[ Rabu, 15 September 2010 ]
PROBOLINGGO - Sudah dapat jatah libur lebaran lima hari (9-13/9), masih ada saja pegawai pemerintah daerah yang bolos. Ya, di hari pertama masuk kerja pascalebaran kemarin (14/9), di Probolinggo dan Pasuruan masih ditemukan pegawai yang bolos.
Di Kota Probolinggo kemarin ditemukan 11 pegawai yang tak masuk kerja tanpa keterangan. Dua di antaranya adalah pegawai yang kesandung kasus pidana, yakni mantan Lurah Pohsangit Kidul Rokayat dan staf Bappeda Rizal Nurdiansyah.
Sesuai hasil sidak, dari ribuan pegawai pemkot, ada 3 orang datang terlambat, sakit 19 orang, izin 12 orang, dinas luar 2 orang, cuti hamil atau bersalin 17 orang, dinas dalam atau lepas piket 11 orang, dan tanpa keterangan 11 orang.
Pegawai yang tanpa keterangan berasal dari beberapa satuan kerja. Misalnya Kecamatan Kedopok, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda (Rizal), Bagian Hukum (Rokayat), Puskesmas Jati, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kelurahan Pilang, Kelurahan Pohsangit Kidul dan Kelurahan Jrebeng Kulon.
Sidak pegawai kemarin dimulai pukul 07.00. Tim sidak disiplin terdiri atas lima tim. Lima tim itu dikoordinatori Wawali Bandyk Soetrisno, Sekda Johny Haryanto, Asisten Pemerintahan Agus Subagiono, Asisten Administrasi Setyo Utomo dan Asisten Perekonomian Matalil.
Tim yang dikomandoi Wawali Bandyk bergerak ke sasaran pertama di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Di badan yang berkantor di kompleks rumah dinas wali kota itu didapati dua pegawai cuti dan satu pegawai izin.
Sasaran berikutnya ke Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Dispobpar). Di sana Wawali Bandyk memimpin apel sekaligus memberikan pembinaan kepada pegawai. Pada kesempatan itu, wawali yang didampingi Kabag Organisasi Anwar Fanani dan Kabag Hukum Agus Hartadi sempat berjabat tangan dengan seluruh pegawai Dispobpar.
Bergeser ke barat tim sidak menuju ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pertanian. Karena Kepala Dinas Pertanian Sutarjo sudah pensiun maka ditunjuk Plt adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Wirasmo. Meski 100 persen pegawai hadir tetapi Wawali memberikan pertanyaan kepada bagian TU yang mengurusi surat-menyurat serta program.
"Sebagai sekretaris harus tahu laporannya. Memang tidak menjalankan program tapi bisa melihatnya berdasarkan laporan. Jangan nyatet thok, tapi dibaca satu-satu. Kalau begini saya ingat waktu jadi sekda," kata Wawali Bandyk kepada salah seorang pegawai.
Ditemui di sela sidaknya, Bandyk mengatakan cuti lima hari yang sudah diberikan bukan berarti tidak boleh lebih dari yang ditentukan. Pasalnya, boleh saja pegawai tidak masuk tetapi dengan alasan tertentu. Sebagai contoh orangtua meninggal atau sedang melahirkan dan sakit.
Ditanya kenapa dia memberikan penekanan kepada sekretaris-sekretaris di satker yang dikunjungi, Wawali Bandyk menegaskan jika dia ingin agar pegawai mengetahui job discription masing-masing.
"Sekretaris kan harus tahu apa saja di dalam satker. Program di satker itu lewat sekretaris, jadi sekretaris harus tahu itu, jangan cuma mencatat saja. Untuk pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan ada tindaklanjutnya," seru Bandyk.
Sementara itu, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Probolinggo Prijo Djatmiko menjelaskan bagi pegawai yang tidak hadir tanda keterangan bakal segera dipanggil untuk klarifikasi.
"Dikaji dulu permasalahannya, kenapa sampai tidak ada keterangan. Nanti akan kami panggil untuk klarifikasi apakah (bolos) sengaja dilakukan, seharusnya ada pemberitahuan secara resmi," kata Prijo. Untuk dua pegawai Rokayat dan Rizal tidak akan diklarifikasi karena sedang kesandung kasus dan mendekam di sel tahanan.
Untuk pegawai yang terlambat, mereka yang sudah izin untuk datang terlambat dan tidak mengikuti apel pagi. Satu pimpinan satker yang izin adalah Kepala Inspektorat Haryono Santoso yang mertuanya meninggal dunia.
Mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan untuk pegawai bolos itu, Prijo masih belum bisa menentukan karena dibutuhkan investigasi. Kemudian hasil klarifikasi dan investigasi itu disampaikan kepada tim pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin PNS.
