[ Senin, 06 September 2010 ]
Buntut Masalah Uang JM di RSUD
PROBOLINGGO - Masalah uang jasa medik (JM) di RSUD Dr Moh. Saleh Kota Probolinggo sampai kemarin (5/9) masih jadi ancaman. Beredar kabar bahwa ada ancaman mogok kerja para karyawan.
Kabar itu terdengar santer menyusul aksi protes yang dilakukan sejumlah karyawan RSUD pada Sabtu (4/9) lalu. "Itu (mogok kerja) kan sudah terdengar jelas saat rapat kemarin (Sabtu, 4/9)," ujar sumber Radar Bromo di RSUD kemarin.
Ya, penyataan ancaman mogok kerja itu memang sempat berembus dalam rapat waktu itu. Tapi, tidak ada yang menyatakan secara lantang. Saat itu, direktur RSUD dr Budi Poerwohadi sempat menantang siapa berani mogok kerja.
Tapi, tidak ada satupun karyawan yang menyatakannya. Mereka hanya saling berbisik antara satu dengan yang lainnya. "Tidak mungkin kami nyatakan sikap waktu itu. Karena situasinya tidak memungkinkan. Dan, waktu itu dr Budi (direktur RSUD, Red) berjanji untuk mencairkannya (JM)," jelas sumber tersebut.
Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, Sabtu lalu (4/9), RSUD menggelar rapat di ruangan edelweis untuk membahas permasalahan yang ada. Mulanya rapat yang itu, digelar hanya akan diikuti oleh direktur, komite medik dan komite keperawatan.
Tapi entah siapa yang mengomando, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 itu diserbu para karyawan. Bahkan karyawan yang kebetulan libur juga datang demi mengikuti rapat tersebut.
Menurut sebuah sumber di RSUD, JM umum biasanya cair setiap akhir bulan. Namun untuk jatah Agustus, belum juga cair. Lain dengan JM untuk Askes, sejak Januari lalu, sampai kemarin juga belum cair.
Sumber Radar Bromo menyebutkan, sebenarnya pihak Askes sudah membayar uang JM kepada RSUD. Tapi, belum satu karyawan pun yang menerima duit yang menjadi haknya itu. Itu dikarenakan uangnya disetor semua ke pemkot.
Dari data yang diperoleh Radar Bromo, JM untuk seluruh karyawan RSUD pada 2010 dianggarkan Rp 2,6 miliar. Itu terbagi dua, yakni untuk pegawai negeri sipil (PNS) Rp 1,7 miliar dan non PNS Rp 890 juta. Itu, sudah direalisasikan sampai dengan Juli 2010. Kini dana JM untuk PNS tersisa Rp 116.517. Sedangkan untuk non-PNS tersisa Rp 347.603.523.
Karena itulah, pada bulan ini RSUD tidak dapat mengeluarkan jasa pelayanan untuk PNS, sedangkan untuk non PNS dapat dikeluarkan. Karena, dana pada plafon anggaran masih mencukupi.
JM untuk PNS tetap dihitung dan dapat dikeluarkan pada saat proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disetujui DPRD. Dan, kekurangan atas JM untuk Askes ataupun Jamkesmas tetap dihitung. Itu diupayakan agar dapat terhitung serta dibayarkan pada tahun mendatang.
Dengan keadaan itulah, diusahakan dalam penyusunan PAK, RSUD mendapat tambahan dana JM sebesar Rp 2,6 miliar. Meski demikian, tambahan itu masih belum mencukupi JM secara keseluruhan. Sedangkan kebutuhan JM setiap bulannya, sekitar Rp 350 juta, itu belum termasuk untuk Askes dan Jamkesmas.
Sebetulnya, permasalahan itu muncul sejak awal 2010 lalu. Tapi, baru kali ini bergolak. Itu, setelah pendapatan RSUD menjadi satker seluruh dananya harus disetor ke kasda. Dan, seluruh pengeluarannya diatur oleh kasda, seperti satker-satker lain. Padahal sebelumnya RSUD bisa mengelola keuangannya sendiri.
Meski begitu, Direktur RSUD mengaku akan mengusakan JM bisa cair dalam pekan ini. "Untuk itu, saya mengusahakan sebelum lebaran bisa cair," ujarnya waktu itu.
