"Perusahaan perlu merehabilitasi hutan," katanya saat menyerahkan piagam penghargaan Wanalestari kepada PT HM Sampoerna di Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (5/5).
Dalam kesempatan yang sama Menteri Kehutanan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT HM Sampoerna dengan Dirjen Bina Produksi Kemeterian Kehutanan tetang program penanaman 1 miliar pohon.
Menteri Kehutanan belakangan ini mengaku aktif untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan serta bertemu dengan para petani hutan rakyat.
Dia menyebutkan, sebelumnya Menteri Kehutanan telah bertemu dengan Gubernur DKI yang telah berhasil menutup 27 SPBU menjadi lahan terbuka hijau, dan menghutankan kembali padang golf di Taman Impian Jaya Ancol.
Kini Menteri Kehutanan ke Jawa Timur untuk mengunjungi PT HM Sampoerna di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, PT Kutai Timber di Kota Probolinggo, dan melakukan temu wicara dengan petani hutan rakyat di Krucil Kabupaten Probolinggo.
Menteri Kehutanan juga mengungkapkan, dia telah merencanakan untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan lainnya di luar Pulau Jawa.
Dia menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang akan melakukan rehabiltasi hutan akan diberi lokasi yang bisa dipilihnya.
"Terserah perusahaan akan memilih lokasi rehabilitasinya, apakah di Jawa, atau di luar Jawa," kata Menteri Kehutanan.
Perusahaan-perusahan yang akan melakukan rehabilitasi hutan bisa melaksanakan langsung di lokasi yang telah dipilihnya.
"Perusahaan tidak perlu menyerahkan dana rehabilitasinya ke Kementerian Kehutanan terlebih dulu. Bahkan Kemeterian Kehutanan akan membantu teknis rehabilitasinya," kata Menhut.
Hutan di Indonesia yang kini seluas 130 juta hektar itu kini kondisinya, seluas 43 juta hektar merupakan hutan primer. Namun seluas 48 juta hektar yang merupakan hutan bekas HPH kondisinya compang camping, dan yang seluas 40 juta hektar kini kondisinya tanpa tanaman alias gundul.
"Itu artinya kondisi hutan di Indonesia dalam keadaan kritis," kata Menhut.
Tanda-tanda hutan kritis adalah sering terjadinya bencana alam, seperti banjir, dan tanah longsor. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adala adanya pemanasan global, serta terjadinya perubahan iklim yang makin tidak menentu.
Menteri Kehutanan lebih lanjut mengingatkan, dengan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu bakal berdampak pula bisa menimbulkan terjadinya kelangkaan pangan dan keguncangan.
Indonesia dengan inisitaif sendiri telah memprogramkan untuk menurunkan emisi rumah kaca mencapai 26% hingga pada tahun 2020. Namun, lanjut menhut, jika International Community bersedia membantunya, maka penurunan emisi rumah kaca bisa mencapai 31 persen.
Untuk mengatasi kondisi hutan kritis tersebut, lanjut Menhut, Kementerian Kehutanan mempunyai program, yakni penegakan hukum, dan rehabilitasi hutan.
Dia mengatakan penegakan hukum akan dilakukan terhadap para pelaku pembalakan liar (ilegal loging), serta perambahan hutan, yakni mengubah hutan menjadi kebun, atau pertambangan.
Sedangkan program rehabilitasi, kata Menhut, Kementerian Kehutanan akan terus melakukan penanaman pohon terhadap hutan-hutan yang kondisi kritis dan sangat luas tersebut.
Dia mengatakan, selain target program penanaman 1 miliar pohon yang telah dibiayai APBN, Kementerian Kehutanan juga telah memprogramkan kegiatan kebun bibit rakyat yang dibiayai APBN-P sebesar Rp 670 miliar.
"Bagi Kelompok Tani Kebun Bibit yang telah mempunyai 50 ribu batang bibit tanaman, maka Kementerian Kehutanan akan membantu dana sebesar Rp 50 juta," kata Menhut.(KR-MSW).
Sumber: http://www.automotive.id.finroll.com/car-biz/34278-menhut-ajak-perusahaan-rehabilitasi-hutan.html
Dalam kesempatan yang sama Menteri Kehutanan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT HM Sampoerna dengan Dirjen Bina Produksi Kemeterian Kehutanan tetang program penanaman 1 miliar pohon.
Menteri Kehutanan belakangan ini mengaku aktif untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan serta bertemu dengan para petani hutan rakyat.
Dia menyebutkan, sebelumnya Menteri Kehutanan telah bertemu dengan Gubernur DKI yang telah berhasil menutup 27 SPBU menjadi lahan terbuka hijau, dan menghutankan kembali padang golf di Taman Impian Jaya Ancol.
Kini Menteri Kehutanan ke Jawa Timur untuk mengunjungi PT HM Sampoerna di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, PT Kutai Timber di Kota Probolinggo, dan melakukan temu wicara dengan petani hutan rakyat di Krucil Kabupaten Probolinggo.
Menteri Kehutanan juga mengungkapkan, dia telah merencanakan untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan lainnya di luar Pulau Jawa.
Dia menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang akan melakukan rehabiltasi hutan akan diberi lokasi yang bisa dipilihnya.
"Terserah perusahaan akan memilih lokasi rehabilitasinya, apakah di Jawa, atau di luar Jawa," kata Menteri Kehutanan.
Perusahaan-perusahan yang akan melakukan rehabilitasi hutan bisa melaksanakan langsung di lokasi yang telah dipilihnya.
"Perusahaan tidak perlu menyerahkan dana rehabilitasinya ke Kementerian Kehutanan terlebih dulu. Bahkan Kemeterian Kehutanan akan membantu teknis rehabilitasinya," kata Menhut.
Hutan di Indonesia yang kini seluas 130 juta hektar itu kini kondisinya, seluas 43 juta hektar merupakan hutan primer. Namun seluas 48 juta hektar yang merupakan hutan bekas HPH kondisinya compang camping, dan yang seluas 40 juta hektar kini kondisinya tanpa tanaman alias gundul.
"Itu artinya kondisi hutan di Indonesia dalam keadaan kritis," kata Menhut.
Tanda-tanda hutan kritis adalah sering terjadinya bencana alam, seperti banjir, dan tanah longsor. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adala adanya pemanasan global, serta terjadinya perubahan iklim yang makin tidak menentu.
Menteri Kehutanan lebih lanjut mengingatkan, dengan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu bakal berdampak pula bisa menimbulkan terjadinya kelangkaan pangan dan keguncangan.
Indonesia dengan inisitaif sendiri telah memprogramkan untuk menurunkan emisi rumah kaca mencapai 26% hingga pada tahun 2020. Namun, lanjut menhut, jika International Community bersedia membantunya, maka penurunan emisi rumah kaca bisa mencapai 31 persen.
Untuk mengatasi kondisi hutan kritis tersebut, lanjut Menhut, Kementerian Kehutanan mempunyai program, yakni penegakan hukum, dan rehabilitasi hutan.
Dia mengatakan penegakan hukum akan dilakukan terhadap para pelaku pembalakan liar (ilegal loging), serta perambahan hutan, yakni mengubah hutan menjadi kebun, atau pertambangan.
Sedangkan program rehabilitasi, kata Menhut, Kementerian Kehutanan akan terus melakukan penanaman pohon terhadap hutan-hutan yang kondisi kritis dan sangat luas tersebut.
Dia mengatakan, selain target program penanaman 1 miliar pohon yang telah dibiayai APBN, Kementerian Kehutanan juga telah memprogramkan kegiatan kebun bibit rakyat yang dibiayai APBN-P sebesar Rp 670 miliar.
"Bagi Kelompok Tani Kebun Bibit yang telah mempunyai 50 ribu batang bibit tanaman, maka Kementerian Kehutanan akan membantu dana sebesar Rp 50 juta," kata Menhut.(KR-MSW).
Sumber: http://www.automotive.id.finroll.com/car-biz/34278-menhut-ajak-perusahaan-rehabilitasi-hutan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar