[ Kamis, 27 Mei 2010 ]
Mengaku Tidak Tahu
PROBOLINGGO - Pungutan masuk Rp 10 ribu di dermaga anyar Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo benar-benar liar. Selain Adpel, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) serta Dinas Perhubungan pun mengelak uang hasil pungutan itu masuk kepada pihaknya.
Kepala DKP Wirasmo mengatakan, adanya pungutan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan DKP. Tegasnya, DKP tidak tahu sama sekali dengan adanya pungutan tersebut. "Itu tidak ada kaitannya dengan DKP, apalagi sampai hasilnya masuk ke sini," ujar Wirasmo kemarin.
Menurutnya, meski area pantai dan berkaitan dengan laut, pihaknya tidak tahu tentang pengelolaan dermaga anyar tersebut. "Coba sampean hubungi pak Sunardi (kepala dishub). Mungkin dia ngerti karena itu berkaitan dengan masalah perhubungan," kata Wirasmo kepada Radar Bromo.
Diberitakan sebelumnya, di dermaga anyar Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo juga ada pungutan liar. Besarnya mencapai Rp 10 ribu. Pungutan itu, ditarik ketika ada warga yang mengendarai motor hendak ke dermaga anyar. Tapi, tidak ada karcis atau bukti apa pun untuk pungutan tersebut.
Pihak Adpel sebelumnya menegaskan pungutan itu tidak dilakukan oleh pihaknya. Justru Adpel sudah pernah menegur agar pungutan yang dilakukan sekelompok orang itu tidak dilakukan. Tapi, teguran itu tak diindahkan. Selanjutnya, Adpel berjanji untuk melakukan tindakan lagi. Sebab, pugutan itu memang tidak diperbolehkan.
Sedangkan Kepala Dishub Sunardi saat dihubungi juga mengaku tidak tahu menahu dengan adanya pungutan tersebut. Sebab, pengelolaan pelabuhan itu pada saat ini merupakan tanggung jawab dari Adpel. "Untuk proyeknya ditangani dinas perhubungan provinsi. Untuk pengelolaan sementara masih menjadi otoritas Adpel," jelas Sunardi.
Dengan adanya proyek tersebut, Menurut Sunardi, pemerintah kota hanya sebatas ketepatan saja. "Kalau adanya pungutan, apalagi di dalam pelabuhan saya tidak tahu," ujarnya. (rud/yud)
Kepala DKP Wirasmo mengatakan, adanya pungutan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan DKP. Tegasnya, DKP tidak tahu sama sekali dengan adanya pungutan tersebut. "Itu tidak ada kaitannya dengan DKP, apalagi sampai hasilnya masuk ke sini," ujar Wirasmo kemarin.
Menurutnya, meski area pantai dan berkaitan dengan laut, pihaknya tidak tahu tentang pengelolaan dermaga anyar tersebut. "Coba sampean hubungi pak Sunardi (kepala dishub). Mungkin dia ngerti karena itu berkaitan dengan masalah perhubungan," kata Wirasmo kepada Radar Bromo.
Diberitakan sebelumnya, di dermaga anyar Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo juga ada pungutan liar. Besarnya mencapai Rp 10 ribu. Pungutan itu, ditarik ketika ada warga yang mengendarai motor hendak ke dermaga anyar. Tapi, tidak ada karcis atau bukti apa pun untuk pungutan tersebut.
Pihak Adpel sebelumnya menegaskan pungutan itu tidak dilakukan oleh pihaknya. Justru Adpel sudah pernah menegur agar pungutan yang dilakukan sekelompok orang itu tidak dilakukan. Tapi, teguran itu tak diindahkan. Selanjutnya, Adpel berjanji untuk melakukan tindakan lagi. Sebab, pugutan itu memang tidak diperbolehkan.
Sedangkan Kepala Dishub Sunardi saat dihubungi juga mengaku tidak tahu menahu dengan adanya pungutan tersebut. Sebab, pengelolaan pelabuhan itu pada saat ini merupakan tanggung jawab dari Adpel. "Untuk proyeknya ditangani dinas perhubungan provinsi. Untuk pengelolaan sementara masih menjadi otoritas Adpel," jelas Sunardi.
Dengan adanya proyek tersebut, Menurut Sunardi, pemerintah kota hanya sebatas ketepatan saja. "Kalau adanya pungutan, apalagi di dalam pelabuhan saya tidak tahu," ujarnya. (rud/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=4
Tidak ada komentar:
Posting Komentar