Dapat Tambahan Kuota 32 CJH

[ Jum'at, 03 September 2010 ]

PROBOLINGGO - Ada kesempatan emas bagi 32 CJH (calon jamaah haji) Kota dan Kabupaten Probolinggo. Mereka masuk dalam kuota tahap kedua dan mempunyai kesempatan melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH)-nya sampai (6/9).

Dari 32 CJH itu, 6 orang di antaranya berasal dari kota dan 26 orang dari kabupaten. Mereka adalah para CJH yang awalnya tidak masuk dalam kuota tahun ini. Tapi, karena ada beberapa orang CJH yang tidak bisa melunasi BPIH-nya, mereka punya kesempatan berangkat tahun ini. Tapi, mereka haru melunasi BPIH-nya sebelum (6/9).

Menurut Atok Illah, Kasi haji dan umrah di kantor kementerian keagamaan (Kemenag) Kabupaten Probolinggo, CJH yang masuk dalam kouta tahan kedua itu adalah yang nomor porsinya di bawah nomor 1300213355. "Itu, nomor tertinggi. Artinya, yang di bawahnya itu masuk tahap kedua. Ada tambahan kouta, sekitar 26 orang," ujar Atok kemarin.

Atok berharap, kepada para CJH yang mempunyai nomor porsi di bawah nomor tersebut untuk segera melunasi BPIH-nya. Pasalnya, kalau sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak terlunasi, maka mereka akan batal berangkat. "Mereka kami tunggu sampai Senin (6/9), pukul 15.00," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pada 2010 ini pada tahap pertama jumlah CJH dari Kota dan Kabupaten Probolinggo berjumlah 945 orang. Mereka berasal dari kota sebanyak 219 dan dari Kabupaten sebanyak 726 orang. Mereka diberi waktu 19 hari kerja untuk melunasinya (BPIH)-nya, yakni sejak (3-30/8). Besarnya biaya yang dibayar sebesar USD 3.432.

Ternyata, sampai batas akhir yang telah ditentukan, ada sebanyak 35 CJH yang gagal berangkat. Yakni, sebanyak 10 CJH dari kota dan 25 CJH dari Kabupaten. Alasannya pun berbeda-beda, ada yang meninggal dunia, belum siap sampai dan yang terbanyak adalah mereka yang belum bisa melunasi BPIH-nya.

Nah, kuota yang tak terpenuhi itu akhirnya dikumpulkan ke kantor Kemenag wilayah. Lalu, dibagi lagi per daerah. Ternyata kota Probolinggo mendapat tambahan 6 CJH dan kabupaten Probolinggo sebanyak 26 CJH.

"Kalau sampai mereka (26 CJH, red) ada yang tidak melunasi, maka kekurangan kouta itu akan ditarik ke tingkat nasional. Entah, nanti kita akan mendapat tambahan lagi atau tidak saya juga belum tahu," jelas Atok.

Menurut Atok, dari sebanyak 26 CJH yang masuk tahap kedua itu, sudah ada 14 CJH yang melunasi. Artinya, kini tinggal 12 CJH yang masih belum ada kabarnya. "Sisanya itu, masih belum ada kabarnya," ujarnya.

Untuk masalah keberangkatan, Atok mengaku juga masih belum bisa mengetahuinya. Termasuk CJH-nya masuk kloter berapa. Tapi, untuk gelombangnya sudah bisa diketahui, yakni masuk gelombang kedua. "Se-eks karesidenan Malang, semuanya masuk gelombang kedua," ujarnya.

Berbeda dengan di kota, dari 6 CJH yang masuk kouta tambahan sumuanya sudah lunas. Dan, kini tinggal pengurusan paspornya. "Alhamdulillah, semuanya sudah lunas. Begitu mereka dnyatakan masuk, mereka langsung melunasinya," jelas Taufiq, kepala TU Kemenag Kota Probolinggo.

Menurutnya, 6 CJH yang masuk dalam kuota tambahan itu memang sudah lama menunggu. Tapi, kesempatannya baru tahun ini dan masuk pada pelunasan tahap kedua. "Makannya, begitu dapat kabar porsinya masuk mereka langsung melunasi," ujarnya.

Disinggung masalah keberangkatan dan nomor kloternya, Taufiq juga mengaku masih belum mengetahuinya. Menurutnya, untuk pengundian nomor kloter insyaallah akan digelar pada Senin (13/9) nanti. "Masuk kloter nomor berapa, nanti di hari itu," ujarnya.

Tak hanya itu, pada 13 Septermber itu juga akan diketahui CJH kota akan naik pesawat apa, tanggal keberangkatan dan pulang juga akan diketahui. Termasuk juga, bersama dengan CJH dari daerah mana.

"Kan, jumlah jamaah (CJH, red) kota tidak sampai satu pesawat. Untuk memenuhi satu pesawat nanti akan dijadiakn satu dengan daerah lain. Itu, juga akan dikatahui daerah bersama daerah mana," ujarnya. (rud/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=177964

35 Calhaj Probolinggo Batal Berangkat

Selasa, 31 Agustus 2010 | 08:30 WIB

PROBOLINGGO - Di tengah antrean panjang (waiting list) berangkat haji hingga 2017, ternyata ada sejumlah calon jamaah haji (CJH) di Probolinggo yang batal berangkat haji pada tahun ini. Sebanyak 35 CJH yakni, 10 orang dari Kota Probolinggo dan 25 orang dari Kab. Probolinggo dinyatakan batal berangkat karena berbagai alasan.

Hal itu diketahui setelah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota dan Kab. Probolinggo menggelar rekapitulasi di hari terakhir masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Seperti diketahui, Kemenag mematok batas pelunasan BPIH paling lambat, Senin (30/8).

”Dalam rekapitulasi hari terakhir kemarin, ada 10 CJH yang batal berangkat. Sebanyak 7 menunda keberangkatannya, 2 karena meninggal dunia, dan 1 mengundurkan diri,” ujar Kasi Haji dan Umrah pada Kantor Kemenag Kota Probolinggo, Zulaikhah, Selasa (31/8) pagi tadi.

Zulaikah menjelaskan, pada 2010 ini Kota Probolinggo mendapatkan kuota sebanyak 219 CJH. Mereka diberi waktu 19 hari untuk melunasi BPIH (3-30/8). “Besarnya BPIH dipatok 3.432 dolar AS,” ujarnya.

Mereka yang tidak melunasi BPIH hingga hari terakhir Senin, secara otomatis gagal berangkat ke Tanah Suci pada 2010 ini. “Mereka masuk dalam daftar tunggu (waiting list) tahun berikutnya,” ujar Zulaikhah.

Sementara itu, nama-nama CJH yang telah melunasi BPIH, dikirimkan ke Kantor Kemenag Jatim. Selanjutnya Kemenag Jatim melakukan pemberkasan (administrasi) bagi CJH yang akan berangkat haji tahun ini.

Zulaikah menambahkan, selain masa pelunasan tahap pertama, masih ada pelunasan BPIH tahap kedua. Tetapi pelunasan pada tahap kedua itu dikhususkan bagi CJH yang sudah masuk kuota pertama. “Pelunasan tahap kedua dimulai 1 September hingga 6 hari ke depan,” ujarnya.

Sementara itu di Kab. Probolinggo, tahun ini mendapatkan kuota 726 CJH. ”Sebanyak 25 CJH batal berangkat, sebagian besar karena belum melunasi BPIH-nya hingga hari terakhir, Seni (30/8) kemarin,” ujar Kasi Haji dan Umrah pada Kantor Kemenag Kab. Probolinggo, Atho Illah pagi tadi.

Selain karena belum melunasi BPIH-nya, kata Atho, 2 CJH masih berada di Malaysia. ”Ada juga yang menunda berangkat haji karena istrinya hamil. Dia tidak mau berangkat haji kalau tidak bersama istrinya,” ujarnya.

