Keuangan Jeblok, Direktur RSUD ‘Diadili’

Minggu, 5 September 2010 | 09:14 WIB

PROBOLINGGO - Rapat komite medis di RSUD Dr Moch. Saleh, Kota Probolinggo berubah menjadi ajang ‘pengadilan’ terhadap Direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi SpPD.

Dia dituding bertanggungjawab atas jebloknya kondisi keuangan yang menyebabkan tidak dibayarnya uang jasa medis (JM) dokter dan perawat. Sementara, bagi pasien kondisi ini berimbas pada tidak memadainya ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis.

Rapat komite medis di Ruang Edelweis RSUD, Sabtu (4/9) siang yang dipimpin Dirut RSUD diwarnai yel-yel karyawan. “JM cair, JM cair, JM cair,” ujar sejumlah pegawai RSUD.

Kepala Farmasi RSUD, Dra Endang Purwaningsih misalnya, mempertanyakan kapan JM bisa dicairkan. “Jangan sampai dijanjikan menunggu PAK (perubahan anggaran keuangan, Red.),” ujarnya.

Disusul Kepala Kamar Operasi, Haryono yang mempertanyakan, mengapa manajemen RSUD main kepras JM yang menjadi hak-hak dokter dan perawat. “Saya tidak habis pikir dengan istilah kepras-mengepras anggaran. Kalau dikepras apa RSUD masih bisa beroperasi?” ujarnya.

Sayekti Setyarini, karyawan RSUD mengaku heran dengan sikap RSUD. “Antisipasi yang dilakukan magemen RSUD sekarang ini terlambat. Mendekati Lebaran baru ada wacana,” ujarnya.

Setyarini menambahkan, kondisi keuangan RSUD yang menunggu PAK merupakan angin segar tetapi jumlahnya tidak memadai. Bahkan muncul rumor di luar, karyawan RSUD mau memboikot pelayanan gara-gara JM tidak dicairkan. “Kalau begini caranya, lebih baik pelayanan RSUD digratiskan, biar sama-sama tidak dapat,” ujar Setyarini disambut tepuk tangan meriah.

Sejumlah dokter spesialis juga angkat bicara menyoroti kinerja RSUD. “Sekarang ini permasalahannya bukan sekadar belum cairnya uang jasa medis. Manajemen RSUD yang ‘gali lubang tutup lubang’ jelas tidak bisa menyelesaikan masalah,” ujar dr Aminuddin SpOG MMKes.

Untuk JM saja, dana awal Rp 2,6 miliar yang dikucurkan Pemkot Probolinggo sudah habis. “Sekarang menunggu PAK sebesar Rp 2,6 miliar lagi. Ini jelas tidak cukup untuk JM, obat-obatan, dan pelayanan,” ujar dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu.

Hingga berita ini diturunkan, direktur rumah sakit tersebut belum mau memberikan konfirmasi atas permasalahan ini.isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f9aa98cd6afda1192d3d7689ef7af506&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Lagi, Pengedar Dextro Dibekuk

[ Minggu, 05 September 2010 ]

PROBOLINGGO- Satreskoba Polresta Probolinggo kembali membekuk pengedar pil Dextro dan pil Trex yang kerap beroperasi di wilayah kota. Adalah pelakunya, Taufiq, 36, warga Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Kemarin (4/9) tersangka sudah meringkuk di balik jeruji besi tahanan Polresta. Bersama tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti (BB) berupa 750 butir pil Dextro dan 10 butir pil Trex.

Dari informasi yang dihimpun Radar Bromo, Rabu (1/9) dini hari, tersangka hendak melakukan transaksi pil Dextro dengan salah seorang pembelinya berinisial AH. Transaksi itu akan dilakukan di Jl Imam Bonjol Kota Probolinggo.

Ternyata, rencana itu terendus oleh aparat kepolisian. Lalu, beberapa orang polisi nyanggong di jalan tersebut. Tak mau buruannya lepas, polisi mengawasi gerak-gerik tersangka. Tak lama kemudian, terjadilah transaksi antara tersangka dengan AH.

Tapi, belum terjadi deal polisi keburu menggerebek transaksi barang haram itu. Tersangka pun tidak bisa mengelak dan melawan. Lalu, polisi langsung meringkus dan menggelandangnya ke Mapolresta.

