Petani Tuding Penutupan 7 Pabrik Gula Ulah Mafia Gula

Jum'at, 05 November 2010 | 10:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jember - Paguyuban Petani Tebu Rakyat (PPTR) di Eks Karesidenan Besuki menuding rencana penutupan 7 pabrik gula di Jawa Timur sebagai persekongkolan PT Perkebunan Nusantara XI dengan mafia gula.

Mereka juga tidak percaya alasan penutupan tujuh pabrik gula (PG) karena PTPN XI merugi miliaran. "Karena faktanya, bahan baku tebu berlimpah. Justru pengelolaan PG itu yang bobrok," kata ketua pelaksana harian Serikat Pekerja PPTR PTPN XI, M.Ali Fikri..

Pernyataan Fikri disampaikan dalam pertemuan pengurus PPTR se eks Karesidenan Besuki di Jember, Jumat (5/11) pagi tadi. Menurut Fikri, Jawa Timur adalah gudang tebu, dengan luas lahan tahun ini mencapai 186 ribu hektar. Suplai tebu tahun ini juga diperkirakan lebih atau surplus 250 ribu ton dari kebutuhan PG yang ada.

Menurut Fikri, disebutkan PTPN XI, alasan penutupan 7 PG itu karena lahan tebu menyusut. “Ini juga tidak bisa diterima, karena faktanya petani tebu mengirim tebu hasil panen ke PG yang dikelola oleh PTPN X, PT RNI dan PG swasta di Malang, atau Kediri," katanya.

Dia mencontohkan. dalam musim giling tebu tahun ini, para petani tebu di wilayah Kabupaten Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan Probolinggo memilih mengirimkan hasil panen ke PG Candi (Sidoarjo), PG Kebon Agung, PG Krebet di Malang, atau PG di Kediri.

Penggilingan tebu di PG di luar wilayah PTNP XI itu, kata Fikri, hanya karena satu alasan, yakni lebih menguntungkan. "Perbandingannya, kalau digiling di PG milik PTPN XI, pendapatan petani hanya Rp 35 juta per hektar, tapi kalau di PG PTPN X atau PG swasta, bisa Rp 55 juta per hektar,"katanya.

Pertemuan PPTR itu juga menyimpulkan bahwa rencana penutupan tujuh PG, yakni PG Olehan, PG Wringin dan PG Panji di Kabupaten Situbondo, kemudian PG Wonolangan , PG Pajarakan dan PG Gending di Kabupaten probolinggo, serta PG Kanigoro di Kabupaten Madiun adalah rekayasa direksi PTPN XI dalam persekongkolan dengan pemilik modal yang akan membangun PG swasta di Banyuwangi.

"Informasi yang kami terima, pemegang saham PG swasta yang akan dibangun di Banyuwangi itu adalah PTPN XI, PTPN XII dan pedagang besar yang masuk dalam kelompok 'samurai' atau mafia gula nasional. Ini tidakboleh dibiarkan," katanya menegaskan.

Wakil ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jember, Samuji Zarkasih berjanji akan meneruskan tuntutan petani tebu kepada direksi PTPN XI dan Gubernur Jawa Timur.

"Masalah ini kompleks, pihak PG tidak bisa secara sepihak menyalahkan petani yang mengurangi lahan atau menjual tebunya ke PG lain selain PG yang dikelola PTPN XI," kata Samuji yang ikut dalam pertemuan ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan dengan Komisi B DPRD Jawa Timur, direksi PTPN XI berencana menutup 7 pabrik gula yang dikelolanya. PTPN XI berasalan, penutupan pabrik dilakukan karena mereka terus merugi Rp 9-10 miliar per tahun.

Namun rencana penutupan 7 PG ini ditentang anggota DPRD Jatim. Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Anna Luthfie, penutupan 7 PG ini disinyalir berkaitan dengan rencana pembangunan PG swasta di Banyuwangi yang pemegang sahamnya dimiliki PTPN XI, PTPN XII, dan tokoh petani.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo juga menolak rencana PTPN XI tersebut. “Penutupan pabrik gula bukan hanya menyangkut efisiensi, tetapi menyangkut hajat orang banyak,” katanya.

MAHBUB DJUNAIDY | ZED ABIDIEN

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/11/05/brk,20101105-289605,id.html

Petani Lahan Perhutani Dipungli

Jumat, 5 Nopember 2010 | 11:05 WIB

PROBOLINGGO - Sedikitnya 32 petani penggarap (pesanggem) lahan Perhutani di Desa Palangbesi, Kec Lumbang, Kab Probolinggo diduga menjadi korban pungutan liar (pungli). Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Warna Makmur Desa Palangbesi, mereka melaporkan kasus dugaan pungli itu ke Administratur (Adm)/Kepala Kantor Pemangkuan Hutan (KKPH) Probolinggo.

’’Terus terang kami, pesanggem keberatan ditarik pungutan tanpa dasar. Besarnya sekitar Rp 100 ribu per sekitar seperempat hektare lahan Perhutani,” ujar Ketua LMDD Warna Makmur, Sudji Ssos, didampingi sekretarisnya, Suryono SPt, Kamis (4/11).

Karena luas lahan tidak sama, pesanggem dipungut biaya berkisar Rp 70 ribu-Rp 250 ribu. “Uang itu dipungut mandor Perhutani, selanjutnya oleh mandor disetorkan kepada Asper (Asisten Perhutani, Red),” ujar Sudji.

Uang setoran sebesar itu, kata Sudji, di luar dana sharing yang dikoordinasi LMDH. “Kalau dana sharing yang disetorkan ke Perhutani itu resmi. Yang dipungut melalui mandor itu di luar dana sharing,” ujarnya.

Pesanggem pun tidak berkutik ketika didatangi mandor untuk menyetorkan pungutan. “Mau tidak setor dana ke mandor, ya mereka takut tidak dapat menggarap lahan Perhutani lagi,” ujar Sudji.

Sudji mengaku sempat bertemu Asper Probolinggo Tumin. “Ketika saya tanya apakah benar Asper meminta uang Rp 12 juta kepada pesanggem, jawaban yang kami peroleh tidak menggembirakan,” ujarnya.

Sementara Sudji mendapatkan informasi dari istri mandor bahwa uang Rp 8 juta sudah disetorkan ke Asper. Sudji pun sempat mengadukan masalah pungutan itu ke kantor Adm/KKPH Perhutani. “Saya sempat ditelepon Pak Asper agar tidak memperkeruh masalah. Saya pun diancam akan diganti orang lain,” ujarnya.

Sejumlah wartawan yang mengonfirmasukan dugaan pungli itu tidak berhasil menemui Asper Tumin. “Pak Tumin tidak ada di kantor,” ujar seorang karyawan di kantor Asper.

Kamis (4/11) siang, wartawan kemudian mendatangi Kantor Adm/KKPH Perhutani di Jl Suroyo, Kota Probolinggo. “Keluhan LMDH Desa Palangbesi sudah disampaikan melalui surat kepada Pak Adm, saya juga mendapatkan tembusan,” ujar Kaur Lingkungan di Kantor Perhutani Probolinggo Karsono.

Karsono menegaskan, terkait penggarapan lahan Perhutani oleh pesanggem, tidak ada pungutan resmi dari Perhutani. “Barulah kalau lahan itu dikerjasamakan dan ada perjanjian kerja sama (PKS) di notaris memang ada dana sharing yang dikoordinasi LMDH kemudian disetor secara resmi ke Perhutani. Di luar itu tidak ada pungutan lagi.”

Disinggung soal kemungkinan ada tindakan bagi oknum yang melakukan pungli di luar dana sharing itu, Karsono selaku pembina LMDH mengaku terserah Adm. “Soal tindakan, Pak Adm yang punya wewenang,” ujarnya.

Kini Perhutani Probolinggo yang wilayahnya meliputi Probolinggo, Lumajang, dan Besuki (Situbondo) telah menggandeng dengan 154 LMDH di 151 desa. “Tujuannya selain untuk memakmurkan masyarakat di sekitar hutan, dimaksudkan masyarakat ikut menjaga kelestarian hutan,” ujarnya. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=eb8b7ff0851edd1fc50fa066a28d9597&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Warga Keluhkan Rekening Listrik Naik Dua Kali Lipat

Jumat, 5 Nopember 2010 | 11:04 WIB

PROBOLINGGO - Puluhan warga di Kel Curahgrinting, Kec Kanigaran, Kota Probolinggo mengeluhkan pembayaran rekening listrik PLN bulan November ini membengkak dua kali lipat. Pihak PLN mengaku, bakal mengajak rekanan pembaca meter listrik untuk mengecek ulang penetapan pembayaran rekening yang diduga bermasalah itu.

Puluhan warga yang menjadi korban pembengkakan rekening listrik PLN pun mengadukan masalahnya ke RT, RW, hingga Kel. Curahgrinting. Sebagian lagi protes kepada petugas loket PLN saat membayar tagihan listriknya.

