Tampilkan postingan dengan label DPR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPR. Tampilkan semua postingan

Selasa, 27 Juli 2010

Biaya Turun, Kualitas Diharapkan Naik

[ Selasa, 27 Juli 2010 ]
PROBOLINGGO - Musim haji sebentar lagi. Pembahasan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus dilakukan oleh panitia kerja (panja) di DPR RI. Setidaknya, panja BPIH berhasil menekan biaya pemondokan lebih rendah dibanding biaya yang diajukan oleh Menteri Agama.

Sabtu (24/7) lalu Radar Bromo sempat berbincang dengan anggota komisi VIII DPR RI Rukmini Buchori saat menghadiri peringatan Isra Mikraj di Bromo View hotel. "Pembahasan panja BPIH sudah berlangsung sekitar dua bulan. Rekan-rekan di panja berupaya untuk menekan biaya pemondokan," katanya.

Rukmini menceritakan, Menteri Agama Suryadarma Ali mematok biaya 3.000 U$D (atau Rp 30 juta) untuk biaya pemondokan jamaah haji. Tawar-menawar pun dilakukan oleh panja BPIH dan Kementerian Agama. Awalnya panja menurunkan biaya mulai 2.600 U$D namun permintaan itu tidak disetujui. Kesepakatan muncul ketika biaya disetujui dengan 2850 U$D.

"Panja juga sempat menurunkan 2.800 U$D, tetap saja tidak disetujui dan akhirnya naik lagi jadi 2.800 U$D. Perhitungan anggota DPR, biaya pemondokan harus diturunkan karena sudah banyak biaya yang dibayar oleh calon jamaah haji (CJH) kepada bank. Bunga itu masuk dana optimalisasi di Kementerian Agama," tutur Rukmini.

Selain membahas BPIH, DPR RI juga membahas mengenai fasilitas yang didapatkan oleh CJH. Antara lain pemondokan, penerbangan, paspor, asuransi hingga konsumsi. Permasalahan transportasi bus yang jadi sorotan musim haji tahun lalu, juga menjadi pertimbangan.

"Dulu (tahun 2009) penyelenggara (Kementerian Agama) bilang menyediakan 625 bus untuk jamaah. Tapi, yang jumlahnya itu tidak kesampaian karena sulit menemukan bus. Bilang kepada kami ada bus 315. Ternyata waktu kami cek, jumlahnya tidak sampai 315," cerita Rukmini, yang tahun lalu menjadi pengawas pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Akibatnya jamaah haji harus mencari tranportasi sendiri dan menempuh jarak puluhan kilo meter. Soal pemondokan juga menjadi sorotan, kata Rukmini, tahun ini dikabarkan 65 persen pemondokan CJH di ring 1 dan sekitar 35 persen di ring 2. pasalnya, tidak ada lagi ring 3.

Menurut anggota DPR RI dari PDIP ini, jumlah biaya haji tahun ini sekitar Rp 31.917.000. Keberhasilan DPR RI menurunkan biaya sampai Rp 720 ribu diharapkan tidak mempengaruhi penyelenggaraan haji.

Rukmini juga bilang, DPR RI sempat mengusulkan ada badan non bank yang bertugas menyelenggarakan haji. Namun usulan itu ditolak oleh pemerintah pusat. "Kalau ada badan sendiri yang menyelenggarakan, diharapkan ada transparansi dan pertanggungjawabannya jelas. Badan itu seolah bank tapi bukan bank," ucap Rukmini yang mengatakan dana abadi umat, dari bunga tabungan biaya haji saat ini mencapai Rp 20 Triliun di Kementerian Agama pusat.

Penyelenggaraan haji tahun ini, lanjut Rukmini, petugas dari Kementerian Agama yang ditugaskan dan dibiayai dana operasional diminta bisa bekerja secara maksimal. Mereka harus bisa mengatur jadwal penerbangan supaya tidak mundur dari yang ditetapkan. Serta mempermudah urusan para jamaah haji.

"Mudah-mudahan harus lebih baik dari tahun lalu. Pemondokan bisa lebih banyak yang dekat daripada jauh," tutur istri Wali Kota Probolinggo Buchori ini. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171916

Rabu, 21 Juli 2010

Rp 1,9 M untuk Revitalisasi Pasar

[ Rabu, 21 Juli 2010 ]
PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo menyiapkan dana sebesar Rp 1,9 miliar untuk revitalisasi delapan pasar tradisional. Dengan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) yang didapat dari pemerintah pusat tersebut, rehab pasar yang terdiri dari 23 kegiatan bakal dimulai Agustus mendatang.

"Tahapan DED (detail engineering design), gambar dan kegiatan sudah kami persiapkan. Minggu depan siap kami serahkan ke bagian pembangunan untuk dilaksanakan tahap lelang," tutur Kabid Aset di Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Rachmadeta Antariksa, saat hearing dengan komisi C DPRD Kota Probolinggo, Selasa (20/7).

Deta membeberkan delapan pasar yang bakal direhab berikut dengan bentuk kegiatannya. Yakni pasar Baru ada 7 kegiatan (proyek), pasar Gotong Royong 4 kegiatan, pasar Mangunharjo 2 kegiatan, pasar Randupangger 4 kegiatan, pasar Wonoasih 2 kegiatan, pasar Kronong 2 kegiatan, pasar Ketapang 1 kegiatan dan pasar Umbul 1 kegiatan.

Kegiatan di masing-masing pasar sangat variatif, tergantung prioritas dari fisik pasar. Misalnya rehab kantor UPTD (unit pelaksana teknis daerah), rehab los (ikan, daging), talang, atap, pintu, pagar, tangga, saluran, kamar mandi, paving dan mushola.

"Semua kamar mandi pasar menjadi perhatian kami. Karena ini ada kaitannya dengan penilaian Adipura," imbuh Deta. Ia juga menjelaskan, kendala rehab menjelang puasa tidak akan menjadi masalah karena rehab dilaksanakan secara bergantian.

Menanggapi rencana revitalisasi pasar tradisional ini, Ketua Komisi C Nasution mengatakan agar rehab pasar diinfokan kepada pedagang. "Saya rasa kalau pembangunan split tidak bisa, iya kalau kasus, bisa. Harus adil. Bagaimana agar teknis rehab tidak menganggu aktivitas pedagang," tuturnya.

Revitalisasi pasar ini yang punya gawe bidang aset. Namun koordinasi pelaksanaan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan bidang pembangunan. Kata Kepala Dinas PU Sanusi Sapuan, PPK (pejabat penatausahaan keuangan) di aset sedangkan lelang di pembangunan.

"Kami (PU) sebagai pengawas lapangan dan panitia pemeriksa pembangunan. Untuk masalah sumber dana memang mundur, karena secara administrasi harus dituntaskan," ungkap Sanusi.

Anggota komisi C, Abdoel Wahid sempat menanyakan berapa rekanan yang mengerjakan proyek tersebut dan apa saja. "Karena ada 23 kegiatan, jadi ada 23 rekanan. CV belum tahu karena belum dilelang oleh pembangunan. Kami tidak masuk sampai ke ranah pelelangan," jawab Deta.

Cak Yon sempat mengkritisi soal belum diserahkannya dokumen lelang ke bagian pembangunan. "Dokumen belum diserahkan berarti masih jauh dari pekerjaan yang akan dimulai. Kami tidak ingin sampai seperti proyek rumah tidak layak huni, yang sistemnya penunjukkan langsung tapi justru rumahnya semakin tidak layak huni. Program Bapemas itu teknis di lapangannya nol," tegas politisi PDIP itu.

Komisi C sepakat apabila proyek revitalisasi tidak sesuai dengan RAB (rencana anggaran biaya), maka akan dibongkar. Siang itu, hearing hanya diikuti lima anggota komisi. Selain Cak Yon dan Abdoel Wahid, ada Hamid Rusdi, Samsul Arifin dan Tommy Wahyu Prakoso. Anggota lainnya sedang ikut pansus (panitia khusus) kode etik ke Jakarta.

Usai hearing, dilanjutkan meninjau ke beberapa pasar yang bakal direvitalisasi. Komisi C, Bagian Aset dan Dinas PU didampingi oleh CV Meter sebagai konsultan dari proyek revitalisasi pasar tradisional. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170934

Selasa, 13 Juli 2010

Kertas Leces Berhenti Produksi

Senin, 12 Juli 2010 | 11:31 WIB
PT Kertas Leces

PROBOLINGGO - Sudah satu bulan lebih, PT Kertas Leces (PT KL) di Desa/Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, tidak beroperasi karena pasokan gasnya terputus. Perusahaan Gas Negara (PGN) terpaksa memutus pasokan gas alam ke PT KL karena pabrik kertas milik negara itu menunggak pembayaran gas sekitar Rp 41 miliar.

Penyebab tidak beroperasinya pabrik kertas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu terungkap ketika anggota Komisi VI DPR RI, Drs KH Unais Al Hisyam, mengunjungi PT KL, Minggu (11/7).

Politisi PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Madura itu langsung disambati jajaran manajer PTKL dan pengurus sejumlah serikat pekerja

"Terus terang kami sedang ada masalah. Pasokan gas ke PT KL distop oleh PGN, Jumat (9/7) lalu. Kami sudah melakukan negosiasi, tetapi deadlock," ujar Direktur Produksi dan Pengembangan PT KL, Ir Syarif Hidayat, didampingi Direktur Pemasaran PT KL, Ir Zainal Arifin, dalam pertemuan dengan Gus Unais --panggilan akrab Drs KH Unais Al Hisyam-- di Ruang Pertemuan II PT KL.

Pertemuan yang diprakarsai Serikat Karyawan (Sekar) PT KL juga dihadiri tiga serikat pekerja lainnya, yakni Serikat Pekerja Kertas Leces (SPKL), Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPS KL), dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT KL. Juga hadir Humas PT Boma Bisma Indra (BBI) Pasuruan, Tantowi. BBI adalah BUMN yang memproduksi alat-alat berat, yang kini kondisinya juga kembang kempis.

Ir Zainal mengakui, PT KL memang mempunyai tunggakan utang ke PGN. "Rupanya PGN tidak bisa menoleransi lagi utang PT KL sehingga menghentikan pasokan gas," ujarnya. Zainal mengatakan, PT KL sekarang sedang menghadapi masa sulit luar biasa dan saat ini sedang menerapkan restrukturisasi sumber daya manusia (SDM) dan finansial, serta berupaya melakukan konversi energi dari gas menuju batubara sebagai bahan baku alternatif untuk efisiensi.

Bahasa yang tepat, kata Zainal, PT KL sedang membangun boiler berbahan batubara. Tujuannya untuk menambah pasokan energi yang tidak bisa dicukupi hanya dari mesin berbahan baku gas. Zainal juga berterus terang, kurva (grafik) bahan baku PT KL sedang buruk sepanjang sejarah. "Harga bahan baku kertas (pulp) sangat mahal, 900 (dollar AS) per metrik ton," ujarnya.

Zainal tidak menyebutkan berapa tunggakan utang PT KL ke PGN sehingga mengakibatkan pasokan gasnya diputus, namun Gus Unais menyebutkan PT KL ke PGN sekitar Rp 41 miliar. "Ada dua hal inti yang dihadapi PT KL. Pertama, pasokan gas diputus oleh PGN karena PT KL nunggak Rp 41 miliar. Kedua, masalah material atau bahan baku kertas," ujar Gus Unais.

Dikatakan Gus Unais, utang PT KL ini muncul ke permukaan karena BPK dalam auditnya menyemprit PGN terkait piutang Rp 41 miliar pada PT KL. PGN pun akhirnya bertindak keras dengan menutup keran pipa gas menuju PT KL. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e3f5146af9c7ac171b12bd3fc5753c4e&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Kementrian BUMN Harus Ikut Campur

Senin, 12 Juli 2010 | 10:29 WIB

Masalah tunggakan pembayaran gas yang dihadapi PT Kertas Leces (PT KL) tidak bisa dibicarakan secara business to business antara PT KL dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, harus ikut campur tangan terkait utang-piutang tersebut.

Demikian pendapat anggota Komisi VI DPR RI, Drs KH Unais Al Hisyam (Gus Unais) ketika berkunjung ke lokasi perusahaan kertas milik negara tersebut. Jika masalah ini berlarut-larut, Gus Unais khawatir bakal berdampak buruk terhadap nasib sekitar 2.000 pekerja PT KL. "Ini menyangkut urusan perut 2.000 pekerja. Orang bisa emosional kalau menyangkut perut," ujar politisi asal Sumenep, Madura, itu.

Gus Unais menambahkan, Komisi VI DPR RI yang membawahi di antaranya BUMN, akan mendesak Kementerian BUMN agar segera bertindak. "Entah bagaimana caranya, Kementrian BUMN harus bisa menyelesaikan utang PT KL. Mungkin bisa melalui reschedulling atau penjadwalan kembali pembayaran utang itu," ujarnya.

Bisa saja misalnya, pemerintah tidak meminta deviden dari PGN sebagai ganti untuk menutup utang PT KL. "Artinya, ya pemerintah yang membayar utang PT KL," ujar Gus Unais.

Awal Juni lalu, keran pipa yang memasok gas alam ke PTKL ditutup oleh PGN. Padahal selama ini PTKL menggunakan gas alam sebagai bahan bakar. Setiap hari PTKL menyerap gas alam sekitar 200.000 Normal metrik kubik (Nmk)/hari, harga gas alam dari PGN dipatok Rp 2.000/Nmk. "Dalam sebulan PT KL harus menyediakan dana Rp 11-13 miliar untuk membeli gas alam," ujar sumber dari PT KL.

Karena tidak mampu membayar gas alam, PGN pun akhirnya menutup pasokan gas ke PT KL sejak awal Juni lalu. Karena tidak ada gas, pabrik kertas BUMN tertua di Indonesia setelah PT Kertas Padalarang, Jabar, itu berhenti berproduksi. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=df14386d9de8fe5af5e12e2dff6de887&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Ajukan Proyek PG, Dapat Angin Panja Gula

Senin, 12 Juli 2010 | 10:30 WIB

PROBOLINGGO – Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI bakal menemui Gubernur Jatim Soekarwo terkait penentuan dua lokasi yang bakal mendapatkan proyek pendirian dua pabrik gula (PG) baru di Jatim.

"Mungkin setelah reses, Panja Gula DPR RI bakal menemui Gubernur Jatim," ujar anggota Panja Gula DPR RI, Drs KH Unais Al Hisyam (Gus Unais) saat mengunjungi PT KL, Minggu (11/7).

Dikatakan Gus Unais, sudah ada dua daerah di Jatim yang mengajukan proyek PG baru terkait program swasembada gula pada 2014 mendatang. Dua daerah itu adalah Pemkab Banyuwangi dan Pemkab Mojokerto. Belakangan PT Kertas Leces (PT KL) di Kabupaten Probolinggo juga mengajukan proyek pendirian PG.

Ketua Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPS KL), Imam Suliono Ssos, selaku inisiator pengajuan proposal pendirian PG baru mengatakan, PT KL sangat membutuhkan PG. "Kami ingin seperti di luar negeri, PG terintegrasi dengan pabrik lainnya. Apalagi PT KL membutuhkan bahan baku ampas tebu atau bagasse," ujarnya.

Lepas dari persoalan tunggakan PT KL kepada Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mencapai Rp 41 miliar, keinginan PT KL membangun PG secara integral dengan pabrik kertas tersebut mendapat angin dari Gus Unais selaku anggota Panja Gula DPR RI. Menurut Gus Unais, PT KL merupakan salah satu yang layak mendapatkan proyek pendirian PG baru.

"Jatim memang menjadi target utama pendirian pabrik gula terkait program swasembada gula nasional 2014 mendatang. Melihat kesiapannya, PT Kertas Leces layak menerima proyek ini," ujar Gus Unais.

Kesiapan PT KL di antaranya berupa hamparan lahan yang relatif luas untuk pembanguan PG. "Areal PT KL terhampar seluas 65 hektare, ada sekitar 10 hektare di antaranya yang siap untuk pendirian pabrik gula," ujar Humas PT KL, H Cilik Sukaryadi.

Tidak hanya lahan untuk bakal lokasi PG, PT KL juga sudah mempunyai unit pengolah limbah (UPL) sendiri, sehingga kelak tidak perlu membangun lagi UPL untuk PG.

"Saya juga melihat keseriusan Bupati Probolinggo yang menjamin penyediaan lahan tebu seluas sekitar 43.000 hektare untuk PG baru kelak," ujar Gus Unais.

Keberadaan PG di komplek PT KL juga bisa menopang PT KL. "Di antaranya, PTKL butuh bagasse (ampas tebu) yang bisa dipasok dari limbah PG," ujar Gus Unais.

Diakui Gus Unais, kini memang sudah ada tiga PG di Kabupaten Probolinggo, yakni PG Wonolangan, Gending, dan Pajarakan. Ketiga PG itu selalu kesulitan pasokan tebu setiap masa giling. Solusinya, ketiga PG itu "mengimpor" tebu dari Lumajang. "Mungkin masalah rendahnya rendemen (kadar gula) tebu memicu petani enggan menanam tebu. Saya dengar Gubernur Jatim akan membuat aturan, rendemen tebu bakal ditangani lembaga independen," ujarnya.

Gus Unais menambahkan, ada tiga PG yang bakal dibangun terkait swasembada gula 2014 mendatang. Satu PG dibangun di luar Jawa, sementara 2 PG lainnya bakal dibangun di Jatim. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=9a44cb53d85a6a5d614dbe4d1e16b035&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Proses Produksi PTKL Terganggu

[ Senin, 12 Juli 2010 ]
Belum Lunasi Utang, PGN Stop Pasokan

PROBOLINGGO - Selama 39 hari ini proses produksi di PT Kertas Leces (PTKL) terganggu. Penyebabnya, suplai gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara) yang menjadi bahan bakar utama PTKL tersendat.

