Selasa, 13 Juli 2010

Bedah Rumah Sisakan Masalah

Selasa, 13 Juli 2010 | 08:03 WIB
Rumah yang dapat program perbaikan.

PROBOLINGGO - Program bedah rumah keluarga miskin (gakin) di Kota Probolinggo masih menyisakan masalah. Sejumlah rumah masih perlu perbaikan lebih lanjut karena dibangun dengan dana dan material pas-pasan.

Hal itu terungkap saat Komisi C DPRD menggelar dengar-pendapat (hearing) sekaligus meninjau sejumlah rumah yang telah “dibedah”. “Kami menerima sejumlah laporan, perbaikan rumah warga miskin itu kurang layak dari segi material bangunan,” ujar Ketua Komisi C DPRD, Nasution.

Politisi PDIP itu mencontohkan rumah Sumaryah, warga RT 3/RW 4, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo. Demikian juga rumah Awi, warga RT 4/RW 11. Kel. Triwung Lor, Kec Kademangan.

Kepala Bapemas, Soeparjono mengatakan, pada 2010 ini di Kota Probolinggo tercatat sekitar 1.300 rumah tidak layak huni. “Sebanyak 1.000 unit bakal diperbaiki Pemprop Jatim. Ini program Pak De Karwo (Gubernur Soekarwo, Red.), yang pelaksananya adalah Kodim 0820 Probolinggo,” ujarnya.

Sementara sisanya yang 300 unit bakal dituntaskan Pemkot Probolinggo sendiri karena sejumlah satuan kerja (satker) mempunyai program “bedah rumah” gakin. Bapemas sendiri mendapat jatah memperbaiki sebanyak 100 rumah. “Selain itu Pak Wali mengupayakan perbaikan 50 rumah dengan dana dari Kementerian Perumahan Rakyat,” ujarnya.

Selain itu Dinas Koperindag juga mempunyai program “bedah rumah” dengan sasaran gakin yang mempunyai bidang usaha kecil. “Tujuannya rumah-rumah itu bisa melindungi penghuninya dari cuaca, faktor keamanan, dan kesehatan,” ujarnya.

Dana Rp 10 juta/rumah disoroti sejumlah anggota Komisi C DPRD. Soalnya dengan dana sekecil itu rumah-rumah gakin yang direhab masih belum layak huni.

Chandra, konsultan proyek dari CV Kharisma Pratama mengakui, dana Rp 10 juta itu tidak semuanya untuk bangunan rumah. “Soalnya masih dipotong PPN Rp 1 juta, sehingga riilnya hanya Rp 9 juta,” ujarnya.

“Waduh kasihan warga miskin. Kalau di Bandung, dana Rp 10 juta itu utuh tidak dikenai PPN, bahkan bertambah karena partisipasi pengusaha dan warga lainnya. Sehingga rumah yang diperbaiki bisa layak huni,” ujar Cak Yon -panggilan akrab Nasution.

Saat meninjau sejumlah rumah gakin yang diperbaiki, sejumlah anggota Komisi C pun mengaku prihatin. “Kasihan, perbaikan dengan dana nanggung begini. Ini tiang di teras rumah kalau sampai tertabrak, bisa roboh,” ujar Wakil Ketua Komisi C, Hamis Rusdi.

Cak Yon pun kemudian memerhatikan blandar penopang kayu-kayu usuk di teras rumah Sumaryah. “Lho blandar-nya kok cuma ukuran 4 x 6, ini sama dengan usuk, kurang kokoh,” ujarnya.

Cak Yon kemudian memanggil Chandra, konsultan “bedah rumah”. “Tolong tiang penyangga diganti tembok batu bata biar kuat. Blandarnya diganti dengan kayu yang lebih besar, mungkin 5 x 7,” ujarnya.

Politisi PDIP itu juga memeriksa sejumlah usuk yang terlihat melengkung di ruang tamu rumah Sumaryah. “Menurut saya ini bahaya. Kalau konsultan menganggap sudah sesuai bestek silakan, tapi kalau ada apa-apa harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Sejumlah anggota Komisi C juga mengaku prihatin saat meninjau rumah Awi di Triwung lor. “Lho atas asbesnya kok tidak ada kayu penopangnya,” ujar Hamid Rusdi.

Rumah Awi awalnya ambruk karena sudah tua. Ternyata dana Rp 9 juta dicukup-cukupkan untuk membangun rumah berukuran sekitar 7 x 3,5 meter persegi di dekat kandang sapi.

Hanya ada satu pintu dan satu jendela di bagian depan rumah berdinding gedheg itu. “Karena dananya tidak cukup, terpaksa pakai gedheg bukan tembok batu bata,” ujar Chandra, konsultan. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=45bf719b4aa7c1611b2e597a32f485ad&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

MTsN Terima Siswa Lewat Belakang

Senin, 12 Juli 2010 | 11:36 WIB

PROBOLINGGO – Meski penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Probolinggo sudah tutup, masih terbuka peluang bagi siswa yang sebelumnya tidak lulus seleksi untuk masuk lewat pintu belakang dengan biaya Rp 1,5 juta.

Kepala MTsN Kota Probolinggo, Suhari, saat dikonfirmasi tentang informasi tersebut mengatakan, memang ada mekanisme lain dalam penerimaan siswa baru. Namun, ia menolak kalau dikatakan ada siswa yang masuk melalui pintu belakang. "Yang jelas, kami buka enam kelas, semuanya sudah penuh," ujarnya.

Suhari mengakui, murid yang harus membayar Rp 1,5 juta itu adalah mereka yang sebenarnya memang sudah tidak diterima tapi memaksa untuk bersekolah di MTsN. Karena itu, MTsN kemudian membuka kelas untuk mereka yang memaksa masuk. "Kami membuka satu kelas untuk sekitar 40 anak. Uang itu (Rp 1,5 juta) untuk menanggulangi kebutuhan sekolah," ujarnya.

Adanya tambahan murid itu, kata Suhari, membuat MTsN perlu menambah pula jumlah kelas, dari 6 kelas menjadi 7 kelas. Dikatakan Suhari, uang Rp 1,5 juta per siswa itulah yang digunakan untuk menambah satu ruang kelas. "Selain itu, di kelas itu kan butuh yang namanya kursi dan meja, juga pembelian LCD projector, papan tulis dan perlengkapan lainnya," ujarnya. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=df14386d9de8fe5af5e12e2dff6de887&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Kertas Leces Berhenti Produksi

Senin, 12 Juli 2010 | 11:31 WIB
PT Kertas Leces

PROBOLINGGO - Sudah satu bulan lebih, PT Kertas Leces (PT KL) di Desa/Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, tidak beroperasi karena pasokan gasnya terputus. Perusahaan Gas Negara (PGN) terpaksa memutus pasokan gas alam ke PT KL karena pabrik kertas milik negara itu menunggak pembayaran gas sekitar Rp 41 miliar.

Penyebab tidak beroperasinya pabrik kertas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu terungkap ketika anggota Komisi VI DPR RI, Drs KH Unais Al Hisyam, mengunjungi PT KL, Minggu (11/7).

Politisi PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Madura itu langsung disambati jajaran manajer PTKL dan pengurus sejumlah serikat pekerja

"Terus terang kami sedang ada masalah. Pasokan gas ke PT KL distop oleh PGN, Jumat (9/7) lalu. Kami sudah melakukan negosiasi, tetapi deadlock," ujar Direktur Produksi dan Pengembangan PT KL, Ir Syarif Hidayat, didampingi Direktur Pemasaran PT KL, Ir Zainal Arifin, dalam pertemuan dengan Gus Unais --panggilan akrab Drs KH Unais Al Hisyam-- di Ruang Pertemuan II PT KL.

Pertemuan yang diprakarsai Serikat Karyawan (Sekar) PT KL juga dihadiri tiga serikat pekerja lainnya, yakni Serikat Pekerja Kertas Leces (SPKL), Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPS KL), dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT KL. Juga hadir Humas PT Boma Bisma Indra (BBI) Pasuruan, Tantowi. BBI adalah BUMN yang memproduksi alat-alat berat, yang kini kondisinya juga kembang kempis.

Ir Zainal mengakui, PT KL memang mempunyai tunggakan utang ke PGN. "Rupanya PGN tidak bisa menoleransi lagi utang PT KL sehingga menghentikan pasokan gas," ujarnya. Zainal mengatakan, PT KL sekarang sedang menghadapi masa sulit luar biasa dan saat ini sedang menerapkan restrukturisasi sumber daya manusia (SDM) dan finansial, serta berupaya melakukan konversi energi dari gas menuju batubara sebagai bahan baku alternatif untuk efisiensi.