“Banyak warga kami yang rekening listriknya tidak sesuai dengan pemakaian seperti tertera pada angka meter listrik,” ujar Lurah Curahgrinting, Muhammad Yusuf, Kamis (4/11). Warga yang diduga menjadi korban salah baca petugas meter listrik itu banyak dijumpai di RT 1, 2, 3, 4, RW 3 Kel. Curahgrinting.

“Sudah saya cocokkan dengan angka di meter listrik, tagihan listrik saya jelas-jelas salah,” ujar Susi, warga Jl Citarum Gang I, Curahgrinting. Saat petugas pembaca meter datang ke rumahnya, Susi pun mencatat angka pada meter listriknya 2748. Belakangan saat membayar rekening listik Susu kaget karena tagihan per November angkanya 2899. “Ada selisih angka 114 sehingga tagihan listrik saya naik dua kali lipat,” ujarnya.

Bulan-bulan sebelumnya Susi mengaku, membayar listrik Rp 75 ribu-Rp 80 ribu/bulan. “Tahu-tahu bulan November ini saya kena Rp 151 ribu,” ujarnya.

Kekagetan serupa juga diungkapkan Sasi, kakak Susi yang rumahnya berimpitan di RT 2/RW 3, Curahgrinting. “Bulan lalu saya membayar listrik Rp 88.700, bulan ini melonjak luar biasa menjadi Rp 215.000,” ujarnya.

“Bulan lalu tagihan listrik saya Rp 153 ribu, bulan November ini tagihan listrik menjadi Rp 343 ribu,” ujar Hj Subaiyah, warga lainnya. Ia mengaku tidak habis pikir, mengapa PLN bisa gegabah menetapkan tagihan listrik.

“Yang jelas banyak warga di sini yang mengeluhkan tagihan listrik bulan November. Ini saya kumpulkan rekening listriknya,” ujar Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Curahgrinting, Budi Esti SH.

Di antaranya, Azis Soetrisno yang bulan lalu rekening listriknya Rp 110.300 melonjak menjadi Rp 231.685. Karyo tagihan listriknya melonjak dari Rp 81.500 menjadi Rp 121.415, Kholili Subur dari Rp 82.300 menjadi Rp 186.900. Ripu Legowo tagihan listriknya bulan lalu Rp 120 ribu, sekarang melonjak menjadi Rp 244 ribu. Sementara Mukri rekening naik dari Rp 39.940 menjadi Rp 124.640.

Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PLN Probolinggo Rustam Efendi yang dihubungi per telepon mengatakan, pembacaan meter listrik melibatkan rekanan (swasta) PT Wantoro. “Sesuai dengan kontrak kerja, kalau ada keluhan dari masyarakat menjadi tanggung jawab PT Wantoro,” ujarnya. Terkait keluhan sebagian warga Curahgrinting, PLN akan mengajak PT Wantoro turun ke lapangan untuk mengecek ulang penetapan rekening listrik. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=aff27b66efc67a1c1025c7b4c003980c&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Slank Tour ke-10 Kota di Jawa

Jumat, 5 November 2010 - 2:43 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Grup Slank akan memuaskan pecintanya di sepuluh kota dalam Konser Tour Pulau Jawa, 7 November – 12 Desember ini.

“Kami bangga dipercaya untuk kerja sama dengan Slank, grup musik papan atas yang punya fans fanatik Slankers,” kata Pimpinan Dagoer Entertament yang dipercaya untuk kerjasama dengan Slank pada Tour Pulau Jawa, Ike Dorojatun, kemarin, di Jakarta.

Slank akan tampil perdana di Jakarta & November. Berikutnya akan manggung di Bogor (13 November), Bekasi (14 November), Cirebon (20 November), Yogjakarta (27 November), Semarang (28 November), Surabaya (4 Desember), Malang (5 November) dan mengakhiri di Probolinggo (12 Desember).

“Ini merupakan kesempatan perdana kami dipercaya untuk kerjasama dengan grup musik besar di negeri ini. Semoga kami bisa menjalankan tanggung jawab besar ini dengan baik dan lancara,” terang Ike yang belum lama ini menggelar Ultah Dagoer Entertaiment.

Ditambahkan Ike, saat konser Slank berencana mengajak Slanker untuk peduli dengan mengajak pengumpulan dana untuk membantu korban bencana Gunung Merapi serta korban tsunami Mentawai. (prihandoko/dms)

Sumber: http://www.poskota.co.id/hiburan/2010/11/05/slank-tour-ke-10-kota-di-jawa