Hal itu terungkap dalam ajang silaturahmi yang digelar serikat pekerja (sekar) PTKL kemarin (11/7). Ajang silaturahmi itu dihadiri oleh anggota DPR RI dari komisi VI yang menaungi BUMN, yakni KH Unais Al Hisyam, perwakilan direksi, dan beberapa wakil dari serikat pekerja yang tergabung dalam SPKL, SPSKL, SBSI. Hadir juga humas Boma Bisma Indra (BBI) Pasuruan Tantowi.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pemasaran PTKL Zainal Arifin mengakui belakangan ini perusahaannya dirundung masalah. Namun ia yakin, PTKL masih tetap mempunyai masa depan. "Ibaratnya itu seperti dongeng kancil. Untuk menuju tempat yang indah, perlu melewati kolam yang ada beberapa buayanya. Bila berhasil, bakal menuju ke tempat yang indah," katanya.

Sementara KH Unais Al Hisyam mengatakan, kebijakan PGN menutup suplai gas ke PTKL sekitar sebulan terakhir itu bukanya tanpa alasan. "Ada sedikit 'kesetresan' di PGN usai pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Nah, salah satu yang disorot oleh BPK adalah utang PTKL," terang pria asal Sumenep, Madura, yang akrab disapa Gus Unais tersebut.

Saat ini PTKL mempunyai utang ke PGN sekitar Rp 41 M. Nah, pihak PGN sendiri meminta PTKL melunasi utang tersebut atau menyicil. Sebelum permasalahan tersebut beres, PGN masih enggan menyuplai gas ke PTKL.

Sementara PTKL sendiri masih kesulitan melunasi utang tersebut. Kondisi perusahaan plat merah itu juga sedang goyah seiring dengan semakin melonjaknya bahan baku dalam kurung waktu beberapa bulan belakangan ini yang mencapai USD 900 per metric ton.

Diketahui saat ini gas, menjadi salah satu bahan bakar utama PTKL untuk proses produksi. Akhir tahun PTKL memang berniat untuk menggunakan boiler batu bara. "Tetapi itu untuk tambahan energi, bukannya mengganti bahan bakar gas dengan batu bara," jelas Zainal Arifin.

Untuk mengatasi masalah pasokan gas yang tersendat itu, Gus Unais menyatakan perlu campur tangan dari pemerintah. "Diperlukan semacam reschedule utang," ujar Gus Unais. "Kalau murni kepentingan bisnis ya sulit ketemu. Diperlukan langkah politis. Kami dari DPR bakal berusaha menyampaikan masalah ini ke menteri BUMN," lanjutnya.

Zainal Arifin menanggapi dengan baik pernyataan Gus Unais. "PTKL bukanlah bisnis semata. Tetapi perusahaan ini mempunyai kaitan yang erat dengan sejarah. Perusahaan ini merupakan bukti kegigihan masyarakat Indonesia yang berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Sehingga PTKL ada ikatan emosional dengan masyarakat setempat," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Suliono, ketua Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPSKL). "PTKL ini berperan penting sebagai penyeimbang, sebagai stabilitator harga kertas nasional. Kami berharap ada dukungan politik dari anggota DPR khususnya komisi VI," harap Imam Suliono.

Ditemui usai rapat, Gus Unais mengatakan, segala masukan dari para pekerja dan direksi PTKL tersebut bakal disampaikan kepada menteri BUMN. "Semua usulan itu akan kami bawa saat rapat bersama dengan menteri," katanya. (mie/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169379

Sabtu, 26 Juni 2010

SPSKL Tetap Optimis Rencana Pembangunan PG di Leces

[ Sabtu, 26 Juni 2010 ]
LECES - Imbauan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Pemkab Probolinggo tentang kendala bahan baku tebu tidak menyurutkan semangat untuk mendirikan pabrik gula (PG) di Leces. Bahkan Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPSKL) tetap optimis rencana pembangunan PG tersebut bakal berhasil.

Penegasan itu disampaikan Ketua SPSKL Imam Suliono. Namun, Imam mengaku cukup kecewa dengan pernyataan kepala Disbunhut soal keterbatasan bahan baku gula. "Kadisbunhut seharusnya lebih jeli melihat rencana pembangunan PG ini. Dia (Kadisbunhut) tidak melihat kenapa dulu petani bersemangat menanam tebu," kata Imam.

Ia mengatakan, dulu petani dengan sukarela menanam tebu. "Bukan semata karena tekanan politik. Tetapi karena petani betul-betul diuntungkan. Kalau sekarang petani ogah, karena selalu dirugikan. Mereka (petani) dalam posisi pasif kala penentuan rendemen," imbuh Imam.

Menurut Imam, permasalahan itu sedianya saat ini tengah diupayakan pemecahannya oleh Pemprov Jatim. Saat ini pemprov bahkan tengah mengupayakan perda tentang rendemen gula.

