[ Senin, 23 Agustus 2010 ]
Soal BOS, TF dan BMS Tak Kunjung Cair
PROBOLINGGO - Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo semakin serius mengawasi masalah tak kunjung cairnya sejumlah dana bantuan untuk kalangan madrasah. Komisi D bahkan meminta kantor kementerian agama (Kemenag) bertanggung jawab atas molornya pencairan dana tersebut.
Anggota Komisi D Husnan Taufik mengatakan, usai melakukan klarifikasi ke kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo Jumat (20/8) lalu, pihaknya langsung menggelar rapat internal. Dalam rapat komisi D menilai alasan dari kepala kantor kemenag saat klarifikasi itu dinilai kurang memuaskan.
Karena itu, Komisi D berencana dalam waktu dekat akan berkoordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait. "Yang terdekat ke pimpinan dewan dulu," kata Husnan yang jadi juru bicara Komisi D.
Usai dari pimpinan dewan, Komisi D rencananya melaporkan keterlambatan pencairan sejumlah bantuan tersebut ke kanwil Kemenag Jatim. "Bantuan itu menyangkut kemaslahatan umat. Jadi harus segera dipikirkan solusinya," jelas juga ketua fraksi Hanura tersebut.
Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, bantuan dana BOS untuk madrasah di Kabupaten Probolinggo mengalami keterlambatan pencairan. Yang terlambat dicairkan adalah dana BOS periode kedua. Yakni untuk bulan April, Mei dan Juni. Sementara dana periode pertama tahun 2010, yakni Januari-Februari-Maret sudah tuntas pada Juni lalu.
Diketahui, pada triwulan kedua ini penerima bantuan BOS tidak berbeda dengan triwulan pertama. Rinciannya, MI yang terdiri dari 366 lembaga mendapatkan kucuran bantuan Rp 3.347.206.250. Untuk MTs yang terdiri dari 130 lembaga mendapatkan kucuran Rp 2.475.082.500.
Selain dana BOS, dana TF (Tunjangan Fungsional) untuk guru dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) untuk murid yang tidak mampu juga belum cair.
Dana TF ini diberikan tiap satu semester atau 6 bulan sekali (Januari-Juni). Pada semester pertama ini ada 6.035 guru yang mendapatkan bantuan itu. Tiap guru satu bulannya mendapatkan TF sebesar Rp 250 ribu.
Sementara BSM diberikan untuk tiga jenjang pendidikan Madrasah. Yakni MI, MTs dan MA. Untuk MI pada semester ini yang mendapatkan bantuan sebanyak 6.776 siswa, MTs ada 3.530 siswa dan MA sebanyak 3.095 siswa.
Saat klarifikasi dengan komisi D, Kepala Kemenag M. Sirajuddin mengatakan keterlambatan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah soal banyaknya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga.
Sampai Jumat (20/8) lalu, masalah administrasi tersebut baru beres di 6 kecamatan saja. Sementara 16 kecamatan lainnya (2 kecamatan melebur dengan kecamatan lain) masih dalam proses penyesuaian administrasi.
Nah, komisi D sendiri rupanya sudah tak sabar melihat lambatnya pencairan tersebut. Sebelum melakukan klarifikasi, komisi D sempat menggelar hearing dengan kemenag dan sempat dijanjikan sejumlah bantuan tersebut bakal cair sebelum puasa lalu.
"Yang jelas dengan terlambatnya pencairan ini, menujukkan kalau kinerja dan profesionalisme kemenag sini (kabupaten Probolinggo) patut dipertanyakan. Pasalnya daerah lain sudah rampung semua," jelas Husnan.
Komisi D menurut Husnan pun meminta kemenag bertanggung jawab atas keterlambatan bantuan yang membuat sejumlah madrasah kolaps. "Apapun alasannya, kalau memang merasa tidak mampu, maka sebagai bentuk tanggung jawab moral, mengundurkan diri sebagai kepala kemenag Kabupaten Probolinggo adalah salah satu pilihan terbaik," kritiknya.
Sementara itu kepala Kemenag M Sirajuddin sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi Radar Bromo. Saat dihubungi beberapa kali, ia tidak mengangkat.
Cuma saat ditemui saat klarifikasi Jumat (20/8) lalu, Sirajuddin mengatakan pencairan bantuan itu bakal terealisasi dalam waktu dekat ini tanpa menyebutkan pastinya. "Sekarang sudah di KPPN Bondowoso. Dalam waktu dekat ini sudah beres semua," ujarnya saat itu. (mie/yud)
PROBOLINGGO - Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo semakin serius mengawasi masalah tak kunjung cairnya sejumlah dana bantuan untuk kalangan madrasah. Komisi D bahkan meminta kantor kementerian agama (Kemenag) bertanggung jawab atas molornya pencairan dana tersebut.
