JAKARTA (SI) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan jumlah BUMN rugi tahun ini menyusut menjadi hanya sekitar lima perusahaan.
Di tahun sebelumnya jumlah BUMN yang merugi tercatat sebanyak 24 perusahaan dengan nilai kerugian mencapai Rp1,74 triliun. ”Tahun buku 2010 target BUMN yang rugi hanya lima. Nilai kerugian diperkirakan bisa menyusut menjadi hanya Rp183 miliar,” kata Asisten Deputi Urusan Informasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Jakarta kemarin.
Saat ini tercatat sejumlah BUMN masih dalam pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di antaranya PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), PT Dirgantara Indonesia,PT PAL,PT Survei Udara Penas, PT Djakarta Lloyd, PT Kertas Leces, PT kertas Kraft Aceh, PT Balai Pustaka, PT Industri Sandang, PT Industri Gelas,dan Perum PFN.
Sementara itu, dosen ekonomi Universitas Indonesia Ignatius Heruwasto menjelaskan, persentase kerugian BUMN yang melaksanakan fungsi pelayanan publik (public service obligation/PSO) terhadap kerugian keseluruhan BUMN cukup signifikan. Hal itu diakibatkan kondisi terjepitnya BUMN pelaksana PSO antara kewajiban mencetak laba dan melaksanakan misi sosial.
”Selain itu,belum ada panduan jelas dan baku tentang PSO di tingkat pelaksanaan sehingga belum tepat sasaran dan subsidi pemerintah terus membengkak,” tutur dia. Karena itu, menurut Ignatius, agar BUMN bisa menjadi perusahaan berskala dunia, perlu didorong upaya restrukturisasi dan penyesuaian jumlah (rightsizing), regulasi, dan panduan jelas tentang pelaksanaan PSO hingga tingkat teknis.
BUMN pelaksana PSO juga dinilai perlu melakukan pemisahbukuan antara kegiatan bisnis dan penugasan sosial. Selain itu, diperlukan komitmen pemerintah agar pembayaran PSO tepat waktu. ”Diperlukan juga riset mendalam bersama stakeholder oleh pihak independen dalam rangka rightsizingBUMN,”tambahnya. (j erna)
Saat ini tercatat sejumlah BUMN masih dalam pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di antaranya PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), PT Dirgantara Indonesia,PT PAL,PT Survei Udara Penas, PT Djakarta Lloyd, PT Kertas Leces, PT kertas Kraft Aceh, PT Balai Pustaka, PT Industri Sandang, PT Industri Gelas,dan Perum PFN.
Sementara itu, dosen ekonomi Universitas Indonesia Ignatius Heruwasto menjelaskan, persentase kerugian BUMN yang melaksanakan fungsi pelayanan publik (public service obligation/PSO) terhadap kerugian keseluruhan BUMN cukup signifikan. Hal itu diakibatkan kondisi terjepitnya BUMN pelaksana PSO antara kewajiban mencetak laba dan melaksanakan misi sosial.
”Selain itu,belum ada panduan jelas dan baku tentang PSO di tingkat pelaksanaan sehingga belum tepat sasaran dan subsidi pemerintah terus membengkak,” tutur dia. Karena itu, menurut Ignatius, agar BUMN bisa menjadi perusahaan berskala dunia, perlu didorong upaya restrukturisasi dan penyesuaian jumlah (rightsizing), regulasi, dan panduan jelas tentang pelaksanaan PSO hingga tingkat teknis.
BUMN pelaksana PSO juga dinilai perlu melakukan pemisahbukuan antara kegiatan bisnis dan penugasan sosial. Selain itu, diperlukan komitmen pemerintah agar pembayaran PSO tepat waktu. ”Diperlukan juga riset mendalam bersama stakeholder oleh pihak independen dalam rangka rightsizingBUMN,”tambahnya. (j erna)
Sumber : Seputar Indonesia - 27 Mei 2010 - http://www.ptppa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241%3Apemerintah-tekan-jumlah-bumn-rugi&catid=1%3Alatest-news&lang=in
Tidak ada komentar:
Posting Komentar