Bahasa yang tepat, kata Zainal, PT KL sedang membangun boiler berbahan batubara. Tujuannya untuk menambah pasokan energi yang tidak bisa dicukupi hanya dari mesin berbahan baku gas. Zainal juga berterus terang, kurva (grafik) bahan baku PT KL sedang buruk sepanjang sejarah. "Harga bahan baku kertas (pulp) sangat mahal, 900 (dollar AS) per metrik ton," ujarnya.

Zainal tidak menyebutkan berapa tunggakan utang PT KL ke PGN sehingga mengakibatkan pasokan gasnya diputus, namun Gus Unais menyebutkan PT KL ke PGN sekitar Rp 41 miliar. "Ada dua hal inti yang dihadapi PT KL. Pertama, pasokan gas diputus oleh PGN karena PT KL nunggak Rp 41 miliar. Kedua, masalah material atau bahan baku kertas," ujar Gus Unais.

Dikatakan Gus Unais, utang PT KL ini muncul ke permukaan karena BPK dalam auditnya menyemprit PGN terkait piutang Rp 41 miliar pada PT KL. PGN pun akhirnya bertindak keras dengan menutup keran pipa gas menuju PT KL. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e3f5146af9c7ac171b12bd3fc5753c4e&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Kementrian BUMN Harus Ikut Campur

Senin, 12 Juli 2010 | 10:29 WIB

Masalah tunggakan pembayaran gas yang dihadapi PT Kertas Leces (PT KL) tidak bisa dibicarakan secara business to business antara PT KL dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, harus ikut campur tangan terkait utang-piutang tersebut.

Demikian pendapat anggota Komisi VI DPR RI, Drs KH Unais Al Hisyam (Gus Unais) ketika berkunjung ke lokasi perusahaan kertas milik negara tersebut. Jika masalah ini berlarut-larut, Gus Unais khawatir bakal berdampak buruk terhadap nasib sekitar 2.000 pekerja PT KL. "Ini menyangkut urusan perut 2.000 pekerja. Orang bisa emosional kalau menyangkut perut," ujar politisi asal Sumenep, Madura, itu.

Gus Unais menambahkan, Komisi VI DPR RI yang membawahi di antaranya BUMN, akan mendesak Kementerian BUMN agar segera bertindak. "Entah bagaimana caranya, Kementrian BUMN harus bisa menyelesaikan utang PT KL. Mungkin bisa melalui reschedulling atau penjadwalan kembali pembayaran utang itu," ujarnya.

Bisa saja misalnya, pemerintah tidak meminta deviden dari PGN sebagai ganti untuk menutup utang PT KL. "Artinya, ya pemerintah yang membayar utang PT KL," ujar Gus Unais.

Awal Juni lalu, keran pipa yang memasok gas alam ke PTKL ditutup oleh PGN. Padahal selama ini PTKL menggunakan gas alam sebagai bahan bakar. Setiap hari PTKL menyerap gas alam sekitar 200.000 Normal metrik kubik (Nmk)/hari, harga gas alam dari PGN dipatok Rp 2.000/Nmk. "Dalam sebulan PT KL harus menyediakan dana Rp 11-13 miliar untuk membeli gas alam," ujar sumber dari PT KL.

Karena tidak mampu membayar gas alam, PGN pun akhirnya menutup pasokan gas ke PT KL sejak awal Juni lalu. Karena tidak ada gas, pabrik kertas BUMN tertua di Indonesia setelah PT Kertas Padalarang, Jabar, itu berhenti berproduksi. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=df14386d9de8fe5af5e12e2dff6de887&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Ajukan Proyek PG, Dapat Angin Panja Gula

Senin, 12 Juli 2010 | 10:30 WIB

PROBOLINGGO – Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI bakal menemui Gubernur Jatim Soekarwo terkait penentuan dua lokasi yang bakal mendapatkan proyek pendirian dua pabrik gula (PG) baru di Jatim.

"Mungkin setelah reses, Panja Gula DPR RI bakal menemui Gubernur Jatim," ujar anggota Panja Gula DPR RI, Drs KH Unais Al Hisyam (Gus Unais) saat mengunjungi PT KL, Minggu (11/7).

Dikatakan Gus Unais, sudah ada dua daerah di Jatim yang mengajukan proyek PG baru terkait program swasembada gula pada 2014 mendatang. Dua daerah itu adalah Pemkab Banyuwangi dan Pemkab Mojokerto. Belakangan PT Kertas Leces (PT KL) di Kabupaten Probolinggo juga mengajukan proyek pendirian PG.

Ketua Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPS KL), Imam Suliono Ssos, selaku inisiator pengajuan proposal pendirian PG baru mengatakan, PT KL sangat membutuhkan PG. "Kami ingin seperti di luar negeri, PG terintegrasi dengan pabrik lainnya. Apalagi PT KL membutuhkan bahan baku ampas tebu atau bagasse," ujarnya.

Lepas dari persoalan tunggakan PT KL kepada Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mencapai Rp 41 miliar, keinginan PT KL membangun PG secara integral dengan pabrik kertas tersebut mendapat angin dari Gus Unais selaku anggota Panja Gula DPR RI. Menurut Gus Unais, PT KL merupakan salah satu yang layak mendapatkan proyek pendirian PG baru.

"Jatim memang menjadi target utama pendirian pabrik gula terkait program swasembada gula nasional 2014 mendatang. Melihat kesiapannya, PT Kertas Leces layak menerima proyek ini," ujar Gus Unais.

Kesiapan PT KL di antaranya berupa hamparan lahan yang relatif luas untuk pembanguan PG. "Areal PT KL terhampar seluas 65 hektare, ada sekitar 10 hektare di antaranya yang siap untuk pendirian pabrik gula," ujar Humas PT KL, H Cilik Sukaryadi.

Tidak hanya lahan untuk bakal lokasi PG, PT KL juga sudah mempunyai unit pengolah limbah (UPL) sendiri, sehingga kelak tidak perlu membangun lagi UPL untuk PG.

"Saya juga melihat keseriusan Bupati Probolinggo yang menjamin penyediaan lahan tebu seluas sekitar 43.000 hektare untuk PG baru kelak," ujar Gus Unais.

Keberadaan PG di komplek PT KL juga bisa menopang PT KL. "Di antaranya, PTKL butuh bagasse (ampas tebu) yang bisa dipasok dari limbah PG," ujar Gus Unais.

Diakui Gus Unais, kini memang sudah ada tiga PG di Kabupaten Probolinggo, yakni PG Wonolangan, Gending, dan Pajarakan. Ketiga PG itu selalu kesulitan pasokan tebu setiap masa giling. Solusinya, ketiga PG itu "mengimpor" tebu dari Lumajang. "Mungkin masalah rendahnya rendemen (kadar gula) tebu memicu petani enggan menanam tebu. Saya dengar Gubernur Jatim akan membuat aturan, rendemen tebu bakal ditangani lembaga independen," ujarnya.

Gus Unais menambahkan, ada tiga PG yang bakal dibangun terkait swasembada gula 2014 mendatang. Satu PG dibangun di luar Jawa, sementara 2 PG lainnya bakal dibangun di Jatim. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=9a44cb53d85a6a5d614dbe4d1e16b035&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Nekat Menjual, Tak Dibantu Lagi

[ Senin, 12 Juli 2010 ]
Kebijakan Pemkot untuk Penerima Paket Konversi

PROBOLINGGO - Jamak terjadi kompor dan tabung elpiji 3 kg yang didapat dari program konversi dijual oleh penerimanya. Di Kota Probolinggo, pemkot mengantisipasi hal itu dengan mengeluarkan kebijakan khusus.

Sukardi Mitho, koordinator konversi mengatakan, bila ada warga yang hendak menjual atau memberikan kepada orang lain sebenarnya tidak ada sanksi. "Yang namanya bantuan, mau diapakan saja oleh yang menerima, terserah. Mau dijual atau bagaimana, itu bukan wewenang kami lagi," ujarnya kemarin.

Menurut Sukardi, pihaknya sebatas mendistribusikan dan mensosialisasikan. Itu, selama paket konversi tersebut masih berjalan. Bila program tersebut sudah kelar, maka tanggung jawab sosialisasi dan pengawasan menjadi tanggung jawab pemerintah. "Itu (pengawasan) menjadi tugas pemerintah. Tugas kami hanya sampai konversi selesai," jelasnya.

Tapi, itu tak berarti pemkot tidak melakukan apa-apa terkait konversi ini. Pemkot sudah menyiapkan kebijakan. Wawali Bandyk Soetrisno menyatakan, pemkot sudah melakukan koordinasi dengan RT/RW se-kota.

Mereka diminta untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan konversi. Terutama mendata warganya yang menjual paket bantuan tersebut. "Mereka (RT/RW) kami minta langsung melaporkan kepada lurah, dan lurah nanti menyampaikan kepada kami," jelas Bandyk.

Selain memfungsikan RT/RW, Bandyk mengaku juga akan melakukan cek lapangan secara langsung. Dan, akan mengambil sample di beberapa tempat untuk memastikan tidak ada warga yang mokong. "Beberapa hari lagi, kami akan melakukan cek lapangan sambil memberikan sosialisasi," ujarnya.

