Sekretaris Dewan Dituntut 18 Bulan Penjara

Selasa, 18 Mei 2010 | 15:40 WIB

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Probolinggo - Terdakwa kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Probolinggo, Abdul Hadi Sawie, dituntut 18 bulan hukuman penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Probolinggo hari ini (18/5). Sekretaris DPRD Kota Probolinggo ini dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan negara sekitar Rp 270,6 juta.

Jaksa Mahmud dalam tuntutannya siang ini mengatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Sih Yuliarti, jaksa meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 18 bulan penjara.

Jaksa menyatakan terdakwa telah melakukan sejumlah tindakan melawan hukum, di antaranya pengajuan bukti dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sebenarnya alias dokumen fiktif.

Selain itu, bukti pelaksanaan berupa tiket pesawat Garuda dan bukti pembayaran hotel dipalsukan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga, meskipun pelaksanaan perjalanan dinas anggota komisi dewan tidak sesuai dengan surat perintah kerja atau rencana anggaran dan belanja, akan tetapi pencairan anggaran tetap diajukan dan dicairkan oleh terdakwa sesuai SPK atau RAB.

Hal itu mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah total Rp 270,6 juta.

Eries Jonifianto, penasihat hukum terdakwa, mengatakan keberatan atas tuntutan 18 bulan penjara yang diajukan jaksa. Atas tuntutan tersebut, kliennya akan mengajukan nota pembelaan pada sidang mendatang. “Kami akan ajukan pleidoi,” kata Eries.

Kasus korupsi perjalanan dinas ini telah menyeret Miendwiati, Direktur CV Gilang Wisata Perkasa yang divonis setahun penjara. Bandingnya di Pengadilan Tinggi Surabaya ditolak. Sementara itu, Indah Wilujeng Liliawati, pemilik biro perjalanan CV Indonesia Makmur saat ini tengah disidik. Berkasnya tengah digarap oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo.

DAVID PRIYASIDHARTA

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/05/18/brk,20100518-248653,id.html

Polisi Kesulitan Ungkap Pistol Milik Pelaku

Selasa, 18/05/2010 12:25 WIB
Mutilasi di Probolinggo
Sugianto - detikSurabaya

Probolinggo - Polisi menemukan barang bukti berupa sepucuk pistol dan 11 butir peluru di lokasi tempat korban mutilasi Hartono (30) ditemukan.

Namun polisi belum bisa menyimpulkan pelaku pembunuhan keji terhadap warga Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

"Kita masih belum bisa menyimpulkan siapa pelaku dibalik kasus pembunuhan mutilasi ini, meskipun kita menemukan barang bukti berupa sepucuk pistol dan peluru di lokasi kejadian," ungkap Kapolres Probolinggo, AKBP Ai Afriandi saat dihubungi detiksurabaya.com, Selasa (18/05/2010).

Untuk mengungkap kasus itu, kata AI Afiandi, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan dan lidik terhadap orang-orang yang dicurigai. Mereka dimintai keterangan seputar kasus itu.

"Ada 12 saksi yang sudah kita mintai keterangan. Dan kita akan terus melakukan penyelidikan sampai kasus ini terungkap," tandasnya.

Pada Senin (16//5/2010), tak jauh dari tempat penemuan jenazah Hartono, polisi menemukan sepucuk pistol jenis FN 4,6 milimeter dan butiran peluru berkaliber 9 mm. Tak hanya itu, polisi juga menemukan fotocopi KTP atas nama Serma berinisial NM, slip setoran rekening BCA yang juga atas nama NM serta kartu telpon seluler.

Ada dugaan, sebelum tubuh Hartono dimutilasi, dia terlebih dahulu ditembak oleh pelaku. Kemudian untuk menghilangkan jejak, pelaku lalu memotong-motong tubuh Hartono hingga menjadi 9 bagian. Potongan tubuh lainnya Hartono ditemukan tak jauh dari badannya.

(wln/wln)

Sumber: http://surabaya.detik.com/read/2010/05/18/122509/1359114/475/polisi-kesulitan-ungkap-pistol-milik-pelaku

Pistol Dimodifikasi, Ada Fotokopi KTP

Selasa, 18 Mei 2010 | 10:34 WIB

PROBOLINGGO - Meski belum seorang pun menjadi tersangka, pengungkapan kasus pembunuhan Hartono (30), warga Desa Andungsari, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo diwarnai teka-teki dan kejutan. Pistol FN kaliber 4,5 mm yang ditemukan pada potongan mayat belakangan diketahui sudah dimodifikasi menjadi kaliber 9 mm.

Selain itu, polisi juga menemukan selembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Serma Niman, prajurit TNI yang juga warga Dusun Kongsi, Desa Andungsari. Serma Niman juga diketahui sebagai pemilik kebun kopi di Dusun Segaran Duwas, Desa Andungsari, tempat mayat Hartono ditemukan, Selasa (11/5) lalu.

”Belum ada tersangka, tetapi temuan ini semua kami dalami,” ujar Kapolres Probolinggo, AKBP A.I. Afriandi, Senin (17/5).

Kapolres yang didampingi Kasat Reskrim, AKP Heri Mulyanto mengatakan, hasil Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri Cabang Surabaya menunjukkan, sebuah peluru menembus dada Hartono. ”Pihak Labfor menyatakan, peluru yang menembus dada korban berkaliber 9 milimeter,” ujar AKBP Afriandi.

Setelah dicek, ternyata pistol FN kaliber 4,5 mm itu sudah dimodifikasi menjadi kaliber 9 mm. ”Sehingga diduga kuat, peluru kaliber 9 milimeter yang bersarang di dada korban berasal dari pistol FN modifikasi itu,” ujar mantan Kapolres Bondowoso.

Modifikasi pistol FN tersebut juga ditandai dengan adanya sejumlah pegas di luar senjata api buatan Belgia itu. Sebanyak 11 butir peluru yang ditemukan bersama pistol FN itu juga berkaliber 9 mm.

Pistol FN, 11 butir peluru, dan dua utas tali dari kain doreng itu ditemukan dalam bungkusan kain yang diletakkan pada potongan paha korban (Hartono). Selain ”benda-benda militer” itu, polisi juga menemukan barang-barang yang diduga milik korban seperti sejumlah pengasah gergaji (kikir) dan sebuah obeng.

Fotokopi KTP

Yang mengejutkan, selain ”benda-benda militer” itu di dalam bungkusan kain motif kembang-kembang itu juga ditemukan lembaran fotokopi KTP atas nama Serma Niman. Juga ditemukan slip setoran (pembayaran) bank BCA senilai Rp 900 ribu atas nama Serma Niman.

Niman sendiri sudah diperiksa Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo, 13-15 Mei lalu. ”Atas perintah Danrem, yang bersangkutan (Serma Niman) kemudian diperiksa di Makorem Malang, pada 15-17 Mei,” ujar Pasi Intel Kodim, Kapten Inf. Matali kepada wartawan, Senin (17/5).

Disinggung soal keberadaan fotokopi KTP tersebut, kata Kapten Matali, Serma Niman dalam pemeriksaan di Makodim sudah menjelaskannya. Dikatakan Serma Niman selama ini biasa dimintai tolong sejumlah warga Andungsari untuk mencairkan uang di bank.

Seperti diketahui sejumlah warga Andungsari yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri biasa mengirim uang kepada keluarganya. ”Serma Niman sering dimintai tolong mencairkan uang kiriman itu di bank,” ujar Kapten Matali.

Agar warga percaya, Serma Niman pun meninggalkan fotokopi KTP. ”Saat diperiksa Serma Niman pun mengaku, sejumlah warga memegang fotokopi KTP-nya,” ujar Pasi Intel Kodim.

Dalam pemeriksaan terhadap Serma Niman, juga istrinya di Makodim juga terungkap, hubungan suami-istri itu sudah tidak harmonis. Keduanya sejak beberapa bulan lalu pisah ranjang.

Polisi pun kini berusaha memperdalami hubungan keseharian istri Serma Niman itu dengan Hartono-Misnati. Juga aksi Misnati yang dua kali menampar pipi suaminya (Hartono) gara-gara Hartono dipergoki berduaan di rumah Fatimah, istri Ali. Tiga pasang suami-istri itu memang tinggal bertetangga di Dusun Kongsi, Desa Andungsari. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e0bd056ad00e30db167713b2fe6432b7&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Keluarga Pasien Keluhkan Biaya Operasional

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

KRAKSAAN - Merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional, 2 keluarga penderita tumor mengeluh. Akibatnya, anggota keluarganya tidak bisa berangkat berobat ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Baidawi, 64, warga Dusun Penangan Desa Sokaan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo mengaku tidak bisa berangkat ke Malang. Sebab Baidawi sudah tidak lagi memiliki biaya lagi. "Ya terpaksa di rumah saja," ujar Baidawi.

Baidawi menderita tumor di (maaf) jalur anus. Sejak sekitar 3 bulan lalu, Baidawi dirujuk ke RSSA Malang. Namun karena prosedur, penanganan pada Baidawi tidak bisa cepat.

Meski biaya pengobatan sudah ditanggung pihak pemkab Probolinggo, namun biaya operasional ditanggung keluarga. Baidawi mengaku sudah 4 kali ke Malang. Karena bolak-balik ke Malang, akibatnya biaya yang dikeluarkan Baidawi cukup besar. "Sekarang malah habis," ujar Baidawi.

Baidawi mengalami tumor sejak sekitar 4 bulan yang lalu. Awalnya perut Baidawi mendadak kembung. Hal itu berlangsung sekitar seminggu. Akibat penyakit itu Baidawi tidak bisa buang air besar maupun kecil. "Ya tersiksa, Mas," ujar Baidawi.

Selanjutnya Baidawi dibawa ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Di situ, Baidawi sempat dioperasi. Karena peralatan yang terbatas, operasi hanya dilakukan pada wilayah sekitar perut. Operasi tersebut dimaksudkan agar Baidawi bisa membuang kotorannya. "Jadi keluarnya (kotoran) dari sini," ujar Baidawi menunjuk perutnya.

Hal yang sama dialami Nessa Gavfrillia, 25 bulan, balita asal Desa Bhinor Kecamatan Paiton. Nessa sementara ini harus menunggu di rumahnya. Menurut Solekah, 25, ibu dari Nessa, putrinya itu masih menunggu hasil CT Scan dari RSSA. "Nanti saya disuruh telfon ke rumah sakit," ujar Solekah.

Namun menurut Solekah, untuk kembali ke Malang, keluarganya masih belum memiliki biaya. "Masih cari dulu. Kalau ndak dapat, terpaksa hutang," ujar Solekah.

Nessa menderita tumor abdomen sejak sekitar 5 bulan yang lalu. Untuk pengobatan, Nessa sudah dirujuk ke RSSA Malang. Namun karena penuhnya pasien, Nessa terpaksa dibawa pulang. "Padahal ongkos jalannya, keluarga habis banyak," ujar Solekah.

Sementara saat dikonfirmasi Radar Bromo, kepala dinas kesehatan Kabupaten Probolinggo Endang Astuti mengatakan, pihak Dinkes hanya memiliki wewenang memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. "Kalau biaya operasional keluarga, bukan tanggung jawab kami," ujar Endang.

Terkait keberadaan Baidawi, menurut tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kecamatan Krejengan Nanang Fadlil, untuk biaya operasional keluarga, pemkab tidak memberikan anggaran. Namun menurut Nanang, apabila keluarga pasien merasa kesulitan, mereka bisa mengajukan proposal ke pemkab. "Itu petunjuk dari atasan saya," ujar Nanang.

Sementara Camat Paiton Mahbub Maliki mengatakan, pihaknya berupaya mencarikan jalan keluar terbaik untuk Nessa. Sejauh ini pemkab menurut Mahbub, sudah memberikan pelayanan pada Nessa. "Hal lain, kami coba cari jalan keluarnya," ujar Mahbub. (eem)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=159018

Beri Waktu Seminggu Ganti Truk

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

Polres Sikapi Truk Besar Masuk Desa

KRAKSAAN - Keluhan warga tentang banyaknya kendaraan besar (baca truk besar) masuk desa direspon cepat Polres Probolinggo. Kemarin (17/5), Polres menggelar rapat koordinasi di ruang eksekutif setempat. Hasilnya, Polres minta pemilik truk mengganti jenis truk yang sesuai dengan kelas jalan.

Sejumlah pihak hadir dalam rapat itu. Yakni, Badan Pembina Transportasi Darat (BPTD) kabupaten, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan dan perwakilan Komisi C DPRD setempat.

Dan yang paling penting, yakni sejumlah pengusaha kayu. Mereka diundang, karena merekalah pemilik truk yang biasa lewat di jalan desa itu.

Rapat itu sendiri sebenarnya merupakan inisiatif Kapolres Probolinggo AKBP AI Afriandi. Namun, Afriandi urung hadir. Akhirnya, rapat dipimpin Wakapolres Kompol Sucahyo Hadi. "Bapak kapolres sedang ada kegiatan," ujar Sucahyo. Turut mendampingi Wakapolres, yakni Kasatlantas Polres AKP Dwi Agung Setyono.

Begitu membuka rapat Sucahyo mengatakan, rapat tersebut diadakan untuk mengakomodir keresahan warga di jalur Pajarakan-Tiris. Menurutnya, saat ini warga resah, karena banyak truk masuk jalan desa. Akibatnya, jalan desa rusak dan banyak terjadi kecelakaan

Karena itu, dilakukan rapat sebagai upaya sosialisasi. "Sebelum dilakukan tindakan, kami rapatkan dulu. Ini merupakan toleransi dari polres," ujar Sucahyo.

Perwakilan pengusaha kayu H. Abdul Aziz pun buka suara. Menurutnya, pengusaha kayu akan mengalami kerugian, jika truk-truk itu dilarang masuk desa. Bahkan tidak hanya pedagang kayu, pemilik kayu menurut Aziz juga akan rugi.

Karena itu, Aziz meminta pengecualian untuk pengusaha kayu. Setidaknya, truk besar diperbolehkan melewati jalur tersebut. Sebab, hal itu akan memberikan keuntungan bagi pengusaha dan pemilik kayu. "Mohon ada toleransi," pintanya.

Namun, Sucahyo berpendapat lain. Menurut Sucahyo, pengusaha harus memperhatikan kondisi jalan yang dilewati. "Jangan hanya mikir enaknya saja. Tidak enaknya juga harus dipikirkan," katanya.

Lebih jauh Sucahyo mengatakan, yang harus diutamakan adalah kenyamanan pengguna jalan secara umum. Sebab, jalur tersebut tidak untuk dilewati truk besar. Namun untuk umum. Sucahyo mengaku menyaksikan langsung truk-truk besar di jalur tersebut. "Saya sering melewati rute tersebut. Makanya saya tahu," katanya.

Kepala Dinas PU Bina Marga Anggit Hermanuadi mendukung ucapan Sucahyo. Menurutnya, pihaknya paling dirugikan dengan masuknya truk ke jalan desa. Sebab menurut Anggit, kualitas dan keberadaan jalan kabupaten berada di bawah tanggung jawab Dinas PU. "Padahal anggaran perbaikan jalan tidak besar. Hanya pada kisaran Rp 20 miliar-Rp 40 miliar. Jelas tidak cukup," terang Anggit.

Sementara Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Masudi memberikan keterangan tambahan. Menurutnya, pihaknya sudah berupaya meminimalisir truk-truk tersebut masuk ke jalan desa.

Dishub kata Masudi pernah melakukan patroli pada truk-truk tersebut. "Namun banyak kesulitan di Lapangan. Truk-truk tersebut tidak kami temui," ujar Masudi

Suasana rapat yang menghangat akhirnya kembali dingin setelah ada usulan dari Kasatlantas AKP Dwi Agung Setyono. Dia mengatakan, sebaiknya pengusaha tidak memaksakan truk milik mereka masuk jalan desa. Sebab, masyarakat tahu bahwa truk jenis tersebut dilarang masuk desa.

Sebagai jalan keluarnya Agung menegaskan, para pengusaha diberi waktu seminggu untuk mengganti jenis truk besar dengan truk yang sesuai kelas jalan. Yakni, truk kelas 3C.

Menurut Agung, meski diganti dengan truk kelas 3C, hal itu tidak akan merugikan pengusaha. "Tinggal menyesuaikan saja. Coba pertimbangkan kekuatan jalan. Bisa-bisa cepat rusak," ujar Agung.

Lebih jauh Agung mengatakan, Senin depan (24/5) semua truk dengan kelas non 3C tidak boleh lewat jalur Pajarakan-Tiris. "Jika masih ada yang melanggar, kami tidak segan-segan menindak," lanjutnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Aziz mengatakan siap mengganti truk sesuai kelas jalan. "Siap. Kami akan ganti dengan truk sesuai standar jalan" katanya. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=159017

Tidak Lulus, Ikut Paket B

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

PROBOLINGGO-Ujian nasional (unas) ulangan untuk siswa tingkat SMP resmi digelar mulai kemarin (17/5). Di Kota Probolinggo, ada sebanyak 287 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Mereka adalah yang tidak lulus pada unas utama Maret lalu.

Pelaksanaan unas ulangan itu dilaksananakan di lima tempat. Yakni, di SMPN 3, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 9 dan di MTsN. Untuk hari pertama kemarin, mereka diuji dengan mata pelajaran bahasan Indonesia.

Dari sekian banyak siswa itu, ada seorang siswa yang tidak bisa mengerjakan di dalam kelas. Seorang siswa itu diserang suatu penyakit sehingga harus masuk rumah sakit. Akibatnya, dia harus mengikuti ujian yang paling menentukan kelulusannya itu di rumah sakit.

"Hadir semua, hanya ada seorang siwa yang sakit. Tapi, masih bisa mengikuti meski di rumah sakit. Naskah soalnya dikirimkan ke rumah sakit," jelas Sukardi, Kabid sekolah menengah Dispendik.

Pelaksanaan unas susulan itu, tidak berbeda dengan unas utama. Pengawasnya ada dua orang dalam setiap ruangan dan ada tim pengawas independen. Begitu pula dengan bobot soalnya.

"Bobot soalnya tidak ada bedanya dengan unas utama. Mudah atau tidak itu tergantung dari orangnya," ujarnya.

Sukardi mengatakan, unas ulangan ini adalah kesempatan terakhir bagi para murid yang tidak lulus unas utama untuk lulus. Karena, setelah ini tidak ada lagi istilah unas ulangan untuk memperbaiki nilainya. Adanya, hanyalah ujian kejar paket B. "Kalau tidak lulus kali ini, berarti harus ikut ujian paket B. Itu kalau ingin punya ijazah," ujarnya.

