[ Selasa, 21 September 2010 ]
PROBOLINGGO - Kabar agak melegakan bagi Kota Probolinggo ketika dinyatakan masuk nominasi enam besar Lomba Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur (Pro Poor Award). Kemarin (20/9), tim penilai melakukan penilaian dengan mendatangi lokasi yang memperoleh program penanggulangan kemiskinan.
Ada tiga kategori Pro Poor Award, yaitu kategori pemerintahan kota/kabupaten, lembaga non pemerintah dan perorangan. Kota Probolinggo menjadi nominasi di kategori pemerintahan bersaing dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Madiun.
"Tim juga mengatakan, karena masuk nominasi, tanggal 23 September nanti diundang ke provinsi untuk presentasi. Ada enam daerah yang masuk nominasi, salah satunya Kota Probolinggo," terang Wali Kota Probolinggo Buchori kemarin.
Data yang diperoleh Radar Bromo, dukungan anggaran Pro Poor Budgeting tercatat Rp 441.687.565.661 dalam APBD 2008. Sedangkan APBD 2009 Rp 481.861.323.149. Anggaran dari satker yang tergabung di tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) untuk kemiskinan, di tahun 2008 Rp 21.678.448.869. Tahun 2009 meningkat menjadi Rp 30.825.243.780.
Satker yang tergabung dalam TKPKD antara lain Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, RSUD Dr Mohammad Saleh. Berikutnya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Koperindag, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TP PKK, Dinas Pertanian, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset.
Sejumlah program Pro Poor seperti gerdu taskin, program pengembangan usaha ekonomi produktif, BKSM (bantuan khusus siswa miskin), jamkesda, biogas, jamkesmas serta berbagai jenis bantuan kepada masyarakat miskin.
"Baru pertama ini Kota Probolinggo ikut lomba Pro Poor Award. Tahun lalu pernah mau ikut, tapi dapat informasinya terlambat. Sekarang kami seriusi untuk ikut. Syukur karena baru pertama ikut langsung masuk nominasi. Semoga nanti bisa jadi pemenang," ucap Sekretaris TKPKD Budi Krisyanto.
Menurutnya, ada dampak nyata yang memperkuat Kota Probolinggo menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Misalnya dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kesehatan sosial ekonomi masyarakat dan penurunan angka kemiskinan dari 8680 RTM (rumah tangga miskin) tahun 2008 menjadi 8284 RTM tahun 2009. Dalam setahun berkurang 396 RTM.
Siang kemarin, tim penilai mendatangi ke sejumlah lokasi secara acak. Satu diantaranya ke program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). Program itu sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin berupa septictank komunal. Lokasi yang dituju salah satu tim di Jl Flamboyan RT 2 RW 3, Kelurahan Pilang.
Kenyataan yang ada, kamar mandi masyarakat tersebut lebih bagus dibandingkan kondisi rumah induknya. Sejumlah 14 titik proyek itu berada di dalam dan luar rumah warga. Nominal masing-masing titik tidak sama, totalnya sekitar Rp 115 juta.
Tim penilai Petir Pudjantoro mengatakan, kedatangan tim untuk melihat langsung apakah pemkot punya komitmen, kebijakan atau program yang nyata dalam menanggulangi kemiskinan. "Yang penting itu dampak di masyarakat. Ingin buktikan, betul apa tidak. Hasilnya nanti dikomparasi dengan daerah lain," katanya.
Petir membenarkan jika persaingan antar nominasi sangat ketat karena masing-masing daerah punya program istimewa. "Ditekankan, dalam program ini (penanggulangan kemiskinan) yang terpenting bukan hanya output, tapi prosesnya," tutur dosen Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Malang ini saat ditemui di lokasi. (fa/yud)
PROBOLINGGO - Kabar agak melegakan bagi Kota Probolinggo ketika dinyatakan masuk nominasi enam besar Lomba Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur (Pro Poor Award). Kemarin (20/9), tim penilai melakukan penilaian dengan mendatangi lokasi yang memperoleh program penanggulangan kemiskinan.
Ada tiga kategori Pro Poor Award, yaitu kategori pemerintahan kota/kabupaten, lembaga non pemerintah dan perorangan. Kota Probolinggo menjadi nominasi di kategori pemerintahan bersaing dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Madiun.
"Tim juga mengatakan, karena masuk nominasi, tanggal 23 September nanti diundang ke provinsi untuk presentasi. Ada enam daerah yang masuk nominasi, salah satunya Kota Probolinggo," terang Wali Kota Probolinggo Buchori kemarin.
Data yang diperoleh Radar Bromo, dukungan anggaran Pro Poor Budgeting tercatat Rp 441.687.565.661 dalam APBD 2008. Sedangkan APBD 2009 Rp 481.861.323.149. Anggaran dari satker yang tergabung di tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) untuk kemiskinan, di tahun 2008 Rp 21.678.448.869. Tahun 2009 meningkat menjadi Rp 30.825.243.780.
Satker yang tergabung dalam TKPKD antara lain Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, RSUD Dr Mohammad Saleh. Berikutnya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Koperindag, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TP PKK, Dinas Pertanian, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset.
Sejumlah program Pro Poor seperti gerdu taskin, program pengembangan usaha ekonomi produktif, BKSM (bantuan khusus siswa miskin), jamkesda, biogas, jamkesmas serta berbagai jenis bantuan kepada masyarakat miskin.
"Baru pertama ini Kota Probolinggo ikut lomba Pro Poor Award. Tahun lalu pernah mau ikut, tapi dapat informasinya terlambat. Sekarang kami seriusi untuk ikut. Syukur karena baru pertama ikut langsung masuk nominasi. Semoga nanti bisa jadi pemenang," ucap Sekretaris TKPKD Budi Krisyanto.
Menurutnya, ada dampak nyata yang memperkuat Kota Probolinggo menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Misalnya dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kesehatan sosial ekonomi masyarakat dan penurunan angka kemiskinan dari 8680 RTM (rumah tangga miskin) tahun 2008 menjadi 8284 RTM tahun 2009. Dalam setahun berkurang 396 RTM.
Siang kemarin, tim penilai mendatangi ke sejumlah lokasi secara acak. Satu diantaranya ke program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). Program itu sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin berupa septictank komunal. Lokasi yang dituju salah satu tim di Jl Flamboyan RT 2 RW 3, Kelurahan Pilang.
Kenyataan yang ada, kamar mandi masyarakat tersebut lebih bagus dibandingkan kondisi rumah induknya. Sejumlah 14 titik proyek itu berada di dalam dan luar rumah warga. Nominal masing-masing titik tidak sama, totalnya sekitar Rp 115 juta.
Tim penilai Petir Pudjantoro mengatakan, kedatangan tim untuk melihat langsung apakah pemkot punya komitmen, kebijakan atau program yang nyata dalam menanggulangi kemiskinan. "Yang penting itu dampak di masyarakat. Ingin buktikan, betul apa tidak. Hasilnya nanti dikomparasi dengan daerah lain," katanya.
Petir membenarkan jika persaingan antar nominasi sangat ketat karena masing-masing daerah punya program istimewa. "Ditekankan, dalam program ini (penanggulangan kemiskinan) yang terpenting bukan hanya output, tapi prosesnya," tutur dosen Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Malang ini saat ditemui di lokasi. (fa/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=180227
Tidak ada komentar:
Posting Komentar