[ Kamis, 24 Juni 2010 ]
PROBOLINGGO - Gedung RSUD Dr Muhammad Saleh di Kota Probolinggo harus direlokasi. Sebab, kondisi rumah sakit milik pemerintah tersebut sangat tidak memadai. Itu diungkapkan anggota DPR RI Komisi IX kemarin (23/6) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Probolinggo.
Rombongan Komisi IX yang datang terdiri atas 13 orang. Mereka dipimpin langsung Ketua Komisi IX dr Ribka Tjiptaning. Di antara mereka juga tampak anggota
Rieke Diah Pitaloka (PDIP) sosok yang beken dengan peran Oneng dan mantan model Okki Asokawati (PPP). Rombongan ini datang ke Kota Probolinggo dengan didampingi rombongan pejabat Depkes, Depnaker, Badan POM dan sejumlah instansi lain tingkat Jatim.
Rombongan ini tiba di Kota Probolinggo sekitar pukul 14.00. Para anggota DPR Komisi IX yang salah satunya menangani permasalahan kesehatan itu sebelum mengunjungi RSUD, lebih dulu transit di rumah dinas wali kota.
Dalam sambutannya, Wali Kota Buchori mengatakan komisi IX bisa melihat langsung kondisi gedung RSUD, pelayanan, jamkesmas, jamkesda hingga alat kesehatan. "Selama dua tahun ini Dinas Kesehatan, khususnya di puskesmas pembantu (pustu) masih jauh dari bantuan. Semoga usulan untuk alkes bisa maksimal sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena alkes di Dinkes masih kurang memadai. Mudah-mudahan bisa membantu," ungkap Buchori.
Sementara itu, Ribka Tjiptaning siang itu mengaku bersyukur akhirnya bisa sampai di Kota Probolinggo meski sampai macet-macet dalam perjalanan. Menyahuti sambutan wali kota, Ribka berkata, "Komisi IX ini sudah paham. Aku (komisi IX) tahu apa yang kamu (daerah) mau".
Untuk membuktikan kondisi RSUD Dr Moh Saleh, Ribka dan para anggota Komisi IX bersama rombongan kemudian meninjau langsung rumah sakit milik pemerintah itu. Yang jadi sorotan adalah pelayanan dan ruangan khususnya di kelas tiga. Kali pertama di UGD (unit gawat darurat) lalu ke ruang bougenvile, ruang isolasi, ruang persalinan dan ruang obstetri.
Air muka wakil rakyat di tingkat pusat terlihat heran. Mereka tidak menyangka kondisi RSUD Dr Moh Saleh seperti ini. "Sempit ya?" tanya Wali Kota Buchori yang mendampingi para anggota komisi IX. Ribka dibuat geleng-geleng kepala dengan ruangan rumah sakit yang panas, pengap dan sumpek.
"Ruang terbukanya kurang. Harus relokasi ini. Tidak memenuhi syarat. Lihat saja, sumpek sekali," ujar anggota komisi IX dr Subagyo Partodiharjo. Kondisi rumah sakit memang menyedihkan. Dalam ruangan kelas tiga, satu ruangan diisi banyak pasien dan ventilasinya kurang. DPR RI pun tak kerasan di dalam ruangan dan memilih keluar dari ruangan.
Kepada wartawan, Ribka mengungkapkan saat ini program kesehatan menjadi program nasional dan pembicaraan rakyat sesuai UU 1945 tanpa melihat pegawai negeri, swasta, miskin atau kaya harus tanggung jawab negara. Komisi IX arahan ke depan, sekarang sudah mulai tidak boleh lagi di RSUD itu, karena RSUD mulai lahan dan pembiayaan dibiayai oleh APBD dan APBN yang berasal dari uang rakyat.
"Komisi IX meminta APBN untuk tidak membangun VIP, kelas-kelas atau paviliun. Makanya adik-adik wartawan juga kontrol kalau ada APBN untuk membangun itu," tegas dewan dari PDIP itu.
Tahap kedua, lanjut Ribka, komisi IX mau membuat rumah sakit tanpa kelas dan ditawarkan kerjasama ke wali kota dan bupati. "Toh, yang mau berobat kan rakyatnya kalau ada kelas-kelas akhirnya begitu, pelayanan dokternya akan berbeda. Nanti masyarakat miskin yang susah," katanya.
Menurutnya, kesehatan itu tidak bisa menggunakan kriteria, harus setiap warga negara ditanggung oleh negara. Sekarang tahapan ke depan DPR sedang membuat Bank Jaminan Sosial yang saat ini masih terjadi tarik menarik antara jamsostek, taspen dan asabri.
Namun jika ada kemauan baik untuk rakyatnya, Ribka yakin pasti bisa. "Sekarang tinggal egosentrisnya, membangkitkan semangat dokter supaya sesuai dengan sumpah dokter," katanya.