Ujian paket C itu, juga sudah disiapkan oleh dispendik. Tapi, nanti tidak melalui bidang pendidikan menengah. Melainkan, melalui bidang pendidikan luar sekolah (PLS). "Itu juga sudah dipersiapkan di dinas (Dispesndik)," ujarnya.

Sukardi berharap, para murid bisa memanfaatkan peluang terakhir ini. "Semoga saja lulus semua, sehingga tidak perlu mengikuti ujian paket," harap Sukardi. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=159009

Marak Aksi Penipuan, Wadul Dewan

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

KRAKSAAN-Aksi penipuan bermodus undian berhadiah dan cek palsu semakin merajalela di Kabupaten Probolinggo. Anggota DPRD setempat pun sering mendapat sambatan dari konstituennya.

Slamet Riyadi, anggota DPRD dari PPP misalnya dalam seminggu ini ia dapat laporan tiga konstituennya terkait adanya penipuan tersebut. "Awalnya mereka lapor ke saya untuk menanyakan apakah itu memang benar atau penipuan," kata Slamet Riyadi.

Diceritakan Slamet Riyadi Rabu 12 Mei sekira pukul 12 siang lalu seorang warganya menemukan sebuah amplop coklat di pinggir jalan Gending. Dalam amplop tersebut terdapat beberapa data penting.

Yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bernomor 77/ 79/ 1.824 dengan nama perusahaan PT Mulia Mandiri Internasional. Masih dalam amplop tersebut juga terdapat cek yang berisi Rp 2,7 M.

Di lembaran tersebut juga didapati nomor telpon pemilik. Nah, ketika warga yang menemukan form tersebut menghubungi nomor telpon itu, si pemilik berkas menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada yang menemukan berkas tersebut.

Tetapi ada syaratnya, yakni si penelepon harus menyetorkan sejumlah uang melalui rekening. "Karena bingung, warga saya itu langsung mendatangi saya. Mau pinjam uang karena jumlah uang yang diminta untuk di transfer itu besar," kata Slamet.

"Beruntung saya sering baca koran. Di Koran kan sering muncul berita penipuan modus cek palsu seperti ini. Jadi langsung saya jelaskan kalau itu adalah penipuan," kata Slamet Riyadi sambil menunjukkan cek palsu tersebut.

Selain mendapati laporan dari konstituennya terkait penipuan bermodus cek palsu tersebut, dalam seminggu terakhir kemarin Slamet Riyadi juga mendapati laporan darikonstituennya terkait adanya hadiah undian dari produk cet dan biskuit.

Sama dengan modus cek palsu, dalam undian tersebut juga ada petunjuk menghubungi nomer tertentu. Nah, ketika dihubungi nomor itu mengatakan sebelum mendapatkan hadiah, harus menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu melalui nomor rekening tertentu.

"Untung juga dilaporkan ke saya dahulu. Jadi langsung saya cek kebenarannya. Dan ternyata undian itu juga tidak benar. Untung masih belum setor uang ke nomor rekening itu," jelas Slamet.

Semakin maraknya aksi penipuan tersebut membuat Slamet prihatin. "Saya berharap masyarakat tidak terlalu percaya dengan modus undian semacam itu. Apalagi harus menyetor uang terlebih dahulu," harap Slamet. (mie/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=159008

Hari Ini Sidang Tuntutan Sawie

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

PROBOLINGGO -Hari ini (18/5), Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal membacakan tuntutan terdakwa kasus perdin (perjalanan dinas) Sekretaris DPRD Kota Probolinggo Abdul Hadi Sawie.

Penasihat hukum terdakwa tetap menyatakan dakwaan JPU kabur ditambah dengan fakta di persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi ahli.

"Minimal satu tahun maksimal 20 tahun," ujar JPU Soegeng Prakoso saat ditanya soal tuntutan terdakwa Sawie. JPU hanya mengatakan tuntutan sudah siap dan tinggal dibacakan hari ini. "Besok saja (tuntutan) dibacakan. Yang jelas, dasarnya tuntutan kan dakwaan," sambungnya lagi.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Eries Jonivianto menjelaskan dirinya tidak bisa berspekulasi berapa tuntutan untuk kliennya. "Saya tidak bisa spekulasi. Tuntutan ada di kejaksaan. Setelah melihat bukti-bukti, saksi dan saksi ahli, maka tuntutan disesuaikan itu. Kejaksaan tidak mungkin memberikan tuntutan bebas, pasti bersalah," tuturnya.

Menurut Eries, setelah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkannya yaitu Nur Basuki Minarno dosen Universitas Airlangga Surabaya, ditambah tidak adanya kerugian negara, banyak kelemahan dalam dakwaan kejaksaan. "Kami melihat dakwaannya kabur. Dari keterangan saksi ahli, kami berkeyakinan kalau klien kami harus bebas," tegas dia.

Dari pasal 2 dan 3 yang didakwakan menyebutkan terdakwa memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Sedangkan dari keterangan saksi ahli, lanjut Eries, kerugian negara tidak ada karena sudah ada pengembalian sesuai rekomendasi dari BPK.

"Saksi ahli juga mengatakan kalau yang menghitung kerugian negara adalah BPK, bukan kejaksaan. Saya rasa tidak memenuhi unsur. Perbuatan melawan hukum juga tidak dilakukan oleh klien kami," jelas Eries saat dihubungi Radar Bromo, kemarin. Hari ini pukul 10.00 sidang agenda pembacaan tuntutan bakal digelar di PN setempat.

Seperti diberitakan, JPU mendakwa terdakwa Sawie telah melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Miendwiati selaku Direktur PT Gilang Wisata Perkasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Indah Wilujeng Liliawati selaku Direktur CV Indonesia Makmur (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut.

Dakwaan tersebut terkait pelaksanaan perdin DPRD TA (tahun anggaran) 2007 yang dibiayai oleh APBD. Antara lain perdin komisi I ke Medan dan Serdang Bedagai, komisi II ke Jakarta Pusat dan Palembang, komisi III ke Jakarta Utara dan Depok, panitia anggaran (panggar) ke Jembrana dan bimtek ke Denpasar.

Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=159007

Divonis 4 Tahun, Didenda Rp 1 M - Gara-Gara Simpan Selinting Ganja

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

PROBOLINGGO-Pengadilan Negeri (PN) Kota Probolinggo sedang panen kasus narkoba. Bulan ini, setidaknya sudah tiga kasus yang jatuh putusan. Kemarin (17/5), giliran Wira Aditya, 28, warga Kanigaran yang dijatuhi vonis.

Laki-laki yang tertangkap setelah ketahuan menyimpan selinting ganja itu divonis 4 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti melanggar pasal 111 UU nomor 35/2009 tentang narkotika.

Putusan itu, lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) G. A. Yunita. JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan.

Dari informasi yang dihimpun Radar Bromo Wira ditangkap pada November 2009 lalu. Itu merupakan hasil pengembangan polisi atas penangkapan M Zakaria yang sudah diputus lebih awal oleh majelis hakim PN kota.

Saat itu, Zakaria ketahuan sedang menyimpan ganja kering, seberat 0,5 gram. Setelah diperiksa, ternyata Zakaria mendapatkan ganja tersebut dari Wira. Lalu, ditangkaplah Wira. Setelah dilakukan pemeriksaan, Wira mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari seseorang yang sampai saat ini masih buron.

Majelis hakim yang diketuai Nendi Rusnendi membuat putusan lebih ringan dari putusan JPU karena ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Di antaranya, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

Meski demikian, majelis hakim tidak menemukan unsur pemaaf untuk membebaskan terdakwa dari hukuman. "Terdakwa dipandang mampu untuk menerima hukuman," ujar ketua majelis hakim, Nendi Rusnendi.

Tapi, majelis hakim menyatakan ada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Di antaranya, perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Mendengar vonis majelis hakim itu, terdakwa yang ditangkap dan ditahan sejak 2009 lalu itu, hanya bisa menunduk. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. "Atas putusan ini, saudara bisa menerima menolak atau menyatakan banding. Ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir," jelas hakim Nendi.

Majlis hakim juga memberikan kesempatan yang sama terhadap JPU. Usai menjelaskan hal tersebut, akhirnya sidang diakhiri. Terdakwa yang saat itu mengenakan baju warna putih dan bercelana hitam itu, kembali digiring ke ruang tahanan di PN. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=159002

Melihat Pemukiman-Pemukiman di Kota Probolinggo yang Kebanjiran

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

Pasar Gotong Royong Pindah, Berharap Fogging

Sabtu (15/5) lalu menjadi hari banjir di Kota Probolinggo. Hujan semalaman membuat sebagian besar pemukiman dan jalanan kota tergenang, bahkan sejak Sabtu dini hari. Pemukiman yang bukan langganan banjir kebanjiran, apalagi yang memang langganan banjir.

RUDIANTO, Probolinggo

Minggu (16/5) itu banjir di Kota Probolinggo sudah berlalu. Pemandangan yang tersisa adalah kesibukan warga-warga yang rumahnya disatroni air bah sehari sebelumnya. Di pemukiman yang kebanjiran, pemandangan yang jamak terlihat adalah jemuran. Mulai dari kasur, bantal, pakaian, kursi, perabot lain yang basah oleh banjir, dijemur.

