Usai Uji Coba, Pelabuhan Probolinggo Nganggur

Selasa, 27 Juli 2010 | 09:07 WIB

PROBOLINGGO - Dermaga Tanjung Tembaga baru, Kota Probolinggo yang diujicoba 14 April lalu hingga kini belum juga dioperasikan. Kementerian Perhubungan (Dephub) juga belum menyerahkan pengelolaan pelabuhan senilai sekitar Rp 164 miliar itu kepada instansi atau pihak tertentu.

”Kementerian Perhubungan memang belum menunjuk instansi mana yang bakal mengelola pelabuhan baru itu. Memang untuk sementara kami yang diminta mengelolanya,” ujar Administrator Pelabuhan (Adpel) Probolinggo, Wiliyanto, Selasa (27/7) pagi tadi.

Wiliyanto juga mengaku tidak tahu, kapan dermaga baru di sisi barat pelabuhan Tanjung Tembaga itu bakal dioperasikan. ”Pertengahan April lalu sebatas ujicoba, belum dioperasikan secara resmi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Manajer Teknik dan Umum Pelindo III, Djasmito. “Pelabuhan baru itu bukan proyek Pelindo, jadi kami tidak mengetahui kapan dioperasikan,” ujarnya.

Proyek berdana APBN, APBD Provinsi Jatim, dan APBD Kota Probolinggo itu menjadi wewenang Kementerian Perhubungan. “Tergantung Kementerian Perhubungan, nanti diserahkan siapa pelabuhan baru itu,” ujarnya.

Ketika dermaga baru itu “mengganggur” selama tiga bulan sejak diujicoba, sebenarnya sejumlah pabrikan di Probolinggo dan sekitarnya sudah mulai melirik dermaga tersebut. Soalnya, dermaga yang menjorok ke laut sekitar 1,5 km dan mempunyai kedalaman 6 meter itu bisa didarati kapal-kapal besar.

Kondisi ini berbeda dengan kolam dermaga pelabuhan Tanjung Tembaga lama. Pelabuhan peninggalan Belanda itu kedalaman dermaganya hanya sekitar 2 meter sehingga tidak bisa dimasuki kapal-kapal besar di atas 200 gross ton (GT). isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e301f12f1a9a3da8a7399481c9be905e&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Pabrik Triplek dan Kertas Minati Dermaga Probolinggo

Selasa, 27 Juli 2010 | 09:14 WIB

PROBOLINGGO-Dermaga baru pelabuhan Tanjung tembaga Probolinggo sebenarnya diminati sejumlah pabrik untuk kegiatan perdagangan. Tapi minat itu belum direalisasi sehingga pelabuhan baru itu menganggur.

Dermaga yang menjorok ke laut sekitar 1,5 km dan mempunyai kedalaman 6 meter itu bisa didarati kapal-kapal besar. Kondisi ini berbeda dengan kolam dermaga pelabuhan Tanjung Tembaga lama. Pelabuhan peninggalan Belanda itu kedalaman dermaganya hanya sekitar 2 meter sehingga tidak bisa dimasuki kapal-kapal besar di atas 200 gross ton (GT).

”Pabrik kami yang sudah puluhan tahun berdiri di kawasan pelabuhan juga bakal memanfaatkan dermaga baru itu untuk bongkar-muat, juga gudang terbuka (open storage),” ujar Direktur Muda PT Kutai Timber Indonesia (KTI), Capt. M. Sain Latief, Selasa (27/7).

Selama ini perusahaan patungan Jepang-Indonesia, Sumitomo Forestry dan PT Kalalong Indonesia itu mendatangkan kayu gelondongan dari Kalimantan melalui Tanjung Tembaga.

Tetapi karena kolam dermaga Tanjung Tembaga (lama) yang kedalamannya hanya 2 meter tidak mampu didarati kapal pengangkut kayu dengan berat 6.000 DWT (dead weigth ton/berat mati).

Bagaimana dengan dermaga baru? ”Dermaga baru panjangnya hanya 60 meter, tidak bisa didarati kapal KTI yang panjangnya 108 meter,” ujar Kapten -panggilan akrab Capt. M. Sain Latief.

Namun ia berharap, kelak dermaga tahap II yang letaknya lebih menjorok lagi ke laut, bisa didarati kapal KTI dan kapal-kapal raksasa.

Sisi lain, saat mengirim (mengekspor) hasil produksinya berupa kayu lapis dan particle board , PT KTI memanfaatkan jalur darat (petikemas), yang kemudian dikapalkan melalui Tanjung Perak, Surabaya.

”Sebenarnya kami bisa memanfaatkan kapal feeder, yang mengangkut petikemas dari Probolinggo menuju Singapura. Dari Singapura, produk kami dikirim ke negara-negara Eropa,” ujarnya.

Selain PT KTI, dermaga Tanjung Tembaga baru juga sudah ”dikapling” PT Kertas Leces (PTKL), Kec. Leces, Kab. Probolinggo. Pabrik kertas milik BUMN itu bermaksud mendatangkan batubara dari Kalimantan.

”Proyek boiler berbahan bakar batubara yang diperkirakan selesai akhir 2010 ini memerlukan batubara dalam jumlah besar, sekali angkut 8.000 ton,” ujar Sekretaris Perusahaan (Sekper) PTKL, Prof. Dr Ir R Abdul Haris MM.

Dikatakan, boiler PTKL membutuhkan 600 ton batubara/hari. Pihak Adpel juga mempersilakan PTKL menyewa lahan terbuka (open storage) untuk penumpukan batubara di kawasan pelabuhan. “Dari pelabuhan, batubara itu bakal kami angkut dengan dump truk menuju Leces yang hanya berjarak sekitar 15 kilometer,” ujar Haris.

Seperti halnya angkutan batubara ke PLTU Paiton, Kab. Probolinggo, kapal tongkang menjadi andalan PTKL saat mendatangkan batubara dari Kalimantan.