Tetapi Atho membesarkan hati bagi ke-25 CJH yang batal berangkat haji tahun ini. ”Mereka masih bisa berangkat haji pada 2011 mendatang, hanya tertunda setahun,” ujarnya.

Yang jelas, posisi 25 CJH yang tidak jadi berangkat itu secara otomatis digantikan CJH yang nomor urutnya berada di bawahnya persis. Yakni, JCH yang selama ini masuk daftar tunggu (waiting list) berangkat haji pada 2011.

Sekadar diketahui, CJH di Probolinggo biasanya melunasi BPIH-nya bersamaan dengan panen komoditas pertanian seperti tembakau, bawang merah, padi, hingga kayu sengon. Tahun ini akibat musim kemarau basah (kemarau diselingi hujan) hasil panen tembakau dan bawang merah diduga kurang menggembirakan.

”Sementara sebagian petani kayu sengon dari Krucil dan Tiris juga melunasi BPIH-nya setelah panen kayu,” ujar Atho. Komoditas kayu sengon itu memang tidak seberapa terpengaruh musim kemarau basah.

”Banyak warga Krucil dan Tiris yang berangkat haji karena sukses bertanam sengon,” ujar Habib Qodir, pembina kelompok tani sengon di lereng Gunung Argopuro dan Gunung Lamongan di Kec. Krucil dan Kec. Tiris. Mereka biasa dijuluki sebagai haji sengon. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=b7916014a3725a93b48f9a221963aeda&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

35 CJH Batal Berangkat

[ Selasa, 31 Agustus 2010 ]

PROBOLINGGO - Sebanyak 35 CJH (calon jamaah haji) Kota dan Kabupaten Probolinggo dipastikan batal berangkat tahun ini. Itu diketahui setelah dilakukan rekapitulasi di hari terakhir masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), kemarin (30/8).

Dari 35 CJH itu, sebanyak 10 orang berasal dari kota dan 25 orang dari kabupaten. Mereka adalah para CJH yang namanya masuk dalam kouta tahun ini. Tapi, karena alasan tertentu mereka tidak bisa berangkat.

Menurut Zulaikhah, Kasi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kota Probolinggo, dari 10 CJH itu punya alasan berbeda. Yakni, sebanyak 2 orang karena meninggal dunia dan 1 orang mengundurkan diri. "Sedangkan sisanya (7 orang), menunda keberangkatannya," jelasnya.

Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, pada 2010 ini, jumlah CJH dari Kota dan Kabupaten Probolinggo berjumlah 945 orang. Mereka berasal dari kota sebanyak 219 dan dari Kabupaten sebanyak 726 orang.

Mereka diberi waktu 19 hari kerja untuk melunasinya (BPIH)-nya, yakni 3-30 Agustus. Adapun besarnya biaya yang harus mereka bayar tahun ini adalah sebesar USD 3.432.

Apabila ada CJH yang tidak melunasi BPIH-nya sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka mereka secara otomatis dinyatakan gagal berangkat tahun ini. Mereka secara otomatis akan masuk daftar tunggu tahun berikutnya.

Zulaikhah mengatakan, bagi mereka yang sudah melunasi BPIH-nya kemarin berkasnya sudah dikirim ke Surabaya. Itu, untuk dilakukan pemberkasan di kantor Kemenag wilayah Jawa Timur.

Menurutnya, selain masa pelunasan tahap pertama masih ada masa pelunasan tahap kedua. Tapi, itu tidak untuk mereka yang sudah masuk pada kouta pertama. Dan itu, diperkirakan akan dimulai pada (1/9) nanti. "Tahap kedua, ada waktu 6 hari masa pelunasan," ujarnya.

Sementara di Kabupaten Probolinggo ada 25 orang yang gagal berangkat dari jumlah 726 CJH. Mereka juga mempunyai asalah berbeda, di antaranya ada 2 orang masih berada di Malaysia dan ada yang karena istrinya hamil.

"Ada yang tidak siap berangkat, karena juga tidak bisa melunasi BPIH-nya," ujar Atok Illah, Kasi haji dan umrah Kemenag Kabupaten Probolinggo.

Ketentuannya sama, mereka CJH yang masuk kouta tahun ini tapi gagal, secara otomatis mereka tertunda pada tahun berikutnya. "Kalau tidak lunas, masuk waiting list tahun berikutnya," jelasnya. (rud/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=177417

Menag: Awal Ramadan Diputuskan 11 Agustus 2010

Selasa, 10/08/2010 19:39 WIB
Didit Tri Kertapati - detikNews

(Foto: Humas Kemenag)

Jakarta - Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1431 H jatuh pada 11 Agustus 2010. Keputusan ini diambil setelah tim rukyat melihat hilal di empat lokasi.

Keputusan ini diambil melalui Sidang Itsbat Awal Ramadan 1431 H di Kementerian Agama Jl Lapangan Banteng, Selasa (10/8/2010).

"Perkenankan saya menyatakan, menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan 1431 H, jatuh pada Rabu 11 Agustus," ujar Menag Suryadharma Ali saat sidang Itsbat.

Keputusan diambil tepat pukul 19.37 WIB. Menag lalu langsung mengetukkan palu disambut tepuk tangan hadirin.

Sebelum keputusan ditetapkan secara resmi, Menag membuka dialog dengan para peserta sidang. Sejumlah peserta, seperti dari Muhammadiyah, NU, dan Jamaah Al Wasliyah menyampaikan komentarnya. Namun, tak ada satu pun dari mereka yang menolak hasil pengamatan hilal itu.

Ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Depag, Rohadi Abdul Fatah, yang menyampaikan hasil pemantauan dari berbagai tempat. Menurut Rohadi, hilal terlihat di empat lokasi, yaitu Probolinggo, Gresik, Cilincing Jakarta Utara, dan Bengkulu. Menurut Rohadi, para saksi yang melihat hilal tersebut sudah disumpah oleh pengadilan setempat.

Sebelumnya, Rohadi juga menyampaikan hasil-hisal hisab yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam. Hasil hisab memperlihatkan hasil Ijtima akhir Sya'ban 1431 H, jatuh pada 10 Agustus 2010 atau 29 Sya'ban 1431 H pukul 10.09 WIB.

"Ijtima jatuh Selasa pukul 10.09. Maka Ramadan jatuh Rabu 11 agustus 2010," ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Islam Depag ini.

Sidang Itsbat dipimpin langsung Menag dan dihadiri Ketua MUI Ma'ruf Amin dan para pejabat Kemenag. Hadir pula para pengurus ormas Islam dan duta besar negara-negara sahabat, dan anggota BHR (Badan Hisab Rukyat). (fay/asy)

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2010/08/10/193952/1417712/10/menag-awal-ramadan-diputuskan-11-agustus-2010

Badan Hisab Rakyat Tetap Gagal Lihat Hilal

BANYUWANGI--MI: Tim Badan Hisab Rakyat (BHR) Banyuwangi, Situbondo, Jember, dan Bondowoso, serta Probolinggo, tetap gagal melihat hilal yang dilakukan di Pantai Kalbut Situbondo, Selasa (10/8) sore.

"Dengan demikian, Tim BHR kelima kabupaten tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama yang akan mengeluarkan 'isbat' malam ini. Pengamatan dilakukan sejak pukul 17.24 hingga pukul 17.34 WIB tidak mampu mengamati hilal karena terhalang kabut," kata salah seorang anggota BHR Banyuwangi, KH Suyuti Toha. (Ant/OL-9)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/10/161325/125/101/Badan-Hisab-Rakyat-Tetap-Gagal-Lihat-Hilal

Awal Puasa, Depag Tunggu Kementerian Agama

Selasa, 10 Agustus 2010 09:53:48 WIB

Reporter : Sugianto

Probolinggo (beritajatim.com) - Depag Kota Probolinggo sampai saat ini masih belum menentukan kapan jadwal awal puasa tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Depag setempat, Marsuwi melalui staf Bagian Humas, Samsur kepada beritajatim.com, Selasa (10/8/2010).