Pemandangan itu terlihat antara lain di Kampung Dok (Kecamatan Mayangan), Kampung Armada dan rumah dinas polisi (Kecamatan Tisnonegaran). Di Kampung Dok, Minggu itu perkampungannya berubah bak stan-stan pakaian di Pasar Gotong Royong.

Segala macam pakaian bergelantungan di depan rumah, dijemur. Dari baju, sewek, sarung, celana panjang dan pendek, bahkan sampai celana dalam dan BH. "Pasar Gotong Royong pindah ke sini, Mas," seloroh Siti, seorang warga Kampung Dok saat itu.

Saat banjir Sabtu lalu, Kampung Dok memang terendam. Air yang masuk ke rumah-rumah warga yang tertinggi sampai semeter lebih. Tidak heran jika banyak kasur dan perabot-perabot rumah warga basah kuyup.

Banjir Sabtu itu kontan membuat aktivitas dapur warga terhenti. Tidak bisa memasak karena kompor basah. Tungku-tungku juga ditelan bah. "Mau memasak (menanak) gimana, wong (tinggi) airnya lebih satu meter," kata Siti.

Dalam kondisi seperti itu, syukur saja masih ada yang peduli. "Untung waktu itu, ada yang memberi nasi bungkus," tambah Siti.

Pemandangan yang sama juga terlihat di kampung Armada Minggu itu. Warganya sibuk jemur-jemur dan bersih-bersih rumah. Di kampung ini, bukan hanya rumah warga yang kemasukan air. Gelontoran air bah juga membuat aspal di jalan masuk kampung tersebut merotol. "Jalannya wis rusak, semoga saja bisa segera diperbaiki," kata Hasan salah seorang warga setempat.

Keadaan serupa juga terjadi di rumah dinas polisi. Di pemukiman polisi itu air memang sudah surut. Tapi, tanah masih becek. "Beginilah kondisinya. Seminggu, ini (tanah becek) belum tentu kering," ujar salah seorang warga setempat.

Banjir benar-benar memberi banyak pekerjaan bagi warganya. Bukan hanya istri yang sibuk mencuci dan menjemur. Para suami pun bekerja keras ikut mencuci. Seperti dilakukan Kapolsek Mayangan AKP Noer Choiri yang juga penghuni pemukiman tersebut. "Ini, masih bantu-bantu istri nyuci," ujar AKP Noer Choiri saat ditemui Radar Bromo, Minggu lalu.

Asrama polisi tersebut memang termasuk langganan banjir. Tapi, banjir Sabtu (15/5) lalu terbilang paling parah. Saat banjir terjadi, air masuk cukup tinggi di rumah-rumah polisi itu.

Rumah dinas polisi berada di Jl Supriyadi, dekat kali Kasbah yang melintas di sisi jalan tersebut. Di hari-hari biasa, kali itu kedalaman airnya tak sampai semeter. Tapi begitu hujan deras datang, terlebih dengan air kiriman dari wilayah selatan, sungai itu meluap.

Penghuni rumah dinas polisi mengaku sudah pernah minta agar plengsengan kali itu ditinggikan. Supaya pemukiman tersebut tidak jadi langganan banjir terus. "Sudah pernah saya sampaikan. Mungkin masih belum dianggap terlalu urgen. Sehingga, belum bisa direalisasikan," ujar AKP Noer Choiri.

Kondisi sungai yang tidak muat lagi menampung air dadakan itu, juga terpengaruh dengan sistem buka tutup saluran air yang berada di belakang monumen taman manula. "Kami harap, penjaga pintu air itu lebih sigap. Karena, kalau telat sedikit saja airnya bisa naik. Apalagi, sampai lupa tidak dibuka," kata Kapolsek Mayangan.

Banjir (episode) Sabtu memang sudah berlalu. Tapi, warga di pemukiman-pemukiman yang jadi korban banjir merasa ancaman banjir belum berlalu. Setelah air susut, biasanya penyakit menyusul.

Tak salah bila warga minta pemerintah setempat lebih peduli. Bantuan sembako memang sangat membantu. Tapi, bila ditambah dengan langkah antisipasi terhadap serangan penyakit pascabanjir, itu akan membuat warga lebih tenang. "Biasanya, kalau banyak genangan air akan muncul demam berdarah (DB)," ujar Ida, warga kampung Dok.

Bayangan akan penyakit menular itu, sudah ada dalam benak warga. Karena itu, mereka segera melakukan bersih-bersih di lingkungannya masing-masing. Tapi, itu dirasakan belum cukup, karena banyaknya genangan air. "Semoga saja ada penyemprotan (fogging)," ujar Ida.

Hal senada diungkapkan AKP Noer Choiri. Melihat tanah-tanah becek dan menyisakan genangan, ia juga mengkhawatirkan penyakit pascabanjir seperti demam berdarah. "Fogging juga perlu. Itu untuk mencegah penyakit, seperti demam berdarah yang biasanya muncul setelah datang hujan. Apalagi, habis banjir semacam ini," ujarnya. (yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=159001

Nenek Berusia 147 Tahun?

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

PROBOLINGGO - Di Kota Probolinggo ada wanita sepuh yang dikabarkan usianya saat ini menginjak 147 tahun. Namanya Arti alias Sanapi, warga Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan. Benarkah?

Tidak ada bukti otentik yang bisa membenarkan itu. Arti tak punya kartu keluarga (KK), juga tak punya KTP. Tak ada penunjuk pasti tentang tanggal kelahirannya. Tapi, pihak keluarganya membenarkan jika usia Arti kini berkisar di angka tersebut.

Kemarin Radar Bromo menemui wanita sepuh itu. Walau tua, Arti sehari-harinya masih bisa beraktivitas dengan baik. Tentu tidak segesit masa mudanya dulu. "Tapi saya sudah sering lupa," jawab Arti ketika ditanya tentang pendengarannya.

Warga yang tinggal di RT 7 RW III itu mempunyai delapan anak. Lima anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Dari delapan anak itu, kini tinggal dua orang yang masih hidup. Yakni dua putra yang nomor enam dan nomor tujuh.

Anggapan bahwa Arti sekarang berusia 147 tahun didasarkan atas kelahiran anak pertamanya yang diberi nama Sanai. Sanai disebutkan lahir pada 1909 dan meninggal pada 2003 lalu.

Itu berarti Sanai hidup dalam usia 94 tahun. Jika dihitung tahun ini (2010), berarti sudah tujuh tahun lalu Sanai meninggal. Seratus satu tahun usia Arti terjawab. Lalu, 46 tahun sisanya? Apakah Arti baru melahirkan anak pertamanya itu pada usia 46 tahun? Ini yang masih kabur.

Bila benar Arti melahirkan dan mempunyai anak Sanai pada usia 46, maka benarlah kabar usianya menginjak 147 tahun. "Tidak punya KTP, karena dulu kan tidak ada KTP. Kalau pun ada, itu kan berdasarkan kira-kira," ujar Misnaya, 45, salah seorang cucu Arti.

Kini, Arti tinggal serumah dengan Misnaya. Arti menggantungkan hidupnya kepada keturunannya. Tapi, untuk mandi dan aktivitas ringan lainnya, Arti masih sanggup melakukannya sendiri. "Kalau hanya nyapu masih kuat, tapi tidak saya perbolehkan. Karena khawatir terjatuh," ujar Misnaya.

Arti saat ini sudah memiliki beberapa lapis turunan. Dari delapan anaknya, Arti mempunyai cucu, cicit, dan krepek (madura). Tak hanya itu, krepek-nya Arti juga sudah punya anak yang usianya sudah 17 tahun. "Berarti, Mbok (Arti) sudah neneknya nenek," ujar Totok Sudarsono, 40, salah seorang cicit Arti. (rud/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=158999

Dua Sekolah Rugi Ratusan Juta

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

Sekolah-sekolah yang juga kebanjiran Sabtu (15/5) lalu mengalami kerugian materi yang tidak sedikit. Ini dialami MAN 2 dan SMAN 1 yang sama-sama berlokasi di ruas Jl Soekarno Hatta.

Saat banjir, dua sekolah itu kemasukan air sampai setinggi setengah meter. Banyak barang berharga basah dan rusak. Sampai kemarin (17/5) dua sekolah tersebut masih terlihat sibuk bersih-bersih pascabanjir. Ada yang membersihkan ruang kantor, ada pula yang menjemur dokumen-dokumen. "Sebenarnya sudah dari kemarin (Minggu, 16/5) kami bersih-bersih. Sekarang tinggal sisa-sisanya," ujar Kepala MAN 2 Misyanto.

Ia mengatakan, air tidak hanya masuk ke dalam kelas. Tapi, juga ke ruang tempatnya bekerja dan lab komputer, lab biologi dan fisika. Sehingga, diperkirakan kerugiannya cukup besar.

Di lab komputer saja ada 40 unit komputer yang terendam air. Sedangkan di ruang-ruang guru dan kantor bila ditotal ada 15 unit komputer. Itu lain peralatan-peralatan elektronik yang ada di lab biologi dan fisika. "Kalau misalkan 1 unit komputer dihargai Rp 3 juta. Kerugiannya sekitar Rp 165 juta," ujarnya.

