Sabtu, 24 Juli 2010 | 11:54 WIB
PROBOLINGGO - Setelah mangkrak 13 tahun, menara based tranciever station (BTS) milik Mobile Selular Indonesia di Kel. Kedopok, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo diakuisisi PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI). Belakangan, sebagian warga setempat mempermasalahkan proses perizinan yang diajukan PT STI.
Penyelesaian yang dimediasi pihak Kecamatan Kedopok sejak Maret lalu mengalami jalan buntu. “Pemkot akhirnya mengambil alih penyelesaian kasus ini, apalagi pihak Sampoerna juga ingin segera mengoperasikan tower tersebut,” ujar Walikota HM. Buchori SH MSi saat bertemu dengan 8 warga Kedopok di Pemkot Probolinggo, Jumat (23/7) siang.
Dalam pertemuan tersebut, walikota mengingatkan, pengoperasian tower itu akan memberikan pemasukan asli daerah (PAD). “Tolong masalah ini dirembuk yang baik dengan pihak Sampoerna. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.
“Yang diundang Pak Wali sebenarnya 10 orang, yang 2 sakit. Semuanya belum setuju pengoperasian menara, juga belum menerima uang kompensasi,” ujar Pagih usai pertemuan. Ke-8 warga itu masing-masing, Pagih, Suhar, Sidang, Ali (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM), Sinto (Ketua RT 6), Pak Le (Ketua RW 2), Nafsi, dan Azis.
Pagih sendiri mengaku belum bisa menerima dana kompensasi karena belum ada kesepakatan soal pengoperasian menara itu. “Ketika saya tidak di rumah, istri saya didatangi dua petugas, seorang berseragam polisi, seorang berseragam TNI,” ujarnya.
Kedua petugas itu mengatakan, semua warga sudah setuju pengoperasian menara yang mangkrak 13 tahun itu. “Kepada istri saya petugas itu mengatakan, ‘kalau ibu tidak setuju, tidak bakal menerima uang Rp 300 ribu’,” ujar Pagi.
Pagih menilai, sebagian warga sempat tersinggung dengn cara-cara PT STI yang tiba-tiba hendak mengoperasikan tower. “Kalau sejak awal kami diajak berembuk, tidak ada masalah,” ujarnya.
Sebagian warga lain mempertanyakan, apakah tower yang mangkrak sejak 13 tahun silam itu masih aman. Soalnya, mereka khawatir tower setinggi 92 meter itu rawan ambruk. Pagih menambahkan, tower itu mula-mula dibangun pada 1996, dan selesai pada 1997 lalu. Meski tanpa mengantongi izin (Undang-Undang Gangguan/Hinder Ordonantie) dari masyarakat, menara yang dibangun semasa Orde Baru itu tetap berdiri.
”Maklum saat itu masa Orde Baru. Bahkan pernah ada Polsek dan Koramil mendatangi lokasi proyek malah dihalau oleh tentara Kopassus,” ujar seorang warga. ”Menara setinggi 92 meter itu juga jadi sasaran sambaran petir. Santri-santri di Pesantren Sirajul Mubtadi’in di sebelahnya sampai ketakutan di saat musim hujan,” sambung Pagih.
Meski dikhawatirkan sebagian masyarakat, Agung dari PT STI menilai, bangunan tower BTS setinggi 92 meter itu aman. ”Itu menara Mobile Selular Indonesia yang kemudian diakuisisi Sampoerna Telekomunikasi. Konstruksinya aman, bisa bertahan hingga puluhan tahun,” ujarnya.
Soal petir yang sering menyambar puncak tower, kata Agung, karena kawat dari penangkal petir yang menembus bumi (ground) terputus.PT STI pun kemudian membenahi kawat penangkal petir itu.
Data BTS itu terlihat jelas pada lempeng logam di kaki tower BTS itu. Yakni, tipe dan tinggi menara: A setinggi 92 meter, pemilik: Mobile Selular Indonesia, kontraktor: PT Karunia Berca Indonesia, tanggal produksi: 16 Mei 1997, tanggal pemasaran: 08 Juli 1997.
Setelah mengakuisisi, PT STI bermaksud mengoperasikan tower BTS yang mangkrak 13 tahun itu. ”Kami pun bermaksud mengajukan izin ke tetangga kiri-kanan,” ujar Agung. Ternyata, sebagian warga menolak keberadaan menara itu. ”Padahal menara ini bisa memberikan pemasukan ke kas daerah,” ujar mantan wartawan terbitan Bandung itu.
Terkait penolakan sebagian warga, Ketua Komisi C, Nasution meminta Camat A. Sudianto untuk mempertemukan warga setempat dengan PT STI. ”Mungkin ada miskomunikasi, camat harus mengumpulkan warga, diajak duduk bersama,” ujar politisi PDIP itu. isa
PROBOLINGGO - Setelah mangkrak 13 tahun, menara based tranciever station (BTS) milik Mobile Selular Indonesia di Kel. Kedopok, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo diakuisisi PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI). Belakangan, sebagian warga setempat mempermasalahkan proses perizinan yang diajukan PT STI.
Penyelesaian yang dimediasi pihak Kecamatan Kedopok sejak Maret lalu mengalami jalan buntu. “Pemkot akhirnya mengambil alih penyelesaian kasus ini, apalagi pihak Sampoerna juga ingin segera mengoperasikan tower tersebut,” ujar Walikota HM. Buchori SH MSi saat bertemu dengan 8 warga Kedopok di Pemkot Probolinggo, Jumat (23/7) siang.
Dalam pertemuan tersebut, walikota mengingatkan, pengoperasian tower itu akan memberikan pemasukan asli daerah (PAD). “Tolong masalah ini dirembuk yang baik dengan pihak Sampoerna. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.
“Yang diundang Pak Wali sebenarnya 10 orang, yang 2 sakit. Semuanya belum setuju pengoperasian menara, juga belum menerima uang kompensasi,” ujar Pagih usai pertemuan. Ke-8 warga itu masing-masing, Pagih, Suhar, Sidang, Ali (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM), Sinto (Ketua RT 6), Pak Le (Ketua RW 2), Nafsi, dan Azis.
Pagih sendiri mengaku belum bisa menerima dana kompensasi karena belum ada kesepakatan soal pengoperasian menara itu. “Ketika saya tidak di rumah, istri saya didatangi dua petugas, seorang berseragam polisi, seorang berseragam TNI,” ujarnya.
Kedua petugas itu mengatakan, semua warga sudah setuju pengoperasian menara yang mangkrak 13 tahun itu. “Kepada istri saya petugas itu mengatakan, ‘kalau ibu tidak setuju, tidak bakal menerima uang Rp 300 ribu’,” ujar Pagi.
Pagih menilai, sebagian warga sempat tersinggung dengn cara-cara PT STI yang tiba-tiba hendak mengoperasikan tower. “Kalau sejak awal kami diajak berembuk, tidak ada masalah,” ujarnya.
Sebagian warga lain mempertanyakan, apakah tower yang mangkrak sejak 13 tahun silam itu masih aman. Soalnya, mereka khawatir tower setinggi 92 meter itu rawan ambruk. Pagih menambahkan, tower itu mula-mula dibangun pada 1996, dan selesai pada 1997 lalu. Meski tanpa mengantongi izin (Undang-Undang Gangguan/Hinder Ordonantie) dari masyarakat, menara yang dibangun semasa Orde Baru itu tetap berdiri.
”Maklum saat itu masa Orde Baru. Bahkan pernah ada Polsek dan Koramil mendatangi lokasi proyek malah dihalau oleh tentara Kopassus,” ujar seorang warga. ”Menara setinggi 92 meter itu juga jadi sasaran sambaran petir. Santri-santri di Pesantren Sirajul Mubtadi’in di sebelahnya sampai ketakutan di saat musim hujan,” sambung Pagih.
Meski dikhawatirkan sebagian masyarakat, Agung dari PT STI menilai, bangunan tower BTS setinggi 92 meter itu aman. ”Itu menara Mobile Selular Indonesia yang kemudian diakuisisi Sampoerna Telekomunikasi. Konstruksinya aman, bisa bertahan hingga puluhan tahun,” ujarnya.
Soal petir yang sering menyambar puncak tower, kata Agung, karena kawat dari penangkal petir yang menembus bumi (ground) terputus.PT STI pun kemudian membenahi kawat penangkal petir itu.
Data BTS itu terlihat jelas pada lempeng logam di kaki tower BTS itu. Yakni, tipe dan tinggi menara: A setinggi 92 meter, pemilik: Mobile Selular Indonesia, kontraktor: PT Karunia Berca Indonesia, tanggal produksi: 16 Mei 1997, tanggal pemasaran: 08 Juli 1997.
Setelah mengakuisisi, PT STI bermaksud mengoperasikan tower BTS yang mangkrak 13 tahun itu. ”Kami pun bermaksud mengajukan izin ke tetangga kiri-kanan,” ujar Agung. Ternyata, sebagian warga menolak keberadaan menara itu. ”Padahal menara ini bisa memberikan pemasukan ke kas daerah,” ujar mantan wartawan terbitan Bandung itu.
Terkait penolakan sebagian warga, Ketua Komisi C, Nasution meminta Camat A. Sudianto untuk mempertemukan warga setempat dengan PT STI. ”Mungkin ada miskomunikasi, camat harus mengumpulkan warga, diajak duduk bersama,” ujar politisi PDIP itu. isa
Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=48bad81a248a58b3f358dca7495142c1&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
