[ Jum'at, 16 Juli 2010 ]
PROBOLINGGO - DPRD Kota Probolinggo juga mendapat cukup banyak pengaduan dari masyarakat soal mahalnya biaya pendaftaran murid baru. Sebagai respons atas pengaduan itu, Komisi A DPRD mengundang hearing Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan puluhan kepala sekolah pada Rabu (14/7) lalu.
"Tarikan sekolah disempatkan oleh pemangku sekolah menjadi tarikan yang mestinya tidak prioritas. Setiap sekolah ada yang paling kecil Rp 100 ribu tapi ada yang sampai Rp 5 juta. Kami hanya ingin menyamakan penafsirannya," ujar Ketua Komisi A Asad Anshari.
Asad bahkan menegaskan jika melihat mahalnya biaya pendidikan, pemerintah pusat terlalu berani membuat brand sekolah gratis di mana-mana. "Kenyataannya ada kepala sekolah yang takut (menarik biaya), tapi ada juga yang kebangeten nariknya. Hearing ini biar masyarakat tahu dan berkata oo.. begitu ya..," tutur Asad.
Kepala Dinas Pendidikan Maksum Subani membenarkan memang banyak laporan terkait biaya pendaftaran tersebut. Biaya itu juga untuk pembayaran seragam OSIS, pembayaran SPP yang diminta dibayar di depan. Kata Maksum, itu (permasalahan) terjadi karena SDM (sumber daya manusia) wali murid yang tidak tahu soal biaya pendidikan.
"Saya sudah menyampaikan rambu-rambu kepada kepala sekolah supaya berkoordinasi dengan wali murid dan komite sekolah. Mungkin sebenarnya wali murid menerima, tapi pihak ketiga yang ribut sendiri," ucap Maksum.
Komisi A juga mempertanyakan terkait penarikan biaya (nominal) sudah dilaporkan secara resmi kepada Maksum. Maksum mengatakan tidak secara nominal tapi program sekolah. Ia hanya meneken semua yang menjadi program dari masing-masing sekolah.
"Itu otonomi sekolah masing-masing. Sekolah punya program sendiri. Kami sampaikan untuk berkoordinasi dengan wali murid. Silahkan lakukan penarikan biaya apabila antara sekolah dan komite tidak ada masalah," jelasnya.
Asad pun memberikan masukan, untuk mengetahui kondisi ekonomi dari siswa di sekolah, Dinas Pendidikan harus bekerjasama dengan Bappeda dan Bapemas yang memiliki pendataan keluarga miskin di Kota Probolinggo.
"Dinas Pendidikan semestinya punya patokan harga untuk seragam sekolah. Sehingga harga seragam sekolah nilainya sama. Jadi, sekolah tidak menjadikan peluang bisnis," imbuh Sekretaris Komisi A Dwi Wahyu Rediana.
Tarikan biaya paling tinggi di SMAN 2, siswa baru dikenai biaya Rp 3,6 juta. Biaya sebesar itu disesuaikan dengan program besar di sekolah adiwiyata tersebut. Yang ditanyakan dewan, program SMAN 2 itu tergolong yang harus dilaksanakan tahun ini atau justru sekedar aji mumpung karena ada pendaftaran siswa baru.
"Kami dilematis. Sekolah kami sudah terlanjur label sekolah peraih Adiwiyata Mandiri. Tentunya untuk biaya perawatan taman sangat tinggi," kata Kepala SMAN 2 Syafiudin.
Untuk menghindari polemik di awal tahun ajaran baru ini, Asad mengusulkan jika ke depannya semua sekolah harus membeberkan berapa biaya pendaftaran di sekolah tersebut. Bukannya biaya itu dibeberkan setelah siswa diterima lalu disodori pembiayaan yang cukup besar.
"Sekarang ini yang dicari adalah mutu pendidikan meskipun mahal. Semua sekolah berlomba-lomba memajukan sekolahnya. Kita akan akhiri polemik dengan adanya format baru, jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, biaya sudah diumumkan dan wali murid bisa siap betul dananya," jelas politikus PKNU itu. (fa/yud)
"Tarikan sekolah disempatkan oleh pemangku sekolah menjadi tarikan yang mestinya tidak prioritas. Setiap sekolah ada yang paling kecil Rp 100 ribu tapi ada yang sampai Rp 5 juta. Kami hanya ingin menyamakan penafsirannya," ujar Ketua Komisi A Asad Anshari.
Asad bahkan menegaskan jika melihat mahalnya biaya pendidikan, pemerintah pusat terlalu berani membuat brand sekolah gratis di mana-mana. "Kenyataannya ada kepala sekolah yang takut (menarik biaya), tapi ada juga yang kebangeten nariknya. Hearing ini biar masyarakat tahu dan berkata oo.. begitu ya..," tutur Asad.
Kepala Dinas Pendidikan Maksum Subani membenarkan memang banyak laporan terkait biaya pendaftaran tersebut. Biaya itu juga untuk pembayaran seragam OSIS, pembayaran SPP yang diminta dibayar di depan. Kata Maksum, itu (permasalahan) terjadi karena SDM (sumber daya manusia) wali murid yang tidak tahu soal biaya pendidikan.
"Saya sudah menyampaikan rambu-rambu kepada kepala sekolah supaya berkoordinasi dengan wali murid dan komite sekolah. Mungkin sebenarnya wali murid menerima, tapi pihak ketiga yang ribut sendiri," ucap Maksum.
Komisi A juga mempertanyakan terkait penarikan biaya (nominal) sudah dilaporkan secara resmi kepada Maksum. Maksum mengatakan tidak secara nominal tapi program sekolah. Ia hanya meneken semua yang menjadi program dari masing-masing sekolah.
"Itu otonomi sekolah masing-masing. Sekolah punya program sendiri. Kami sampaikan untuk berkoordinasi dengan wali murid. Silahkan lakukan penarikan biaya apabila antara sekolah dan komite tidak ada masalah," jelasnya.
Asad pun memberikan masukan, untuk mengetahui kondisi ekonomi dari siswa di sekolah, Dinas Pendidikan harus bekerjasama dengan Bappeda dan Bapemas yang memiliki pendataan keluarga miskin di Kota Probolinggo.
"Dinas Pendidikan semestinya punya patokan harga untuk seragam sekolah. Sehingga harga seragam sekolah nilainya sama. Jadi, sekolah tidak menjadikan peluang bisnis," imbuh Sekretaris Komisi A Dwi Wahyu Rediana.
Tarikan biaya paling tinggi di SMAN 2, siswa baru dikenai biaya Rp 3,6 juta. Biaya sebesar itu disesuaikan dengan program besar di sekolah adiwiyata tersebut. Yang ditanyakan dewan, program SMAN 2 itu tergolong yang harus dilaksanakan tahun ini atau justru sekedar aji mumpung karena ada pendaftaran siswa baru.
"Kami dilematis. Sekolah kami sudah terlanjur label sekolah peraih Adiwiyata Mandiri. Tentunya untuk biaya perawatan taman sangat tinggi," kata Kepala SMAN 2 Syafiudin.
Untuk menghindari polemik di awal tahun ajaran baru ini, Asad mengusulkan jika ke depannya semua sekolah harus membeberkan berapa biaya pendaftaran di sekolah tersebut. Bukannya biaya itu dibeberkan setelah siswa diterima lalu disodori pembiayaan yang cukup besar.
"Sekarang ini yang dicari adalah mutu pendidikan meskipun mahal. Semua sekolah berlomba-lomba memajukan sekolahnya. Kita akan akhiri polemik dengan adanya format baru, jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, biaya sudah diumumkan dan wali murid bisa siap betul dananya," jelas politikus PKNU itu. (fa/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170047
Tidak ada komentar:
Posting Komentar