Menurut Misyanto, itu baru komputer. Belum termasuk buku raport, buku induk, buku pelajaran, LKS (lembar kerja siswa) dan dokumen-dokumen penting lainnya. "Dari LKS saja, ada sekitar Rp 10 juta, belum yang lainnya," jelasnya.

Misyanto mengaku, musibah banjir itu akan dijadikan pelajaran yang sangat berarti baginya. Karenanya, Misyanto sudah merencanakan akan memindah ruang kantor, ruang guru dan ruang yang menyimpan docomune-dokumen penting ke lantai dua.

"Sebetulnya, itu sudah lama saya rencanakan, tapi belum saya realisasikan. Itu sebagai langkah antisipasi kejadian yang sama. Dan, itu akan lebih murah dibanding meninggikan lantai sekolah," jelasnya.

Misyanto pun berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan sungai-sungai yang ada di dekat sekolahnya. Utamanya kali Kasbah dan kali Umbulan. Menurutnya, kalau sungai-sungai itu dikeruk akan meminimalisir terjadinya banjir.

SMAN 1 juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Itu juga belum secara total hanya hitungan kasar saja. Abdullah, kepala SMAN 1 mengatakan kerugian yang dialaminya sekitar Rp 25 juta.

Menurutnya, di sekolah tersebut ada 4 unit komputer yang terendam air. Selebihnya, adalah dokumen-dokumen penting. Diantaranya, buku raport, buku induk perangkat pengajar guru, dan foto copy ijazah sejak 1963 lalu. "Komputer itu, yang berada di ruang TU," jelasnya.

Menurut Abdullah, sejak 1971 sekolah tersebut memang langganan banjir. Tapi, tidak pernah separah banjir kali ini. "Kalau dulu banijir lokal, hanya air dari dalam likungan sekolah sendiri. Tidak ada air dari luar sekolah, dan itu hanya sebatas di halaman saja. Tidak pernah masuk ke dalam ruangan," jelasnya.

Abdullah mengatakan, banjir itu dikarenakan posisi sungai sudah lebih tinggi dibanding sekolah tersebut. Sehingga bila terjadi hujan deras bisa dipastikan sekolah tersebut akan tergenang air. Terlebih, pada saat air laut sedang pasang. "Kalau air lautnya tidak pasang, masih mendingan. Karena air akan mengalir ke laut," ujarnya.

Menurutnya, salah satu solusinya adalah mengeruk sungai-sungai yang ada di daerah tersebut, yakni kali Kasbah dan kali Umbulan. Abdullah juga menilai, adanya pipa yang melintas sungai juga menghalangi lancarnya arus air. "Pipa itu, bisa menghambat arus air. Banyak sampah yang nyangkut di situ," ujarnya. (rud/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=158998

Wali Kota Turun ke Sungai - Setelah Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo bergerak menyikapi kondisi pascabanjir melanda kota, Sabtu (15/5) lalu. Pemkot berjanji melakukan perbaikan-perbaikan pada infrastruktur yang mengalami kerusakan. Untuk itu, saat ini Dinas PU masih melakukan pendataan. Selain itu, pemkot juga menyerahkan bantuan kepada para korban banjir.

Penyerahan bantuan pemkot untuk para korban banjir dilakukan kemarin (15/5) dipimpin langsung Wali Kota Buchori. Sekitar 4 ribu paket bantuan disebarkan dalam 12 titik selama dua hari. Bantuan tersebut berupa beras, mie instant dan minyak goreng.

Hari pertama kemarin, bantuan digelontor di tujuh titik. Kelurahan Pilang 618 KK (kepala keluarga), Curahgrinting 109 KK, Mangunharjo 388 KK, Jati 259 KK, Sukoharjo 243 KK, Jrebeng Lor 285 KK dan Mayangan 400 KK.

Hari ini giliran lima kelurahan yang juga diterjang banjir yaitu Kebonsari Kulon 844 KK, Kebonsari Wetan 88 KK, Tisnonegaram 372 KK, Kanigaran 280 KK dan Sukabumi 114 KK.

Saat berkeliling menemui warga dan membagikan bantuan, Wali Kota Buchori berulang-ulang mengingatkan warga. Mereka diminta mengambil hikmah dari kejadian banjir Sabtu lalu.

"Kita semua harus introspeksi. Penyebab banjir bisa banyak hal. Pemkot juga introspeksi. Pemkot akan merevitalisasi sungai supaya tidak dangkal. Tapi, warga jangan seenaknya sendiri. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Sampai-sampai dari sungai itu ada dua truk sampah," tutur Buchori kepada warga di Kelurahan Pilang.

Melihat kondisi aspal jalan di Jl Flamboyan yang rusak kena banjir, Buchori memerintahkan Dinas PU agar segera memperbaikinya minggu depan. "Masyarakat harus sabar ya," katanya.

Bagaimana dengan rumah-rumah yang sempat mengalami kerusakan karena banjir? "Untuk rumah rusak, pemiliknya betul-betul warga miskin, akan dipertimbangkan untuk diberi bantuan," imbuhnya.

Sementara itu, di Kelurahan Mangunharjo, Wali Kota Buchori mengatakan bahwa jalan di perkampungan yang rusak akan segera diperbaiki. Ia juga mengimbau masyarakat di sekitar Kali Banger ikut menjaga lingkungan dan tidak buang sampah sembarangan.

"Kalau membuang kotoran jangan seenaknya sendiri. Itu namanya kardiman, karepa dibik man menyaman (semaunya sendiri). Sungai itu jangan dianggap tempat sampah. Kalau sampai terjadi banjir, yang disalahkan pemerintah. Kali Banger akan dikeruk," tegas Buchori.

Ia juga menegur masyarakat yang mendirikan bangunan di atas stren kali. Itu bisa mengganggu aliran sungai. "Sungai adalah aset pemerintah. Kalau sampai ada yang mendirikan bangunan (di atas stren kali), bisa kena sanksi. Pemkot masih sabar. Pokoknya jangan sampai ada bangunan baru," imbuhnya.

Setelah dari Kelurahan Mangunharjo, Wali Kota bersama sejumlah kepala dinas melanjutkan ke Jl Melati, di Kelurahan Sukoharjo dan Kelurahan Jrebeng Lor. Wali kota didampingi beberapa kepala dinas.

Yakni Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Imam Suwoko, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Imanto. Lalu, Kepala Bappeda Budi Krisyanto, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Edi Sutrisno, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) Bambang, Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtiyo, serta para. Sedangkan Wawali Bandyk Soetrisno turun ke Kampung Dok Mayangan membagikan 400 paket bantuan pemkot untuk warga korban banjir.

Tapi, Wali Kota Buchori kemarin rupanya tak puas dengan hanya memberikan bantuan. Sekira pukul 10.30, Wali Kota turun ke Kali Umbul (sebelah PT Eratex). Dengan masih mengenakan kaos dan topi, Buchori turun dari mobil dinas.

Saat itu di lokasi sudah menunggu staf BLH dan beberapa kepala satker. Antara lain, Kepala Bappeda Budi Krisyanto, Kepala BLH Imanto, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sunardi dan Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtiyo.

Begitu kaki menginjak trotoar, Wali Kota langsung melorot celana panjangnya yang sudah didobeli celana pendek. Ada sepatu boot yang sudah disiapkan. Tapi dia tidak mau memakainya. Wali Kota benar-benar niat turun langsung ke kali Umbul itu.

Mestinya, ia turun ke sungai buthek itu dari sisi barat. Tapi, Buchori tetap nekat turun dari sisi timur. Melihat Wali Kota nekat ingin turun ke sungai, sejumlah orang pun bengok-bengok. Mereka sungguh mengkhawatirkan kondisi Wali Kota yang masih cedera di pundak kanannya. Belum lagi deras dan dalamnya air sungai.

Tapi, Wali Kota seperti malah menantang orang-orang yang mengkhawatirkannya. "Kenapa kok takut semua?" katanya. Buchori kemudian mengambil ranting pohon untuk mengukur kedalaman air sungai itu. Ranting didekatkan di tubuhnya. Hasilnya, kedalamannya setinggi dada orang dewasa.

Buru-buru Buchori langsung turun lalu mendekat ke bawah jembatan. Di sana terdapat pipa besar permanen, batang pohon lengkap dengan akarnya, ranting pohon cukup besar dan sampah. Wali kota mengomandoi sejumlah orang yang sudah mencebur ke sungai.

Budi Krisyanto dan Rey Suwigtiyo turun hanya menggunakan kaos tanpa lengan. Imanto masih berpakaian korpri ikut membantu. Beberapa saat kemudian, dengan kekuatan mencapai 10 orang, sebuah ranting yang melintang dan terjepit pipa berhasil diangkat. Kemudian mereka berusaha mengambil batang kayu besar di bawah jembatan.

Nah, waktu itu sudah kelihatan Wali Kota nyengir. Entah karena menarik batang pohon yang sangat berat ditambah derasnya arus atau merasakan nyeri di tangan kanannya. Sesekali ia diam dan memegang pundak kanannya. Tidak mau menyerah Buchori ikut menarik pohon dengan tangan kirinya. "Ini yang menghalangi arus," ucap Buchori seperti lega berhasil bareng-bareng mengangkat penyumbat sungai itu.

