mengaku kecewa dengan pemkab, lantaran tahun ini hanya segelintir kelompok budidaya yang mendapatkan bantuan.

Sakrim, ketua kelompok budidaya rumput laut Potreh Koneng asal Dusun Parsean, Desa Tamansari, Dringu mengatakan, tahun ini bantuan Pemkab seret. "Sampai sekarang ini kelompok saya masih belum dapat bantuan," keluhnya.

Padahal setahun lalu, dijelaskan Sakrim, kelompoknya mendapatkan bantuan berupa ancak atau tempat untuk pembudidayaan rumput laut yang terbuat dari bambu dan tali tampar sebanyak 10 unit.

"Terus terang bantuan dari pemerintah itu sangat kami butuhkan. Mengingat beberapa tahun sebelumnya budidaya kami sempat gagal panen, karena ombak besar. Dengan adanya bantuan pemerintah bisa membuat usaha kami terdongkrak," jelasnya.

Menurut Sakrim, saat ini kondisi alam di Kabupaten Probolinggo sangat menunjang untuk membudidayakan rumput laut. "Bersamaan dengan datangnya angin gending, gelombang yang tinggi sudah tidak ada lagi. Sekarang ini saat yang tepat untuk membudidayakan rumput laut lagi," terang Sakrim.

Hembusan angin gending yang sebulan terakhir ini mulai musim kembali dijelaskan Sakrim justru membuat kondisi rumput laut yang dibudidayakan malah tambah bagus. "Adanya angin gending itu bisa membuat rumput laut bebas dari penyakit. Karena jamur-jamur tidak akan bertahan bila terken angina gending," beber Sakrim.

Kelompok budidaya Potreh Koneng milik Sakrim ini termasuk salah satu kelompok budidaya rumput laut yang masih eksis di Probolinggo. Saat ini Potreh Koneng mempunyai total 26 ancak yang tersebar di dua desa. Di Tamansari ada enam ancak, sementara di Pajurangan ada 20 ancak. Dari 26-ancak tersebut Sakrim mengaku bisa menghasilkan 100 kg-8 kuintal bila panen.

Sementara itu Dedy Isfandi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mengakui kalau tahun ini tidak semua pembudidaya mendapatkan bantuan dari pemkab. Itu karena anggaran dari pemkab sendiri terbatas.

"Tahun ini hanya 2 kelompok pembudidaya rumput laut di Desa Banjarsari, Sumberasih dan Sukokerto, Pajarakan yang dapat bantuan. Tahun ini memang anggarannya terbatas," kata Dedy saat dihubungi Radar Bromo kemarin.

Karena anggaran cukup terbatas itulah, Dedy menjelaskan tahun ini jumlah pembudidaya rumput laut yang menerima bantuan secara otomatis susut. "Tujuan kami memberikan bantuan itu, agar nelayan tidak hanya fokus mencari ikan di laut. Mengingat saat ini populasi ikan terus menyusut," jelasnya.

Karena itu Pemkab masih memberikan bantuan untuk pembudidaya rumput laut agar terus melakukan aktifitasnya. Namun mengingat anggarannya terbatas, maka yang menerima bantuan pun juga terbatas. "Harapan kami, kedepan pembudidaya sudah bisa mandiri," harapnya. (mie/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173043

Wajib Lapor Dua Kali Seminggu

[ Senin, 02 Agustus 2010 ]

Polresta Probolinggo tak bisa berbuat banyak untuk menangani kasus perselingkuhan Nurhayadi dan Siti Aisah. Dua guru yang digerebek warga karena ketahuan tinggal sekamar itu sudah dipulangkan setelah sempat menginap 24 jam di Mapolresta.

Polisi melepas keduanya karena perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tidak pidana. Sebab, sampai Sabtu (31/7) lalu, tidak ada laporan dari pihak-pihak yang merasa diruginkan. Dalam hal ini, adalah suami dari Siti atau istri dari Nurhayadi.

"Secara pidana belum memenuhi unsur-unsurnya. Karena tidak ada laporan dari suami atau istri mereka," jelas Kapolresta Probolinggo AKBP Agus Wijayanto melalui Kasatreskrim AKP Agus I Supriyanto.

Diberitakan sebelumnya, Jumat (30/7) dini hari, Nurhayadi digerebek warga saat berada di dalam kamar Siti Aisah di Jl Achmad Dahlan, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Tak hanya itu, ibunya, Mismiarwati juga kepergok berduaan dengan Sujono di dalam kamarnya.

Dari informasi yang dihimpun, Nurhayadi sudah empat kali diperingatkan oleh RT setempat. Itu, karena warga kerap kali mendapati Nurhayadi menginap di rumah Siti. Tapi, Nurhayadi selalu bersikap cuek dengan peringatan itu. Akhirnya, hal itu mengundang kemarahan warga setempat.

Nah, pada hari itu Nurhyadi kembali mendatangi rumah Siti. Dan, kedatangan Nurhayadi itu diketahui oleh warga sekitar. Mendapati itu, warga nyanggong keberadaan Nurhayadi. Ternyata malam itu, Nurhayadi memang menginap di rumah Siti.

Buktinya, sampai Jumat dini hari Nurhayadi tidak juga keluar dari rumah Siti. Warga pun menggerebek pasangan yang diduga berbuat mesum tersebut. Akhirnya, warga mendapati dua insan bukan muhrim itu ditemukan berada dalam satu kamar.

Yang lebih mengejutkan, warga juga mendapati ibu Siti, Mismiarwati juga berduaan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, Sujono. Mendapati itu, warga mengelandang mereka ke balai RW. Di sana Mismiarwati dan Sujono diharuskan membuat surat pernyataan akan melaksanakan pernikahan. Sedangkan Nurhayadi dan Siti diamanakan di Mapolresta Probolinggo.

"Mereka masih tetap kami pantau. Dan, untuk sementara sambil menunggu kedatangan orang yang merasa dirugikan mereka dikenakan wajib lapor. Seminggu dua kali, Senin dan Kamis," jelas Kasatreskrim.

Bila nanti ada laporan, maka keduanya bisa terjerat pasal 284 KHUP tentang perzinaan. "Kalau tidak ada laporan tidak bisa. Itu, salah satu unsurnya," jelas Kasatreskrim. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173042