Bagi mereka yang ketahuan menjual paket bantuan tersebut, maka mereka terancam tidak mendapat bantuan lain dari pemkot. Artinya, mereka akan selalu tersingkir dari bantuan pemkot. "Tidak ada sanksi. Hanya saja, misalnya ada bantuan, mereka (yang menjual paket konversi, Red) tidak akan dapat," jelasnya.

Selain itu, menurut Bandyk, meski tidak ada sanksi dari pemkot, warga yang berani menjual bantuan tersebut akan mendapatkan sanksi dengan sendirinya. Yakni, mereka akan membeli minyak tanah (mitan) dengan harga yang sudah bersubsidi lagi alias mahal.

"Diperkirakan warga akan kerepotan untuk mendapatkan mitan. Sudah kami imbau beberapa kali. Diperkirakan, pada saat itu mitan akan repot dan harganya pun tidak murah, sekitar Rp 7 ribu sampai Rp 8 ribu," jelas Bandyk. (rud/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169380

Perlu Sosialisasi Kompor Gas

[ Senin, 12 Juli 2010 ]

KASUS meledaknya tabung gas konversi cukup meresahkan masyarakat. Sebab tabung gas itu justru sudah dimiliki banyak masyarakat. Meski gratis, namun banyak masyarakat ketakutan menggunakan kompor tersebut.

Hal itu disampaikan Agus Salehuddin, tokoh masyarakat Desa Randujalak Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Menurut Agus, ada beberapa faktor penyebab. Terutama mengenai penyebaran kompor dan tabung gas tersebut. "Hal itu justru disepelekan," ujar Agus.

Faktor pertama, kata Agus, karena kurangnya sosialisasi penggunaan kompor maupun tabung tersebut. Padahal, sosialisasi cukup penting dilakukan. Bahkan lebih penting dari pada pembagian itu sendiri. "Namun yang dilakukan malah terbalik. Dibagikan dulu, sosialisasinya belum," katanya.

Sosialisasi tersebut, sebenarnya yang ditunggu-tunggu masyarakat. Namun hingga dibagikan, hal itu belum pernah dilakukan. Baik oleh para pejabat terkait maupun oleh distributor. "Kendalanya memang kompleks. Namun sosialisasi harus tetap dilaksanakan," tegasnya.

Selain itu, kata Agus, penyebabnya dari kualitas tabung. Agus tidak bermaksud menyalahkan. Menurutnya, tabung tersebut dibagikan dalam jumlah besar. Sehingga wajar jika ada beberapa tabung yang bocor. "Padahal kan tidak semuanya bocor. Hanya beberapa saja. Bahkan, bisa terhitung dengan jari," sebutnya.

Lebih jauh Agus berharap, pemerintah secepatnya melakukan tindakan. Hanya, ia memberi rambu-rambu. Tindakan tersebut jangan hanya dilakukan secara individu. Artinya langkah tersebut dilakukan secara kolektif oleh pemerintah. "Misalnya antara instansi dari pemkab, DPRD, dan distributor. Konsepnya harus berbentuk kegiatan sosialisasi. Jangan perorangan saja," pungkasnya. (eem/day)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169378

Proses Produksi PTKL Terganggu

[ Senin, 12 Juli 2010 ]
Belum Lunasi Utang, PGN Stop Pasokan

PROBOLINGGO - Selama 39 hari ini proses produksi di PT Kertas Leces (PTKL) terganggu. Penyebabnya, suplai gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara) yang menjadi bahan bakar utama PTKL tersendat.

Hal itu terungkap dalam ajang silaturahmi yang digelar serikat pekerja (sekar) PTKL kemarin (11/7). Ajang silaturahmi itu dihadiri oleh anggota DPR RI dari komisi VI yang menaungi BUMN, yakni KH Unais Al Hisyam, perwakilan direksi, dan beberapa wakil dari serikat pekerja yang tergabung dalam SPKL, SPSKL, SBSI. Hadir juga humas Boma Bisma Indra (BBI) Pasuruan Tantowi.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pemasaran PTKL Zainal Arifin mengakui belakangan ini perusahaannya dirundung masalah. Namun ia yakin, PTKL masih tetap mempunyai masa depan. "Ibaratnya itu seperti dongeng kancil. Untuk menuju tempat yang indah, perlu melewati kolam yang ada beberapa buayanya. Bila berhasil, bakal menuju ke tempat yang indah," katanya.

