Rabu, 21 Juli 2010
Surabaya, 20/7/2010 (Kominfo-Newsroom) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengimbau agar pendirian telencenter diprioritaskan di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Demikian Anggota Komisi A DPRD Jatim Akhmad Jabir, usai dengar pendapat dengan Kepala Dinas Kominfo Jatim, di Gedung DPRD Jatim, Senin (19/7). Menurutnya, dengan mendirikan telecenter di daerah terpencil yang berpotensi itu, masyarakat sekitar dapat menggali informasi tentang inovasi-inovasi dalam mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, keberadaan telecenter menjadikan warga dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan zaman. “Kita minta agar daerah-daerah terpencil diutamakan. Kalau bisa seperti di daerah Kenjeran Surabaya ada telecenter. Di situ warga sekitar dapat menggali informasi tentang perikanan,” ujarnya.
Jika di daerah yang berpotensi akan kekayaan alam tidak tersedia telecenter, maka potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga. Untuk itu, pihaknya mengapresiasikan agar di tiap-tiap kecamatan terbangun minimal tiga telencenter. Dengan adanya telecenter, masyarakat perdesaan dapat berkomunikasi untuk berniaga dengan masyarakat luar daerahnya. Meski barang yang diperjual belikan tergolong bukan barang mewah, dapat memberikan manfaat banyak bagi masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu menjelaskan hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat, terkait diberlakukannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni masyarakat dapat mengakses informasi melalui internet. Dengan demikian, rakyat Indonesia dijamin dalam mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhannya.
Informasi-informasi yang diberikan oleh badan publik itu di-upload ke dunia maya. Dengan begitu, transparansi dari keterbukaan informasi yang diperoleh masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat berpikir rasional, benar, cerdas serta akurat.
Kepala Dinas Kominfo Jatim Drs Sudjono MM mengungkapkan, dari 38 kabupaten/kota, sudah 22 kabupaten/kota yang terpasang telecenter. Keberadaan telecenter ini memberi manfaat tersendiri bagi warga, terutama dalam hal pembelajaran Informasi Teknologi (IT). Daerah yang siap didirikan telecenter yakni, Kota Probolinggo, dan Ponorogo.
Pihaknya meminta kepada anggota Komisi A yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) agar dapat mengalokasikan anggaran, dan menyetujuinya dalam PAK APBD Jatim 2010. ”Selain dua kabupaten tersebut, Pasuruan juga pernah meminta agar 22 kecamatan diberi telecenter,” ungkapnya.
Selain anggaran telecenter, pihaknya meminta kepada Komisi A agar dapat mengalokasikan anggaran operasional Komisi Informasi dan renovasi gedung Kominfo. Sebab, selama ini Komisi Informasi belum mempunyai kantor, dan anggarannya mulai menipis. Untuk renovasi gedung Kominfo yang berada di Jalan Ahmad Yani, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp2,4 miliar. Anggaran ini untuk merenovasi gedung menjadi lima lantai. ”Desain anggaran dan gedung sudah ada. Kantor Kominfo di Jalan Rajawali dijadikan satu dengan kantor yang berada di Ahmad Yani,” ujarnya.
Sebelum renovasi gedung, pihaknya telah mengirimkan surat ke gubernur dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mendapatkan persetujuan. Rencananya anggaran cair tahun 2010, tetapi anggaran tersebut tidak jadi diberikan ke Kominfo karena dipakai untuk merenovasi Gedung Grahadi. Dalam proses renovasi, PNS dan karyawan untuk sementara ditempatkan ke kantor Balai Monitoring (Balmon). ”Menkominfo hanya menyetujui kalau kantor Balmon digunakan kantor Kominfo selama renovasi gedung. Kalau Komisi Informasi belum disetujui,” paparnya. (adi/p/dry)
Surabaya, 20/7/2010 (Kominfo-Newsroom) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengimbau agar pendirian telencenter diprioritaskan di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Demikian Anggota Komisi A DPRD Jatim Akhmad Jabir, usai dengar pendapat dengan Kepala Dinas Kominfo Jatim, di Gedung DPRD Jatim, Senin (19/7). Menurutnya, dengan mendirikan telecenter di daerah terpencil yang berpotensi itu, masyarakat sekitar dapat menggali informasi tentang inovasi-inovasi dalam mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, keberadaan telecenter menjadikan warga dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan zaman. “Kita minta agar daerah-daerah terpencil diutamakan. Kalau bisa seperti di daerah Kenjeran Surabaya ada telecenter. Di situ warga sekitar dapat menggali informasi tentang perikanan,” ujarnya.
