[ Minggu, 11 Juli 2010 ]
Kecewa "Pintu Belakang" di MTs Negeri
PROBOLINGGO - Kabar tak sedap beredar dari MTs Negeri di Kota Probolinggo yang berlokasi di Jl Citarum. Sekolah ini dikabarkan punya "pintu belakang" bagi calon murid baru. Yang sudah tidak diterima, bisa diterima lewat pintu tersebut dengan syarat membayar Rp 1,5 juta.
Cara semacam itu pun dianggap tidak adil oleh sejumlah wali murid. Mereka menganggap pihak sekolah sudah melakukan penjualan kursi alias berbisnis melalui sekolah. "Kalau ada cara semacam itu, jelas tidak adil. Berarti pendidikan berpihak kepada yang kaya," ujar salah seorang wali murid yang kemarin minta namanya tak dikorankan.
Menurutnya, murid reguler atau mereka yang lulus tes dikenakan biaya daftar ulang dan biaya pengembangan sekolah. Biaya daftar ulang sebesar Rp 147 ribu. Sedangkan untuk dana pengembangan sekolah sebesar Rp 750 ribu.
Wali murid merasa tak ada masalah dengan biaya tersebut. Tapi, mereka merasa tak nyaman ketika mengetahui ada murid yang tidak lulus tes tapi masih bisa masuk. Mereka ditarik dana pengembangan sekolah sebesar Rp 1,5 juta.
"Kalau ada jalan belakang begini, untuk apa ada tes? Ini kan sekolah negeri, seharusnya independen dan konsekuen. Kalau tidak lulus ya tidak lulus, jangan pakai pintu belakang semacam itu," tutur wali murid tersebut.
Selain itu, penetapan dana pengembangan sekolah itu pun dinilai terlalu mahal dan kaku. Apalagi, ada ketentuan semuanya harus dilunasi di muka alias harus lunas sebelum masuk. "Jangankan kurang Rp 100 ribu, kurang Rp 50 ribu saja tidak diterima dan dianggap gugur," jelas wali murid lainnya.
Hal lain yang dikeluhkan wali murid adalah, pihak sekolah beralasan hendak membuka kelas akselerasi. Tapi, pada kenyataannya kelas itu tidak ada. Karena itu, sejumlah wali murid hanya menganggap itu sebagai sebuah alasan.
"Hanya alasan saja, kenyataanya tidak ada. Yang kami sesalkan, kenapa harus ada pintu belakang. Itu pun jumlahnya tidak sedikit, sampai satu kelas. Seharusnya mereka (sekolah) harus konsekuen, kalau tidak lulus ya mereka harus ke swasta," ujar wali murid lainnya.
Kepala MTsN Kota Probolinggo Suhari saat dikonfirmasi kemarin mengakui ada mekanisme lain dalam penerimaan siswa baru. Tapi, Suhari menolak kalau mereka dikatakan masuk melalui "pintu belakang". "Kami buka enam kelas, semuanya sudah penuh," ujarnya.
Menurutnya, para murid yang harus membayar Rp 1,5 juta itu adalah mereka yang sebenarnya memang sudah tidak diterima. Tapi, mereka memaksa untuk bersekolah di MTs Negeri. "Satu kelas sekitar 40 anak. Uang itu untuk menanggulangi kebutuhan sekolah," jelas Suhari.
Suhari mengatakan untuk masalah pembayarannya, pihaknya tidak menekankan mereka harus bayar di muka. Semua itu bisa dibicarakan dengan pihak sekolah alias bisa dikredit. "Semua bisa dibicarakan. Mungkin itu (kurang Rp 50 ribu, gugur) hanya guyonan saja," katanya.
Dengan adanya tambahan murid itu, menurut Suhari jelas membuat pihak harus menambah kelas. Dari yang awalnya hanya 6 kelas kini menjadi 7 kelas. Dan, duit sebesar Rp 1,5 juta per siswa itulah yang akan digunakan untuk menambah satu ruang kelas. "Di ruang kelas itu kan butuh yang namanya kursi, meja baik untuk guru dan murid. Juga pembelian LCD Projector, papan tulis dan perlengkapan lainnya," jelasnya.