Menurutnya, semua pasien itu sama. Tidak boleh dibeda-bedakan ras, politik maupun sosial ekonomi. "Tapi, kenyataan di lapangan tidak begitu. Dokter senyum banyak kalau yang kelasnya enak. Karena ruangan untuk memeriksa nggak enak. Di VIP kan enak, dingin. Kalau seperti tadi satu ruangan untuk 9 bed, bayangkan. Saya sudah bilang ke wali kota, sudahlah mas (Buchori) tidak usah bikin paviliun, bikin yang kelas 3 aja semua," jelasnya.
Soal RSUD di kota ini, Ribka bilang kalau kelas 3 masih kurang. Dari 200 bed hanya ada 80 yang tersedia, harusnya di atas 60 persen.
Lalu apa yang akan diperjuangan Komisi IX DPR untuk Kota Probolinggo?
Ribka hanya bilang syaratnya ketika mengajukan proposal tidak boleh untuk pembangunan paviliun, VIP atau kelas. Serta tidak boleh menjadikan RSUD menjadi pendapatan daerah.
"Mosok orang sakit dijadikan PAD, itu kan lucu. Nanti kesannya menjadi kejar setoran. Dokternya terus akal-akalan nanti, ya. Rumah sakit juga harus relokasi-lah, RSUD harus sekitar tiga hektar. Ini sudah tipe B tapi HD (hemodialia) belum ada, ruangan kurang. Kalau relokasi, relokasi saja sekalian disini untuk rumah sakit tanpa kelas," ucap Ribka.
"Rakyat Probolinggo berhak mendapatkan rumah sakit yang lebih baik dari ini," imbuh dr Subagyo, anggota komisi IX lainnya. Ribka meyakinkan jika Kota Probolinggo memiliki rumah sakit tanpa kelas, maka pemerintah tidak akan rugi.
Soal kekurangan dokter spesialis, katanya, hal tersebut tidak hanya dialami oleh Kota Probolinggo saja. Berdasarkan pengamatan komisi IX, kondisi seperti itu juga dialami oleh RSUD di daerah lain dan itulah yang membuat standar rumah sakit di Indonesia masih kurang. "Idealisme dokter perlu dibangkitkan. Nggak boleh itungan balik modal. Ini yang salah sistem dan dokter harus melawan sistem itu," cetusnya.
"Harus relokasi, Pak Wali segera cari tanah sekitar tiga hektar, tanah tidak boleh milik masyarakat, tidak boleh bikin paviliun, VIP nanti kami yang kasih alat. Sama-sama dong," jawab Ribka saat ditanya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemkot untuk memperbaiki kondisi RSUD.
Sementara itu, ditanya soal rekomendasi DPR RI bahwa harus ada relokasi RSUD, Wali Kota Buchori menyatakan kesiapannya. "Semua merekom supaya direlokasi. Ada dua calon di selatan, karena ada satu milik perusahaan dan belum nego. Mungkin tahun depanlah," ujarnya. (fa/yud)
Rombongan Komisi IX yang datang terdiri atas 13 orang. Mereka dipimpin langsung Ketua Komisi IX dr Ribka Tjiptaning. Di antara mereka juga tampak anggota
Rieke Diah Pitaloka (PDIP) sosok yang beken dengan peran Oneng dan mantan model Okki Asokawati (PPP). Rombongan ini datang ke Kota Probolinggo dengan didampingi rombongan pejabat Depkes, Depnaker, Badan POM dan sejumlah instansi lain tingkat Jatim.
Rombongan ini tiba di Kota Probolinggo sekitar pukul 14.00. Para anggota DPR Komisi IX yang salah satunya menangani permasalahan kesehatan itu sebelum mengunjungi RSUD, lebih dulu transit di rumah dinas wali kota.
Dalam sambutannya, Wali Kota Buchori mengatakan komisi IX bisa melihat langsung kondisi gedung RSUD, pelayanan, jamkesmas, jamkesda hingga alat kesehatan. "Selama dua tahun ini Dinas Kesehatan, khususnya di puskesmas pembantu (pustu) masih jauh dari bantuan. Semoga usulan untuk alkes bisa maksimal sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena alkes di Dinkes masih kurang memadai. Mudah-mudahan bisa membantu," ungkap Buchori.
Sementara itu, Ribka Tjiptaning siang itu mengaku bersyukur akhirnya bisa sampai di Kota Probolinggo meski sampai macet-macet dalam perjalanan. Menyahuti sambutan wali kota, Ribka berkata, "Komisi IX ini sudah paham. Aku (komisi IX) tahu apa yang kamu (daerah) mau".
Untuk membuktikan kondisi RSUD Dr Moh Saleh, Ribka dan para anggota Komisi IX bersama rombongan kemudian meninjau langsung rumah sakit milik pemerintah itu. Yang jadi sorotan adalah pelayanan dan ruangan khususnya di kelas tiga. Kali pertama di UGD (unit gawat darurat) lalu ke ruang bougenvile, ruang isolasi, ruang persalinan dan ruang obstetri.
Air muka wakil rakyat di tingkat pusat terlihat heran. Mereka tidak menyangka kondisi RSUD Dr Moh Saleh seperti ini. "Sempit ya?" tanya Wali Kota Buchori yang mendampingi para anggota komisi IX. Ribka dibuat geleng-geleng kepala dengan ruangan rumah sakit yang panas, pengap dan sumpek.
"Ruang terbukanya kurang. Harus relokasi ini. Tidak memenuhi syarat. Lihat saja, sumpek sekali," ujar anggota komisi IX dr Subagyo Partodiharjo. Kondisi rumah sakit memang menyedihkan. Dalam ruangan kelas tiga, satu ruangan diisi banyak pasien dan ventilasinya kurang. DPR RI pun tak kerasan di dalam ruangan dan memilih keluar dari ruangan.
Kepada wartawan, Ribka mengungkapkan saat ini program kesehatan menjadi program nasional dan pembicaraan rakyat sesuai UU 1945 tanpa melihat pegawai negeri, swasta, miskin atau kaya harus tanggung jawab negara. Komisi IX arahan ke depan, sekarang sudah mulai tidak boleh lagi di RSUD itu, karena RSUD mulai lahan dan pembiayaan dibiayai oleh APBD dan APBN yang berasal dari uang rakyat.
"Komisi IX meminta APBN untuk tidak membangun VIP, kelas-kelas atau paviliun. Makanya adik-adik wartawan juga kontrol kalau ada APBN untuk membangun itu," tegas dewan dari PDIP itu.
Tahap kedua, lanjut Ribka, komisi IX mau membuat rumah sakit tanpa kelas dan ditawarkan kerjasama ke wali kota dan bupati. "Toh, yang mau berobat kan rakyatnya kalau ada kelas-kelas akhirnya begitu, pelayanan dokternya akan berbeda. Nanti masyarakat miskin yang susah," katanya.
Menurutnya, kesehatan itu tidak bisa menggunakan kriteria, harus setiap warga negara ditanggung oleh negara. Sekarang tahapan ke depan DPR sedang membuat Bank Jaminan Sosial yang saat ini masih terjadi tarik menarik antara jamsostek, taspen dan asabri.
Namun jika ada kemauan baik untuk rakyatnya, Ribka yakin pasti bisa. "Sekarang tinggal egosentrisnya, membangkitkan semangat dokter supaya sesuai dengan sumpah dokter," katanya.
Menurutnya, semua pasien itu sama. Tidak boleh dibeda-bedakan ras, politik maupun sosial ekonomi. "Tapi, kenyataan di lapangan tidak begitu. Dokter senyum banyak kalau yang kelasnya enak. Karena ruangan untuk memeriksa nggak enak. Di VIP kan enak, dingin. Kalau seperti tadi satu ruangan untuk 9 bed, bayangkan. Saya sudah bilang ke wali kota, sudahlah mas (Buchori) tidak usah bikin paviliun, bikin yang kelas 3 aja semua," jelasnya.
Soal RSUD di kota ini, Ribka bilang kalau kelas 3 masih kurang. Dari 200 bed hanya ada 80 yang tersedia, harusnya di atas 60 persen.
Lalu apa yang akan diperjuangan Komisi IX DPR untuk Kota Probolinggo?
Ribka hanya bilang syaratnya ketika mengajukan proposal tidak boleh untuk pembangunan paviliun, VIP atau kelas. Serta tidak boleh menjadikan RSUD menjadi pendapatan daerah.
"Mosok orang sakit dijadikan PAD, itu kan lucu. Nanti kesannya menjadi kejar setoran. Dokternya terus akal-akalan nanti, ya. Rumah sakit juga harus relokasi-lah, RSUD harus sekitar tiga hektar. Ini sudah tipe B tapi HD (hemodialia) belum ada, ruangan kurang. Kalau relokasi, relokasi saja sekalian disini untuk rumah sakit tanpa kelas," ucap Ribka.
"Rakyat Probolinggo berhak mendapatkan rumah sakit yang lebih baik dari ini," imbuh dr Subagyo, anggota komisi IX lainnya. Ribka meyakinkan jika Kota Probolinggo memiliki rumah sakit tanpa kelas, maka pemerintah tidak akan rugi.
Soal kekurangan dokter spesialis, katanya, hal tersebut tidak hanya dialami oleh Kota Probolinggo saja. Berdasarkan pengamatan komisi IX, kondisi seperti itu juga dialami oleh RSUD di daerah lain dan itulah yang membuat standar rumah sakit di Indonesia masih kurang. "Idealisme dokter perlu dibangkitkan. Nggak boleh itungan balik modal. Ini yang salah sistem dan dokter harus melawan sistem itu," cetusnya.
"Harus relokasi, Pak Wali segera cari tanah sekitar tiga hektar, tanah tidak boleh milik masyarakat, tidak boleh bikin paviliun, VIP nanti kami yang kasih alat. Sama-sama dong," jawab Ribka saat ditanya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemkot untuk memperbaiki kondisi RSUD.
Sementara itu, ditanya soal rekomendasi DPR RI bahwa harus ada relokasi RSUD, Wali Kota Buchori menyatakan kesiapannya. "Semua merekom supaya direlokasi. Ada dua calon di selatan, karena ada satu milik perusahaan dan belum nego. Mungkin tahun depanlah," ujarnya. (fa/yud)
Sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=166175
Tidak ada komentar:
Posting Komentar