[ Senin, 02 Agustus 2010 ]
DPW Anggap Ilegal
PROBOLINGGO-Setelah sempat tertunda gara-gara belum mendapat rekomendasi DPP, Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Probolinggo akhirnya digelar hari ini (2/8).
Kepastian DPC menggelar muscab itu disampaikan oleh Ahmad Badawi, ketua panitia muscab yang juga sekretaris DPC PKB. "Insya Allah besok (hari ini) muscab bakal digelar. Undangan sudah disebar," katanya saat ditemui Radar Bromo di kantor DPC di Dringu kemarin.
Menurut pria yang akrab disapa Memed tersebut, muscab bakal digelar sesuai dengan rencana semula. Tempatnya di ponpes Syech Abdul Qodir Jaelani (Saqo) Rangkang, Kraksaan. "Yang berubah hanya tanggalnya saja," jelas Memed.
Muscab rencananya bakal dibuka oleh sekjen DPP PKB Lukman Edy. Dan rencananya bakal dihadiri oleh seluruh jajaran kader PKB Kabupaten Probolinggo, juga undangan para kiai dan alim ulama.
Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, DPC PKB Kabupaten Probolinggo sedang diuji. Ketika panitia sudah menyiapkan seluruh agenda pelaksanaan muscab eh muncul kabar mengejutkan dari DPW PKB Jatim untuk menundanya.
Keputusan penundaan muscab itu cukup mengejutkan. Pasalnya pada acara khitan masal yang digelar ponpes Syech Abdul Qodir Al Jaelani 5 Juli lalu, Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdul Aziz Mansyur sempat hadir.
Nah, kehadiran ketua dewan syuro DPP itu menimbulkan spekulasi tentang langkah islah di partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang tersebut. Bahkan ketua PAC Kuripan yang juga anggota DPRD setempat Ribut Fadhilah mengatakan, kedatangan KH Abdul Aziz tersebut sebagai bentuk restu DPP yang mencalonkan Kiai Hafidz untuk menjadi ketua dewan tanfidz DPC.
Sedianya DPC PKB mengadakan muscab pada 20-21 Juli lalu di ponpes Syech Abdul Qodir Al Jaelani Rangkang, Kraksaan. Nah, usai mengalami penundaan itu DPC memutuskan untuk menggelar muscab hari ini.
Keputusan DPC yang nekat menggelar muscab ini membuat DPW Jatim pimpinan Imam Nahrawi berang. Lantaran DPC Kabupaten Probolinggo disebut-sebut masih belum mengantongi rekomendasi dari DPP untuk menggelar muscab. "Sampai hari ini (kemarin), rekom penyelenggaraan muscab DPC Kabupaten Probolinggo itu belum turun," tegas Khoirudin Abbas, sekjen DPW Jatim versi Imam Nahrawi.
"Sebetulnya DPC sudah mengajukan permohonan rekom itu. Tapi nyatanya sampai sekarang rekom dari DPP belum turun," imbuhnya. Tanpa rekom itu, DPC dijelaskan Khoirudin masih belum bisa menggelar muscab.
Karena menurut Khoirudin, keberadaan rekom itu cukup penting untuk keabsahan muscab. "Kalau DPC tetap ngotot menggelar muscab, berarti itu ilegal dan tidak sah. Karena tidak sesuai dengan aturan partai," ungkapnya.
Rekomendasi dari DPP itu dijelaskan Khoirudin juga harus berupa surat yang tertulis bukan hanya lisan semata. "Ini (PKB) adalah partai politik resmi, jadi semua yang digelar itu harus sesuai dengan administrasi yang telah diatur," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Khoirudin juga menegur ketua DPC Hasan Aminuddin yang belum mengklarifikasi terkait keberadaanya sebagai ketua Nasdem Jatim. "Pada Rakornas di Jakarta tanggal 21-23 Juli lalu disebutkan kalau kader PKB dilarang ikut Nasdem. Eh, ini kok malah jadi ketuanya. Sampai sekarang ia (Hasan) masih belum klarifikasi ke kami," jelasnya.
Terkait belum adanya rekom tersebut, Memed menjelaskan hal itu adalah masalah teknis. "Secara keseluruhan, kami sudah mendapatkan rekom secara lisan dari DPP. Jadi tidak ada permasalahan," ujar pria yang juga menjadi ketua DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut.
Sementara itu ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Hasan Aminuddin menanggapi santai pernyataan dari DPW tersebut. "Muscab itu adalah hal yang biasa bagi partai. Yang luar biasa itu justru kalau parpol tidak menggelar muscab. Apalagi bagi parpol yang lolos electoral treshold," jelas pria yang juga menjadi Bupati Probolinggo tersebut.
Hasan malah balik mengatakan kalau yang DPW tidak memahami AD/ ART partai. "Siapapun yang bilang muscab ilegal kalau tidak dapat rekom, saya sarankan buka AD/ ART dulu," terangnya.
Karena dianggap sudah sesuai dengan AD/ ART partai, maka DPC pun bakal tetap menggelar muscab. "Ini (muscab) sebagai pendidikan politik yang berakhlakul karimah karena PKB dilahirkan oleh NU (Nahdlatul Ulama). Bukan oleh pelaku-pelaku politik yang sedang memimpin PKB saat ini," terangnya.
Terkait keberadaanya di Nasional Demokrat, Hasan sebelumnya sudah menegaskan kalau Nasdem bukanlah parpol. Jadi tidak ada masalah. "Bagi semua partai politik di Jatim jangan cemberut kalau ada organisasi (Nasdem) ini. Tidak perlu mencemaskan kadernya manakala bergabung di Nasdem. Tidak perlu khawatir, karena Nasdem bukan parpol. Konsepnya adalah multikultural," jelas Hasan. (mie/nyo)
PROBOLINGGO-Setelah sempat tertunda gara-gara belum mendapat rekomendasi DPP, Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Probolinggo akhirnya digelar hari ini (2/8).
Kepastian DPC menggelar muscab itu disampaikan oleh Ahmad Badawi, ketua panitia muscab yang juga sekretaris DPC PKB. "Insya Allah besok (hari ini) muscab bakal digelar. Undangan sudah disebar," katanya saat ditemui Radar Bromo di kantor DPC di Dringu kemarin.
Menurut pria yang akrab disapa Memed tersebut, muscab bakal digelar sesuai dengan rencana semula. Tempatnya di ponpes Syech Abdul Qodir Jaelani (Saqo) Rangkang, Kraksaan. "Yang berubah hanya tanggalnya saja," jelas Memed.
Muscab rencananya bakal dibuka oleh sekjen DPP PKB Lukman Edy. Dan rencananya bakal dihadiri oleh seluruh jajaran kader PKB Kabupaten Probolinggo, juga undangan para kiai dan alim ulama.
Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, DPC PKB Kabupaten Probolinggo sedang diuji. Ketika panitia sudah menyiapkan seluruh agenda pelaksanaan muscab eh muncul kabar mengejutkan dari DPW PKB Jatim untuk menundanya.
Keputusan penundaan muscab itu cukup mengejutkan. Pasalnya pada acara khitan masal yang digelar ponpes Syech Abdul Qodir Al Jaelani 5 Juli lalu, Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdul Aziz Mansyur sempat hadir.
Nah, kehadiran ketua dewan syuro DPP itu menimbulkan spekulasi tentang langkah islah di partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang tersebut. Bahkan ketua PAC Kuripan yang juga anggota DPRD setempat Ribut Fadhilah mengatakan, kedatangan KH Abdul Aziz tersebut sebagai bentuk restu DPP yang mencalonkan Kiai Hafidz untuk menjadi ketua dewan tanfidz DPC.
Sedianya DPC PKB mengadakan muscab pada 20-21 Juli lalu di ponpes Syech Abdul Qodir Al Jaelani Rangkang, Kraksaan. Nah, usai mengalami penundaan itu DPC memutuskan untuk menggelar muscab hari ini.
Keputusan DPC yang nekat menggelar muscab ini membuat DPW Jatim pimpinan Imam Nahrawi berang. Lantaran DPC Kabupaten Probolinggo disebut-sebut masih belum mengantongi rekomendasi dari DPP untuk menggelar muscab. "Sampai hari ini (kemarin), rekom penyelenggaraan muscab DPC Kabupaten Probolinggo itu belum turun," tegas Khoirudin Abbas, sekjen DPW Jatim versi Imam Nahrawi.
"Sebetulnya DPC sudah mengajukan permohonan rekom itu. Tapi nyatanya sampai sekarang rekom dari DPP belum turun," imbuhnya. Tanpa rekom itu, DPC dijelaskan Khoirudin masih belum bisa menggelar muscab.
Karena menurut Khoirudin, keberadaan rekom itu cukup penting untuk keabsahan muscab. "Kalau DPC tetap ngotot menggelar muscab, berarti itu ilegal dan tidak sah. Karena tidak sesuai dengan aturan partai," ungkapnya.
Rekomendasi dari DPP itu dijelaskan Khoirudin juga harus berupa surat yang tertulis bukan hanya lisan semata. "Ini (PKB) adalah partai politik resmi, jadi semua yang digelar itu harus sesuai dengan administrasi yang telah diatur," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Khoirudin juga menegur ketua DPC Hasan Aminuddin yang belum mengklarifikasi terkait keberadaanya sebagai ketua Nasdem Jatim. "Pada Rakornas di Jakarta tanggal 21-23 Juli lalu disebutkan kalau kader PKB dilarang ikut Nasdem. Eh, ini kok malah jadi ketuanya. Sampai sekarang ia (Hasan) masih belum klarifikasi ke kami," jelasnya.
Terkait belum adanya rekom tersebut, Memed menjelaskan hal itu adalah masalah teknis. "Secara keseluruhan, kami sudah mendapatkan rekom secara lisan dari DPP. Jadi tidak ada permasalahan," ujar pria yang juga menjadi ketua DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut.
Sementara itu ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Hasan Aminuddin menanggapi santai pernyataan dari DPW tersebut. "Muscab itu adalah hal yang biasa bagi partai. Yang luar biasa itu justru kalau parpol tidak menggelar muscab. Apalagi bagi parpol yang lolos electoral treshold," jelas pria yang juga menjadi Bupati Probolinggo tersebut.
Hasan malah balik mengatakan kalau yang DPW tidak memahami AD/ ART partai. "Siapapun yang bilang muscab ilegal kalau tidak dapat rekom, saya sarankan buka AD/ ART dulu," terangnya.
Karena dianggap sudah sesuai dengan AD/ ART partai, maka DPC pun bakal tetap menggelar muscab. "Ini (muscab) sebagai pendidikan politik yang berakhlakul karimah karena PKB dilahirkan oleh NU (Nahdlatul Ulama). Bukan oleh pelaku-pelaku politik yang sedang memimpin PKB saat ini," terangnya.
Terkait keberadaanya di Nasional Demokrat, Hasan sebelumnya sudah menegaskan kalau Nasdem bukanlah parpol. Jadi tidak ada masalah. "Bagi semua partai politik di Jatim jangan cemberut kalau ada organisasi (Nasdem) ini. Tidak perlu mencemaskan kadernya manakala bergabung di Nasdem. Tidak perlu khawatir, karena Nasdem bukan parpol. Konsepnya adalah multikultural," jelas Hasan. (mie/nyo)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173062
Tidak ada komentar:
Posting Komentar