Kamis, 26 Agustus 2010 10:14 WIB
PROBOLINGGO--MI: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim mendukung sepenuhnya fatwa PBNU yang melarang ulama mensalati jenazah koruptor, karena mereka telah menjadi musuh bersama yang menyebabkan rakyat sengsara dan menghancurkan nama baik bangsa.
Penegasan dukungan terhadap fatwa PBNU itu disampaikan Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakil Alallah, di sela - sela menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Golkar di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong Kabupaten Probolinggo, Rabu (25/8). "Jangan dikurang dan ditambah. Yang difatwakan adalah para alim ulama NU. Karena sifat hukumnya fardu kifayah, para alim ulama masih mengizinkan bila ada warga muslim yang mensalati koruptor yang meninggal," papar KH Hasan Mutawakil Alallah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan, Kabupaten Probolinggo.
Menurut dia, fatwa larangan bagi alim ulama NU untuk mensalati jenazah koruptor itu sebenarnya keputusan yang pernah dicetuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Pondok Gede, Jakarta, beberapa tahun silam. Fatwa tersebut didasarkan atas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Buchori Muslim yang pernah melihat Nabi Besar Muhammad SAW tidak bersedia mensalati orang yang punya utang.
"Jadi fatwa larangan bagi alim ulama Nu mensalati koruptor sudah lama, bahkan lebih awal dari fatwa MUI," ucapnya menjelaskan. Karena itu, Ketua PWNU Jatim itu meminta semua pihak tidak menelan mentah - mentah fatwa PBNU tersebut karena koruptor merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan mensengsarakan rakyat banyak.
Fatwa PBNU itu sebenarnya sangat bagus untuk memberikan efek jera pada koruptor. Namun, harus jelas klasifikasinya koruptor yang tidak boleh disalati. "Nanti, orang tidak makan uang negara dinyatakan koruptor sehingga tidak disalati, padahal mereka beragama Islam," ujarnya.
"Untuk itu, saya sepakat dengan fatwa tersebut agar bisa menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Kan mereka jadi takut kalau melakukan korupsi karena tidak akan pernah disalati ulama NU," Kiai Hasan Mutawakil Alallah menambahkan. (Ant/OL-5)
Penegasan dukungan terhadap fatwa PBNU itu disampaikan Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakil Alallah, di sela - sela menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Golkar di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong Kabupaten Probolinggo, Rabu (25/8). "Jangan dikurang dan ditambah. Yang difatwakan adalah para alim ulama NU. Karena sifat hukumnya fardu kifayah, para alim ulama masih mengizinkan bila ada warga muslim yang mensalati koruptor yang meninggal," papar KH Hasan Mutawakil Alallah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan, Kabupaten Probolinggo.
Menurut dia, fatwa larangan bagi alim ulama NU untuk mensalati jenazah koruptor itu sebenarnya keputusan yang pernah dicetuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Pondok Gede, Jakarta, beberapa tahun silam. Fatwa tersebut didasarkan atas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Buchori Muslim yang pernah melihat Nabi Besar Muhammad SAW tidak bersedia mensalati orang yang punya utang.
"Jadi fatwa larangan bagi alim ulama Nu mensalati koruptor sudah lama, bahkan lebih awal dari fatwa MUI," ucapnya menjelaskan. Karena itu, Ketua PWNU Jatim itu meminta semua pihak tidak menelan mentah - mentah fatwa PBNU tersebut karena koruptor merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan mensengsarakan rakyat banyak.
Fatwa PBNU itu sebenarnya sangat bagus untuk memberikan efek jera pada koruptor. Namun, harus jelas klasifikasinya koruptor yang tidak boleh disalati. "Nanti, orang tidak makan uang negara dinyatakan koruptor sehingga tidak disalati, padahal mereka beragama Islam," ujarnya.
"Untuk itu, saya sepakat dengan fatwa tersebut agar bisa menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Kan mereka jadi takut kalau melakukan korupsi karena tidak akan pernah disalati ulama NU," Kiai Hasan Mutawakil Alallah menambahkan. (Ant/OL-5)
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/26/164744/125/101/PWNU-Jatim-Dukung-Larangan-Ulama-Salati-Jenazah-Koruptor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar