Senin, 02 Agustus 2010 ]
Bencana bisa terjadi kapan saja. Bahkan bisa terjadi di tempat yang diperkirakan aman dari bencana. Karena itu, harus ada tim yang dibentuk khusus untuk menangani bencana.
Demikian dikatakan Komandan Korps Sukarela (KSR) PMI Kabupaten Probolinggo Siswanur Arifin. Menurut Siswanur, penyelamatan bencana cukup penting diperhatikan. Sebab selama ini penanganan bencana sering dilakukan tanpa koordinasi. "Padahal elemen-elemen tim penolong cukup banyak," ujarnya.
Dikatakan Siswanur, setidaknya ada 4 kelompok penanggulangan bencana. Yakni Brigade penolong dari unsur Pramuka, Tagana (Taruna Tanggap Bencana) dari unsur Karang Taruna, Siaga Bencana dari unsur Puskesmas dan dan Satgana (Satuan Siaga Bencana) dari unsur PMI. "Sementara koordinasinya tidak satu pintu," keluh Siswanur.
Dikatakan Siswanur, 4 tim itu bergerak sendiri-sendiri. Bahkan tak ada koordinasi antar elemen. Sehingga sering terjadi kontradiksi tugas dan wewenang. Mestinya kata Siswanur, pemerintah harus tanggap melihat hal tersebut.
Sebab jika tidak dikoordinasi, dimungkinkan ada miskomunikasi di lapangan. "Ada saling lempar tugas misalnya. Bahkan sangat mungkin ada gesekan negatif. Ini justru buruk bagi kinerja di lapangan," tegas Siswanur.
Lebih jauh Siswanur mengatakan, pemerintah memiliki wewenang cukup luas untuk mengkoordinir. Misalnya melalui Dinas Sosial atau Badan Kesbangpol Linmas. Namun sejauh ini kata Siswanur, belum terlihat ada upaya koordinasi. "Ini harus segera dilaksanakan. Jangan sampai telat.
Namun Siswanur berharap, hal itu tidak mengganggu kinerja masing-masing kelompok penolong bencana. Sebab yang terpenting adalah menolong dan memberikan pengamanan bagi korban maupun bencana itu sendiri. "Tugas kemanusiaan tetap yang utama," pungkas Siswanur. (eem/hn)
Demikian dikatakan Komandan Korps Sukarela (KSR) PMI Kabupaten Probolinggo Siswanur Arifin. Menurut Siswanur, penyelamatan bencana cukup penting diperhatikan. Sebab selama ini penanganan bencana sering dilakukan tanpa koordinasi. "Padahal elemen-elemen tim penolong cukup banyak," ujarnya.
Dikatakan Siswanur, setidaknya ada 4 kelompok penanggulangan bencana. Yakni Brigade penolong dari unsur Pramuka, Tagana (Taruna Tanggap Bencana) dari unsur Karang Taruna, Siaga Bencana dari unsur Puskesmas dan dan Satgana (Satuan Siaga Bencana) dari unsur PMI. "Sementara koordinasinya tidak satu pintu," keluh Siswanur.
Dikatakan Siswanur, 4 tim itu bergerak sendiri-sendiri. Bahkan tak ada koordinasi antar elemen. Sehingga sering terjadi kontradiksi tugas dan wewenang. Mestinya kata Siswanur, pemerintah harus tanggap melihat hal tersebut.
Sebab jika tidak dikoordinasi, dimungkinkan ada miskomunikasi di lapangan. "Ada saling lempar tugas misalnya. Bahkan sangat mungkin ada gesekan negatif. Ini justru buruk bagi kinerja di lapangan," tegas Siswanur.
Lebih jauh Siswanur mengatakan, pemerintah memiliki wewenang cukup luas untuk mengkoordinir. Misalnya melalui Dinas Sosial atau Badan Kesbangpol Linmas. Namun sejauh ini kata Siswanur, belum terlihat ada upaya koordinasi. "Ini harus segera dilaksanakan. Jangan sampai telat.
Namun Siswanur berharap, hal itu tidak mengganggu kinerja masing-masing kelompok penolong bencana. Sebab yang terpenting adalah menolong dan memberikan pengamanan bagi korban maupun bencana itu sendiri. "Tugas kemanusiaan tetap yang utama," pungkas Siswanur. (eem/hn)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173049
Tidak ada komentar:
Posting Komentar