Senin, 2 Agustus 2010 | 11:23 WIBPROBOLINGGO – Meski tanpa mendapat rekomendasi dari DPP PKB, DPC PKB Kabupaten Probolinggo nekat menggelar musyawarah cabang (Muscab), Senin (2/8) hari ini. Muscab digelar sesuai dengan rencana semula yang sempat tertunda, yakni di Pesantren Syaikh Abdul Qodir Al Jailani (SAQO), Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan. ’’Tempat Muscab sama dengan rencana semula di Pesantren Rangkang, hanya tanggalnya yang berubah,” ujar Ketua Panitia Muscab Ahmad Badawi pagi tadi.
Sebelumnya, Muscab PKB dijadwalkan di Pesantren Rangkang, Selasa (20/7) lalu. Karena belum mengantongi rekomendasi dari DPP PKB, Muscab itu akhirnya ditunda. Padahal saat itu panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Muscab, mulai tempat hingga agenda Muscab. Namun ’’H-2” menjelang Muscab, Ketua DPW PKB Jatim Imam Nahrowi ’’menyemprit’’ rencana itu. Melalui surat dan faksimili, Jumat (16/7) itu Nahrowi mengatakan, Muscab tidak bisa digelar karena belum memperoleh rekomendasi DPP PKB.
Panitia dan sejumlah pengurus DPC PKB pun mengalah dengan menunda pelaksanaan Muscab. Setelah melakukan lobi ke Jakarta (DPP PKB), Muscab akhirnya digelar Senin hari ini. Muscab yang mengundang 24 pengurus anak cabang (PAC/tingkat kecamatan), pengurus DPC, sejumlah kiai, dan ulama itu direncanakan dibuka Sekjen DPP PKB Lukman Edy.
Terkait rencana Muscab PKB hari ini, DPW PKB Jatim tetap menilai ilegal. ’’Hingga Minggu (1/8) rekomendasi dari DPP PKB menyangkut penyelenggaraan Muscab PKB Kabupaten Probolinggo belum turun,” ujar Khoiruddin Abbas, Sekjen DPW PKB pimpinan Imam Nahrowi kepada wartawan, Minggu (1/8).
Karena itu, kalau Muscab tetap digelar keabsahannya bakal dipertanyakan. “Kalau DPC ngotot menggelar Muscab berarti itu ilegal dan tidak sah,” tambah Khoiruddin. Ia mengatakan, rekomendasi DPP PKB harus berupa rekomendasi tertulis, bukan hanya lisan. ’’PKB itu partai resmi, apa pun keputusannya ya harus tertulis, bukan lisan,” tambah dia.
Bahkan Khoiruddin mempertanyakan posisi Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Drs H Hasan Aminuddin MSi sebagai ketua Nasional Demokrat (Nasdem) Jatim. ’’Pada Rakornas di Jakarta, 21-23 Juli lalu, diputuskan, kader PKB dilarang ikut Nasdem, eh ini malah jadi Ketua Nasdem Jatim,” ujarnya.
Sementara itu Ahmad Badawi mengatakan, pelaksanaan Muscab PKB tidak ada masalah. ’’Kami sudah mendapatkan rekomendasi lisan dari DPP PKB, jadi tidak ada masalah,” ujarnya.
Hasan Aminuddin sendiri menanggapi santai pernyataan dari DPW PKB (kubu Nahrowi). ’’Hal wajar kan kalau ada Parpol menggelar Muscab. Justru menjadi luar biasa kalau ada Parpol tidak menggelar Muscab,” ujarnya kepada wartawan.
Hasan yang juga Bupati Probolinggo itu menilai DPW PKB tidak memahami AD/ART PKB. ’’Siapa pun yang mengatakan Muscab ilegal kalau tidak mendapatkan rekomendasi, saya sarankan membuka AD/ART dulu,” ujarnya.
Karena tidak melanggar AD/ART, Muscab PKB digelar. ”Kita ingin menunjukkan kalau forum Muscab itu pendidikan politik yang berakhlakul karimah karena PKB dilahirkan NU, bukan oleh pelaku-pelaku politik yang sedang memimpin PKB sekarang,” ujar Hasan.
Terkait posisinya sebagai Ketua Nasdes Jatim, Hasan menegaskan, Nasdem bukan partai politik.’’Parpol- parpol di Jatim jangan cemberut kalau ada kadernya ikut Nasdem, karena Nasdem bukan Parpol,” ujar Hasan. isa
Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=ed762ba1ee5b69106387d3542209aedb&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar