[ Selasa, 25 Mei 2010 ]
Imbau agar Tak Ada Catatan BPK Lagi
PROBOLINGGO - Menjelang musim proyek, Komisi C DPRD Kota Probolinggo memperketat pengawasan pada eksekutif. Khususnya pengerjaan proyek fisik, agar tidak ada lagi catatan merah dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Sejumlah satker yang punya kegiatan fisik diajak rapat dengar pendapat bareng kemarin. Yakni Kabag Pembangunan Nurkhamdani, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Imanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Wirasmo, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Bambang Agus Suwignyo dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Sunarmi.
Masing-masing satker dipetani. Mereka diminta membeberkan kegiatan fisik sekaligus sumber dananya. BLH punya sekitar 150 paket pekerjaan (fisik) senilai antara Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Dibawah Rp 50 juta hanya 4 paket.
"Itu program fisik di satker BLH. Seperti rapat kami dengan Dinas PU (pekerjaan umum) sudah sepakat selanjutnya tidak akan terjadi seperti (temuan) tahun 2009. Untuk dana fisik memang tidak mungkin menggunakan DAU (dana alokasi umum) tapi memakai DAK (dana alokasi khusus), bantuan provinsi, hibah dan lain-lain," terang Ketua Komisi C Nasution yang biasa disapa Cak Yon.
DKP punya sejumlah dana untuk proyek fisik. Antara lain Rp 1,7 M dari DAK, Rp 2,9 M dari hibah dan Rp 3 M dari provinsi. Anggaran tersebut digunakan untuk penyempurnaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), kaitan bakal dijadikannya PPP sebagai minapolitan. Dan Rp 3 M bantuan provinsi untuk agrobisnis.
Dinkes punya sumber dana dari DAK dan hibah untuk lima paket kegiatan. DAK ada dua paket untuk rumdin (rumah dinas) dan pustu (puskesmas pembantu) Rp 160 juta serta pembangunan tahap III (finishing) puskesmas Ketapang senilai Rp 936 juta. Sedangkan tiga paket dari hibah untuk pustu di Curahgrinting dan Sumbertaman serta lahan parkir di pustu.
BPPKB hanya punya Rp 617 juta dana dari pusat untuk pembelian mobil penerangan, tiga unit motor dan empat unit laptop. "Itu sudah penunjuk pusat, kami tidak bisa merubah karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dananya sudah ditentukan oleh pusat," kata Sunarmi.
Sementara itu, Kabag Pembangunan Nurkhamdani membeberkan jumlah lelang proyek fisik ada 369 paket total nilai Rp 51.837.325.600.000. Untuk non paket sebanyak 57 senilai Rp 15.230.125.000.
"Jumlah ini masih bisa berubah karena belum semua satker masuk. Saya berharap akhir bulan data sudah valid sehingga pelelangan bisa dilaksanakan. Karena di tri wulan pertama, secara petunjuk teknis DAK sudah disetujui oleh pusat dan tidak ada masalah," kata Nurkhamdani.
Mantan Kabid Binamarga Dinas PU ini menambahkan, seperti masukan dari Komisi C, akan lebih baik bila pelelangan secepatnya dilaksanakan. Sebab, ini berkaitan dengan penyelesaian fisik dan penarikan termin (pembayaran).
"Harus ada tes aspal dicantumkan pada termin P1, uji lab aspal di masing-masing ruas jalan. Karena disini belum ada maka harus ke Jember. P1 bisa tidak dicairkan kalau tidak ada itu," tuturnya.
Cak Yon menambahkan perlunya mengingatkan sakter yang memiliki kegiatan agar kejadian tidak terulang kembali. Bahkan rekanan (kontraktor) banyak yang telah memberikan warning mengenai hal tersebut.
"Untuk puskesmas Ketapang itu tahun 2010 harus benar-benar selesai. Apa tahun ini bisa selesai? Anggarannya Rp 1 M harus tuntas. Jangan sampai ada hearing nanti tercecer lagi," tegas Cak Yon kepada Dinkes
Sedangkan dr Bambang menjelaskan, pihaknya sudah memperhitungkan pada TA 2010 ini semua pengerjaan selesai. Nah, perhitungan adanya keterlambatan, pada awal taun 2011 sekitar bulan Februari, puskesmas yang menelan dana miliaran rupiah itu baru bisa dioperasionalkan. (fa/yud)
PROBOLINGGO - Menjelang musim proyek, Komisi C DPRD Kota Probolinggo memperketat pengawasan pada eksekutif. Khususnya pengerjaan proyek fisik, agar tidak ada lagi catatan merah dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Sejumlah satker yang punya kegiatan fisik diajak rapat dengar pendapat bareng kemarin. Yakni Kabag Pembangunan Nurkhamdani, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Imanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Wirasmo, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Bambang Agus Suwignyo dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Sunarmi.