"Rendemen gula nantinya bukan lagi ditentukan oleh pihak PG, tetapi oleh tim yang dibentuk gubernur," beber Imam. Harapannya, keuntungan petani bakal sangat terasa.

Diberitakan Radar Bromo, PTKL berencana membangun PG di areal lahannya. Itu bila usulan SPSKL untuk mengajukan pembangunan PG yang jadi satu lokasi dengan PTKL terealisasi.

Usulan SPSKL sendiri cukup serius. Selasa (25/5), perwakilan anggota SPSKL menyampaikan usulan tersebut ke Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum di gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta. Salah satu agendanya, yakni membahas kemungkinan pendirian PG di lokasi PTKL dan integrasi industri PTKL dengan PG.

Usulan itu dilakukan setelah APBN 2010 menganggarkan pembangunan tiga unit PG baru dengan total anggaran Rp 4,5 Triliun. Tempatnya belum ditentukan secara spesifik. Cuma, dua di antaranya dijatah akan dibangun di Jatim dan satu lagi di luar Jawa.

Namun Kepala Disbunhut pemkab Ir Nanang Trijoko S mengingatkan bahwa stok bahan baku tebu saat ini menjadi masalah di beberapa PG yang sudah eksis. Menurutnya, saat ini di Kabupaten Probolinggo sudah ada tiga PG. Yakni, PG Pajarakan, PG Gending dan PG Wonolangan. Ketiga PG itu sekarang sedang kesulitan bahan baku tebu.

Sebab, jumlah lahan tebu di Kabupaten Probolinggo terus menyusut. "Ketiga PG di Kabupaten Probolinggo selama ini selalu menyuplai 80 persen bahan baku kebutuhan tebu dari Lumajang," jelasnya.

Karena itu, kalau PTKL berencana membangun PG, maka Nanang mengingatkan soal seretnya bahan baku tebu di Kabupaten Probolinggo. Menurut Nanang, tidak mudah untuk mengoptimalkan beberapa lahan tidur di Kabupaten Probolinggo untuk menjadi perkebunan tebu.

Namun, Imam mempunyai pandangan lain. Menurutnya, rencana pembangunan PG itu akan membuat potensi untung bagi petani sangat terbuka. "Sebab, PG Leces akan menggunakan mesin baru yang lebih efisien daripada mesin-mesin PG saat ini yang peninggalan Belanda," jelasnya.

Kadisbunhut Nanang saat dikonfirmasi lagi mengingatkan, dirinya tidak mengomentari tentang rencana pembangunan PG di Leces. "Saya cuma melihat kondisi di lapangan," katanya.

Menurut Nanang, yang terpenting adalah ketersediaan lahan untuk produksi itu sendiri. "Bukannya saya pesimis soal rencana (pembangunan PG itu). Cuma yang terpenting itu ketersediaan lahannya," jelasnya.

Pemkab dijelaskannya akan terus mendukung rencana itu. "Tetap kami dukung, kalau petaninya oke. Itu aset daerah. Saat ini saya belum tahu detail perencanannnya," ungkapnya.

Di lain pihak, rencana pembangunan PG di Leces ini juga mendapat tanggapan dari Komisi D DPRD setempat. Sekretaris Komisi D Amin Haddar mengaku cukup mendukung pembangunan PG tersebut.

Sebab, keberadaan PG itu bakal membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. "Yang terpenting harus mendahulukan warga setempat yang berkompeten," katanya.

"Sebagai bentuk dukungan kami, FPPP sendiri bakal menyuarakan aspirasi ke anggota kami di pusat (Jakarta) agar rencana pembangunan PG berjalan mulus," imbuhnya. (mie/hn)

Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=166704

Kamis, 24 Juni 2010

RSUD Harus Direlokasi

[ Kamis, 24 Juni 2010 ]
PROBOLINGGO - Gedung RSUD Dr Muhammad Saleh di Kota Probolinggo harus direlokasi. Sebab, kondisi rumah sakit milik pemerintah tersebut sangat tidak memadai. Itu diungkapkan anggota DPR RI Komisi IX kemarin (23/6) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Probolinggo.

Rombongan Komisi IX yang datang terdiri atas 13 orang. Mereka dipimpin langsung Ketua Komisi IX dr Ribka Tjiptaning. Di antara mereka juga tampak anggota

Rieke Diah Pitaloka (PDIP) sosok yang beken dengan peran Oneng dan mantan model Okki Asokawati (PPP). Rombongan ini datang ke Kota Probolinggo dengan didampingi rombongan pejabat Depkes, Depnaker, Badan POM dan sejumlah instansi lain tingkat Jatim.