Anggota Komisi D Husnan Taufik mengatakan, usai melakukan klarifikasi ke kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo Jumat (20/8) lalu, pihaknya langsung menggelar rapat internal. Dalam rapat komisi D menilai alasan dari kepala kantor kemenag saat klarifikasi itu dinilai kurang memuaskan.
Karena itu, Komisi D berencana dalam waktu dekat akan berkoordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait. "Yang terdekat ke pimpinan dewan dulu," kata Husnan yang jadi juru bicara Komisi D.
Usai dari pimpinan dewan, Komisi D rencananya melaporkan keterlambatan pencairan sejumlah bantuan tersebut ke kanwil Kemenag Jatim. "Bantuan itu menyangkut kemaslahatan umat. Jadi harus segera dipikirkan solusinya," jelas juga ketua fraksi Hanura tersebut.
Seperti diberitakan Radar Bromo sebelumnya, bantuan dana BOS untuk madrasah di Kabupaten Probolinggo mengalami keterlambatan pencairan. Yang terlambat dicairkan adalah dana BOS periode kedua. Yakni untuk bulan April, Mei dan Juni. Sementara dana periode pertama tahun 2010, yakni Januari-Februari-Maret sudah tuntas pada Juni lalu.
Diketahui, pada triwulan kedua ini penerima bantuan BOS tidak berbeda dengan triwulan pertama. Rinciannya, MI yang terdiri dari 366 lembaga mendapatkan kucuran bantuan Rp 3.347.206.250. Untuk MTs yang terdiri dari 130 lembaga mendapatkan kucuran Rp 2.475.082.500.
Selain dana BOS, dana TF (Tunjangan Fungsional) untuk guru dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) untuk murid yang tidak mampu juga belum cair.
Dana TF ini diberikan tiap satu semester atau 6 bulan sekali (Januari-Juni). Pada semester pertama ini ada 6.035 guru yang mendapatkan bantuan itu. Tiap guru satu bulannya mendapatkan TF sebesar Rp 250 ribu.
Sementara BSM diberikan untuk tiga jenjang pendidikan Madrasah. Yakni MI, MTs dan MA. Untuk MI pada semester ini yang mendapatkan bantuan sebanyak 6.776 siswa, MTs ada 3.530 siswa dan MA sebanyak 3.095 siswa.
Saat klarifikasi dengan komisi D, Kepala Kemenag M. Sirajuddin mengatakan keterlambatan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah soal banyaknya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga.
Sampai Jumat (20/8) lalu, masalah administrasi tersebut baru beres di 6 kecamatan saja. Sementara 16 kecamatan lainnya (2 kecamatan melebur dengan kecamatan lain) masih dalam proses penyesuaian administrasi.
Nah, komisi D sendiri rupanya sudah tak sabar melihat lambatnya pencairan tersebut. Sebelum melakukan klarifikasi, komisi D sempat menggelar hearing dengan kemenag dan sempat dijanjikan sejumlah bantuan tersebut bakal cair sebelum puasa lalu.
"Yang jelas dengan terlambatnya pencairan ini, menujukkan kalau kinerja dan profesionalisme kemenag sini (kabupaten Probolinggo) patut dipertanyakan. Pasalnya daerah lain sudah rampung semua," jelas Husnan.
Komisi D menurut Husnan pun meminta kemenag bertanggung jawab atas keterlambatan bantuan yang membuat sejumlah madrasah kolaps. "Apapun alasannya, kalau memang merasa tidak mampu, maka sebagai bentuk tanggung jawab moral, mengundurkan diri sebagai kepala kemenag Kabupaten Probolinggo adalah salah satu pilihan terbaik," kritiknya.
Sementara itu kepala Kemenag M Sirajuddin sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi Radar Bromo. Saat dihubungi beberapa kali, ia tidak mengangkat.
Cuma saat ditemui saat klarifikasi Jumat (20/8) lalu, Sirajuddin mengatakan pencairan bantuan itu bakal terealisasi dalam waktu dekat ini tanpa menyebutkan pastinya. "Sekarang sudah di KPPN Bondowoso. Dalam waktu dekat ini sudah beres semua," ujarnya saat itu. (mie/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=176046
Tidak ada komentar:
Posting Komentar