Masing-masing satker dipetani. Mereka diminta membeberkan kegiatan fisik sekaligus sumber dananya. BLH punya sekitar 150 paket pekerjaan (fisik) senilai antara Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Dibawah Rp 50 juta hanya 4 paket.
"Itu program fisik di satker BLH. Seperti rapat kami dengan Dinas PU (pekerjaan umum) sudah sepakat selanjutnya tidak akan terjadi seperti (temuan) tahun 2009. Untuk dana fisik memang tidak mungkin menggunakan DAU (dana alokasi umum) tapi memakai DAK (dana alokasi khusus), bantuan provinsi, hibah dan lain-lain," terang Ketua Komisi C Nasution yang biasa disapa Cak Yon.
DKP punya sejumlah dana untuk proyek fisik. Antara lain Rp 1,7 M dari DAK, Rp 2,9 M dari hibah dan Rp 3 M dari provinsi. Anggaran tersebut digunakan untuk penyempurnaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), kaitan bakal dijadikannya PPP sebagai minapolitan. Dan Rp 3 M bantuan provinsi untuk agrobisnis.
Dinkes punya sumber dana dari DAK dan hibah untuk lima paket kegiatan. DAK ada dua paket untuk rumdin (rumah dinas) dan pustu (puskesmas pembantu) Rp 160 juta serta pembangunan tahap III (finishing) puskesmas Ketapang senilai Rp 936 juta. Sedangkan tiga paket dari hibah untuk pustu di Curahgrinting dan Sumbertaman serta lahan parkir di pustu.
BPPKB hanya punya Rp 617 juta dana dari pusat untuk pembelian mobil penerangan, tiga unit motor dan empat unit laptop. "Itu sudah penunjuk pusat, kami tidak bisa merubah karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dananya sudah ditentukan oleh pusat," kata Sunarmi.
Sementara itu, Kabag Pembangunan Nurkhamdani membeberkan jumlah lelang proyek fisik ada 369 paket total nilai Rp 51.837.325.600.000. Untuk non paket sebanyak 57 senilai Rp 15.230.125.000.
"Jumlah ini masih bisa berubah karena belum semua satker masuk. Saya berharap akhir bulan data sudah valid sehingga pelelangan bisa dilaksanakan. Karena di tri wulan pertama, secara petunjuk teknis DAK sudah disetujui oleh pusat dan tidak ada masalah," kata Nurkhamdani.
Mantan Kabid Binamarga Dinas PU ini menambahkan, seperti masukan dari Komisi C, akan lebih baik bila pelelangan secepatnya dilaksanakan. Sebab, ini berkaitan dengan penyelesaian fisik dan penarikan termin (pembayaran).
"Harus ada tes aspal dicantumkan pada termin P1, uji lab aspal di masing-masing ruas jalan. Karena disini belum ada maka harus ke Jember. P1 bisa tidak dicairkan kalau tidak ada itu," tuturnya.
Cak Yon menambahkan perlunya mengingatkan sakter yang memiliki kegiatan agar kejadian tidak terulang kembali. Bahkan rekanan (kontraktor) banyak yang telah memberikan warning mengenai hal tersebut.
"Untuk puskesmas Ketapang itu tahun 2010 harus benar-benar selesai. Apa tahun ini bisa selesai? Anggarannya Rp 1 M harus tuntas. Jangan sampai ada hearing nanti tercecer lagi," tegas Cak Yon kepada Dinkes
Sedangkan dr Bambang menjelaskan, pihaknya sudah memperhitungkan pada TA 2010 ini semua pengerjaan selesai. Nah, perhitungan adanya keterlambatan, pada awal taun 2011 sekitar bulan Februari, puskesmas yang menelan dana miliaran rupiah itu baru bisa dioperasionalkan. (fa/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=160451
Tidak ada komentar:
Posting Komentar