Sementara KH Unais Al Hisyam mengatakan, kebijakan PGN menutup suplai gas ke PTKL sekitar sebulan terakhir itu bukanya tanpa alasan. "Ada sedikit 'kesetresan' di PGN usai pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Nah, salah satu yang disorot oleh BPK adalah utang PTKL," terang pria asal Sumenep, Madura, yang akrab disapa Gus Unais tersebut.

Saat ini PTKL mempunyai utang ke PGN sekitar Rp 41 M. Nah, pihak PGN sendiri meminta PTKL melunasi utang tersebut atau menyicil. Sebelum permasalahan tersebut beres, PGN masih enggan menyuplai gas ke PTKL.

Sementara PTKL sendiri masih kesulitan melunasi utang tersebut. Kondisi perusahaan plat merah itu juga sedang goyah seiring dengan semakin melonjaknya bahan baku dalam kurung waktu beberapa bulan belakangan ini yang mencapai USD 900 per metric ton.

Diketahui saat ini gas, menjadi salah satu bahan bakar utama PTKL untuk proses produksi. Akhir tahun PTKL memang berniat untuk menggunakan boiler batu bara. "Tetapi itu untuk tambahan energi, bukannya mengganti bahan bakar gas dengan batu bara," jelas Zainal Arifin.

Untuk mengatasi masalah pasokan gas yang tersendat itu, Gus Unais menyatakan perlu campur tangan dari pemerintah. "Diperlukan semacam reschedule utang," ujar Gus Unais. "Kalau murni kepentingan bisnis ya sulit ketemu. Diperlukan langkah politis. Kami dari DPR bakal berusaha menyampaikan masalah ini ke menteri BUMN," lanjutnya.

Zainal Arifin menanggapi dengan baik pernyataan Gus Unais. "PTKL bukanlah bisnis semata. Tetapi perusahaan ini mempunyai kaitan yang erat dengan sejarah. Perusahaan ini merupakan bukti kegigihan masyarakat Indonesia yang berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Sehingga PTKL ada ikatan emosional dengan masyarakat setempat," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Suliono, ketua Serikat Pekerja Sejahtera Kertas Leces (SPSKL). "PTKL ini berperan penting sebagai penyeimbang, sebagai stabilitator harga kertas nasional. Kami berharap ada dukungan politik dari anggota DPR khususnya komisi VI," harap Imam Suliono.

Ditemui usai rapat, Gus Unais mengatakan, segala masukan dari para pekerja dan direksi PTKL tersebut bakal disampaikan kepada menteri BUMN. "Semua usulan itu akan kami bawa saat rapat bersama dengan menteri," katanya. (mie/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169379

Haramkan Koleksi Video Mesum Ariel

[ Senin, 12 Juli 2010 ]
KREJENGAN - Pengurus baru PCNU Kraksaan menggelar kegiatan perdana. Melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM), PCNU menggelar Bahtsul Masail Diniyah (Pembahasan masalah dari sisi keagamaan, Red). Kegiatan itu dipusatkan di Ponpes Rofiatul Islam, Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, kemarin (11/7).

Kegiatan tersebut dimulai sekitar pukul 10.00. Selain pengurus, tampak beberapa orang perwakilan ponpes di sekitar lingkungan PCNU Kraksaan. Perwakilan dari LBM masing-masing MWC juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Sejumlah kiai juga turut hadir.

Bahtsul Masail kali ini membahas dua masalah pokok. Pertama, mengenai kasus video mesum yang melibatkan tiga artis papan atas Indonesia. Yakni, Nazriel Ilham (Ariel), Luna Maya, dan Cut Tary. Kedua, mengenai pengajian yang disertai undian doorprize. Dua persoalan tersebut dimunculkan oleh pengurus LBM sendiri.

Bahtsul masail tersebut dipimpin dua orang mushohhih. Yakni, KH Sholeh Abdullah dan ketua LBM PCNU Kraksaan, Mudloffir Irwani. Sementara dari perumus yakni, Syakur dan Roy Fadli.

Ada tiga pertanyaan yang diajukan mengenai video mesum pada artis. Salah satunya soal hukum memiliki video tersebut. Pada pertanyaan ini diputuskan, hukumnya adalah haram mutlak. Sebab unsur negatifnya terlalu besar. "Padahal sekarang cukup mudah untuk mendapat video tersebut," kata Wakil ketua PCNU Kraksaan, Idrus Ali.

Terkait polisi dan penyidik, peserta sepakat keduanya boleh melihat video tersebut. Keduanya mendapat pengecualian dari peserta. Sebab tujuannya adalah melakukan penyidikan. Terutama untuk mengungkap kasus tersebut secara hukum.

Meski boleh menyaksikan, namun ada batasan yang perlu diperhatikan. Baik oleh polisi maupun penyidik. Sebab penyidikan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan. "Artinya kalau sudah cukup (datanya), jangan diteruskan menonton. Apalagi jika dilakukan dengan syahwat. Hal ini juga berlaku untuk pakar telematika," imbuh Idrus.

Terkait persoalan pengajian dengan undian doorprize, peserta menyepakati dengan hukum boleh tapi makruh. Boleh karena pengajian. Makruh karena ada Doorprize. Namun hukum tersebut menjadi haram jika peserta pengajian dipungut biaya.

Ditemui Radar Bromo setelah kegiatan, Idrus mengatakan Bahtsul Masail tersebut merupakan tradisi NU. Kegiatan itu, kata Idrus, memiliki banyak manfaat dan sisi positif. Yakni menambah wawasan dan pengetahuan peserta. Hasil dari bahtsul masail kata Idrus, bahkan ditunggu-tunggu masyarakat sebagai pegangan. "Utamanya dalam memegang prinsip-prinsip kehidupan beragama," ujar penanggung jawab di bidang LBM NU ini.

Terkait video mesum artis Indonesia, Idrus mengatakan putusan forum sudah sangat masuk akal. Sebab pengambilan dasar hukumnya sudah teruji. Bahkan lanjutnya, perlu diikuti oleh ummat. "Jadi jangan hanya diambil hasilnya saja. Namun harus diamalkan," kata Idrus.

Idrus berharap, kegiatan itu selalu rutin dilaksanakan. Lebih-lebih sekarang ini kata Idrus, bahtsul masail sudah jarang digelar. Paling-paling, hanya pesantren yang melaksanakan. Itupun sudah mulai berkurang. "Jadi harus bisa ditingkatkan lagi intensitasnya. Sebab banyak hasil positif yang bisa didapat," ujarnya serius. (eem/day)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169377

Meriah, Nobar di Alun-Alun Kraksaan

[ Senin, 12 Juli 2010 ]
KRAKSAAN - Masyarakat Kraksaan dan sekitarnya mendapat hiburan seru, Minggu (11/7) dini hari. Mereka berkumpul untuk ajang nonton bareng (nobar) di Alun-Alun Kraksaan.

Ajang Nobar ini digagas Karang Taruna Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan PLN Kraksaan. Yang istimewa, Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin juga ikut serta. Hasan didampingi Wakil Bupati Salim Quraisy. Hadir pula sejumlah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Camat Kraksaan, dan beberapa pejabat lain.

Selain Nobar, masyarakat juga disuguhi banyak hiburan. Mereka diajak berjingkrak ketika melihat atraksi band lokal. Selain hiburan, panitia juga menyediakan banyak doorprize. "Yang ditunggu terutama hadiahnya," ujar Maman, salah seorang pengunjung.

Bupati Hasan Aminuddin dan rombongan baru tiba di lokasi sekitar pukul 00.30. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan. Salah satunya sambutan dari ketua majelis pembina Karang Taruna Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurahman.

Wahid mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya karang taruna untuk melaksanakan tugas. Karang Taruna, kata Wahid berupaya maksimal untuk melaksanakan kegiatan positif bagi masyarakat. "Salah satunya dengan menggelar kegiatan ini," ujarnya.

Menurutnya, banyak segmen pemuda yang belum tersentuh. Hal ini perlu menjadi perhatian. Sebab banyak pemuda yang salah kaprah dengan tidak memanfaatkan masa muda dengan baik. "Nobar juga termasuk upaya mengurangi kenakalan remaja," imbuhnya.

Bupati Hasan Aminuddin menambahkan, kegiatan itu cukup positif. Sebab, menurutnya pemuda memang perlu diperhatikan lebih jauh. "Jadi tak hanya hura-hura saja. Yang dilakukan harus bermanfaat," tutur Bupati.

Hasan juga bersedia datang jika ada kegiatan serupa. Misalnya dilaksanakan setiap bulan di Alun-Alun. Bagi Hasan, Alun-Alun mesti diperbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. "Jangan hanya untuk upacara saja. Setiap bulan kan bisa dilaksanakan kegiatan seperti ini. Saya pasti hadir," ujar Hasan disambut tepuk tangan hadirin.

Setelah sambutan, oleh panitia, Hasan diminta untuk mengambil undian dengan hadiah utama. Bahkan setelahnya, Hasan didapuk untuk menyerahkan bantuan. Yakni kepada 7 klub sepak bola lokal. Bantuan tersebut berupa sebuah bola dan dana pengembangan.

Klub-klub tersebut di antaranya, FC Perseda, Kalibuntu Kraksaan; FC Palapa Putra, Ketompen Pajarakan; FC Kancil Muda, Bago Besuk; FC Persekrap, Karangpranti Pajarakan; FC Sawunggaling, Asembagus Kraksaan; FC Pusum, Sumberkerang Gending; dan FC Maron Jaya, Maron.

Begitu penyerahan selesai, warga langsung fokus pada layar lebar yang sudah menyala. Sebuah sajian pertandingan piala dunia dengan titel perebutan tempat ketiga. Yakni pertandingan Jerman versus Uruguay. Dalam pertandingan tersebut, Jerman berhasil mengalahkan Uruguay dengan skor tipis 3-2. (eem/day)

Sumber: http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4603951795410269508

Jangan Ada Kekerasan dalam MOS

[ Senin, 12 Juli 2010 ]
Dispendik Akan Pantau ke Sekolah

PROBOLINGGO- Hari ini seluruh siswa-siswi SMA, SMK dan SMP baru di Kabupaten Probolinggo bakal mengikuti Masa Orientasi Sekolah (MOS). Dinas Pendidikan (Dispendik) sudah siap memantau jalannya MOS di sekolah-sekolah. Dispendik mewanti-wanti agar tidak terjadi tindakan kekerasan dan perpeloncoan.

Kabid pendidikan menengah (Dikmen) Suwari mengatakan, pihak dinas sudah memberikan surat edaran terkait penyelenggaraan MOS tahun ini. Surat itu diserarkan ke sekolah-sekolah pada 10 Juni lalu. "Semua sekolah sudah kami berikan rambu-rambu untuk menggelar MOS," katanya, kemarin (11/7).

Menurut Suwari, MOS itu digelar dengan tujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah pada para siswa-siswi baru. "Semua orang itu butuh adaptasi. Karena itulah MOS diperlukan," bebernya.

Masa pengenalan itu, imbuhhnya, bisa diisi dengan beragam kegiatan yang menunjang akademis maupun moral siswa. Misalnya dengan menggelar sosialisasi bahaya narkoba atau kegiatann lain. Prinsipnya bisa membentuk siswa yang lebih berakhlak dan menghindari dari kenakalan remaja.

Dalam MOS tersebut, Suwari meminta agar tiap sekolah atau lembaga tidak menyertainya dengan tindakan kontak fisik yang memberatkan. Termasuk perpeloncoan. "Itu semua dilarang keras. Sekarang sudah bukan zamannya lagi mendidik pakai kekerasan," tegasnya.

Untuk mengantisipasi aksi kekerasan dalam pelaksanaan MOS kali ini, pihak dinas juga bakal langsung memantau kegiatan MOS bersama dengan pengawas sekolahan. "Kami akan turun langsung ke sekolah-sekolah," ungkap Suwari.

Diketahui, selama ini masih ada sekolah yang menggelar MOS disertai ajang perpeloncoan. Bahkan, pernah terjadi saat MOS, beberapa siswa yang pingsan.

Nah, tradisi semacam itulah yang menurut Suwari sudah tidak boleh terjadi lagi. "Sejak beberapa tahun belakangan ini kegiatan kekerasan dan perpeloncoan sudah dilarang keras. Dinas akan menindak sekolah yang kedapatan memakai sistem kekerasan atau perploncoan," jelasnya.

Dalam surat edaran yang telah disebarkan pihak dinas, tiap sekolah diwajibkan mengisi MOS dengan beragam kegiatan yang positif. "Salah satu seruan dari dinas adalah program penghijauan. Setiap anak diupayakan untuk minimal menanam satu pohon," kata Suwari.

Sementara itu agenda MOS juga menjadi perhatian komisi D DPRD setempat. Amin Haddar, Sekretaris komisi D berharap selama tiga hari pelaksanaan MOS ini tidak terjadi aksi kekerasan seperti yang terjadi di beberapa daerah. "MOS itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh pihak sekolah dan murid. Karena MOS itu merupakan masa adaptasi dan transisi siswa," ungkapnya. (mie)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169375