Berhasil membekuk tersangka, polisi pun mengeledahnya. Hasilnya, polisi menemukan pil Dextro sebanyak 750 butir, yang terbagi dalam 25 bungkus. Serta, 10 butir pil Trex. Semua BB itu pun diamankan polisi di Mapolresta.

Kapolresta Probolinggo AKBP Agus Wijayanto melalui Kasatreskoba AKP ML Tadu, menyatakan kalau tersangka bukan hanya pemakai. Tapi, juga menjadi pengedar dua jenis pil tersebut dan tanpa ada surat yang sah. "Katanya, sejak 8 bulan lalu jadi pengedar," ujar Kasatreskoba.

Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku telah menjual dua jenis pil tersebut kepada semua golongan. Termasuk kepada para pelajar. "Sasarannya umum, pelajar dan orang umum," jelasnya.

Selain itu, tersangka mengaku kalau mendapatkan barang dari warga Kebonsari Kulon berinisial Un. Dan, menjualnya kepada umum dengan harga Rp 5 ribu per bungkus berisi 30 butir. Kini Taufiq harus memertanggungjawabkan perbuatannya.

"Ia terancam pasal 196 UU No 36/2009 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara," jelas Kasatreskoba. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=178271

Wali Kota Dikado Kentongan

[ Minggu, 05 September 2010 ]

Dalam Lomba Patrol

PROBOLINGGO - Dalam rangkaian Hari Jadi Kota Probolinggo ke 651, Jumat malam (3/9) lalu DPD KNPI kota menggelar lomba patrol. Pada kesempatan itu, Wali Kota Probolinggo Buchori yang menyaksikan lomba mendapat kado kentongan dari salah satu peserta.

Lomba patrol yang diikuti 36 peserta itu dilaksanakan sekitar pukul 20.00. Hadir dalam pembukaan acara Wali Kota Buchori, Wawali Bandyk Soetrisno, Ketua DPRD Sulaiman, Kapolresta AKBP Agus Wijayanto, Dandim 0820 Letkol Inf Heri Sutiyono, pimpinan satker dan anggota DPRD.

"Lomba patrol ini sudah ketiga kalinya kami adakan sebagai bentuk kontribusi kami, para pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan di pemerintah Kota Probolinggo. Semoga lomba patrol ini bermanfaat dan dapat melestarikan budaya di Kota Probolinggo," ujar Ketua DPD KNPI Indi Eko Yanuarto dengan semangat.

Selanjutnya, giliran Wali Kota Buchori yang menyampaikan sambutan sekaligus melepas peserta patrol. Dalam sambutannya, Buchori mengatakan patrol merupakan salah satu cara nenek moyang zaman dahulu membantu polisi mengamankan daerahnya. Suatu kelompok membuat patrol dikemas dalam kesenian untuk membangunkan warga sekitar.

"Patrol biasanya digunakan untuk membangunkan saudara-saudara kita saat sahur. Kelompok patrol ini jika dipadu kreativitas bisa diaplikasikan setiap malam di bulan ramadan," katanya.

Wali Kota pun berharap agar agenda tahunan yang digelar oleh DPD KNPI Kota Probolinggo bisa sterus berlanjut, semakin baik dan semakin berkualitas. "Semoga bukan hanya hura-hura tetapi kelihatan estetika, irama dan liriknya," harap Buchori.

Peserta lomba patrol bukan hanya dari para pemuda melainkan dari sekolah, organisasi masyarakat, kelurahan, dan kecamatan. Antuasiasme peserta datang dari wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Menunjang nilai agar menjadi pemenang, peserta mengombinasi berbagai jenis kostum dan nyanyian. Misalnya memakai pakaian Sakera, pakaian ala timur tengah, atau berbusana muslim. Banyak peserta yang mencoreng-coreng mukanya seperti badut atau wayang.

Sayangnya di panggung kehormatan tempat wali kota dan muspida, peserta dilarang beratraksi. Atraksi hanya dilakukan di sepanjang rute atau di garis finish di depan stasiun KA Probolinggo.

Rute yang dilalui oleh peserta di depan pemkot - Jl Suroyo - Jl Achmad Yani - Jl Trunojoyo (lapas) dan berakhir di Jl KH Manshur. Alat yang dipakai peserta patrol terdiri dari berbagai macam. Mulai kentongan, timba, jiriken, galon air mineral, kelompen, hingga tutup panci.