"Sampai sekarang Depag Kota Probolinggo masih belum bisa menentukan kapan jadwal memulai untuk menjalankan ibadah puasa," ungkapnya.

Belum ditentukannya jadwal awal puasa, kata dia, karena Depag masih menunggu himbauan dan pengumuman dari Kementrian Agama RI. "Rencananya nanti malam himbauan itu akan dilakukan oleh Kementrian Agama," kata dia.

Sementara itu, informasi yang dihimpun beritajatim.com menyebutkan, Muhamadiyah sudah memastikan awal bulan puasa jatuh pada tanggal 11 Agustus 2010. Sedangkan NU Kabupaten Probolinggo juga belum memastikan jadwal awal puasa.

Dari sekian pendapat soal ketentuan jadwal awal bulan puasa tersebut, ajaran Aboge yang paling belakang. Kelompok Aboge di Probolinggo memastikan jika jadwal awal puasa jatuh pada hari Kamis atau Jum'at besok. [ugi/kun]

Sumber: http://beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2010-08-10/73325/Awal_Puasa,_Depag_Tunggu_Kementerian_Agama

Biaya Turun, Kualitas Diharapkan Naik

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]

PROBOLINGGO - Musim haji sebentar lagi. Pembahasan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus dilakukan oleh panitia kerja (panja) di DPR RI. Setidaknya, panja BPIH berhasil menekan biaya pemondokan lebih rendah dibanding biaya yang diajukan oleh Menteri Agama.

Sabtu (24/7) lalu Radar Bromo sempat berbincang dengan anggota komisi VIII DPR RI Rukmini Buchori saat menghadiri peringatan Isra Mikraj di Bromo View hotel. "Pembahasan panja BPIH sudah berlangsung sekitar dua bulan. Rekan-rekan di panja berupaya untuk menekan biaya pemondokan," katanya.

Rukmini menceritakan, Menteri Agama Suryadarma Ali mematok biaya 3.000 U$D (atau Rp 30 juta) untuk biaya pemondokan jamaah haji. Tawar-menawar pun dilakukan oleh panja BPIH dan Kementerian Agama. Awalnya panja menurunkan biaya mulai 2.600 U$D namun permintaan itu tidak disetujui. Kesepakatan muncul ketika biaya disetujui dengan 2850 U$D.

"Panja juga sempat menurunkan 2.800 U$D, tetap saja tidak disetujui dan akhirnya naik lagi jadi 2.800 U$D. Perhitungan anggota DPR, biaya pemondokan harus diturunkan karena sudah banyak biaya yang dibayar oleh calon jamaah haji (CJH) kepada bank. Bunga itu masuk dana optimalisasi di Kementerian Agama," tutur Rukmini.

Selain membahas BPIH, DPR RI juga membahas mengenai fasilitas yang didapatkan oleh CJH. Antara lain pemondokan, penerbangan, paspor, asuransi hingga konsumsi. Permasalahan transportasi bus yang jadi sorotan musim haji tahun lalu, juga menjadi pertimbangan.

"Dulu (tahun 2009) penyelenggara (Kementerian Agama) bilang menyediakan 625 bus untuk jamaah. Tapi, yang jumlahnya itu tidak kesampaian karena sulit menemukan bus. Bilang kepada kami ada bus 315. Ternyata waktu kami cek, jumlahnya tidak sampai 315," cerita Rukmini, yang tahun lalu menjadi pengawas pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Akibatnya jamaah haji harus mencari tranportasi sendiri dan menempuh jarak puluhan kilo meter. Soal pemondokan juga menjadi sorotan, kata Rukmini, tahun ini dikabarkan 65 persen pemondokan CJH di ring 1 dan sekitar 35 persen di ring 2. pasalnya, tidak ada lagi ring 3.

Menurut anggota DPR RI dari PDIP ini, jumlah biaya haji tahun ini sekitar Rp 31.917.000. Keberhasilan DPR RI menurunkan biaya sampai Rp 720 ribu diharapkan tidak mempengaruhi penyelenggaraan haji.

Rukmini juga bilang, DPR RI sempat mengusulkan ada badan non bank yang bertugas menyelenggarakan haji. Namun usulan itu ditolak oleh pemerintah pusat. "Kalau ada badan sendiri yang menyelenggarakan, diharapkan ada transparansi dan pertanggungjawabannya jelas. Badan itu seolah bank tapi bukan bank," ucap Rukmini yang mengatakan dana abadi umat, dari bunga tabungan biaya haji saat ini mencapai Rp 20 Triliun di Kementerian Agama pusat.

Penyelenggaraan haji tahun ini, lanjut Rukmini, petugas dari Kementerian Agama yang ditugaskan dan dibiayai dana operasional diminta bisa bekerja secara maksimal. Mereka harus bisa mengatur jadwal penerbangan supaya tidak mundur dari yang ditetapkan. Serta mempermudah urusan para jamaah haji.

"Mudah-mudahan harus lebih baik dari tahun lalu. Pemondokan bisa lebih banyak yang dekat daripada jauh," tutur istri Wali Kota Probolinggo Buchori ini. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171916

Dua KUA Masih Numpang

[ Kamis, 27 Mei 2010 ]

PROBOLINGGO - Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo mengakui kekurangan sarana prasarana. Ada dua Kantor Urusan Agama (KUA) yang tak punya kantor sendiri. KUA Kanigaran ngekos di rumah penduduk. Sedangkan KUA Kedopok masih numpang di kantor kecamatan.

Masalah minimnya sarana prasarana itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setempat Marsuwi saat diundang hearing komisi A DPRD kemarin. Tidak hanya soal sarana prasarana, komisi A juga ingin mengetahui lebih jauh kaitan kebijakan pendidikan Kementerian Agama.

Marsuwi mengungkapkan Kementerian Agama mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dalam hal pendidikan. "Memang seolah-olah ada dua bapak yang diikuti. Sekarang tidak ada masalah dan tidak ada dikotomi. Lihat saja dua menteri itu (Menteri Pendidikan M Nuh dan Kementerian Agama Suryadarma Ali) selalu berdua dan saling melengkapi," tuturnya.

Di Kementerian Agama juga sudah ada blockgrant untuk MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah). Sesuai RPJM kementerian tersebut, tahun 2014 mendatang sudah tidak ada lembaga yang tidak layak pakai untuk pembelajaran.

Pasalnya, antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan begitu kontradiksi. Kementerian Pendidikan kebijakannya 95 negeri dan 5 swasta. Sedangkan Kementerian Agama kebijakan untuk 95 persen swasta dan 5 persen negeri. Di Kota Probolinggo dari 10 MTs yang ada hanya 1 MTs negeri. Ada 9 MA (Madrasah Aliyah) hanya dua yang negeri. Semua MI di kota status swasta.

Ketua Komisi A Asad Anshari lantas menyindir kaitan saling berdampingannya dua menteri tersebut apakah juga terjadi di Kota Probolinggo. Antara Marsuwi dan Kepala Dinas Pendidikan Maksum Subani. "Secara psikologis, iya. Action belum nampak tapi kami selalu berdampingan," jawab Marsuwi.

Anggota komisi C Abdul Aziz mempertanyakan soal Bantuan Siswa Miskin (BSM) di lingkungan Kementerian Agama Kota Probolinggo. Berapa jumlah siswa miskin MA negeri swasta yang mendapatkan bantuan dan dana pendamping. "Bagaimana harus mensinergikan, tidak hanya psikologis saja, kebijakan juga," ujar dewan dari PKB itu.

Diberitahukan bahwa BSM di Kementerian Agama untuk MI pada tahun ini 403 siswa (tahun 2009 504 siswa) Rp 360 ribu per tahun. MTs 392 siswa (tahun 2009 641 siswa) Rp 720 ribu per tahun. Sedangkan MA 680 siswa (tahun 2009 564 siswa) Rp 760 ribu per tahun.

"Untuk MA tahun ini naik tapi tidak signifikan. Bantuan tersebut untuk 9 lembaga MA yang ada di Kota Probolinggo. Dana pendamping yang membuat kami iri. Karena di daerah lain dana pendamping sudah ada tapi di Kota Probolinggo baru sebatas obsesi.," ungkap Kasi Mapenda Didik Hermadi.

Sedangkan untuk bantuan di pondok pesantren dari 8531 santri yang tercover hanya 2345 santri di Kota Probolinggo. Seharusnya dana sharing antara pemprov dan pemkot, tapi jumlah sharing tidak imbang. Pemprov mengucurkan dana Rp 2 M sementara pemkot hanya Rp 500 juta. Setiap bulan santri mendapat bantuan Rp 300 ribu.

Saat hearing, Marsuwi memanfaatkan pertemuan itu untuk meminta bantuan kepada dewan terkait nasib dua KUA. Dampak dari pengembangan wilayah yang semula tiga kecamatan menjadi dua kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo wajib menambah KUA baru di dua kecamatan yaitu Kedopok dan Kanigaran.

Ia bilang sudah mendapatkan hak pemakaian tanah aset pemkot di lingkungan kecamatan. Saat mengajukan bantuan untuk pembangunan KUA di kanwil tidak bisa dibantu kalau status tanah masih hak pakai. Oleh karena itu tanah tersebut harus dihibahkan. Marsuwi berkonsultasi ke dewan periode sebelumnya kalau hibah harus ada perdanya dan dibahas di depan.

"Mohon bantuan ada perda untuk hibah tanah tersebut. Karena gedung itu nantinya digunakan untuk balai nikah masyarakat di Kota Probolinggo. KUA di Kanigaran itu kami menyewa rumah warga, di Kedopok numpang di kantor kecamatan disekat dengan ruangan PKK," curhat Marsuwi.

Menanggapi kurangnya sarana tersebut, anggota komisi Agung Sasongko menyatakan sesuai aturan penganggaran, bantuan untuk instansi vertikal memang tidak diperbolehkan. Contohnya pernah muncul di temuan BPK dan instansi vertikal harus mengembalikan bantuan tersebut. "Agar sarana dan prasarana terpenuhi ajukan saya hibah tanah dan bantuan pembangunan untuk KUA," katanya.

Karena penasaran dengan sarana prasarana tersebut, setelah hearing komisi A mendatangi KUA Kanigaran. Memang benar, KUA itu ngontrak di rumah warga. Terletak di ujung selatan Jl Wali Kota Gatot (SMPN 7). Mungkin orang tidak akan tahu kalau itulah KUA Kanigaran jika tidak ada papan nama yang diletakkan seperti sekarang.

Kepala KUA Kanigaran Azhar Munir, sudah sejak tiga bulan lalu KUA tersebut berada disana. Sistem pembayaran rumah itu seperti orang kos. Setiap bulan Rp 100 ribu (belum termasuk listrik) dan penjaga malam antara Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Kondisi KUA juga sangat rawan karena harus menyimpan surat nikah. Sementara ini mereka menyimpannya di dalam lemari besi terkunci.

"Beberapa waktu lalu Pak Wali (Buchori) sempat ke sini lalu kepanasan karena tidak ada kipasnya. Katanya mau disediakan dua kipas angin tapi sampai sekarang belum ada," ujar Azhar kepada anggota dewan yang mendatangi kantornya, siang kemarin. (fa/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=160841