Jika di daerah yang berpotensi akan kekayaan alam tidak tersedia telecenter, maka potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga. Untuk itu, pihaknya mengapresiasikan agar di tiap-tiap kecamatan terbangun minimal tiga telencenter. Dengan adanya telecenter, masyarakat perdesaan dapat berkomunikasi untuk berniaga dengan masyarakat luar daerahnya. Meski barang yang diperjual belikan tergolong bukan barang mewah, dapat memberikan manfaat banyak bagi masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu menjelaskan hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat, terkait diberlakukannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni masyarakat dapat mengakses informasi melalui internet. Dengan demikian, rakyat Indonesia dijamin dalam mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhannya.
Informasi-informasi yang diberikan oleh badan publik itu di-upload ke dunia maya. Dengan begitu, transparansi dari keterbukaan informasi yang diperoleh masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat berpikir rasional, benar, cerdas serta akurat.
Kepala Dinas Kominfo Jatim Drs Sudjono MM mengungkapkan, dari 38 kabupaten/kota, sudah 22 kabupaten/kota yang terpasang telecenter. Keberadaan telecenter ini memberi manfaat tersendiri bagi warga, terutama dalam hal pembelajaran Informasi Teknologi (IT). Daerah yang siap didirikan telecenter yakni, Kota Probolinggo, dan Ponorogo.
Pihaknya meminta kepada anggota Komisi A yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) agar dapat mengalokasikan anggaran, dan menyetujuinya dalam PAK APBD Jatim 2010. ”Selain dua kabupaten tersebut, Pasuruan juga pernah meminta agar 22 kecamatan diberi telecenter,” ungkapnya.
Selain anggaran telecenter, pihaknya meminta kepada Komisi A agar dapat mengalokasikan anggaran operasional Komisi Informasi dan renovasi gedung Kominfo. Sebab, selama ini Komisi Informasi belum mempunyai kantor, dan anggarannya mulai menipis. Untuk renovasi gedung Kominfo yang berada di Jalan Ahmad Yani, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp2,4 miliar. Anggaran ini untuk merenovasi gedung menjadi lima lantai. ”Desain anggaran dan gedung sudah ada. Kantor Kominfo di Jalan Rajawali dijadikan satu dengan kantor yang berada di Ahmad Yani,” ujarnya.
Sebelum renovasi gedung, pihaknya telah mengirimkan surat ke gubernur dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mendapatkan persetujuan. Rencananya anggaran cair tahun 2010, tetapi anggaran tersebut tidak jadi diberikan ke Kominfo karena dipakai untuk merenovasi Gedung Grahadi. Dalam proses renovasi, PNS dan karyawan untuk sementara ditempatkan ke kantor Balai Monitoring (Balmon). ”Menkominfo hanya menyetujui kalau kantor Balmon digunakan kantor Kominfo selama renovasi gedung. Kalau Komisi Informasi belum disetujui,” paparnya. (adi/p/dry)
Sumber: http://www.bipnewsroom.info/index.php?_language=Indonesia&_mainNo=8&_subNo=44&_cmsType=BERITA%20DAERAH&_contentShow=Ascending&_contentType=Content%20News&_pageBreak=0&_loginID=&_password=&catid=86&&newsid=64797&_link=loadnews.php
Tidak ada komentar:
Posting Komentar