Selain PT KTI dan PTKL, sejumlah pabrikan seperti PT Pamolite Adhesive Industry (PAI), Probolinggo dan PT Cheil Samsung Indonesia (CSI) Pasuruan juga sudah memesan kawasan pelabuhan baru. “Kontraktor mengajukan tambahan dana untuk reklamasi, yang lahannya bakal dipesan sejumlah pabrikan seperti Samsung,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, H Mahdi SE.

Seperti diketahui, pembangunan dermaga baru itu disokong dana APBN Rp 90 miliar. Pemprop Jatim melalui APBD-nya menyokong dana Rp 1,3 miliar untuk reklamasi.

Belakangan, Pemprov Jatim menggerojok dana Rp 73 miliar untuk reklamasi. Yakni, Rp 47 miliar melalui APBD 2009 dan Rp 26 miliar melalui APBD 2010.

Pada 14 April lalu, dermaga baru itu diujicoba dengan pendaratan kapal pengangkut kayu dari Pulau Obe, Maluku. Kapal dengan berat 2.000 DWT itu mengirimkan kayu ke Lumajang melalui pelabuhan Tanjung Tembaga.

Kapal pengangkut kayu itu dengan mulus mendarat di dermaga jetty. Sekadar diketahui, dermaga tahap I itu berupa causeway (jalan lintas melalui perairan yang ditinggikan) sepanjang 580 meter. Kemudian disambung dengan 2 trestel (jembatan pancang) sepanjang 380 meter dan 300 meter. Di kedua trestel itu dibangun dua dermaga jetty. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=905498d9bf6ede593ab4dfe3c3d830b7&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

"Penculikan" Berakhir Damai

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Kasus "penculikan" yang menggegerkan warga Jl Musi, Kelurahan Jrebeng Kulon Kota Probolinggo, Minggu (25/7) lalu berakhir damai. Katon, 40, warga Kebonsari Kulon RT 2/RW VI yang sempat disangka menculik bocah di Jl Musi sampai hendak dihajar massa, telah dipulangkan.

Polresta mendapati tak cukup bukti untuk menyatakan Katon sebagai penculik anak. Karenanya, polresta akhirnya memulangkan Katon. Selain itu, kemarin (26/7) polresta menggelar pertemuan dengan menghadirkan keluarga Katon dengan keluarga Roy Alif Andika (bukan Nur Ali), 13, bocah yang sempat disangka bakal diculik Katon.

Pertemuan di mapolresta itu dipimpin langsung Kasatreskrim AKP Agus I Supriyanto. Saat itu polisi membeber hasil penyelidikannya dalam kejadian tersebut. Intinya, tidak ditemukan indikasi kalau Katon adalah pelaku penculik anak.

"Karena tidak ada bukti yang mengarah kepada penculikan anak, secara otomatis Pak Katon kami pulangkan," terang Ipda Sumi Andana, KBO reskrim yang diberikan kesempatan memberikan penjelasan.

Sementara Kasat Reskrim mengatakan, pihaknya menggunakan dasar pasal 328 KUHP tentang penculikan untuk mengatasi masalah tersebut. "Mulai dari penyelidikan sampai hasil olah TKP di lapangan, Katon tidak memenuhi unsur pasal tersebut," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir juga ketua RT 2 dan ketua RW VI tempat Katon tinggal. Hadir juga beberapa keluarga Katon saat itu. Mahat, kakak ipar Katon mengaku kalau Katon itu merupakan duda dengan dua orang anak.

Menurut Mahat, setiap harinya Katon bekerja mencari barang bekas untuk dijual kembali. "Saya seribu persen percaya kalau Katon itu bukanlah penculik anak. Saya tidak pernah melihat ia berbuat jahat," terangnya.

Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, isu penculikan anak benar-benar menjadi masalah sensitif di tengah masyarakat Probolinggo saat ini. Seperti yang terjadi Minggu (25/7) siang itu. Katon yang warga Kebonsari Kulon RT 2/RW VI nyaris dihajar massa karena disangka menculik anak di Jl Musi, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kedopok.

Kejadian tersebut bermula dari kunjungan Katon ke sebuah acara nikahan di Jrebeng Kulon. Temannya, punya hajat menikahkan putrinya. Tapi, sebelum sampai ke tempat hajatan itu, Katon bertemu seorang bocah bernama Roy Alif Andika.

Sebenarnya, Roy Alif warga Muneng, Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Tapi, kebetulan siang itu dia sedang berkunjung di rumah kakeknya, Hodari, di Jrebeng Kulon blok Karangbulu RT 1/RW I, Kedopok.

Nah, Roy Alif mengaku saat itu sempat diminta Katon untuk mencucikan motor Supra X 125 milik Katon di tempat pencucian mobil yang ada di jalan raya. Mendengar ajakan tersebut, Nur Ali yang takut langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada orang tua dan keluarganya.

Pengakuan Roy Alif ditanggapi dengan kecurigaan luar biasa. Apalagi belakangan isu penculikan anak yang beredar melalui SMS (Short Message Service) sudah beredar luas di masyarakat Probolinggo. Warga setempat lalu menghubung-hubungkan isu itu dengan pengakuan Roy Ali.

Selanjutnya, warga setempat bergerak cepat mengamankan Katon. Katon langsung diamankan dulu ke rumah Khadiri. Saat dimintai KTP, Katon mengaku tidak bawa. Katon menyatakan KTP-nya ketinggalan di rumah.

Kabar penangkapan Katon cepat menyebar. Dan yang tersebar adalah kabar: penculik anak tertangkap! Tak ayal, dalam waktu sekejap massa langsung membanjiri rumah Khadari dan berniat menghakimi Katon.

Kemarin, di mapolresta, masalah itu sudah diselesaikan dengan damai. Pihak keluarga Katon dan Abdul Rohman, ayah Roy Alif berjabat tangan damai. Saat itu Roy Alif juga tampak hadir. Bocah itu terlihat santai. Ia mengenakan celana jins dan kaos warna merah muda.

Kepada petugas kepolisian, keluarga Roy Alif juga meminta perlindungan kepada kepada kepolisian bila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Kita ambil hikmahnya saja. Usai pertemuan ini, semuanya dianggap sudah tidak ada permasalahan lagi," kata Kasatreskrim. (mie/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171925

Kode Etik Dewan Atur Pemecatan

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

Termasuk Bila Bolos Rapat Berturut-turut

PROBOLINGGO - Soal pemecatan terhadap anggota dewan yang suka bolos, di DPRD Kota Probolinggo bukan sekedar wacana. Dalam kode etik DPRD setempat sudah mengatur soal pemecatan dewan jika sudah melakukan pelanggaran berat. Termasuk bolos beberapa kali dalam rapat.

"Aturannya ada dalam kode etik DPRD. Di situ disebutkan dewan yang bolos berturut-turut bisa saja dilakukan pemecatan. Tetapi, harus melalui prosedur terlebih dahulu karena sanksi ada tiga. Yaitu teguran secara lisan, teguran secara tertulis dan teguran berat bisa dicopot dari kelengkapan dewan," terang Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Probolinggo Abdoel Wahid kepada Radar Bromo kemarin (26/7).

Sayang, ketika ditanya bunyi klausul dalam kode etik tersebut, Wahid tidak bisa menyebutkan secara detail. Mestinya kode etik sudah ditetapkan pada 23 Juli lalu, namun harus dipending karena ada tambahan usulan oleh sejumlah fraksi.

Yang jelas, menurut Wahid, prosedur pemecatan itu dari BK, dilaporkan kepada ketua dewan. Pemberitahuan pemecatan dewan tersebut ke partai melalui fraksi yang bersangkutan.

Namun, pengawasan untuk dewan bukan hanya pada absensi keseharian, melainkan absensi dalam rapat komisi, pleno atau paripurna juga bakal diperhitungkan. Oleh karena itu, dalam rapat fraksi, kini ada tandatangan absensi. Data itulah yang akan menjadi salah satu bahan pengawasan bagi BK. "Beberapa hari (sesuai aturan kode etik) tidak masuk kerja, tidak ikut rapat secara berturut-turut bisa saja dipecat," terang Wahid kepada Radar Bromo.

Tidak hanya soal absensi, dewan juga bakal diawasi mengenai kedisplinan, cara berpakaian dan kinerjanya. "Cara berpakaian dalam rapat juga diperhatikan. Itu nanti diterapkan pelan-pelan. Kami beri teguran secara lisan dulu," tegasnya.

Mantan PNS yang kini berbelok ke dunia politik itu menuturkan, ada dua orang unsur dewan yang menjadi BK. Yakni Umil Sulistyoningsih sebagai wakil ketua dan Bachri sebagai anggota. Tiga orang inilah yang akan melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada semua unsur di dewan.

"Termasuk unsur pimpinan, ketua dan wakil juga akan kami awasi. Jadi kami tidak akan main-main. BK juga tidak lepas dari aturan dalam kode etik yang akan ditetapkan nanti. Tidak ada dispensasi. Keputusan dari BK tidak dapat diganggu gugat. Kalau ada pemecatan surat pemecatan itu juga diajukan ke gubernur," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu fraksi yang mengusulkan adanya tambahan di dalam klausul kode etik adalah fraksi PDIP dan fraksi PKNU. Menurut Ketua FPDIP Nasution, usulan tambahan itu kaitannya usulan lokal untuk absensi dalam rapat. (fa/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171924

PKL Ramaikan RTH Brantas

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Sejak beberapa minggu terakhir di Jl Brantas (tepat di depan Jl Gus Dur) banyak didapati pedagang kaki lima (PKL). Mereka memanfaatkan lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang ditanami pepohonan oleh Pemkot Probolinggo.

Lokasi strategis itu sudah dilirik para penggeliat ekonomi lokal di kota mangga ini. Pengamatan Radar Bromo kemarin (26/7), sudah ada tiga pedagang menjual makanan dan minuman di situ. Di ujung paling barat ada pedagang es degan, di sebelahnya ada kuliner sop kaki kambing dan sop kaki sapi. Sedangkan paling timur ada yang berjualan nasi pecel dan nasi campur.

"Saya baru satu minggu di sini. Sudah izin sama kepala Satpol PP-nya," ujar Fitri, penjual pecel yang mengaku rumahnya di Wiroborang itu.

Mereka menempati RTH itu karena lokasinya yang strategis. Banyak kendaraan melintas dan dekat dengan lokasi sejumlah pabrik. Sayangnya, lokasi RTH itu masih terlihat kotor dan sering becek bila kena hujan.

Wali Kota Probolinggo Buchori mengaku tidak mempermasalahkan adanya PKL yang mulai menempati RTH di Brantas tersebut. Bahkan, ia berencana akan mengkoordinir PKL dan mempercantik RTH dengan pavingisasi.

"Tidak apa-apa. Akan kami persiapkan tempatnya dengan dibangunkan paving oleh Dinas Pekerjaan Umum tahun ini. RTH itu untuk memecah keramaian yang selama ini berpusat di alun-alun. Jadi, masyarakat dari wilayah selatan atau barat bisa menikmati berbagai kuliner di RTH Brantas," jelas Buchori.

Pemkot juga akan memberi batasan waktu untuk berjualan, kemungkinan dimulai pukul 09.00 hingga 23.00. "Kami akan menyediakan lampu penerangannya. Nanti juga akan didata siapa dan apa saja yang dijual di sana," imbuhnya.

Soal izin melalui Satpol PP untuk menempati RTH Brantas juga dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo. "Iya. Memang sudah ada izinnya. Selanjutnya nanti untuk dilakukan pendataan PKL," tutur dia.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas PU Amin Fredy membenarkan rencana pembangunan tersebut. Dana yang dialokasikan dari APBN melalui Dana Pembangunan Infrastruktur dan Percepatan Daerah (DPIPD).

"Kami ajukan nanti pada saat PAK (perubahan anggaran keuangan). Pembangunannya tahun ini untuk paving dan drainase dari arah barat sampai ke timur. Berapa dananya masih kami hitung," ungkap Amin. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171918

Muscam PK Wonoasih Tegang

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO-Muscam Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Wonoasih kemarin (26/7) berlangsung tegang. Agenda lima tahunan PK itu sempat diwarnai aksi walk out (WO) karena tidak puas dengan keputusan pimpinan sidang.

Suasana muscam PK Wonoasih yang digelar di kantor DPD Golksr Kota di Jl Soekarno Hatta mulai tegang sejak memasuki tahapan pencalonan ketua PK. Saat itu incumbent Sugeng Purwodarminto mengajukan diri lagi bersama pendatang baru Imam Sugeng Hariyadi.

Namun pimpinan sidang menolak pengajuan Sugeng Purwodarminto lantaran Sugeng sudah menjabat selama dua periode sebelumnya. Di juklak pelaksanaan muscam sendiri dijelaskan, kandidat yang maju tidak boleh pernah memimpin selama dua periode. Kalaupun tetap maju, harus ada persetujuan dari DPD setempat.

Karena itu pencalonan Sugeng Purwodarminto ditolak oleh majelis pimpinan sidang. Meskipun saat itu Sugeng sendiri sudah mengajukan dukungan dari semua PL (Pengurus Kelurahan) namun tetap ditolak oleh sidang yang dipimpin pengurus DPD Totok Sugiarto.

Sugeng Purwodarminto pun masih tetap ngotot dan tidak terima dengan keputusan tersebut. Karena tidak puas dengan keputusan pimpinan sidang, ia pun meninggalkan muscam sambil ditenangkan beberapa panitia.

Meski sempat terhenti beberapa menit, muscam PK Wonoasih tetap dilanjutkan. Dengan gugurnya pencalonan Sugeng Purwodarminto, secara otomatis Imam Sugeng Hariyadi melenggang sendirian. Alhasil ia pun terpilih secara aklamasi menjadi ketua PK terpilih periode 2010-2015.

Saat dikonfirmasi usai walk out, Sugeng mengatakan muscam itu tidak sesuai aturan yang ada. Lantaran persyaratan calon ketua PK yang ditetapkan itu tidak sesuai mekanisme.

"Saya sadar sudah menjabat 2 periode. Tetapi saya didukung arus dari bawah. Semua PL mendukung saya untuk maju kembali," ujarnya kepada Radar Bromo.

Sugeng pun menilai ketua baru terpilih untuk PK Wonoasih juga tidak layak lolos. Lantaran ia tidak pernah ikut pendidikan atau pelatihan Golkar. "Ia juga orang baru di partai. Ia belum pernah menjabat sebagai pengurus," terangnya.

Sementara Totok Sugiarto, pimpinan sidang mengatakan, pihaknya telah menjalankan muscam sesuai aturan yang berlaku. "Kami sudah menjalankan amanah juklak teknis penyelenggaraan muscam nomor 1/ IX/ 2009," katanya saat ditemui Radar Bromo usai digelarnya muscam.

Menurut Totok, sesuai juklak teknis tersebut seseorang tidak bisa mengajukan diri menjadi bakal calon bila sudah menjabat 2 periode sebelumnya. "Kecuali bila yang bersangkutan mendapatkan rekomendasi dari DPD setempat," jelasnya.

Nah, untuk kasus PK Wonoasih sendiri Sugeng Purwodarminto hanya mendapatkan persetujuan dari PL. "Karena itu rekom dari PL itu secara otomatis gugur demi hukum," jelasnya.

Dijelaskan Totok, juklak pelaksanaan muscam itu sendiri sudah disampaikan di awal-awal sidang muscam. Dan saat itu semua peserta muscam juga telah menyepakatinya. "Saya pun telah mengetuk palu sidang, yang berarti semua peserta sidang sudah sepakat. Jadi semuanya sudah sesuai mekanisme," jelas Totok.

Sementara itu tak berselang lama usai muscam PK Wonoasih berlangsung, ketua DPD Golkar Kota Probolinggo Zulkifli Chalik juga nampak di lokasi. Kepada sejumlah wartawan Zulkifli menjelaskan insiden tersebut terjadi karena ada miskomunikasi.

"Kita itu ada masanya. Misalnya ketika kita sudah ada di puncak gunung, lalu kemana tujuan kita? Mau ke langit jelas tidak bisa. Nantinya mesti akan turun," jelas Zulkifli. (mie/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171917

Biaya Turun, Kualitas Diharapkan Naik

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Musim haji sebentar lagi. Pembahasan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus dilakukan oleh panitia kerja (panja) di DPR RI. Setidaknya, panja BPIH berhasil menekan biaya pemondokan lebih rendah dibanding biaya yang diajukan oleh Menteri Agama.

Sabtu (24/7) lalu Radar Bromo sempat berbincang dengan anggota komisi VIII DPR RI Rukmini Buchori saat menghadiri peringatan Isra Mikraj di Bromo View hotel. "Pembahasan panja BPIH sudah berlangsung sekitar dua bulan. Rekan-rekan di panja berupaya untuk menekan biaya pemondokan," katanya.

Rukmini menceritakan, Menteri Agama Suryadarma Ali mematok biaya 3.000 U$D (atau Rp 30 juta) untuk biaya pemondokan jamaah haji. Tawar-menawar pun dilakukan oleh panja BPIH dan Kementerian Agama. Awalnya panja menurunkan biaya mulai 2.600 U$D namun permintaan itu tidak disetujui. Kesepakatan muncul ketika biaya disetujui dengan 2850 U$D.

"Panja juga sempat menurunkan 2.800 U$D, tetap saja tidak disetujui dan akhirnya naik lagi jadi 2.800 U$D. Perhitungan anggota DPR, biaya pemondokan harus diturunkan karena sudah banyak biaya yang dibayar oleh calon jamaah haji (CJH) kepada bank. Bunga itu masuk dana optimalisasi di Kementerian Agama," tutur Rukmini.