Karena janji itulah, kejengkelan para karyawan sedikit terobati. Tapi, karyawan berharap direktur bisa menepati janjinya. Kalau tidak, maka para karyawan itu akan memikirkan kembali untuk melayani pasien di RSUD. "Sekarang masih koordinasi dulu, kalau tidak cair kita lihat saja nanti," jelas sumber koran ini.
Menurutnya, wajar jika para karyawan istirahat kerja. Pasalnya, hak-haknya yang mestinya sudah cair kini harus tertahan. Padahal, banyak kebutuhan yang harus ditanggungnya. "Janjinya, sebelum lebaran akan cair. Tapi, kalau tidak cair mungkin kami akan mogok kerja," ujar sumber lainnya di RSUD.
Menurut sumber Radar Bromo itu, mogok kerja itu akan diikuti oleh semua karyawan. Tidak hanya paramedis, tapi juga non-medis. "Ya semua. Masak mogok kerja hanya sebagian. Tapi, itu akan kami pertimbangkan lagi," ujarnya.
Sementara, dokter spesialis jantung dr Budi Satrio yang mengikuti rapat pada Sabtu (4/9) lalu, saat dihubungi koran ini kemarin mengaku tidak mendengar kabar bakal adanya mogok kerja itu. "Saya kok tidak dengar ya masalah itu. Saya kan masih baru di sana (RSUD, Red). Mungkin teman-teman yang lebih senior lebih mengerti," ujarnya.
Menurutnya, dalam rapat itu sebenarnya pihaknya tidak hanya menuntut pencairan JM. Tapi, juga lebih menekankan kepada bagaimana pelayanan di RSUD supaya lebih baik. "Intinya, supaya pelayanan lebih baik. Bukan hanya JM semata," ujarnya.
Dokter spesialis kandungan dan anak dr Aminnuddin juga mengatakan hal yang sama dengan dr Budi Satrio. "Kalau sampai mogok kerja tidak. Sampai saat ini kami tetap masih melaksanakan tugas. Tidak ada penelantaran pasien," ujarnya.
Aminuddin hanya mempertanyakan kebijakan pemkot yang mengalokasikan dana untuk RSUD begitu minim. Sehingga, menyebabkan pelayanan di RSUD kurang maksimal. "Anggaran itu tidak sesuai plafon anggaran. RSUD mengajukan sekian, disetujui sekian," ujarnya.
Dengan disetujuinya JM sebesar Rp 2,6 M dalam PAK, menurutnya hanya akan habis sebelum akhir tahun ini. "Itu masih untuk membayar JM bulan sebelumnya," jelasnya.
Data yang diperoleh Radar Bromo, anggaran belanja untuk RSUD tahun ini sekitar Rp 25,6 M. Itu di luar gaji, sekitar Rp 14 M. Tapi, sudah termasuk JM sekitar Rp 2,6 M. Sedangkan RSUD harus menyetor pendapatan kepada kasda sebesar Rp 17 M.
Menurut Aminuddin, dengan anggaran seminim itu sangat berpengaruh terhadap pelayanan di RSUD. Baik pada pelayanan yang sifatnya langsung kepada pasien atau yang sifatnya teknis. Misalnya, RSUD sampai kehabisan obat dan oksigen.
"Itu sangat berpengaruh. Untuk obat misalnya, dicari yang paling murah. Bahkan, beberapa hari lalu pasien jamkesmas harus beli obat sendiri. Intinya, tuntutan kami bukan hanya masalah JM, tapi masalah pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara, dr Ernowo yang menjabat sebagai wakil direktur di RSUD juga mengaku tidak mendengar kabar kalau karyawannya akan mogok kerja. Ernowo memperkirakan itu hanya sebatas isu saja. "Tidak ada, mungkin itu hanya isu saja," ujarnya.
Saat ditanya, berapa besar anggaran yang diajukan RSUD tahun lalu, Ernowo mengaku kurang paham. Soal apakah JM bisa cair sesuai janji direktur RSUD, Ernowo juga tidak bisa menjamin. "Semoga saja cepat keluar, kalau keluar saya juga senang karena saya juga akan dapat," jelasnya.