Saat menyaksikan peserta patrol, Wali Kota Buchori mendapat kado berupa kentongan dari Riyadlus Sholihin. Sebagai penutup ada penampilan dari Kelabang Songo, kesenian musik duk-duk khas dari Madura. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=178270

Berkas Siap Diserahkan Kejari

[ Minggu, 05 September 2010 ]

Kasus Lurah Tilep Raskin Jalan Terus

PROBOLINGGO- Proses hukum kasus dugaan korupsi raskin oleh lurah Pohsangit Kidul Rokayat, 48, terus berjalan. Polisi tinggal melengkapi berkas kasusnya untuk segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo.

Kapolresta Probolinggo AKBP Agus Wijayanto melalui Kasatreskrim AKP Agus I Supriyanto mengatakan, sejak beberapa pekan lalu pihaknya mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejari.

"Sudah ada 5 saksi yang kami periksa dan tinggal melengkapi untuk P21 (dinyatakan lengkap). Tinggal (saksi) dari pemkot saja. Rencananya, kami akan panggil dari Dinas Sosial," ujarnya.

Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, 22 Agustus lalu, Lurah Pohsangit Kidul, Rokayat, tertangkap basah warganya saat hendak memindahkan raskin dari kantor keluarahan ke rumah perangkatnya, Sugito, 43, ketua RT 3 / RW 4.

Mereka tak hanya berdua, ada juga Jumain, 35, warga Kelurahan Sumberwetan Kecamatan Kademangan. Beras itu, diangkut menggunakan gerobak besi. Aksi mereka diketahui oleh sekelompok warga yang sedang patroli, yani Misnadi, Faishol, Mulyadi, Sutaman, dan Muis.

Rokayat pun sempat dikalungi celurit oleh Misnadi, pasalnya ia mengira Rokayat Cs maling yang mencuri di kantor kelurahan. Tapi, setelah tahu kalau orang yang dikalungi celurit itu adalah Rokayat, Misnadi pun melepaskanya.

Rokayat pun mengakui kalau raskin itu akan dibawa ke rumah Sugito dan akan dijualn. Rokayat sempat mengajak berdamai dan meminta Misnadi cs untuk tidak membocorkan kasus tersebut. Rokayat bersedia memberi Misnadi uang tutup mulut. Tapi, Misnadi cs menolak.

Warga pun mulai berdatangan dan menuntut agar Rokayat cs dipolisikan. Tak lama kemudian, polisi mendatangi TKP dan menggelandang Rokayat cs ke Mapolsek Kademangan. Polisi juga menyita barang bukti berupa beras sebanyak 31 karung, dengan berat masing-masing 25 kg.

Keesokan harinya, kasus itu ditangani langsung oleh polresta. Rokayat cs dipindah ke Mapolresta. Kasus itu pun makin memanas. Pasalnya, ada pihak-pihak yang sampai mengancam keselamatan Misnadi cs. Ia diancam karena tidak mau mencabut laporannya kepada polisi. Tapi, Misnadi menanggapi dingin adanya ancaman itu.

Tak hanya itu, suasana warga di Kelurahan itu juga semakin panas saat terembus kabar akan ada pihak yang akan membebaskan Rokayat cs. Karena itulah, Misnadi cs melayangkan surat kepada Polda dan Gubernur Jawa Timur. Bahkan, warga juga mengancam akan melurug pemkot dan polresta bila itu benar-banar terjadi.

Menanggapi itu, Kasatresrim menegaskan kalau Rokayat cs sangat kecil sekali untuk lepas dari jerat hukum. Sebab, Rokayat cs terancam tindak pidana korupsi yang dapat diproses sesuai hukum meski tidak ada laporan dari pihak lain. "Tidak bisa (cabut laporan), meski tidak ada laporan tetap diproses. Setiap tindak pidana korupsi seperti itu," ujarnya.

Dengan dilayangkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu suatu pertanda sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Rokayat cs untuk tidak diproses hukum. "Tidak ada juga untuk penangguhan," ujar Kasatresktim.

Menurutnya, dalam tindak pidana khusus memang ada peraturan yang tidak memperbolehkan adanya penangguhan penahan. Siapa pun pemohonnya dan siapa pun tersangkanya. "Untuk sementara, masih belum ada penambahan tersangka. Masih tetap mereka (Rokayat cs, red)," jelas mantan Katim Riksa Densus 88 itu.

Kasatreskrim berharapkedua belah pihak sama-sama menyadari akan hal tersebut. Sehingga tidak sampai terjadi gesekan yang pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri. "Serahkan semuanya kepada penegak hukum. Karena kalau sampai main hakim sendiri, kedua belah pihak akan rugi," jelasnya. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=178269

Karyawan RSUD Tuntut JM

Minggu, 05 September 2010 ]

PROBOLINGGO-RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo kembali digoyang kabar tak sedap. Kali ini bukan hanya karena buruknya pelayanan, tapi karena protes para karyawan yang menuntut uang jasa medik (JM) yang tak kunjung cair.

Kemarin (4/8), para karyawan memertanyakan dana JM yang seharusnya sudah cair sejak beberapa bulan lalu itu. Karyawan menggeruduk rapat antara direktur RSUD dengan komite keperawatan dan komite medik.

Dari informasi yang dihimpun Radar Bromo, mulanya rapat yang digelar di ruang pertemuan edelweis itu hanya akan diikuti oleh direktur, komite medik dan komite keperawatan. Rapat itu, untuk membahas permasalahan di RSUD, termasuk tentang belum cairnya JM para karyawan.

Tapi entah siapa yang mengomando, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 itu diserbu para karyawan. Bahkan karyawan yang kebetulan libur juga datang demi mengikuti rapat tersebut.

Mulanya, para karyawan hanya mendengarkan dari luar ruangan. Tapi, tak lama kemudian mereka pun dipersilakan masuk. Namun, tak semua karyawan bisa masuk pasalnya jumlah kursi dalam ruangan itu tak cukup untuk menampung mereka.

Meski demikian, kondisi itu tak membuat para karyawan yang tak kebagian tempat duduk balik. Mereka memilih berada di jalan menuju ruang tersebut. Ada yang duduk ada pula yang rela berdiri dan menyimak perjalanan rapat baik-baik.

Sesekali, para karyawan itu menyerukan teriakan "cair-cair" dan aplaus panjang ketika ada karyawan yang berbicara dalam forum. Bahkan, tak segan-segan mereka juga berseru "Huuu..." saat ada kalimat dalam rapat yang dianggap tak cocok buat mereka.

Menurut sebuah sumber di RSUD, JM umum biasanya cair setiap akhir bulan. Namun untuk jatah Agustus, belum juga cair. Lain dengan JM untuk askes; sejak Januari lalu, sampai kemarin juga belum cair.

Sumber Radar Bromo menyebutkan, sebenarnya pihak Askes sudah membayar uang JM kepada RSUD. Tapi, belum satu karyawan pun yang menerima duit yang menjadi haknya itu. "Itu dikarenakan uangnya disetor semua ke pemkot," ujarnya.

Dari data yang diperoleh Radar Bromo, JM untuk seluruh karyawan RSUD pada 2010 dianggarkan Rp 2,6 miliar. Itu terbagi dua, yakni untuk pegawai negeri sipil (PNS) Rp 1,7 miliar dan non PNS Rp 890 juta. Itu, sudah direalisasikan sampai dengan Juli 2010. Kini dana JM untuk PNS tersisa Rp 116.517. Sedangkan untuk Non-PNS tersisa Rp 347.603.523.

Karena itulah, pada bulan ini RSUD tidak dapat mengeluarkan jasa pelayanan untuk PNS, sedangkan untuk non PNS dapat dikeluarkan. Karena, dana pada plafon anggaran masih mencukupi.

JM untuk PNS tetap dihitung dan dapat dikeluarkan pada saat proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disetujui DPRD. Dan, kekurangan atas JM untuk Askes ataupun Jamkesmas tetap dihitung dan diupayakan agar dapat terhitung serta dibayarkan pada tahun mendatang.

Dengan keadaan itulah, diusahakan dalam penyusunan PAK RSUD mendapat tambahan dana JM sebesar Rp 2,6 miliar. Meski demikian, tambahan itu masih belum mencukupi JM secara keseluruhan. Sedangkan kebutuhan JM setiap bulannya, sekitar Rp 350 juta, itu belum termasuk untuk Askes dan Jamkesmas.

Haryono, kepala kamar operasi memertanyakan pengeprasan anggaran yang dilakukan oleh pihak manejemen. Menurutnya, pengeprasan itu sudah sesuai dengan analisis apa tidak?

Setyorini Sayekti, seorang karyawan di bagian pelayanan, memertanyakan kenapa hal tersebut baru saja dibahas. Menurutnya, itu sudah terlambat. Apalagi, sudah mendekati hari raya.

Atas masalah ini Diretur RSUD Budi Poerwohadi menjawab enteng. Menurutnya, pihkanya sudah mengajukan anggaran sesuai kebutuhan RSUD. Tapi, masih banyak hal yang menuntut anggaran itu harus dikepras. "Saat presentasi di sana, kita kan tahu sendiri," ujarnya.

"PAK, bulan Juni sudah kami siapkan. Kita usahakan bukan hanya bulan ini, tapi sudah dari awal. Tapi, yang membuat keputusan bukan hanya saya, masih ada yang lebih tinggi (jabatannya) dari saya," ujarnya.

Dr Budi juga mengatakan kalau selama kepemimpinannya sudah banyak prestasi yang diraih RSUD. Seperti tipe RSUD yang naik kelas menjadi tipe B dan sejumlah penghargaan lainnya. "Kurang apa?" tanyanya. "Kurang JM," jawab karyawan kompak. Mendapat jawaban itu, dr Budi hanya menjawab; "Iya kurang JM ya," ujarnya.

"Apa kalau JM-nya tidak cair, ada yang tidak mau bekerja?" tanya dr Budi. "Ya," jawab karyawan. "Ayo, siapa yang bilang begitu," lanjut dr Budi.

Tapi, kali ini tidak ada karyawan yang berani bersuara lantang. Atau mengajukan diri untuk tidak bekerja. "Kalau ada, tolong kepada saudara-saudara wartawan untuk dicatat," lanjut dr Budi.

Dokter Budi Satreo, dokter spesialis jantung di RSUD, mengaku prihatin dengan kondisi RSUD saat ini. "Dari pihak menajemen juga ada yang bilang kenapa tidak diantisipasi sebelumnya. Kalau seperti itu, apa manajemen itu jalan sendiri-sendiri? "Kalau pak direktur kesulitan kenapa baru kali ini," ujarnya.

Menurutnya, dalam Askes dan jamkesmas ada hak-hak karyawan. Tapi, kenapa itu tidak tersampaikan. "Kalau seperti itu, berarti ada penyimpangan di sana," ujarnya.

Mendapati itu, direktur menjawab, "Saya memang duduk sendirian di sini (depan meja rapat). Tapi, saya bukan seorang diri. Saya juga dokter spesialis dan memberikan pelayanan. Bagaimananpun seorang direktur, tidak akan mungkin bisa menjalankan RSUD sendiri," ujarnya.

Selanjutnya, dr Djauhar KD, dokter spesiali kandungan dan anak menyatakan kalau RSUD harus mempunyai daya tawar di pemerintahan. Dan, tidak begitu saja menuruti kemauan pemerintah. "Masak rumah sakit sampai kehabisan obat, pasien jamkesmas diresap dan beli obat di luar. Itu kan sudah tidak benar," ujarnya.

Di akhir acara, dr Amarusman, dokter spesilias mata, menyatakan bahwa rapat tersebut bukan hanya karena karyawan yang menuntut JM. Tapi, juga demi pelayanan di rumah sakit yang lebih baik. "Kalau para dokter, mungkin masih bisa cari penghasilan yang lain. Tapi, bagaimana dengan yang di bawah?" ujarnya.

Sebetulnya, permasalahan itu muncul sejak awal 2010 lalu. Tapi, baru kali ini bergolak. Itu, setelah pendapatan RSUD menjadi satker seluruhnya dananya harus disetor ke kasda. Dan, seluruh pengeluarannya diatur oleh kasda, seperti satker-satker lain. Padahal sebelumnya RSUD bisa mengelola keuangannya sendiri.

Meski begitu direktur RSUD mengaku akan mengusakan JM bisa cair dalam pekan ini. "Untuk itu, saya mengusahakan insyaallah sebelum Lebaran bisa cair," ujarnya. (rud/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=178273