Sedangkan untuk kelas akselerasi, Suhari merencanakan akan mulai dibuka pada September nanti. Pada saat itu akan dipilih para murid yang bisa masuk di kelas tersebut. "Sekarang masih rintisan, belum akselerasi," jelas Suhari. (rud/yud)
PROBOLINGGO - Kabar tak sedap beredar dari MTs Negeri di Kota Probolinggo yang berlokasi di Jl Citarum. Sekolah ini dikabarkan punya "pintu belakang" bagi calon murid baru. Yang sudah tidak diterima, bisa diterima lewat pintu tersebut dengan syarat membayar Rp 1,5 juta.
Cara semacam itu pun dianggap tidak adil oleh sejumlah wali murid. Mereka menganggap pihak sekolah sudah melakukan penjualan kursi alias berbisnis melalui sekolah. "Kalau ada cara semacam itu, jelas tidak adil. Berarti pendidikan berpihak kepada yang kaya," ujar salah seorang wali murid yang kemarin minta namanya tak dikorankan.
Menurutnya, murid reguler atau mereka yang lulus tes dikenakan biaya daftar ulang dan biaya pengembangan sekolah. Biaya daftar ulang sebesar Rp 147 ribu. Sedangkan untuk dana pengembangan sekolah sebesar Rp 750 ribu.
Wali murid merasa tak ada masalah dengan biaya tersebut. Tapi, mereka merasa tak nyaman ketika mengetahui ada murid yang tidak lulus tes tapi masih bisa masuk. Mereka ditarik dana pengembangan sekolah sebesar Rp 1,5 juta.
"Kalau ada jalan belakang begini, untuk apa ada tes? Ini kan sekolah negeri, seharusnya independen dan konsekuen. Kalau tidak lulus ya tidak lulus, jangan pakai pintu belakang semacam itu," tutur wali murid tersebut.
Selain itu, penetapan dana pengembangan sekolah itu pun dinilai terlalu mahal dan kaku. Apalagi, ada ketentuan semuanya harus dilunasi di muka alias harus lunas sebelum masuk. "Jangankan kurang Rp 100 ribu, kurang Rp 50 ribu saja tidak diterima dan dianggap gugur," jelas wali murid lainnya.
Hal lain yang dikeluhkan wali murid adalah, pihak sekolah beralasan hendak membuka kelas akselerasi. Tapi, pada kenyataannya kelas itu tidak ada. Karena itu, sejumlah wali murid hanya menganggap itu sebagai sebuah alasan.
"Hanya alasan saja, kenyataanya tidak ada. Yang kami sesalkan, kenapa harus ada pintu belakang. Itu pun jumlahnya tidak sedikit, sampai satu kelas. Seharusnya mereka (sekolah) harus konsekuen, kalau tidak lulus ya mereka harus ke swasta," ujar wali murid lainnya.
Kepala MTsN Kota Probolinggo Suhari saat dikonfirmasi kemarin mengakui ada mekanisme lain dalam penerimaan siswa baru. Tapi, Suhari menolak kalau mereka dikatakan masuk melalui "pintu belakang". "Kami buka enam kelas, semuanya sudah penuh," ujarnya.
Menurutnya, para murid yang harus membayar Rp 1,5 juta itu adalah mereka yang sebenarnya memang sudah tidak diterima. Tapi, mereka memaksa untuk bersekolah di MTs Negeri. "Satu kelas sekitar 40 anak. Uang itu untuk menanggulangi kebutuhan sekolah," jelas Suhari.
Suhari mengatakan untuk masalah pembayarannya, pihaknya tidak menekankan mereka harus bayar di muka. Semua itu bisa dibicarakan dengan pihak sekolah alias bisa dikredit. "Semua bisa dibicarakan. Mungkin itu (kurang Rp 50 ribu, gugur) hanya guyonan saja," katanya.
Dengan adanya tambahan murid itu, menurut Suhari jelas membuat pihak harus menambah kelas. Dari yang awalnya hanya 6 kelas kini menjadi 7 kelas. Dan, duit sebesar Rp 1,5 juta per siswa itulah yang akan digunakan untuk menambah satu ruang kelas. "Di ruang kelas itu kan butuh yang namanya kursi, meja baik untuk guru dan murid. Juga pembelian LCD Projector, papan tulis dan perlengkapan lainnya," jelasnya.
Sedangkan untuk kelas akselerasi, Suhari merencanakan akan mulai dibuka pada September nanti. Pada saat itu akan dipilih para murid yang bisa masuk di kelas tersebut. "Sekarang masih rintisan, belum akselerasi," jelas Suhari. (rud/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169235
Tidak ada komentar:
Posting Komentar