"Kami sangat menyayangkan kok sampai ada pegawai yang tanpa keterangan. Padahal himbauan saat apel, melalui surat sampai ada warning sudah disampaikan. Kami berharap ke depannya tidak ada lagi yang mengulangi," tegasnya.
Di Kabupaten Probolinggo, sementara ditemukan ada 9 pegawai yang kemarin tak masuk kerja. Dua di antaranya tak masuk tanpa keterangan alias bolos. Dua pegawai yang bolos itu berasal dari Disnakertrans dan Bapemas. Sedangkan tujuh lainnya tak masuk dengan berbagai alasan. Yakni sakit, izin pulang, hingga cuti melahirkan.
"Secara keseluruhan tahun ini lumayan baik. Rata-rata tiap satker (satuan kerja) persentase pegawai yang masuk lebih dari 90 persen," ujar Wabup Salim Qurays yang kemarin ikut langsung sidak di tiga titik yakni Dinas pendidikan, Kantor penanaman modal dan perijinan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Saat sidak, Wabup didampingi asisten Tata Praja Sigit Sumarsono, Kepala BKD Achmad Arieh, Sekretaris Inspektorat Husnan dan perwakilan dari satpol PP Didit. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kantor dinas pendidikan.
Wabup Salim Qurays mengatakan, tren disiplin pegawai cukup bagus. "Sidak ini merupakan sidak rutin yang digelar 3 bulan sekali. Cuma kali ini dilaksanakan bertepatan dengan hari pertama masuk kerja usai libur lebaran," tuturnya.
Menurutnya, pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan itu sendiri bakal diberikan sanksi oleh pemkab. Apa sanksinya? "Yang jelas kami sudah menyiapkan sanksi untuk pegawai yang indisipliner. Yang paling ringan ya teguran," jelasnya.
Selain rombongan Wabup, ada juga sidak yang digelar di beberapa titik lainnya oleh Satpol PP. Diantaranya di Disnekertrans, Dinkes dan Bappemas.
Di Pemkot Pasuruan kemarin juga masih ditemui pegawai yang bolos. Ini terungkap saat Wali Kota Aminurokhman menggelar sidak. Fakta masih banyaknya pegawai yang tidak masuk itu ditemukan wali kota, saat melihat langsung daftar absensi di masing-masing kantor yang dikunjunginya. Hampir di setiap instansi, ada sekitar 1-2 orang yang nekat absen tanpa keterangan.
Begitu tahu masih ada absensi tanpa tanda tangan pegawai, langsung direspon keras wali kota. Apalagi saat itu, orang nomor satu di Kota Pasuruan tersebut satu rombongan bersama Kepala Inspektorat Didik Kuswahyudi, bersama Kepala BKD Kota Pasuruan Betty Pramindari.
"Tolong yang absen hari ini segera di data lengkap. Kemudian diklarifikasi alasannya. Bila terbukti jelas pelanggarannya, jangan segan-segan beri sanksi sesuai ketentuan," kata wali kota dengan ekspresi tegas.
Sidak yang digelar wali kota kemarin, lingkupnya cukup luas. Keliling instansi yang dilakukan sejak pukul 07.30 tersebut, berhasil menjangkau sedikitnya 8 kantor sekaligus. Mulai dari kantor kecamatan Purworejo, KPU, BKBKS, dinsosnakertrans, dan juga RSUD Dr R. Sudharsono atau RSUD Purut.
Tidak ketinggalan juga kantor sekretariat Pemkot Pasuruan yang lokasinya di Jl. Pahlawan Pasuruan.
Saat mengetahui masih ada stafnya yang ketangkap basah membolos, raut muka wali kota tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Sebelum ini, dia sudah mengingatkan berulang kali agar semua pejabat, maupun pegawai masuk kerja tepat waktu. Bahkan sempat dimunculkan larangan menggabungkan cuti reguler, dengan libur cuti bersama tahun ini.
Sayangnya, peringatan itu masih ada yang mengabaikan. Terbukti, dari rombongan yang dipimpin wali kota saja, total pegawai yang ditemukan membolos, jumlahnya berkisar 15 orangan.
Jumlah itu, belum ditambah dengan hasil sidak dua tim lainnya. Yakni yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Pudjo Basuki, dan juga Sekda Bahrul Ulum.
Kepala BKD Betty menyatakan, pihaknya belum bisa menyebut secara detail berapa jumlah pegawai yang membolos pada hari pertam masuk kerja tersebut. "Akumulasinya baru bisa diketahui besok (hari ini, red). Sebab, agenda sidak hari ini terdiri dari tiga rombongan. Laporannya saja baru bisa masuk sekitar siang hingga sore ini," jelasnya.
Tentang pegawai yang ketahuan membolos, Betty menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk soal sanksi yang akan diberlakukan sesauai dengan ketentuan berlaku. (fa/mie/via/yud)
PROBOLINGGO - Sudah dapat jatah libur lebaran lima hari (9-13/9), masih ada saja pegawai pemerintah daerah yang bolos. Ya, di hari pertama masuk kerja pascalebaran kemarin (14/9), di Probolinggo dan Pasuruan masih ditemukan pegawai yang bolos.
Di Kota Probolinggo kemarin ditemukan 11 pegawai yang tak masuk kerja tanpa keterangan. Dua di antaranya adalah pegawai yang kesandung kasus pidana, yakni mantan Lurah Pohsangit Kidul Rokayat dan staf Bappeda Rizal Nurdiansyah.
Sesuai hasil sidak, dari ribuan pegawai pemkot, ada 3 orang datang terlambat, sakit 19 orang, izin 12 orang, dinas luar 2 orang, cuti hamil atau bersalin 17 orang, dinas dalam atau lepas piket 11 orang, dan tanpa keterangan 11 orang.
Pegawai yang tanpa keterangan berasal dari beberapa satuan kerja. Misalnya Kecamatan Kedopok, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda (Rizal), Bagian Hukum (Rokayat), Puskesmas Jati, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kelurahan Pilang, Kelurahan Pohsangit Kidul dan Kelurahan Jrebeng Kulon.
Sidak pegawai kemarin dimulai pukul 07.00. Tim sidak disiplin terdiri atas lima tim. Lima tim itu dikoordinatori Wawali Bandyk Soetrisno, Sekda Johny Haryanto, Asisten Pemerintahan Agus Subagiono, Asisten Administrasi Setyo Utomo dan Asisten Perekonomian Matalil.
Tim yang dikomandoi Wawali Bandyk bergerak ke sasaran pertama di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Di badan yang berkantor di kompleks rumah dinas wali kota itu didapati dua pegawai cuti dan satu pegawai izin.
Sasaran berikutnya ke Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Dispobpar). Di sana Wawali Bandyk memimpin apel sekaligus memberikan pembinaan kepada pegawai. Pada kesempatan itu, wawali yang didampingi Kabag Organisasi Anwar Fanani dan Kabag Hukum Agus Hartadi sempat berjabat tangan dengan seluruh pegawai Dispobpar.
Bergeser ke barat tim sidak menuju ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pertanian. Karena Kepala Dinas Pertanian Sutarjo sudah pensiun maka ditunjuk Plt adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Wirasmo. Meski 100 persen pegawai hadir tetapi Wawali memberikan pertanyaan kepada bagian TU yang mengurusi surat-menyurat serta program.
"Sebagai sekretaris harus tahu laporannya. Memang tidak menjalankan program tapi bisa melihatnya berdasarkan laporan. Jangan nyatet thok, tapi dibaca satu-satu. Kalau begini saya ingat waktu jadi sekda," kata Wawali Bandyk kepada salah seorang pegawai.
Ditemui di sela sidaknya, Bandyk mengatakan cuti lima hari yang sudah diberikan bukan berarti tidak boleh lebih dari yang ditentukan. Pasalnya, boleh saja pegawai tidak masuk tetapi dengan alasan tertentu. Sebagai contoh orangtua meninggal atau sedang melahirkan dan sakit.
Ditanya kenapa dia memberikan penekanan kepada sekretaris-sekretaris di satker yang dikunjungi, Wawali Bandyk menegaskan jika dia ingin agar pegawai mengetahui job discription masing-masing.
"Sekretaris kan harus tahu apa saja di dalam satker. Program di satker itu lewat sekretaris, jadi sekretaris harus tahu itu, jangan cuma mencatat saja. Untuk pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan ada tindaklanjutnya," seru Bandyk.
Sementara itu, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Probolinggo Prijo Djatmiko menjelaskan bagi pegawai yang tidak hadir tanda keterangan bakal segera dipanggil untuk klarifikasi.
"Dikaji dulu permasalahannya, kenapa sampai tidak ada keterangan. Nanti akan kami panggil untuk klarifikasi apakah (bolos) sengaja dilakukan, seharusnya ada pemberitahuan secara resmi," kata Prijo. Untuk dua pegawai Rokayat dan Rizal tidak akan diklarifikasi karena sedang kesandung kasus dan mendekam di sel tahanan.
Untuk pegawai yang terlambat, mereka yang sudah izin untuk datang terlambat dan tidak mengikuti apel pagi. Satu pimpinan satker yang izin adalah Kepala Inspektorat Haryono Santoso yang mertuanya meninggal dunia.
Mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan untuk pegawai bolos itu, Prijo masih belum bisa menentukan karena dibutuhkan investigasi. Kemudian hasil klarifikasi dan investigasi itu disampaikan kepada tim pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin PNS.