Di bawah jembatan itu memang banyak pipa dan kotoran yang nyangkut. Hingga menghalangi air dan sampah yang mengalir. Buchori lalu kembali ke plengsengan waktu dia turun ke sungai. Dia berusaha naik. Tak mau dibantu, menggunakan kedua tangannya pegangan pada kawat untuk naik ke atas plengsengan. Sempat bergelantungan tapi akhirnya Buchori berhasil. Sesampai di atas Buchori diam, menunduk dan memegangi pundak kanannya.

Kepada wartawan, wali kota mengatakan, ia harus turun ke sungai karena sungai tersebut merupakan salah satu penyebab banjir beberapa hari lalu. Ia ingin tahu ada apa di bawah jembatan tersebut. Buchori juga mengeluhkan bau busuk akibat sampah saat membersihkan sungai.

"Di bawah jembatan itu banyak kotoran besar. Sungai juga dangkal. Rencananya satu sampai dua bulan akan ada pengerukan, revitalisasi sungai. Melalui PU, PAK (perubahan anggaran keuangan) nanti saya minta anggaran prioritas untuk itu (pengerukan sungai dan jalan pemukiman rusak akibat banjir)," jelas suami dari anggota DPR RI Rukmini itu.

Mengenai berapa kerugian yang disebabkan banjir, Buchori mengaku masih belum tahu karena belum bisa dihitung. PU saat ini tengah melakukan pendataan untuk mengetahui kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat banjir. Secepatnya, provinsi bakal meninggikan jembatan di Jl Soekarno Hatta tersebut.

Yang mengejutkan, selesai ikut membersihkan sungai, Buchori kembali ke rumah dinasnya di Jl Panglima Sudirman tidak naik mobil dinas. Ia hanya mengambil uang dari dompet, menitipkan semua barang kepada ajudan lalu, naik angkot sampai ke rumah dinas. (fa/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=158997

Serma Niman Diperiksa Korem

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

Korp TNI membuktikan keseriusannya membantu polres mengungkap kasus mutilasi Hartono. Terlebih dengan ikut dikaitkannya salah satu anggota TNI dalam kasus ini, yakni Serma Niman. Usai diperiksa Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo, Serma Niman saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Korem Malang.

"Sejak tanggal 15 Mei lalu, Serma Niman sudah diperiksa di intel Korem untuk di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Itu langsung perintah Danrem. Karena sudah diperiksa intel Korem, berarti saat ini sudah jadi tanggung jawab Korem," ujar Pasi Intel Kapten Inf. Matali kepada Radar Bromo kemarin.

Sebelum diperiksa di Korem, Serma Niman sempat diperiksa Pasi intel Kodim pada 13 Mei. Menurut Pasi Intel, selama diperiksa di Kodim, serma Niman diminta menjelaskan aktivitasnya sejak tanggal 9-13 Mei. "Dari pengakuannya tidak ditengarai ada kegiatan yang mencurigakan," beber Pasi Intel.

Selain itu, Pasi Intel juga telah memeriksa istri Serma Niman. Dari pemeriksaan tersebut terungkap hubungan Serma Niman dan sang istri selama beberapa bulan ini sedang tidak harmonis.

Sejak beberapa bulan terakhir ini Serma Niman bahkan telah berpisah ranjang. "Istrinya itu meminta cerai terus," kata Pasi Intel. Namun belum diketahui juga apa penyebab keretakan rumah tangga serma Niman.

Sementara terkait fotokopi KTP yang ditemukan di TKP, serma Niman mempunyai alasannya. Menurut pengakuannya kepada Pasi Intel, Serma Niman memang sering menyebarkan fotokopi KTP ke beberapa tetangganya yang kebetulan meminta bantuan untuk mengambil uang di bank.

"Katanya itu, Serma Niman sering dimintai tolong tetangganya yang tidak punya rekening di bank untuk mengambil uang transferan. Biasanya itu serma Niman meninggalkan fotokopi KTP-nya kepada tetangganya itu," jelas Pasi Intel. (mie/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=158996

Duga Pelaku Lebih dari Satu - Temukan Juga KTP Serma Niman

[ Selasa, 18 Mei 2010 ]

KRAKSAAN - Penyelidikan atas kasus mutilasi Hartono alias To, 30, warga Dusun Kongsi Desa Andungsari, Tiris Kabupaten Probolinggo terus berkembang. Yang terbaru, nama Serma Niman, anggota TNI dari Koramil 0820/12 Kraksaan kembali jadi perhatian. Sebab, di antara barang bukti yang ditemukan polisi ternyata ada juga fotokopi KTP atas nama Niman.

Kemarin (17/5) Polres Probolinggo kembali membeber hasil Labfor Mabes Polri cabang Jatim. Di situ terungkap ada identitas Serma Niman yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

Yakni berupa satu lembar fotokopi KTP atas nama Niman. Dalam KTP ber NIK 3574031512670005 itu dijelaskan Niman beralamat di Jl KH Samanhudi, Wiroborang, Mayangan Kota Probolinggo. Pekerjaannya tertulis sebagai TNI.

Fotokopi KTP milik Niman itu ditemukan dalam satu bungkusan bersama pistol FN, 11 butir peluru dan beberapa barang bukti lainnya seperti kikir, obeng, pen gergaji, pir (pegas), tali doreng. Semuannya terbungkus dalam sapu tangan warna biru bermotif kembang-kembang.

Selain ditemukannya fotokopi KTP, masih dalam bungkusan kain berwarna biru itu juga ditemukan identitas lain milik Niman. Yakni selembar bukti setoran tunai bank BCA senilai Rp 900 ribu. Setoran itu juga atas nama Niman, tertanggal 15 Maret 2010.

Meski ada beberapa barang bukti yang beridentitas Serma Niman, namun Polres Probolinggo masih belum mengambil kesimpulan. "Ini adalah hasil temuan di lapangan. Masih kami dalami terus," kata Kasatreskrim AKP Heri Mulyanto kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hartono alias To, 30, ditemukan tewas dengan tubuh termutilasi hingga jadi sembilan bagian. Hartono adalah warga Dusun Kongsi, Desa Andungsari. Tapi, tubuh bapak satu anak -istrinya kini hamil anak kedua- itu ditemukan termutilasi di tengah hutan kopi di Dusun Segaran Duwes, Desa Andungsari.

Sembilan bagian tubuh Hartono ditemukan dikubur terpisah di lima lubang. Potongan-potongan tubuhnya ditemukan pada Selasa (11/5) sebanyak enam potongan dan Rabu (12/5) sebanyak 3 potongan.

Meski sudah mendapatkan hasil otopsi dari jenazah korban, namun Polres Probolinggo sampai kemarin (17/5) juga masih belum menentukan siapa tersangka mutilasi yang menggegerkan Tiris tersebut.

Yang jelas menurut Kasatreskrim dari hasil yang didapat dari TKP kasus tersebut sudah mulai mengerucut. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah terungkap," harap Kasatreskrim.

Dari hasil penyelidikan sementara, diduga pelaku mutilasi Tiris ini berjumlah lebih dari satu orang. Namun, ketika dimintai keterangan secara spesifik pelaku tersebut, Kasatreskrim masih belum berani menjawab.

Perkembangan lain dari penyelidikan kasus ini adalah peluru yang ditemukan bersarang di dada kiri korban berdiameter 9 mm. Sedangkan senpi jenis FN yang ditemukan di TKP dijelaskan Kasatreskrim merupakan senpi pabrikan yang telah dimodifikasi.

Karena sudah dimodifikasi itu tidak menutup kemungkinan meski di batangnya tertulis Browning Hi-Fi power automatic cal 4,6 mm made in Belgium, namun bisa memuntahkan peluru berdiamater 9 mm.

"Kejelasannya kami masih menunggu hasil labfor untuk cek sidik jari di pistol itu. Sampai sekarang masih belum keluar hasilnya. Kami juga masih terus mencari keterangan untuk memperkuat penyelidikan," beber Kasatreskrim.

Sampai sejauh ini untuk mengungkap kasus mutilasi Tiris, Polres telah memeriksa 12 saksi. "Di antaranya keluarga, tetangga dan yang berkaitan dan mengetahui keberadaan korban," jelas Kasatreskrim. (mie/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=158995

HARGA BAWANG MERAH - Curah Hujan yang Tinggi Susutkan Produksi Bawang Merah

Selasa, 18 Mei 2010 | 07:38

JAKARTA. Harga bawang merah berpotensi kembali menjulang mengingat musim penghujan yang tidak kunjung reda. Pasalnya, di musim hujan, volume produksi tidak akan maksimal karena tanaman cenderung cepat rusak dan terganggunya proses pasca panen pun terganggu.

Ujung-ujungnya, tingkat produktivitas pun akan menyusut. Misalnya di sejumlah sentra Jawa Timur seperti Brebes, Nganjuk, Probolinggo; biasanya per hektar produktivitas bisa mencapai hingga 20 ton. Namun, saat musim hujan hanya sekitar 13-14 ton per hektare.

Selain itu, di pasca panen petani musti menjemur bawang merahnya sebelum menjual, proses penjemuran itu memakan waktu sekitar 7-10 hari. Di musim hujan, penjemuran tidak akan maksimal.

Imbas dari keseluruhan kondisi ini, biaya produksi petani juga akan bertambah karena harus menyediakan dana lebih untuk pestisida guna meminimalisir hama yang kian berkembang di musim hujan.