Rombongan ini tiba di Kota Probolinggo sekitar pukul 14.00. Para anggota DPR Komisi IX yang salah satunya menangani permasalahan kesehatan itu sebelum mengunjungi RSUD, lebih dulu transit di rumah dinas wali kota.

Dalam sambutannya, Wali Kota Buchori mengatakan komisi IX bisa melihat langsung kondisi gedung RSUD, pelayanan, jamkesmas, jamkesda hingga alat kesehatan. "Selama dua tahun ini Dinas Kesehatan, khususnya di puskesmas pembantu (pustu) masih jauh dari bantuan. Semoga usulan untuk alkes bisa maksimal sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena alkes di Dinkes masih kurang memadai. Mudah-mudahan bisa membantu," ungkap Buchori.

Sementara itu, Ribka Tjiptaning siang itu mengaku bersyukur akhirnya bisa sampai di Kota Probolinggo meski sampai macet-macet dalam perjalanan. Menyahuti sambutan wali kota, Ribka berkata, "Komisi IX ini sudah paham. Aku (komisi IX) tahu apa yang kamu (daerah) mau".

Untuk membuktikan kondisi RSUD Dr Moh Saleh, Ribka dan para anggota Komisi IX bersama rombongan kemudian meninjau langsung rumah sakit milik pemerintah itu. Yang jadi sorotan adalah pelayanan dan ruangan khususnya di kelas tiga. Kali pertama di UGD (unit gawat darurat) lalu ke ruang bougenvile, ruang isolasi, ruang persalinan dan ruang obstetri.

Air muka wakil rakyat di tingkat pusat terlihat heran. Mereka tidak menyangka kondisi RSUD Dr Moh Saleh seperti ini. "Sempit ya?" tanya Wali Kota Buchori yang mendampingi para anggota komisi IX. Ribka dibuat geleng-geleng kepala dengan ruangan rumah sakit yang panas, pengap dan sumpek.

"Ruang terbukanya kurang. Harus relokasi ini. Tidak memenuhi syarat. Lihat saja, sumpek sekali," ujar anggota komisi IX dr Subagyo Partodiharjo. Kondisi rumah sakit memang menyedihkan. Dalam ruangan kelas tiga, satu ruangan diisi banyak pasien dan ventilasinya kurang. DPR RI pun tak kerasan di dalam ruangan dan memilih keluar dari ruangan.

Kepada wartawan, Ribka mengungkapkan saat ini program kesehatan menjadi program nasional dan pembicaraan rakyat sesuai UU 1945 tanpa melihat pegawai negeri, swasta, miskin atau kaya harus tanggung jawab negara. Komisi IX arahan ke depan, sekarang sudah mulai tidak boleh lagi di RSUD itu, karena RSUD mulai lahan dan pembiayaan dibiayai oleh APBD dan APBN yang berasal dari uang rakyat.

"Komisi IX meminta APBN untuk tidak membangun VIP, kelas-kelas atau paviliun. Makanya adik-adik wartawan juga kontrol kalau ada APBN untuk membangun itu," tegas dewan dari PDIP itu.

Tahap kedua, lanjut Ribka, komisi IX mau membuat rumah sakit tanpa kelas dan ditawarkan kerjasama ke wali kota dan bupati. "Toh, yang mau berobat kan rakyatnya kalau ada kelas-kelas akhirnya begitu, pelayanan dokternya akan berbeda. Nanti masyarakat miskin yang susah," katanya.

Menurutnya, kesehatan itu tidak bisa menggunakan kriteria, harus setiap warga negara ditanggung oleh negara. Sekarang tahapan ke depan DPR sedang membuat Bank Jaminan Sosial yang saat ini masih terjadi tarik menarik antara jamsostek, taspen dan asabri.

Namun jika ada kemauan baik untuk rakyatnya, Ribka yakin pasti bisa. "Sekarang tinggal egosentrisnya, membangkitkan semangat dokter supaya sesuai dengan sumpah dokter," katanya.

Menurutnya, semua pasien itu sama. Tidak boleh dibeda-bedakan ras, politik maupun sosial ekonomi. "Tapi, kenyataan di lapangan tidak begitu. Dokter senyum banyak kalau yang kelasnya enak. Karena ruangan untuk memeriksa nggak enak. Di VIP kan enak, dingin. Kalau seperti tadi satu ruangan untuk 9 bed, bayangkan. Saya sudah bilang ke wali kota, sudahlah mas (Buchori) tidak usah bikin paviliun, bikin yang kelas 3 aja semua," jelasnya.

Soal RSUD di kota ini, Ribka bilang kalau kelas 3 masih kurang. Dari 200 bed hanya ada 80 yang tersedia, harusnya di atas 60 persen.

Lalu apa yang akan diperjuangan Komisi IX DPR untuk Kota Probolinggo?

Ribka hanya bilang syaratnya ketika mengajukan proposal tidak boleh untuk pembangunan paviliun, VIP atau kelas. Serta tidak boleh menjadikan RSUD menjadi pendapatan daerah.

"Mosok orang sakit dijadikan PAD, itu kan lucu. Nanti kesannya menjadi kejar setoran. Dokternya terus akal-akalan nanti, ya. Rumah sakit juga harus relokasi-lah, RSUD harus sekitar tiga hektar. Ini sudah tipe B tapi HD (hemodialia) belum ada, ruangan kurang. Kalau relokasi, relokasi saja sekalian disini untuk rumah sakit tanpa kelas," ucap Ribka.

"Rakyat Probolinggo berhak mendapatkan rumah sakit yang lebih baik dari ini," imbuh dr Subagyo, anggota komisi IX lainnya. Ribka meyakinkan jika Kota Probolinggo memiliki rumah sakit tanpa kelas, maka pemerintah tidak akan rugi.

Soal kekurangan dokter spesialis, katanya, hal tersebut tidak hanya dialami oleh Kota Probolinggo saja. Berdasarkan pengamatan komisi IX, kondisi seperti itu juga dialami oleh RSUD di daerah lain dan itulah yang membuat standar rumah sakit di Indonesia masih kurang. "Idealisme dokter perlu dibangkitkan. Nggak boleh itungan balik modal. Ini yang salah sistem dan dokter harus melawan sistem itu," cetusnya.

"Harus relokasi, Pak Wali segera cari tanah sekitar tiga hektar, tanah tidak boleh milik masyarakat, tidak boleh bikin paviliun, VIP nanti kami yang kasih alat. Sama-sama dong," jawab Ribka saat ditanya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemkot untuk memperbaiki kondisi RSUD.

Sementara itu, ditanya soal rekomendasi DPR RI bahwa harus ada relokasi RSUD, Wali Kota Buchori menyatakan kesiapannya. "Semua merekom supaya direlokasi. Ada dua calon di selatan, karena ada satu milik perusahaan dan belum nego. Mungkin tahun depanlah," ujarnya. (fa/yud)

Sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=166175
[ Kamis, 24 Juni 2010 ]
Rieke "Oneng" Jadi Perhatian
Kehadiran para anggota DPR RI Komisi IX di RSUD Dr Moh Saleh kemarin langsung jadi perhatian. Terutama dua anggota Komisi IX yang memang publik figur terkenal yaitu Rieke "Oneng" Diah Pitaloka (PDIP) dan mantan model Okki Asokawati (PPP).

Siang itu, Rieke mengenakan kebaya warna merah menyala dipadu celana panjang warna putih dengan gaya rambut dikuncir. Sedangkan Oki, begitu feminin dengan baju muslim dan jilbab berwarna oranye. "Cantik ya? Itu kan peragawati dulu yang sekarang jadi DPR," ujar Yetti salah satu wartawan.

Ungkapan kehadiran Rieke dan Okki memang beragam. Nampaknya kedatangan keduanya masih dianggap seperti selebritis. "Oneng.." gumam seorang ibu di selasar rumah sakit saat rombongan dewan itu melintas.

"Oneng sapah? (Oneng siapa)," tanya lelaki yang ada disamping ibu tersebut.

"Oneng se neng Bajuri (Oneng yang di Bajaj Bajuri)," jawab ibu itu lagi. Akhirnya para penunggu pasien pun banyak yang berebut ingin bersalaman dan memotret Rieke menggunakan kamera ponselnya. Ada seorang ibu yang ingin mencium Rieke tapi gagal.

Maklum Rieke ingin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun ketika ditanya soal kesannya setelah melihat kondisi RSUD, Rieke enggan menjawab karena ada ketua komisi IX dr Ribka.

Selama berkeliling rumah sakit, Rieke dan Okki seperti keheranan. Rieke bahkan mengeluh panas sambil melihat sekeliling ruangan khusus ibu setelah melahirkan. Ia juga sempat berbincang dengan pasien di kelas 3.

Di tengah kunjungannya, Rieke dan Okki juga diminta foto bareng baik oleh pejabat instansi tingkat Jatim, kepala satker, dokter dan petugas di rumah sakit. Keduanya pun bersedia permintaan foto bersama itu. Di antara pejabat yang sempat foto rame-rame dengan Rieke adalah Kepala Bappeda Budi Krisyanto dan Sekda Johny Haryanto. (fa/yud)

Sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=166174