[ Kamis, 23 September 2010 ]
DRINGU - Untuk mewadahi aspirasi para nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Probolinggo akan menambah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Waspada) di wilayah Barat. Rencananya, tahun 2011 rencana itu bisa terealisasi.
Pokmaswas sendiri sebetulnya sudah dimulai pada awal tahun ini. "Itu (Pokmaswas) program DKP pusat (Jakarta)" terang Dedy Isfandi, kepala DKP Kabupaten Probolinggo kepada Radar Bromo kemarin (22/9).
Saat ini wilayah yang sudah memiliki pos Pokmaswas meliputi daerah Dringu, Pulau Gili Ketapang dan Paiton. Ke depannya jumlah Pokmaswas di Kabupaten Probolinggo akan diperbanyak.
Sebab, program untuk masyarakat nelayan tersebut bertujuan menampung aspirasi nelayan sendiri. Alasannya, selama ini nelayan kebinggungan mengadu jika ada masalah. Seperti kasus pengunaan jaring trawl serta pencurian alat tangkap ikan yang dikeluhkan nelayan asal Tongas.
Karena itu, nantinya di wilayah Tongas juga akan dibentuk Pokmaswas. Tetapi rencana itu baru diwujudkan di 2011. Sebab, saat ini DKP menilai situasi di Tongas belum kondusif. "Kami nilai belum kondusif," beber Setiyono, bagian Pengawasan, DKP Kabupaten Probolinggo..
Jadi, butuh waktu lumayan lama untuk memantau situasi masyarakat nelayan Tongas. "Harus menunggu sampai reda dulu kondisinya," imbuh Setiyono.
Setiyono menambahkan, Pokmaswas sangat berperan penting saat ada keluhan nelayan. Sebab DKP sendiri belum bisa mengoptimalkan perannya, akibat keterbatasan tenaga. Dengan Pokmaswas, DKP bisa menanggapi aspirasi masyarakat nelayan.
Di luar masalah itu, fasilitas penunjang operasional juga diberikan di pos Pokmaswas. "Kami sediakan radio komunikasi," jelas Dedy. Dengan radio komunikasi itu diharapakan, saat ada laporan dari nelayan maka DKP bisa segara menindaklanjuti.
Sementara itu, kemarin DKP juga mengirimkan kelompok Pokmaswas Dringu
untuk mengikuti pelatihan tingkat provinsi di Surabaya. "Ini angkatan ketiga," jelas Setiyono.
Pelatihan itu wajib diikuti oleh kota-kabupaten di Jatim yang memiliki wilayah laut. Total ada 17 kota-kabupaten se Jatim yang mengikuti pelatihan tersebut. (d7x/hn)
DRINGU - Untuk mewadahi aspirasi para nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Probolinggo akan menambah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Waspada) di wilayah Barat. Rencananya, tahun 2011 rencana itu bisa terealisasi.
Pokmaswas sendiri sebetulnya sudah dimulai pada awal tahun ini. "Itu (Pokmaswas) program DKP pusat (Jakarta)" terang Dedy Isfandi, kepala DKP Kabupaten Probolinggo kepada Radar Bromo kemarin (22/9).
Saat ini wilayah yang sudah memiliki pos Pokmaswas meliputi daerah Dringu, Pulau Gili Ketapang dan Paiton. Ke depannya jumlah Pokmaswas di Kabupaten Probolinggo akan diperbanyak.
Sebab, program untuk masyarakat nelayan tersebut bertujuan menampung aspirasi nelayan sendiri. Alasannya, selama ini nelayan kebinggungan mengadu jika ada masalah. Seperti kasus pengunaan jaring trawl serta pencurian alat tangkap ikan yang dikeluhkan nelayan asal Tongas.
Karena itu, nantinya di wilayah Tongas juga akan dibentuk Pokmaswas. Tetapi rencana itu baru diwujudkan di 2011. Sebab, saat ini DKP menilai situasi di Tongas belum kondusif. "Kami nilai belum kondusif," beber Setiyono, bagian Pengawasan, DKP Kabupaten Probolinggo..
Jadi, butuh waktu lumayan lama untuk memantau situasi masyarakat nelayan Tongas. "Harus menunggu sampai reda dulu kondisinya," imbuh Setiyono.
Setiyono menambahkan, Pokmaswas sangat berperan penting saat ada keluhan nelayan. Sebab DKP sendiri belum bisa mengoptimalkan perannya, akibat keterbatasan tenaga. Dengan Pokmaswas, DKP bisa menanggapi aspirasi masyarakat nelayan.
Di luar masalah itu, fasilitas penunjang operasional juga diberikan di pos Pokmaswas. "Kami sediakan radio komunikasi," jelas Dedy. Dengan radio komunikasi itu diharapakan, saat ada laporan dari nelayan maka DKP bisa segara menindaklanjuti.
Sementara itu, kemarin DKP juga mengirimkan kelompok Pokmaswas Dringu
untuk mengikuti pelatihan tingkat provinsi di Surabaya. "Ini angkatan ketiga," jelas Setiyono.
Pelatihan itu wajib diikuti oleh kota-kabupaten di Jatim yang memiliki wilayah laut. Total ada 17 kota-kabupaten se Jatim yang mengikuti pelatihan tersebut. (d7x/hn)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=180587
Tidak ada komentar:
Posting Komentar