"Kemungkinan harga akan naik sampai 30% kalau terus hujan, tapi tetap pendapatan petani tidak naik, karena biaya produksinya juga naik," kata Ketua Asosiasi Perbenihan Bawang Merah Indonesia (APBMI) Akad.

Asal tahu saja, harga bawang merah menunjukkan tren meningkat hingga 100% sejak Januari hingga pertengahan Mei 2010. Penyebabnya adalah stok yang kian menipis serta adanya pengetatan persyaratan impor bawang.

Saat ini harga bawang merah lokal di tingkat petani berada di kisaran Rp 6.000-Rp 7.000 per kg, naik lebih dari 100% dari harga di awal-awal tahun 2010 yang hanya Rp 3.000-Rp 3.500 per kg. Kenaikan tersebut terjadi hampir di seluruh sentra bawang merah seperti Brebes, Nganjuk dan Cirebon.

Melonjaknya harga yang signifikan tersebut mulai terjadi pada Maret 2010, tak pelak jika umbi lapis ini merupakan salah satu penyumbang inflasi di bulan April kemarin.

Amailia Putri Hasniawati

Sumber: http://www.kontan.co.id/index.php/bisnis/news/36673/Curah-Hujan-yang-Tinggi-Susutkan-Produksi-Bawang-Merah

Ada Jejak Tentara di Lokasi Mutilasi

Selasa, 18 Mei 2010 | 05:50 WIB

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Tabir di balik mutilasi terhadap Hartono (30) yang menggegerkan warga Probolinggo, Jawa Timur, 11 Mei 2010 lalu, mulai terkuak.

Awalnya, warga menemukan jenazah tanpa kepala, tangan dan kaki, di tengah hutan kopi Dusun Segaran, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris. Polisi pun bergerak cepat mengusut kasus pembunuhan sadis ini.

Nah, Senin (17/5/2010) kemarin, polisi baru mengungkap soal adanya jejak oknum tentara berinisial Serma NM (43). Menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Heri Mulyanto, anak buahnya menemukan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP Serma NM di dekat lokasi mutilasi.

Memang, hutan kopi yang menjadi lokasi mutilasi itu milik Perhutani, tetapi hak pemanfaatan dan pengelolaannya atas nama Serma NM. Polisi menemukan juga slip setoran rekening BCA atas nama NM, kartu telepon seluler, pistol jenis FN 4,6 mm, dan 11 peluru kaliber 9 mm.

Barang-barang itu dibungkus kain biru, kemudian dimasukkan tas plastik hitam. Masih ada lagi potongan paha di dekat lokasi pembunuhan itu.

"Di dalam fotokopi KTP tertulis pekerjaannya adalah anggota TNI," kata AKP Heri Mulyanto, di ruang kerjanya, Senin (17/5/2010).

Reporter Harian SURYA juga mengecek fotokopi KTP dengan nomor induk kependudukan 3574031512670005 itu. Di situ tertulis juga pekerjaan NM adalah anggota TNI.

Mengapa fakta ini baru dibuka polisi setelah enam hari sejak jenazah Hartono ditemukan? AKP Heri Mulyanto berdalih masih menunggu hasil penelitian tim Laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya sebelum menyampaikan kepada pers.

"Kami baru menerima salinan hasil penelitian dari labfor," ujarnya. Heri pun belum berani menduga bahwa NM adalah pelaku mutilasi Hartono. "Kami hanya berdasar fakta di TKP. Soal tersangka, kami belum berani menyimpulkan," akunya.

Selang sehari, polisi memastikan bahwa identitas mayat yang dimutilasi jadi sembilan potong itu adalah Hartono, petani desa setempat. Kala itu, Kapolres Probolinggo AKBP AI Afriandi, menduga motif pembunuhan itu faktor cemburu.

Hartono diduga dibunuh pada Senin (10/5/2010) malam karena Senin sore sekitar pukul 15.00 WIB, warga masih melihat Hartono menjenguk ibunya, Surat, yang tinggal lain rumah di desa yang sama.

Ditembak
Temuan lain polisi, sebelum dimutilasi, Hartono ditembak dadanya hingga tembus paru-paru. Lalu, ia dibacok di bagian punggung dan kepala. "Kami sudah memeriksa 12 saksi. Soal motif dan tersangka, kami masih mendalami," kata Kasat Reskrim AKP Heri Mulyanto.

Terpisah, Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo, Kapten Inf Matali, ketika dihubungi sejumlah wartawan melalui telepon seluler, mengatakan, pistol dan 11 butir peluru yang ditemukan di lokasi mutilasi bukan milik anggota TNI di lingkungan Kodim 0820.

Apalagi, sambungnya, pihak Polres Probolinggo --setelah menerima hasil Labfor Balistik Polda Jatim-- juga memastikan pistol tersebut pistol rakitan, karena tidak ada nomor seri yang tertera pada pistol itu.

Mengenai munculnya nama NM, kapten Matali membenarkan ada anggotanya berpangkat Serma yang bertugas di salah satu Koramil di wilayah Kodim 0820 Probolinggo. "Dia sekarang diperiksa oleh Korem Malang. Kami harap teman-teman wartawan sering konfirmasi supaya berimbang," katanya.

Terkait ditemukannya foto kopi KTP NM dan slip setoran bank, Matali menjelaskan, selama ini Serma NM sering dimintai bantuan warga setempat untuk menyetorkan uang ke bank. "Dia memang kerap membantu warga sekitar," katanya. (Atiq Alirahbini)

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2010/05/18/05503975/Ada.Jejak.Tentara.di.Lokasi.Mutilasi

Sekber Korporatokrasi Politik?

Selasa, 18 Mei 2010 00:01 WIB

Menarik untuk disimak lebih jauh pernyataan politisi muda Partai Golkar, Bambang Susetyo, di Metro TV Senin (10/5), yang tetap yakin bahwa anggota Pansus Hak Angket Century dari Partai Golkar tidak akan berubah sikap, sekalipun ketua umumnya, Aburizal Bakrie, menjadi Ketua Harian Sekber (Sekretariat Bersama) Koalisi dengan Partai Demokrat. Tentu saja pernyataan jujur dan ikhlas politisi muda itu harus diuji kebenarannya ke depan, mengingat dia adalah salah satu pelopor gigih Pansus Hak Angket Century. Bahkan ia telah meluncurkan buku dengan judul tak tanggung-tanggung, Skandal Gila Century.

Di sisi lain, publik seperti meragukan efektivitas tekad mulia Bambang sebab ia harus berhadapan dengan sang ketua yang memilih bersatu dengan Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang nyata tidak menerima Paripurna DPR atas kasus Century. Namun, Bambang tidak sendirian sebab kawan-kawannya yang teguh berjuang seperti Maruarar Sirait, Eva Kusuma Sundari dari PDI Perjuangan, Akbar Faisal dari Hanura, Ahmad Muzani dari Gerindra, dan rekan lainnya terus mengawal keputusan Paripurna DPR 3 Maret itu.

Namun, konsistensi sikap Bambang dan rekan Golkarnya mungkin saja harus mengayuh sendirian. Sebab kawan seperjalanannya seperti Azis Sjamsuddin, dalam dialog dengan Metro TV beberapa hari lalu, juga berubah sikap. Demikian pula dengan seniornya di DPR, seperti Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso yang menyatakan jika ada kemungkinan Pansus Hak Angket Century dipetieskan, Golkar tidak masalah (Media Indonesia 7/5). Memori publik serentak memutar kembali gerak-gerik politik Golkar selama ini--minimal pimpinan minus Bambang Susetyo dan kader muda lain yang cerdas, kritis, konsisten--bagaimana jagonya partai ini 'bermain di air keruh'. Di air keruh itulah geliat para korporat dan kartel politik mencari strategi memenangkan kepentingan mereka.

Korporatokrasi
Jika benar asumsi itu, berarti kita kini berhadapan dengan politik korporatokrasi. Bagi John Perkins (The Secret History of The American Empire, 2007) korporatokrasi itu lahir dari ulah para gangster yang mendirikan firma bagi korporasi dagang mereka, bahkan menunggangi negara, demi meraih keuntungan di atas keringat bahkan derita negara lain. Korporat-korporat 'Negeri Paman Sam' menggurita di belahan dunia, mulai dari eksploitasi minyak di negara Hugo Chavez, Venezuela, perusahaan listrik di Bolivia, Cile, Argentina, eksploitasi minyak di Mesir, Kuwait, Nigeria, bahkan sampai megaproyek listrik bertenaga uap (PLTU) Paiton I dan II Situbondo, Indonesia.

Cara kerja mereka, menurut Perkins, menonjolkan pola 'bandit'. Bandit bagi Olson, seperti dirujuk Didiek Rahbini dalam bukunya Teori Bandit (Rahbini, 2008), menyatakan bahwa kerja para bandit memang berdampak positif dalam menyumbang kesejahteraan publik. Namun, yang menonjol justru dampak negatif seperti berburu rente bagi kepentingan mereka sendiri dan sikap anarkistis dengan aneka cara yang tidak disadari pihak lain.