"Kami sangat menyayangkan kok sampai ada pegawai yang tanpa keterangan. Padahal himbauan saat apel, melalui surat sampai ada warning sudah disampaikan. Kami berharap ke depannya tidak ada lagi yang mengulangi," tegasnya.
Di Kabupaten Probolinggo, sementara ditemukan ada 9 pegawai yang kemarin tak masuk kerja. Dua di antaranya tak masuk tanpa keterangan alias bolos. Dua pegawai yang bolos itu berasal dari Disnakertrans dan Bapemas. Sedangkan tujuh lainnya tak masuk dengan berbagai alasan. Yakni sakit, izin pulang, hingga cuti melahirkan.
"Secara keseluruhan tahun ini lumayan baik. Rata-rata tiap satker (satuan kerja) persentase pegawai yang masuk lebih dari 90 persen," ujar Wabup Salim Qurays yang kemarin ikut langsung sidak di tiga titik yakni Dinas pendidikan, Kantor penanaman modal dan perijinan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Saat sidak, Wabup didampingi asisten Tata Praja Sigit Sumarsono, Kepala BKD Achmad Arieh, Sekretaris Inspektorat Husnan dan perwakilan dari satpol PP Didit. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kantor dinas pendidikan.
Wabup Salim Qurays mengatakan, tren disiplin pegawai cukup bagus. "Sidak ini merupakan sidak rutin yang digelar 3 bulan sekali. Cuma kali ini dilaksanakan bertepatan dengan hari pertama masuk kerja usai libur lebaran," tuturnya.
Menurutnya, pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan itu sendiri bakal diberikan sanksi oleh pemkab. Apa sanksinya? "Yang jelas kami sudah menyiapkan sanksi untuk pegawai yang indisipliner. Yang paling ringan ya teguran," jelasnya.
Selain rombongan Wabup, ada juga sidak yang digelar di beberapa titik lainnya oleh Satpol PP. Diantaranya di Disnekertrans, Dinkes dan Bappemas.
Di Pemkot Pasuruan kemarin juga masih ditemui pegawai yang bolos. Ini terungkap saat Wali Kota Aminurokhman menggelar sidak. Fakta masih banyaknya pegawai yang tidak masuk itu ditemukan wali kota, saat melihat langsung daftar absensi di masing-masing kantor yang dikunjunginya. Hampir di setiap instansi, ada sekitar 1-2 orang yang nekat absen tanpa keterangan.
Begitu tahu masih ada absensi tanpa tanda tangan pegawai, langsung direspon keras wali kota. Apalagi saat itu, orang nomor satu di Kota Pasuruan tersebut satu rombongan bersama Kepala Inspektorat Didik Kuswahyudi, bersama Kepala BKD Kota Pasuruan Betty Pramindari.
"Tolong yang absen hari ini segera di data lengkap. Kemudian diklarifikasi alasannya. Bila terbukti jelas pelanggarannya, jangan segan-segan beri sanksi sesuai ketentuan," kata wali kota dengan ekspresi tegas.
Sidak yang digelar wali kota kemarin, lingkupnya cukup luas. Keliling instansi yang dilakukan sejak pukul 07.30 tersebut, berhasil menjangkau sedikitnya 8 kantor sekaligus. Mulai dari kantor kecamatan Purworejo, KPU, BKBKS, dinsosnakertrans, dan juga RSUD Dr R. Sudharsono atau RSUD Purut.
Tidak ketinggalan juga kantor sekretariat Pemkot Pasuruan yang lokasinya di Jl. Pahlawan Pasuruan.
Saat mengetahui masih ada stafnya yang ketangkap basah membolos, raut muka wali kota tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Sebelum ini, dia sudah mengingatkan berulang kali agar semua pejabat, maupun pegawai masuk kerja tepat waktu. Bahkan sempat dimunculkan larangan menggabungkan cuti reguler, dengan libur cuti bersama tahun ini.
Sayangnya, peringatan itu masih ada yang mengabaikan. Terbukti, dari rombongan yang dipimpin wali kota saja, total pegawai yang ditemukan membolos, jumlahnya berkisar 15 orangan.
Jumlah itu, belum ditambah dengan hasil sidak dua tim lainnya. Yakni yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Pudjo Basuki, dan juga Sekda Bahrul Ulum.
Kepala BKD Betty menyatakan, pihaknya belum bisa menyebut secara detail berapa jumlah pegawai yang membolos pada hari pertam masuk kerja tersebut. "Akumulasinya baru bisa diketahui besok (hari ini, red). Sebab, agenda sidak hari ini terdiri dari tiga rombongan. Laporannya saja baru bisa masuk sekitar siang hingga sore ini," jelasnya.
Tentang pegawai yang ketahuan membolos, Betty menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk soal sanksi yang akan diberlakukan sesauai dengan ketentuan berlaku. (fa/mie/via/yud)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=179286
Tidak ada komentar:
Posting Komentar