[ Sabtu, 14 Agustus 2010 ]
KRAKSAAN - Bromo FM kembali mendapat masukan penting. Khususnya dalam menyongsong Ramadan. Yakni dari FUIB (Forum Umat Islam Bersatu), melalui Ketua PD Muhammadiyah H. Ahmad Budiono dan Humas FUIB H. Yasin.
Menurut Budiono, mestinya Bromo FM menyesuaikan program yang disajikan. Sebab, sejauh ini program yang disajikan cukup monoton. Padahal, Bromo FM dipindah ke Kraksaan dengan resiko cukup tinggi. "Misalnya saja harus memulai semua dari awal," terangnya.
Budiono mengatakan, FUIB juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Bromo FM. Sebab, FUIB yang mengusulkan Bromo FM agar dipindah ke Kraksaan. "Seiring dengan dipindahnya ibukota Kabupaten Probolinggo," ungkapnya serius.
Hal serupa diungkapkan H. Yasin. Menurut Yasin, mestinya pengelola Bromo FM menyesuaikan program yang disajikan. Apalagi, sekarang Ramadan. "Jadi harus dimanfaatkan baik-baik," kata Yasin.
Sementara saat dikonfirmasi, Kabag Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Probolinggo Sentot Dwi Hendriyono tidak menampik hal tersebut. Bahkan kata Sentot, masukan-masukan tersebut cukup berharga. "Itu berarti peduli pada radio ini. Lebih dulu saya sampaikan terima kasih," ujarnya.
Namun Sentot menolak dikatakan bahwa radio Bromo FM tidak melakukan perubahan program siar. Sebab menurutnya, selama Ramadan sudah banyak dilakukan penyesuaian siaran di Bromo FM.
Program pertama kata Sentot, yakni kuliah tujuh menit (kultum) setiap pukul 16.50 WIb-17.15 WIB.
Dikatakan Sentot, kultum tersebut diisi oleh para penceramah. Seperti Nyai Sholehah Zein, Najlatun Naqiyah, HA. Musayyib Nahrawi dan KH. Mahfud Syamsul Hadi. Tema yang disampaikan berbeda-beda. "Materinya sudah disiapkan masing-masing penceramah," katanya.
Total jumlah penceramah yang mengisi kultum ada 20 orang. Penceramah tersebut kata Sentot kebanyakan merupakan rekomendasi dari Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. "Sudah disetujui beliau (Hasan Aminuddin)," katanya.
Selain kultum kata Sentot, pihaknya juga menyiarkan tadarus Alquran dari masjid Ar-Raudlah secara langsung. Lalu, mengurangi acara-acara lagu dangdut. Selanjutnya diganti dengan lagu-lagu bernuansa islami.
Sejumlah program juga sudah disesuaikan. Terutama kajian pengetahuan atau informasi yang biasanya dibacakan di sela-sela program. Jika sebelumnya informasi seputar masalah umuu, selama Ramadan sudah disesuaikan. "Jadi bukannya tidak disesuaikan. Bahkan sudah dilaksanakan," tutur Sentot.
Sentot juga menjelaskan program Bromo FM selepas Ramadan. Dikatakan Sentot, program Bromo FM akan lebih mengedepankan dialog interaktif. Yakni mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
"Teknik reportase juga kita kembangkan. Ini sudah kerjasama dengan Polres Probolinggo. Selain itu tentu saja sebagai corong Pemkab Probolinggo," pungkas Sentot. (eem/hn)
Tunjangan Sertifikasi Ditanyakan Guru
Supanut: Rencananya Cair Akhir Agustus
KRAKSAAN - Sebagian guru di Kabupaten Probolinggo mulai mempertanyakan TPP (Tunjangan Profesi Guru) atau lebih dikenal tunjangan sertifikasi. Sebab, tunjangan Januari-Juni 2010 belum diterima para guru. Padahal seharusnya, tunjangan cair paling lambat bulan Juli tahun ini.
Seperti dikatakan Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo H. Alfan Wahid. Menurut Wahid, sejauh ini dirinya banyak menerima SMS (short message service) dari para guru. Isinya kebanyakan bertanya tentang jadwal pencairan TPP. "Saya ini bingung mau bilang apa," ujarnya.
TPP sendiri diberikan kepada guru di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional (Dispendik). Khususnya bagi yang lolos sertifikasi. Baik guru PNS, maupun non PNS.
Menurut Wahid, PGRI sudah menyampaikan aspirasi guru pada Sekda Kabupaten Probolinggo Kusnadi tentang pencairan TPP itu. Sebab, sejak Januari-Juni tunjangan itu belum dibayarkan. "Karena memang dirapel. Untuk 2010 masih belum terima," tutur Wahid.
Dikatakan Wahid, jumlah penerima TPP ada 1.925 guru PNS. Sementara dari guru non PNS ada 204 orang. Menurut Wahid, para guru berharap TPP bisa diterima sebelum lebaran. "Sebagai bekal lebaran nanti," tuturnya.
Sementara itu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Probolinggo Sunarto saat dikonfirmasi Radar Bromo menuturkan, TPP sudah dianggarkan di PAK 2010. Saat ini PAK sudah dikirimkan ke Provinsi Jatim untuk mendapat persetujuan. "Ini sudah masuk wewenang provinsi," kata Sunarto.
Jumlah anggaran yang diajukan menurut Sunarto, untuk TPP yakni Rp 25.316.475.000 Miliar. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 1.925 guru PNS serta 204 guru non PNS di lingkungan Dispendik. "Ini bagi yang lulus sertifikasi," katanya.
Selain itu juga ada insentif untuk guru PNS yang tak lulus sertifikasi. Nominal insentif masing-masing guru menurut Sunarto sekitar Rp 250 ribu per orang. Sementara anggarannya sebesar Rp 57.176.985.600. "Ini sesuai yang tertera di catatan saya," kata Sunarto.
Dijelaskan Sunarto, pembahasan anggaran PAK itu melibatkan dua pihak. Yakni Banggar DPRD dengan tim anggaran pemkab. Hasilnya sudah didok pada 9 Agustus.. Selanjutnya kata Sunarto, disahkan sebagai perda. "Kemudian dikonsultasikan ke provinsi," tuturnya.
Kalau provinsi tidak mempersoalkan TPP itu, maka anggaran itu bisa dicairkan. "Artinya sudah bisa diberikan pada guru-guru yang berhak," kata Sunarto.
Hal itu dibenarkan Kepala Dispendik kabupaten Supanut. Menurut Supanut, perda PAK sudah dikirimkan ke provinsi untuk dipelajari. Namun Supanut mengaku tidak tahu kapan kira-kira pencairan TPP.
Sebab tergantung perkembangan di provinsi. "Kalau sudah positif disetujui (provinsi). Bahkan dicairkan (TPP) dua hari bisa selesai, Mas," kata Supanut.
Supanut mengatakan, sejauh ini rencana pencairan memang sudah ditetapkan. Yakni pada akhir Agustus. Namun itu sebatas rencana. "Prakteknya kita tak bisa memastikan. Tergantung provinsi," tegasnya. (eem/hn)
Menurut Budiono, mestinya Bromo FM menyesuaikan program yang disajikan. Sebab, sejauh ini program yang disajikan cukup monoton. Padahal, Bromo FM dipindah ke Kraksaan dengan resiko cukup tinggi. "Misalnya saja harus memulai semua dari awal," terangnya.
Budiono mengatakan, FUIB juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Bromo FM. Sebab, FUIB yang mengusulkan Bromo FM agar dipindah ke Kraksaan. "Seiring dengan dipindahnya ibukota Kabupaten Probolinggo," ungkapnya serius.
Hal serupa diungkapkan H. Yasin. Menurut Yasin, mestinya pengelola Bromo FM menyesuaikan program yang disajikan. Apalagi, sekarang Ramadan. "Jadi harus dimanfaatkan baik-baik," kata Yasin.
Sementara saat dikonfirmasi, Kabag Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Probolinggo Sentot Dwi Hendriyono tidak menampik hal tersebut. Bahkan kata Sentot, masukan-masukan tersebut cukup berharga. "Itu berarti peduli pada radio ini. Lebih dulu saya sampaikan terima kasih," ujarnya.
Namun Sentot menolak dikatakan bahwa radio Bromo FM tidak melakukan perubahan program siar. Sebab menurutnya, selama Ramadan sudah banyak dilakukan penyesuaian siaran di Bromo FM.
Program pertama kata Sentot, yakni kuliah tujuh menit (kultum) setiap pukul 16.50 WIb-17.15 WIB.
Dikatakan Sentot, kultum tersebut diisi oleh para penceramah. Seperti Nyai Sholehah Zein, Najlatun Naqiyah, HA. Musayyib Nahrawi dan KH. Mahfud Syamsul Hadi. Tema yang disampaikan berbeda-beda. "Materinya sudah disiapkan masing-masing penceramah," katanya.
Total jumlah penceramah yang mengisi kultum ada 20 orang. Penceramah tersebut kata Sentot kebanyakan merupakan rekomendasi dari Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. "Sudah disetujui beliau (Hasan Aminuddin)," katanya.
Selain kultum kata Sentot, pihaknya juga menyiarkan tadarus Alquran dari masjid Ar-Raudlah secara langsung. Lalu, mengurangi acara-acara lagu dangdut. Selanjutnya diganti dengan lagu-lagu bernuansa islami.
Sejumlah program juga sudah disesuaikan. Terutama kajian pengetahuan atau informasi yang biasanya dibacakan di sela-sela program. Jika sebelumnya informasi seputar masalah umuu, selama Ramadan sudah disesuaikan. "Jadi bukannya tidak disesuaikan. Bahkan sudah dilaksanakan," tutur Sentot.
Sentot juga menjelaskan program Bromo FM selepas Ramadan. Dikatakan Sentot, program Bromo FM akan lebih mengedepankan dialog interaktif. Yakni mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
"Teknik reportase juga kita kembangkan. Ini sudah kerjasama dengan Polres Probolinggo. Selain itu tentu saja sebagai corong Pemkab Probolinggo," pungkas Sentot. (eem/hn)
Tunjangan Sertifikasi Ditanyakan Guru
Supanut: Rencananya Cair Akhir Agustus
KRAKSAAN - Sebagian guru di Kabupaten Probolinggo mulai mempertanyakan TPP (Tunjangan Profesi Guru) atau lebih dikenal tunjangan sertifikasi. Sebab, tunjangan Januari-Juni 2010 belum diterima para guru. Padahal seharusnya, tunjangan cair paling lambat bulan Juli tahun ini.
Seperti dikatakan Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo H. Alfan Wahid. Menurut Wahid, sejauh ini dirinya banyak menerima SMS (short message service) dari para guru. Isinya kebanyakan bertanya tentang jadwal pencairan TPP. "Saya ini bingung mau bilang apa," ujarnya.
TPP sendiri diberikan kepada guru di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional (Dispendik). Khususnya bagi yang lolos sertifikasi. Baik guru PNS, maupun non PNS.
Menurut Wahid, PGRI sudah menyampaikan aspirasi guru pada Sekda Kabupaten Probolinggo Kusnadi tentang pencairan TPP itu. Sebab, sejak Januari-Juni tunjangan itu belum dibayarkan. "Karena memang dirapel. Untuk 2010 masih belum terima," tutur Wahid.
Dikatakan Wahid, jumlah penerima TPP ada 1.925 guru PNS. Sementara dari guru non PNS ada 204 orang. Menurut Wahid, para guru berharap TPP bisa diterima sebelum lebaran. "Sebagai bekal lebaran nanti," tuturnya.
Sementara itu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Probolinggo Sunarto saat dikonfirmasi Radar Bromo menuturkan, TPP sudah dianggarkan di PAK 2010. Saat ini PAK sudah dikirimkan ke Provinsi Jatim untuk mendapat persetujuan. "Ini sudah masuk wewenang provinsi," kata Sunarto.
Jumlah anggaran yang diajukan menurut Sunarto, untuk TPP yakni Rp 25.316.475.000 Miliar. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 1.925 guru PNS serta 204 guru non PNS di lingkungan Dispendik. "Ini bagi yang lulus sertifikasi," katanya.
Selain itu juga ada insentif untuk guru PNS yang tak lulus sertifikasi. Nominal insentif masing-masing guru menurut Sunarto sekitar Rp 250 ribu per orang. Sementara anggarannya sebesar Rp 57.176.985.600. "Ini sesuai yang tertera di catatan saya," kata Sunarto.
Dijelaskan Sunarto, pembahasan anggaran PAK itu melibatkan dua pihak. Yakni Banggar DPRD dengan tim anggaran pemkab. Hasilnya sudah didok pada 9 Agustus.. Selanjutnya kata Sunarto, disahkan sebagai perda. "Kemudian dikonsultasikan ke provinsi," tuturnya.
Kalau provinsi tidak mempersoalkan TPP itu, maka anggaran itu bisa dicairkan. "Artinya sudah bisa diberikan pada guru-guru yang berhak," kata Sunarto.
Hal itu dibenarkan Kepala Dispendik kabupaten Supanut. Menurut Supanut, perda PAK sudah dikirimkan ke provinsi untuk dipelajari. Namun Supanut mengaku tidak tahu kapan kira-kira pencairan TPP.
Sebab tergantung perkembangan di provinsi. "Kalau sudah positif disetujui (provinsi). Bahkan dicairkan (TPP) dua hari bisa selesai, Mas," kata Supanut.
Supanut mengatakan, sejauh ini rencana pencairan memang sudah ditetapkan. Yakni pada akhir Agustus. Namun itu sebatas rencana. "Prakteknya kita tak bisa memastikan. Tergantung provinsi," tegasnya. (eem/hn)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=174801