Jika analogi kita dengan korporatokrasi politik mirip dengan korporatokrasi ekonomi, bukan tidak mungkin pembentukan Sekber Koalisi Golkar dan Demokrat menjadi sebuah bentuk korporatokrasi politik yang akan melemahkan bahkan mematikan demokrasi berbasis partai. Media Indonesia dalam headline dan Editorial (Media Indonesia 11/5) dengan gamblang menyoroti kartel politik yang oligarkis, dan makin mengaburkan sistem presidensial ke arah quasy-parlementer. Melemahkan karena korporasi politik itu akan membentuk kekuatan yang tidak seimbang sebab sekber itu juga ditambah partai lain seperti PAN, PPP, dan PKB dan mungkin juga PKS. Ketua umum dan mantan presiden keempat partai ini sudah lama di genggaman korporasi politik, sebagai menteri di KIB II.

Maka persaingan parlemen akan menghasilkan tirani para bandit politik atas nama demokrasi mayoritarian (suara terbanyak) dalam setiap pertarungan di DPR. Tirani berbaju demokrasi itu diperankan 'bandit-bandit politik' pendukung korporatokrasi parlemen Indonesia. Maka pernyataan kader Golkar cerdas, konsisten lainnya, Agun Gunanjar (dialog Metro TV 11/5) sangat tepat bahwa koalisi ini mengancam kekuatan demokratisasi partai politik ke depan. Menurutnya, koalisi baru ini hanya koalisi pemimpin yang oligarkis dan belum menjadi keinginan dan sikap pengurus Golkar umumnya.

Kosmologi kebingungan?
'Kepentingan' selalu menjadi alasan pembenar bagi perilaku politik kartelian dan korporatik. Politik kartel versi Harold D Laswell yang mengumumkan adagium who gets what and how (siapa mendapatkan apa dan dengan cara bagaimana), sebenarnya bertolak belakang dengan penunjukan Aburizal sebagai ketua harian sekber. Sebab semua orang tahu bahwa pada pemilu 2009 Partai Golkar mengajukan capres sendiri, Jusuf Kalla dan Wiranto. Golkar tidak berkeringat sedikit pun untuk menghantar SBY-Boediono ke kursi RI-1 dan RI-2, tetapi malah mendapat tiga kursi di kabinet, malah sekarang ketua harian dalam kartel.

Jika sekber hanya 'ruang' kompromi dan komunikasi politik, dipastikan Aburizal hanya pemegang stempel dokumen kesepakatan, sedangkan eksekusi tetap di tangan SBY dan Demokrat serta partai-partai yang berkeringat pada Pilpres 2009. Namun, kalau Bakrie diberi 'lengan' kekuasaan kartel, sudah pasti Golkar akan merajalela bersama rekannya, Demokrat. Jika benar, itu merupakan sebuah kosmologi kebingungan seorang SBY menghadapi derasnya desakan perubahan demokrasi.

Sebab ada beberapa indikator penjelas kebingungan. Staf Khusus Presiden Andy Arif, misalnya, pernah mendekati pemimpin PDI Perjuangan, baik Taufiq Kiemas, mantan Sekjen Pramono Anung maupun pimpinan fraksi DPR untuk berkoalisi. Namun, hasil kongres III PDI Perjuangan justru teguh menancapkan kaki oposisi partai ini. Selain itu, pemimpin Demokrat Ahmad Mubarok pernah melontarkan pernyataan bahwa the rulling party itu ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan, setelah koalisi pelangi mereka berantakan akibat skandal Century.

Jika kosmologi kebingungan SBY itu benar, kita berharap Sekber Koalisi Demokrat-Golkar plus partai koalisi yang telah 'berkeringat' ditantang untuk menampakkan demokratisasi politik yang elegan, jujur, dan bermartabat serta antioligarkis. Aburizal selaku 'masinis' yang mengendalikan gerbong sekber tidak dibiarkan melakukan 'politik tukar guling' baik kasus pajaknya, penuntasan kasus Lapindo, ditambah bidikan pemakzulan Wapres Boediono. Sebab jika hak menyatakan pendapat DPR dimungkinkan, itu bukan jasa Golkar dan Aburizal, melainkan konsistensi lembaga DPR untuk mengungkap mafia money laundering dan aliran dana Century. Demokrasi politik terus melangkah, minus kekonyolan politik tukar guling.

Oleh Ansel Alaman, Pengajar character building Unika Atma Jaya dan Binus, Jakarta

Sumber: http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2010/05/18/143335/68/11/Sekber_Korporatokrasi_Politik

Warga Kampung Dok 5 Tahun Menunggu Sertifikat

Senin, 17 Mei 2010 | 09:53 WIB

OLEH: IKHSAN MAHMUDI

DUA kali mediasi yang digelar Komisi A DPRD, Kota Probolinggo belum mampu mengurai keruwetan proses sertifikasi yang sudah berlangsung sekitar lima tahun. Bahkan pada hearing (dengar-pendapat) akhir pekan lalu, notaris Hernowo SH yang ditunjuk Pemkot Probolinggo untuk menangani proses tukar-guling (ruislag) tanah dan sertifikasi tanah justru menuding Bagian Aset dan Kemitraan Pemkot yang menjadi biang kerumitan.

Notaris yang berkantor di Jl. Suroyo itu menilai, Bagian Aset tidak segera memberi kuasa kepadanya. Akibatnya, proses sertifikasi seperti yang dikeluhkan 37 KK warga Kampung Dok Baru molor hingga 5 tahun.

Hernowo menceritakan, akhir 2005 silam, PT Kutai Timber Indonesia (KTI), pabrik pengolahan kayu lapis di kawasan pelabuhan hendak meluaskan sayap usahanya dengan membangun pabrik particle board. Tanah milik warga Kampung Dok (lama) diincar untuk perluasan pabrik.

”Karena kondisinya gawat darurat, Pemkot menawarkan tanah pengganti bagi warga Kampung Dok,” ujar Hernowo. Kondisi gawat darurat itu karena PT KTI sempat mengancam akan mengalihkan pabrik senilai Rp 0,5 triliun itu ke Pandaan, Pasuruan jika terganjal masalah tanah.

Hernowo pun diminta membantu menyelesaikan tukar-guling tanah itu pada November-Desember 2005. Ternyata tanah pengganti yang ditawarkan Pemkot itu belum jelas wujudnya.

Setelah tanah pengganti didapat, barulah pada 2007 lalu notaris meminta persetujuan DPRD. Setahun kemudian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan proses ukur dan peta bidang. ”Proses ini lama karena dokumennya dicicil oleh Pemkot,” ujarnya.

Padahal proses ruilslag tanah antara Pemkot dengan Perumnas yang juga ditangani Hernowo berjalan cepat karena dokumennya lengkap.

”Istilahnya saya ini penjahit, tetapi Pemkot tidak memberikan kainnya ke saya, sehingga saya harus mencari kain sendiri,” ujarnya.

Ketika Ketua Komisi A DPRD, As’ad Anshari menanyakan dokumen apa yang dimaksud, Hernowo mengatakan, surat kuasa dari Bagian Aset yang menyebutkan kalau tanah itu adalah milik Pemkot. Ketika sejumlah warga Kampung Dok Baru meluruk ke kantornya untuk menanyakan sertifikat, Hernowo pun menyarankan mereka menanyakan ke Bagian Aset.

Surat Kuasa Hilang

Kini Bagian Aset dan Kemitraan tidak berdiri sebagai satuan kerja (Satker) tersendiri tetapi menjadi Bidang Aset di bawah Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA). Hingga Bagian Aset dan Kemitraan telah dilebur di DPPKA, sertifikat yang ditunggu 37 KK warga Kampung Dok Baru belum juga terbit.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Aset pada DPPKA, Rachmadeta Antariksa membantah jika pihaknya dikatakan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada notaris. Menurutnya surat kuasa yang dimaksud oleh Hernowo sudah diterbitkan pada tahun 2005 lalu. Saat itu Kabag Aset dijabat oleh Abdul Hadi Sawie, kini Sekretaris DPRD. ”Aneh kalau notaris bilang tidak ada surat kuasa karena kami sudah menyerahkan,” ujar Rachmadeta. Dikatakan saat ada pertemuan dengan Kabag Aset dan Kemitraan, Abdul Hadi Sawie dengan Sekda Bandyk Soetrisno, notaris mengatakan, surat kuasa tidak ketemu alias hilang.

Kalau ternyata surat kuasa itu hilang, Rachmadeta menyarankan agar notaris melapor ke polisi. ”Sekali lagi, Pak Sawie waktu itu juga bilang sudah tanda tangan surat kuasa dan diserahkan kepada notaris,” ujarnya.

Sementara itu dalam hearing di gedung DPRD, pertengahan April lalu, Kasi HTPT di BPN, Sudarmadi mengatakan, BPN memang pernah mengukur tanah yang kini ditempati PT KTI dan tanah penukar yang ditempati warga. ”Sudah kami ukur, mungkin sudah lima tahun silam,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD, As’ad Anshari pun mempertanyakan, mengapa setelah diukur, BPN tidak melakukan proses sertifikasi tanah. Sudarmadi mengakui, dalam beberapa kali rapat koordinasi di Pemkot Probolinggo sempat ditegur Sekdakot, Drs H Djohny Harjanto MSi.

”Pak Sek (Sekdakot, Red.) menanyakan, ‘BPN siap berapa bulan untuk memproses sertifikat?’ Saya jawab, ‘kalau syarat-syaratnya lengkap, dua bulan sertifikat sudah terbit’,” ujar Sudarmadi.

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=d38450fa035b72123fcd34665e2a5fce&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc