[ Minggu, 18 Juli 2010 ]
Larang Tarikan untuk Wali Murid Miskin
PROBOLINGGO - Wali Kota Probolinggo Buchori prihatin dengan biaya daftar ulang sekolah yang memberatkan wali murid dari golongan miskin. Sepulang dari umrah, kemarin (16/7) Wali Kota Buchori langsung memberi perhatian pada masalah itu. Ia mengumpulkan para kepala sekolah dan mengeluarkan warning.
Yang dikumpulkan kemarin adalah para kepala sekolah SD sampai SMA. Pertemuan itu digelar di aula kantor Dinas Pendidikan. Pagi itu, Buchori didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Maksum Subani.
Dalam kesempatan itu Wali Kota Buchori menyatakan bahwa saat umrah selama delapan hari lalu dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan itu disampaikan melalui pesan singkat (SMS).
"Selama ini saya tidak pernah cawe-cawe dalam kebijakan sekolah. Delapan hari meninggalkan Kota Probolinggo, saya banyak menerima SMS, isinya soal penerimaan siswa baru. SMS itu membuat saya tergelitik, mudah-mudahan laporan ini benar," katanya kemarin.
Beberapa SMS itu menceritakan kondisi warga yang tidak mampu di daerah Pohsangit dan Kedopok. Hanya bekerja sebagai tukang becak dan kuli bangunan tetapi anaknya diterima di sekolah negeri. Otomatis, setelah anaknya diterima, maka harus membayar uang jutaan rupiah yang tujuannya untuk bantuan membayar uang gedung.
"Anaknya bilang, pokoknya harus membayar karena sudah diterima di sekolah itu. Tidak usah saya sebutkan sekolahnya. Bapaknya kebingungan mau mencari uang ke mana. Sekarang orangnya bingung sampai stres," tutur Buchori.
Dari itu Wali Kota Buchori me-warning dan minta agar penarikan biaya daftar ulang masuk sekolah tidak digebyah uyah. "Otonomi sekolah boleh-boleh saja. Tapi, kalau saat penerimaan siswa baru, rasa kemanusiaan harus di kedepankan. Tolong dibantu. Kalau sampai dipaksakan, tidak akan barokah. Ambruk nanti gedungnya itu," katanya dengan nada serius.
Menurut Buchori, seharusnya proses penerimaan dan tes siswa berjalan dulu, lalu dibicarakan. Dengan adanya kasus begini, masyarakat akan menilai hal tersebut karena wali kotanya. "Saya tidak enak. Setiap hari bicara soal kemiskinan, tetapi ada kejadian begini. Tolong dikaji ulang. Di luar (daerah lain, Red) sekarang sedang umek," ujarnya mewanti-wanti.
Ia menuturkan, kasus penerimaan siswa baru di Jawa Tengah sampai ke meja DPR RI. Ia berharap di Jawa Timur tidak terjadi hal seperti itu. Wali Kota meminta supaya dilakukan penertiban atas penarikan tersebut. Terutama agar sekolah lebih selektif dan mengetahui siswanya miskin atau tidak.
Buchori memaklumi jika sekolah membutuhkan biaya operasional. Namun bagi siswa miskin tidak boleh dimintai tarikan biaya. "Kalau itu terjadi, inspektorat akan turun. Siapa pun orangnya, akan diturunkan menjadi guru biasa. Saya tegaskan tarikan untuk fakir miskin (seperti yatim piatu, tukang becak, kuli bangunan, dll) tidak boleh. Kalau untuk orang yang mampu, silahkan, tidak apa-apa," ancamnya.
Sementara itu, setelah pertemuan, Kepala Dispendik Maksum Subani mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap seluruh kepala sekolah. "Yang tidak tahu fakir miskin, itu namanya pendusta agama," kata Maksum kepada Radar Bromo. (fa/yud)
PROBOLINGGO - Wali Kota Probolinggo Buchori prihatin dengan biaya daftar ulang sekolah yang memberatkan wali murid dari golongan miskin. Sepulang dari umrah, kemarin (16/7) Wali Kota Buchori langsung memberi perhatian pada masalah itu. Ia mengumpulkan para kepala sekolah dan mengeluarkan warning.
Yang dikumpulkan kemarin adalah para kepala sekolah SD sampai SMA. Pertemuan itu digelar di aula kantor Dinas Pendidikan. Pagi itu, Buchori didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Maksum Subani.
Dalam kesempatan itu Wali Kota Buchori menyatakan bahwa saat umrah selama delapan hari lalu dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan itu disampaikan melalui pesan singkat (SMS).
"Selama ini saya tidak pernah cawe-cawe dalam kebijakan sekolah. Delapan hari meninggalkan Kota Probolinggo, saya banyak menerima SMS, isinya soal penerimaan siswa baru. SMS itu membuat saya tergelitik, mudah-mudahan laporan ini benar," katanya kemarin.
Beberapa SMS itu menceritakan kondisi warga yang tidak mampu di daerah Pohsangit dan Kedopok. Hanya bekerja sebagai tukang becak dan kuli bangunan tetapi anaknya diterima di sekolah negeri. Otomatis, setelah anaknya diterima, maka harus membayar uang jutaan rupiah yang tujuannya untuk bantuan membayar uang gedung.
"Anaknya bilang, pokoknya harus membayar karena sudah diterima di sekolah itu. Tidak usah saya sebutkan sekolahnya. Bapaknya kebingungan mau mencari uang ke mana. Sekarang orangnya bingung sampai stres," tutur Buchori.
Dari itu Wali Kota Buchori me-warning dan minta agar penarikan biaya daftar ulang masuk sekolah tidak digebyah uyah. "Otonomi sekolah boleh-boleh saja. Tapi, kalau saat penerimaan siswa baru, rasa kemanusiaan harus di kedepankan. Tolong dibantu. Kalau sampai dipaksakan, tidak akan barokah. Ambruk nanti gedungnya itu," katanya dengan nada serius.
Menurut Buchori, seharusnya proses penerimaan dan tes siswa berjalan dulu, lalu dibicarakan. Dengan adanya kasus begini, masyarakat akan menilai hal tersebut karena wali kotanya. "Saya tidak enak. Setiap hari bicara soal kemiskinan, tetapi ada kejadian begini. Tolong dikaji ulang. Di luar (daerah lain, Red) sekarang sedang umek," ujarnya mewanti-wanti.
Ia menuturkan, kasus penerimaan siswa baru di Jawa Tengah sampai ke meja DPR RI. Ia berharap di Jawa Timur tidak terjadi hal seperti itu. Wali Kota meminta supaya dilakukan penertiban atas penarikan tersebut. Terutama agar sekolah lebih selektif dan mengetahui siswanya miskin atau tidak.
Buchori memaklumi jika sekolah membutuhkan biaya operasional. Namun bagi siswa miskin tidak boleh dimintai tarikan biaya. "Kalau itu terjadi, inspektorat akan turun. Siapa pun orangnya, akan diturunkan menjadi guru biasa. Saya tegaskan tarikan untuk fakir miskin (seperti yatim piatu, tukang becak, kuli bangunan, dll) tidak boleh. Kalau untuk orang yang mampu, silahkan, tidak apa-apa," ancamnya.
Sementara itu, setelah pertemuan, Kepala Dispendik Maksum Subani mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap seluruh kepala sekolah. "Yang tidak tahu fakir miskin, itu namanya pendusta agama," kata Maksum kepada Radar Bromo. (fa/yud)
Sumber: http://jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170361
Tidak ada komentar:
Posting Komentar