Selain membahas BPIH, DPR RI juga membahas mengenai fasilitas yang didapatkan oleh CJH. Antara lain pemondokan, penerbangan, paspor, asuransi hingga konsumsi. Permasalahan transportasi bus yang jadi sorotan musim haji tahun lalu, juga menjadi pertimbangan.

"Dulu (tahun 2009) penyelenggara (Kementerian Agama) bilang menyediakan 625 bus untuk jamaah. Tapi, yang jumlahnya itu tidak kesampaian karena sulit menemukan bus. Bilang kepada kami ada bus 315. Ternyata waktu kami cek, jumlahnya tidak sampai 315," cerita Rukmini, yang tahun lalu menjadi pengawas pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Akibatnya jamaah haji harus mencari tranportasi sendiri dan menempuh jarak puluhan kilo meter. Soal pemondokan juga menjadi sorotan, kata Rukmini, tahun ini dikabarkan 65 persen pemondokan CJH di ring 1 dan sekitar 35 persen di ring 2. pasalnya, tidak ada lagi ring 3.

Menurut anggota DPR RI dari PDIP ini, jumlah biaya haji tahun ini sekitar Rp 31.917.000. Keberhasilan DPR RI menurunkan biaya sampai Rp 720 ribu diharapkan tidak mempengaruhi penyelenggaraan haji.

Rukmini juga bilang, DPR RI sempat mengusulkan ada badan non bank yang bertugas menyelenggarakan haji. Namun usulan itu ditolak oleh pemerintah pusat. "Kalau ada badan sendiri yang menyelenggarakan, diharapkan ada transparansi dan pertanggungjawabannya jelas. Badan itu seolah bank tapi bukan bank," ucap Rukmini yang mengatakan dana abadi umat, dari bunga tabungan biaya haji saat ini mencapai Rp 20 Triliun di Kementerian Agama pusat.

Penyelenggaraan haji tahun ini, lanjut Rukmini, petugas dari Kementerian Agama yang ditugaskan dan dibiayai dana operasional diminta bisa bekerja secara maksimal. Mereka harus bisa mengatur jadwal penerbangan supaya tidak mundur dari yang ditetapkan. Serta mempermudah urusan para jamaah haji.

"Mudah-mudahan harus lebih baik dari tahun lalu. Pemondokan bisa lebih banyak yang dekat daripada jauh," tutur istri Wali Kota Probolinggo Buchori ini. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171916

Raih Green City Award 2010

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Pemerintah Kota Probolinggo kembali meraih penghargaan di bidang lingkungan. Kota ini terpilih sebagai The Best Indonesian Green Award 2010 tingkat gold kategori green city, gelaran Majalah Bisnis dan CSR di Jakarta.

Penyerahan penghargaan akan dilakukan di gedung Semesco UKM Jl Gatot Subroto Jakarta, 5 Agustus mendatang. "Pemkot Probolinggo mendapatkan tingkat gold, yang artinya terbaik. Di bawah tingkat emas ada silver dan brown. Tapi, pemkot dapat yang gold," ujar Kepala Bappeda Budi Krisyanto.

Menurut Kepala Bappeda, pemkot bisa mengikuti award ini dari informasi yang diterima, bahwa Majalah Bisnis dan CSR mengadakan ajang pemilihan. Berkas pendukung lomba pun dikirimkan ke panitia kemudian dilakukan evaluasi dan diverifikasi.

Kategori yang dilombakan bermacam antara lain green agribisnis, green hotel, green media, green provinsi dan green city. Nah, Kota Probolinggo khusus ikut di kategori green city. Dinyatakannya kota ini sebagai green city karena memiliki komitmen untuk membangun kota hijau. Seperti melaksanakan progam tamanisasi menjadi seribu taman atau penanaman pohon.

"Penghargaan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pemkot Probolinggo. Apa yang dilakukan oleh pemkot dan masyarakat mendapatkan apresiasi ini. Penghargaan ini menjadi spirit untuk pemkot dan pemerintah membangun kota yang ramah lingkungan," ujar Budi.

Ke depannya pemkot dan masyarakat terus melakukan program green city seperti penanaman pohon, melestarikan lingkungan dan memperbanyak RTH (ruang terbuka hijau). "Artinya, Kota Probolinggo punya kegiatan nyata seperti penanaman pohon dan bagaimana mengatasi dampak perubahan iklim," tambahnya.

Diakui oleh Budi Kris, tahun-tahun sebelumnya ia tidak tahu ada ajang seperti ini. Baru tahun 2010 mendapat informasi dan langsung mengikuti ajang tersebut. Kali pertama ikut langsung meraih penghargaan.

"Di dalam undangan yang dikirimkan. Panitia sudah menilai 53 peserta dari 11 kategori yang dilombakan. Pesertanya itu dari pemerintah, perusahaan dan LSM (lembaga swadaya masyarakat). Karena yang meraih pemerintah kota, maka kami berharap wali kota sendiri yang menerima penghargaannya nanti," harap mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) ini. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171915

Nama Wawali Ikut Dicatut

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

Beber Masalah "Pintu Belakang" di SMAN 3

PROBOLINGGO - Kabar tak sedap kembali berembus di dunia pendidikan di Kota Probolinggo. Masih soal masuk sekolah negeri melalui "pintu belakang". Kini masalah itu disebutkan terjadi juga di SMAN 3. Bahkan sampai mencatut nama Wawali Bandyk Soetrisno.

Adalah Imam Hanafi, warga Pilang Kota Probolinggo yang mengungkap masalah itu. Kepada wartawan kemarin (26/7) Imam Hanafi menyatakan salah satu keponakannya, yakni AF, mempunyai nilai unas di bawah rata-rata penerimaan siswa baru di SMAN 3 tahun ini. Tapi, AF bisa diterima, yakni melalui "pintu belakang".

"Keponakan saya itu danemnya (nilai unas, Red) cuma 28. Sementara di SMAN 3 minimal mau menerima siswa yang danemnya di atas 30,10. Tetapi sekarang keponakan saya sudah masuk ke SMAN 3," kata Imam Hanapi.

Menurutnya, orang tua dari keponakannya itu meminta tolong kepada Misman, seorang yang dikenal sebagai pegiat LSM di kota. Misman diminta membantu memasukkan AF ke SMAN 3. "Misman pun menyanggupinya. Tetapi ia meminta uang kepada orang tua keponakan saya itu senilai Rp 9 juta," jelas Imam.

Menurut Imam, uang tersebut digunakan untuk membelikan komputer baru untuk sekolah dan untuk uang pembangunan. Rinciannya, yang Rp 7 juta untuk beli komputer. Sedangkan Rp 2 juta untuk biaya pendaftaran murid baru.

"Usai terjadi kesepakatan, Misman itu langsung beraksi. Ia mulanya menemui Pak Wawali Bandyk Soetrisno. Kepada Pak Wawali, Misman bilang kalau AF itu putranya. Ia minta tolong untuk diberi rekomendasi agar bisa masuk ke SMAN 3, meski danemnya tidak cukup," jelas Imam.

Dari situ, Bandyk menurut Imam memberikan rekomendasi kepada kepala Dinas Pendidikan Maksum Subani. "Terus Pak Maksum menghubungi kepala SMAN 3 untuk memberikan rekomendasi," jelas Imam.

Selanjutnya, Misman menemui Kepala Sekolah SMAN 3 Zainal Arifin. Kepada kepala SMAN 3, Misman memberikan uang sejumlah Rp 2 juta. "Uang itu dibungkus dengan amplop putih yang ada kopnya wali kota. Misman bilang kalau uang itu pemberian dari Pak Wali. Karena itu kepala sekolah yang awalnya tidak mau menerima akhirnya menerimannya," jelas Imam kemarin sambil menunjukkan amplop tersebut.

Di balik amplop bercap wali kota tersebut terdapat sebuah tulisan. Isinya menjelaskan kalau uang itu yang Rp 968 ribu untuk membayar BP3, seragam dan lain-lain. Sementara yang Rp 1 juta untuk sumbangan pembangunan sekolah. "Saat ini saya sudah koordinasi dengan intel polisi. Dalam waktu dekat, saya akan laporkan ke polisi hal ini," jelas Imam.

Kepala sekolah SMAN 3 Zainal Arifin saat dikonfirmasi tidak mengelak kalau dirinya juga sempat berhubungan dengan Misman dan mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas terkait masuknya AF. "Memang tidak bisa dipungkiri," katanya.

"Cuma, saya katakan kalau untuk memasukkan siswa baru itu harus sesuai prosedur. Dan AF sendiri yang saat ini sudah tercatat siswa kami itu masuk sesuai prosedur, bukan karena ada rekomendasi atau pintu belakang," imbuh Zainal.

Menurut Zainal, AF masuk lantaran pagu untuk SMAN 3 masih belum terisi atau lewat bangku kosong. Dijelaskan Zainal, SMAN 3 tahun ini mempunyai pagu 192 siswa baru. Cuma, sampai akhir pendaftaran ada 10 bangku kosong.

Nah, AF sendiri dijelaskan Zainal masuk melalui mekanisme bangku kosong tersebut. "Kalau pagu masih belum terpenuhi, sekolah bisa memanggil siswa baru lainnya meski danemnya di bawah standar kami 30,10," jelasnya.

Zainal menjelaskan, dirinya sejatinya juga menjadi korban dari Misman. Lantaran ada kabar kalau pihak sekolah meminta uang untuk dibelikan komputer. "Siswa mengisi pagu itu biayanya juga sesuai dengan siswa lain. Kalau ada sumbangan untuk pembangunan, itu sifatnya sukarela," jelasnya.

Wawali Bandyk Soetrisno saat dikonfirmasi Radar Bromo enggan berbicara banyak. Meski tidak bersedia menemui wartawan siang kemarin, namun Wawali Bandyk melalui pesan pendek mengelak pencatutan namanya untuk memuluskan salah satu siswa masuk ke sekolah negeri. "Tidak ada, saya nggak merasa," tulis wawali dalam pesan pendeknya kepada Radar Bromo.

Sementara itu Misman yang dituding Imam Hanafi sebagai makelar pendaftaran sekolah juga menolak mentah-mentah tudingan Imam tersebut. "Kabar itu sama sekali tidak benar, tolong diluruskan," kata Misman saat dikonfirmasi Radar Bromo.

Menurut Misman, AF masih keluarganya juga. "Saat itu awalnya orang tua AF itu minta tolong pada Imam Suliono untuk dimasukkan ke sekolah negeri meski danemnya tidak mencukupi. Tetapi tidak berhasil. Lalu minta tolong kepada saya," katanya.

Lantas Misman pun membantunya. "AF saya daftarkan masuk ke sekolah negeri dengan cara mengganti anak yang diterima di SMAN 3 tapi tidak daftar ulang. Proses masuknya itu sah," tegas Misman.

Misman menjelaskan ia diberi oleh orang tua AF sebesar Rp 2 juta. "Rp 1 jutanya untuk biaya pendaftaran siswa. Sisanya Rp 1 juta untuk sumbangan pembangunan gedung sekolah. Itu bisa dicek langsung ke kepala sekolah SMAN 3," katanya.

Misman juga mengelak tudingan telah meminta uang sampai sebesar Rp 9 juta kepada orang tua AF. "Tidak benar kalau saya menarik uang sampai Rp 9 juta itu. Saya ini orang berpendidikan. Kebetulan saya juga tahu seluk beluk dunia pendidikan. Jadi mengetahui soal pendaftaran siswa baru," jelasnya. (mie/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171914

Waspada Jaga Anak dan Rumah

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

Polres Siap Sosialisasi pada Warga

KRAKSAAN - Beredarnya SMS tentang penculikan anak membuat Polres Probolinggo bertindak cepat. Bukan hanya menghimbau, Polres juga siap menggelar sosialisasi. "Agar masyarakat bisa mengerti tentang SMS itu dan memproteksinya," ujar Wakapolres Probolinggo Kompol Sucahyo Hadi.

Ditemui di kantornya, Sucahyo mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian Polres saat ini. Bahkan, pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut. Yakni dengan meningkatkan pengawasan di setiap titik rawan.

Selain itu, juga digelar sosialisasi. Intinya, Polres minta agar warga selalu menjaga anak dan rumah. "Nanti kita koordinasikan lebih lanjut. Harus ada prosedur yang dilalui. Pada prinsipnya yang harus dijaga betul adalah keselamatan anak dan rumah. Jangan sampai masyarakat lengah," ujar Sucahyo.

Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, banyak warga resah dan khawatir terhadap isu penculikan anak di bawah umur. Apalagi, beredar SMS yang berisi himbauan tentang penculikan itu.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun Radar Bromo hingga kemarin, ternyata banyak isu penculikan yang berkembang di masyarakat. Bahkan isu itu tidak hanya dari SMS. Namun, mulai berkembang dari mulut ke mulut.

Bahkan isu itu meluas ke beberapa desa. Misalnya saja di Kecamatan Dringu, Kuripan, Kotaanyar, Paiton dan Krejengan. Bahkan bahasa yang disampaikan cukup meyakinkan. "Iya Mas. Ada yang kepalanya dipenggal, kakinya diputus," ujar Iqbal, 31, warga Kecamatan Pajarakan.

Namun KBO Reskrim Polres Probolinggo Iptu Muhammad Dugel mengatakan, tidak ada laporan dari masyarakat terkait SMS tersebut."Laporan saja belum masuk. Saya kira SMS itu terlalu dilebih-lebihkan," tutur Dugel.

Dugel menduga, SMS itu disebar oleh sebuah sindikat. Sekarang kata Dugel, banyak ibu-ibu yang menjemput anaknya ke sekolah. Bagi yang tidak punya pembantu, rumah ditinggal kosong. "Bisa saja terjadi pencurian. Sederhana saja. Anak aman, malah barang-barang disikat di rumah karena ditinggal penghuninya," jelas Dugel.

Lebih jauh Dugel menjelaskan, SMS itu kini menjadi perhatian Polri. Disebutkan Dugel, SMS tersebut pertama kali muncul dengan mengatasnamakan Polres Bondowoso. Dugel berharap, tidak ada kejadian apapun dari efek SMS tersebut. Sebab jika benar terjadi penculikan, maka dampaknya akan sangat buruk.

Dugel lantas mencontohkan, jika ada anak diculik hal ini akan jadi kasus besar. Apalagi jika dibunuh dan dimutilasi. "Bahkan mutilasi Tiris dan pembunuhan Saiful kalah besar kasusnya," ujar Dugel membandingkan.

Lebih jauh Dugel menjelaskan, warga tidak akan melaporkan ke Polsek. Khususnya jika kasus itu terjadi. Sebab warga akan langsung lapor ke Polres. "Karena itu tadi. Jika terjadi, akan jadi kasus besar. Sejauh ini belum ada laporan demikian. Baik di polsek maupun di polres" sebut Dugel. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171902

Dua PCNU Dilantik Bareng

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

KRAKSAAN - Dua pengurus PCNU dilantik bersama di gedung Islamic Center Kraksaan, kemarin (26/7). Yakni, pengurus PCNU Kraksaan dan PCNU Kabupaten Probolinggo. Pelantikan pun berlangsung meriah, karena seluruh pengurus dilibatkan dalam acara tersebut.

Dari pantauan Radar Bromo, pelantikan tersebut dikemas lesehan. Pelantikan melibatkan 84 pengurus. Yakni 33 dari PCNU Kabupaten Probolinggo. Sementara dari PCNU Kraksaan sejumlah 51 pengurus.

Hampir seluruh pengurus cabang dan ranting hadir dalam acara itu. Jumlahnya diperkirakan seribu orang lebih. Bahkan gedung Islamic Center sampai tak mampu menampung para undangan.

Kegiatan itu dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Hadir dalam acara tersebut, yakni Wakil Ketua PBNU KH As'ad Said Ali, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah, Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin beserta Wabup Salim Qurays, Ketua DPRD Ahmad Badawi dan sejumlah pejabat lain.

Acara diawali dengan laporan panitia yang disampaikan Asisten II Pemkab Probolinggo Ibrahim Muhammad. Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Hasan. Namun sebelumnya Hasan memberikan bantuan honorarium untuk guru Ponpes, TPQ, Madin, MI, MTs dan MA.

Dalam sambutannya Hasan mengatakan, NU memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Bahkan dari berbagai aspek. Terutama di bidang ekonomi. Namun sayangnya hal itu tidak bisa dimanfaatkan oleh para pengurus. "Sehingga potensi itu terbuang sia-sia. Ini harus bisa diatasi kepengurusan mendatang," ujar Hasan.

Soal pelantikan yang dilakukan bersamaan, Hasan menyampaikan itu merupakan sejarah baru. Sebab sebelumnya, pelantikan PCNU Kabupaten Probolinggo dan PCNU Kraksaan tak pernah dilaksanakan bersama. "Baru sekarang dilantik bareng. Biar akur," ujar Hasan disambut ger-geran hadirin

Selanjutnya barulah pelantikan dimulai. Para pengurus dilantik oleh Wakil Ketua PBNU KH As'ad Said Ali. Kiai As'ad Said Ali lantas membacakan naskah pelantikan. Sementara pengurus mengikuti bacaan tersebut.

Selanjutnya yakni pengarahan dari Ketua PWNU Jawa Timur KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah. Menurut Kiai Mutawakkil, NU merupakan sebuah organisasi yang memiliki landasan tersendiri. Tidak bisa terlalu fundamentalis maupun liberal.

"Sebab jika fundamental, umat NU mau dibawa ke mana? Demikian juga bila liberal, negara kita bisa lebih kacau. Sebab pemikiran kaum muda NU saat ini lebih progresif. Bahkan lebih banyak tahu tentang ajaran NU daripada pengurus NU sendiri," ujar Mutawakkil mengingatkan.

Mutawakkil menyinggung kaderisasi di tubuh NU. Menurutnya, sekarang NU banyak dipenuhi kader muda yang bisa diandalkan. Baik secara pengetahuan, maupun gerakan. Namun dia minta agar jangan sampai kader-kader itu tergiring pada pemikiran yang salah kaprah. "Jadi harus dikawal betul. Jangan sampai salah melangkah," sebutnya.

Di akhir sambutan, Mutawakkil mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus PCNU. Tak lupa Mutawakkil berharap, pengurus baru bisa melaksanakan tugas sesuai dengan amanah organisasi. "Agar dinamika organisasi bisa berjalan sesuai harapan kita bersama," pungkas Kiai Mutawakkil.

Usai acara, Kiai As'ad Said, Kiai Mutawakkil, Bupati Hasan dan undangan lain memberikan selamat kepada para pengurus baru. Kegiatan itu selesai sekitar pukul 13.30 WIB. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171901

Kecewa Penyelidikan, Desak Transparan

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

Soal Kematian Saiful Bahri

KRAKSAAN - Sudah 40 hari M. Saiful Bahri, guru MAN Pajarakan sekaligus sekretaris MUI Kecamatan Kraksaan meninggal dengan cara mengenaskan. Bahkan peringatan 40 hari kematiannya berlangsung di rumah Saiful, Minggu (25/7). Sayangnya, sampai kini Polres Probolinggo belum mengungkap hasil penyelidikannya ke publik.

Itulah yang kini diresahkan sejumlah ormas dan LSM di Kabupaten Probolinggo.

Bahkan ada anggapan Polres Probolinggo lamban menyelesaikan kasus tersebut. Seperti yang disampaikan Ketua Tanfidziyah PCNU Kraksaan H. Nasrullah A. Suja'i usai pelantikan PCNU Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo di Islamic Center, kemarin (26/7).

Suja'i mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan Polres. "Ternyata masih belum ada. Kinerjanya kok lamban ya," ujar Suja'i.

Padahal menurutnya, kematian Saiful sudah cukup lama. "Ingat masyarakat menunggu (hasil penyelidikan). Hal ini cukup penting. Sebab Saiful itu figur publik," tuturnya.

Suja'i mengaku sudah dua kali bertatap muka dengan Kapolres Probolinggo AKBP Rastra Gunawan. Pertama saat pisah kenang di Mapolresta Probolinggo. Kedua saat Rastra salat Jumat di Masjid Agung Ar-Raudlah Kraksaan. "Saya sampaikan (kepada Kapolres), PR beliau banyak. Dan PR itu harus segera diungkap. Insya Allah dalam minggu-minggu ini saya dan rekan-rekan akan menghadap Kapolres," imbuhnya.

Demikian juga lontaran Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Budiono. Menurut Budiono, Polres mestinya bisa menyampaikan perkembangan penyelidikan. "Minimal bicara perkembangannya, bukannya tidak bicara sama sekali. Selain itu Polres terkesan tak transparan dalam hal ini. Masalahnya sekarang masyarakat menunggu," tegas Budiono.

Humas Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Probolinggo H. Yasin mengungkap hal serupa. Menurutnya, mestinya Polres lebih peka terhadap desakan masyarakat. "Selain (kasus) Saiful, sebelumnya kan masih ada yang belum terungkap. Ini bisa jadi bumerang bagi Polres," tegas Yasin.

Ketua LSM AMPP Kabupaten Probolinggo H. Luthfi berpendapat sama. Menurutnya Polres cukup lamban dalam penanganan kasus tersebut. Selain itu, Polres juga tak terbuka pada hasil penyidikan. "Kita tak tahu apa yang sudah dilakukan kapolres. Padahal yang ditunggu-tunggu bukan hanya hasilnya, tapi juga perkembangan dalam kurun waktu tertentu," sebut Luthfi.

Namun pandangan berbeda dikemukakan Ketua LSM Exist Kabupaten Probolinggo Fanani Zen. Dikatakan Zen, dirinya masih melihat dari sudut objektif. Polres menurutnya sudah berusaha maksimal mengungkap kasus tersebut.

Namun lanjut Zen, belum ada bukti yang bisa membuka kedok pelaku. "Itu menurut perkiraan saya. Jangan su'udzon (buruk sangka) dulu pada polres," pintanya,

Meski demikian, Zen mengaku maklum dengan desakan sejumlah ormas. Sebab masyarakat memang menunggu hasil penyelidikan tersebut. Namun Polres menurut Zen bisa saja mempertimbangkan dampak buruk transparansi itu.

"Artinya bisa mengganggu penyelidikan. Saya pikir wajar saja. Yang penting Polres benar-benar berusaha mengungkap. Nah, ketika sudah terungkap Polres segera memberitahukan pada masyarakat," tutur Zen.

Sementara saat ditemui Radar Bromo, Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Heri Mulyanto menanggapi komentar tersebut. Dikatakan Heri, Polres sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan semua anggota Sat Reskrim dikerahkan. "Kita tidak berpangku tangan. Setiap hari kita terus pantau kasus tersebut," ujarnya.

Soal transparansi yang dituntut sejumlah ormas dan LSM, Heri memaklumi. Sebab perkembangan kasus tersebut memang ditunggu masyarakat. Namun Heri minta masyarakat bersabar. Menangani kasus semacam itu bukan perkara mudah. "Kita jamin kasus ini Insya Allah terungkap," tegas Heri.

Lebih jauh Heri mengatakan, sejauh ini sebenarnya sudah banyak yang berhasil diungkap polres. Namun hal itu tetap tidak bisa disampaikan kepada publik. Sebab hal itu memang bisa mengganggu penyelidikan. "Ini bukan main-main. Jadi mohon maaf. Kami belum bisa memberikan keterangan apapun," tegas Heri menutup pembicaraan. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171900