Sedangkan direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi, tak berhasil dikonfirmasi Radar Bromo kemarin. Saat berusaha dihubungi via telepon, ponselnya tak diangkat. (rud/yud)
PROBOLINGGO - Masalah uang jasa medik (JM) di RSUD Dr Moh. Saleh Kota Probolinggo sampai kemarin (5/9) masih jadi ancaman. Beredar kabar bahwa ada ancaman mogok kerja para karyawan.
Kabar itu terdengar santer menyusul aksi protes yang dilakukan sejumlah karyawan RSUD pada Sabtu (4/9) lalu. "Itu (mogok kerja) kan sudah terdengar jelas saat rapat kemarin (Sabtu, 4/9)," ujar sumber Radar Bromo di RSUD kemarin.
Ya, penyataan ancaman mogok kerja itu memang sempat berembus dalam rapat waktu itu. Tapi, tidak ada yang menyatakan secara lantang. Saat itu, direktur RSUD dr Budi Poerwohadi sempat menantang siapa berani mogok kerja.
Tapi, tidak ada satupun karyawan yang menyatakannya. Mereka hanya saling berbisik antara satu dengan yang lainnya. "Tidak mungkin kami nyatakan sikap waktu itu. Karena situasinya tidak memungkinkan. Dan, waktu itu dr Budi (direktur RSUD, Red) berjanji untuk mencairkannya (JM)," jelas sumber tersebut.
Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, Sabtu lalu (4/9), RSUD menggelar rapat di ruangan edelweis untuk membahas permasalahan yang ada. Mulanya rapat yang itu, digelar hanya akan diikuti oleh direktur, komite medik dan komite keperawatan.
Tapi entah siapa yang mengomando, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 itu diserbu para karyawan. Bahkan karyawan yang kebetulan libur juga datang demi mengikuti rapat tersebut.
Menurut sebuah sumber di RSUD, JM umum biasanya cair setiap akhir bulan. Namun untuk jatah Agustus, belum juga cair. Lain dengan JM untuk Askes, sejak Januari lalu, sampai kemarin juga belum cair.
Sumber Radar Bromo menyebutkan, sebenarnya pihak Askes sudah membayar uang JM kepada RSUD. Tapi, belum satu karyawan pun yang menerima duit yang menjadi haknya itu. Itu dikarenakan uangnya disetor semua ke pemkot.
Dari data yang diperoleh Radar Bromo, JM untuk seluruh karyawan RSUD pada 2010 dianggarkan Rp 2,6 miliar. Itu terbagi dua, yakni untuk pegawai negeri sipil (PNS) Rp 1,7 miliar dan non PNS Rp 890 juta. Itu, sudah direalisasikan sampai dengan Juli 2010. Kini dana JM untuk PNS tersisa Rp 116.517. Sedangkan untuk non-PNS tersisa Rp 347.603.523.
Karena itulah, pada bulan ini RSUD tidak dapat mengeluarkan jasa pelayanan untuk PNS, sedangkan untuk non PNS dapat dikeluarkan. Karena, dana pada plafon anggaran masih mencukupi.
JM untuk PNS tetap dihitung dan dapat dikeluarkan pada saat proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disetujui DPRD. Dan, kekurangan atas JM untuk Askes ataupun Jamkesmas tetap dihitung. Itu diupayakan agar dapat terhitung serta dibayarkan pada tahun mendatang.
Dengan keadaan itulah, diusahakan dalam penyusunan PAK, RSUD mendapat tambahan dana JM sebesar Rp 2,6 miliar. Meski demikian, tambahan itu masih belum mencukupi JM secara keseluruhan. Sedangkan kebutuhan JM setiap bulannya, sekitar Rp 350 juta, itu belum termasuk untuk Askes dan Jamkesmas.
Sebetulnya, permasalahan itu muncul sejak awal 2010 lalu. Tapi, baru kali ini bergolak. Itu, setelah pendapatan RSUD menjadi satker seluruh dananya harus disetor ke kasda. Dan, seluruh pengeluarannya diatur oleh kasda, seperti satker-satker lain. Padahal sebelumnya RSUD bisa mengelola keuangannya sendiri.
Meski begitu, Direktur RSUD mengaku akan mengusakan JM bisa cair dalam pekan ini. "Untuk itu, saya mengusahakan sebelum lebaran bisa cair," ujarnya waktu itu.
Karena janji itulah, kejengkelan para karyawan sedikit terobati. Tapi, karyawan berharap direktur bisa menepati janjinya. Kalau tidak, maka para karyawan itu akan memikirkan kembali untuk melayani pasien di RSUD. "Sekarang masih koordinasi dulu, kalau tidak cair kita lihat saja nanti," jelas sumber koran ini.
Menurutnya, wajar jika para karyawan istirahat kerja. Pasalnya, hak-haknya yang mestinya sudah cair kini harus tertahan. Padahal, banyak kebutuhan yang harus ditanggungnya. "Janjinya, sebelum lebaran akan cair. Tapi, kalau tidak cair mungkin kami akan mogok kerja," ujar sumber lainnya di RSUD.
Menurut sumber Radar Bromo itu, mogok kerja itu akan diikuti oleh semua karyawan. Tidak hanya paramedis, tapi juga non-medis. "Ya semua. Masak mogok kerja hanya sebagian. Tapi, itu akan kami pertimbangkan lagi," ujarnya.
Sementara, dokter spesialis jantung dr Budi Satrio yang mengikuti rapat pada Sabtu (4/9) lalu, saat dihubungi koran ini kemarin mengaku tidak mendengar kabar bakal adanya mogok kerja itu. "Saya kok tidak dengar ya masalah itu. Saya kan masih baru di sana (RSUD, Red). Mungkin teman-teman yang lebih senior lebih mengerti," ujarnya.
Menurutnya, dalam rapat itu sebenarnya pihaknya tidak hanya menuntut pencairan JM. Tapi, juga lebih menekankan kepada bagaimana pelayanan di RSUD supaya lebih baik. "Intinya, supaya pelayanan lebih baik. Bukan hanya JM semata," ujarnya.
Dokter spesialis kandungan dan anak dr Aminnuddin juga mengatakan hal yang sama dengan dr Budi Satrio. "Kalau sampai mogok kerja tidak. Sampai saat ini kami tetap masih melaksanakan tugas. Tidak ada penelantaran pasien," ujarnya.
Aminuddin hanya mempertanyakan kebijakan pemkot yang mengalokasikan dana untuk RSUD begitu minim. Sehingga, menyebabkan pelayanan di RSUD kurang maksimal. "Anggaran itu tidak sesuai plafon anggaran. RSUD mengajukan sekian, disetujui sekian," ujarnya.
Dengan disetujuinya JM sebesar Rp 2,6 M dalam PAK, menurutnya hanya akan habis sebelum akhir tahun ini. "Itu masih untuk membayar JM bulan sebelumnya," jelasnya.
Data yang diperoleh Radar Bromo, anggaran belanja untuk RSUD tahun ini sekitar Rp 25,6 M. Itu di luar gaji, sekitar Rp 14 M. Tapi, sudah termasuk JM sekitar Rp 2,6 M. Sedangkan RSUD harus menyetor pendapatan kepada kasda sebesar Rp 17 M.
Menurut Aminuddin, dengan anggaran seminim itu sangat berpengaruh terhadap pelayanan di RSUD. Baik pada pelayanan yang sifatnya langsung kepada pasien atau yang sifatnya teknis. Misalnya, RSUD sampai kehabisan obat dan oksigen.
"Itu sangat berpengaruh. Untuk obat misalnya, dicari yang paling murah. Bahkan, beberapa hari lalu pasien jamkesmas harus beli obat sendiri. Intinya, tuntutan kami bukan hanya masalah JM, tapi masalah pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara, dr Ernowo yang menjabat sebagai wakil direktur di RSUD juga mengaku tidak mendengar kabar kalau karyawannya akan mogok kerja. Ernowo memperkirakan itu hanya sebatas isu saja. "Tidak ada, mungkin itu hanya isu saja," ujarnya.
Saat ditanya, berapa besar anggaran yang diajukan RSUD tahun lalu, Ernowo mengaku kurang paham. Soal apakah JM bisa cair sesuai janji direktur RSUD, Ernowo juga tidak bisa menjamin. "Semoga saja cepat keluar, kalau keluar saya juga senang karena saya juga akan dapat," jelasnya.
Sedangkan direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi, tak berhasil dikonfirmasi Radar Bromo kemarin. Saat berusaha dihubungi via telepon, ponselnya tak diangkat. (rud/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=178408
Tidak ada komentar:
Posting Komentar