[ Jum'at, 11 Juni 2010 ]
PROBOLINGGO-Belanja mobil dinas (mobnas) oleh Pemkot Probolinggo beberapa waktu lalu mendapat sorotan sejumlah LSM. Mereka meminta pemkot mengkaji ulang pembelian mobnas tersebut. Terutama yang diperuntukkan bagi TP PKK.
Khofilillah, ketua LSM Gagak Hitam mengatakan, akan lebih baik kalau pemerintah tidak buru-buru membeli mobnas anyar. Meskipun mobnas yang lama sudah lewat masa 5 tahun.
Menurutnya, mobil-mobil lama itu masih banyak yang layak pakai. Apalagi bila pemkot mau berkaca pada kondisi masyarakat kalangan bawah. Maka, mobnas anyar itu tidak lebih baik dari usaha untuk menyejahterakan warganya. "Karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih menyentuh kepada masyarakat," ujarnya.
Dengan dibelinya mobnas anyar itu, sudah sepantasnya semua pihak berintrospeksi diri. Termasuk para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat dan pengambil keputusan. "Seharusnya dewan juga harus peka terhadap masalah ini. Jangan menari di atas penderitaan rakyat," ujarnya.
Menurutnya, rakyat di bawah masih banyak yang kesulitan mencari makan. Sementara pemerintahnya kurang peduli, malah berfoya-foya dengan mobil anyar. "Padahal masyarakat tidak butuh itu (mobnas). Itu kan sama saja dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat," jelasnya.
"Harusnya dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan lebih menekankan kepada kebutuhan rakyat. Dan, dewan jangan mudah angkat palu untuk program-program semacam itu," tegasnya dengan nada berapi-api.
Selain itu, Khofi juga menyoroti mobnas yang diberikan kepada TP PKK. Khofi mengatakan, memang pemberian kepada siapa saja boleh asal tidak menyalahi peraturan yang ada. Tapi, yang perlu dipertimbangkan adalah tepat atau tidak.
"Itu harus benar-benar dengan pertimbangan yang ketat. Tepat atau tidak mereka menerima itu (mobnas). Kalau kurang tepat ya jangan diberi, mending digunakan untuk kebutuhan lainnya. Dan, saya rasa itu masih belum tepat," ujarnya.
Menurut Khofi, pemberian mobnas kepada TP PKK perlu dikaji ulang. Terutama tentang manfaatnya kepada masyarakat apa. "Untuk TP PKK itu, belum layak dan kurang tepat. Dan, sangat perlu di kaji ulang. Sekali lagi, ini dewan harus peka. Jangan asal gedok palu," ujarnya.
Hal senada dikemukakan ketua eLSIKA Musthofa Baqir. Ia mengaku sangat kecewa terhadap kebijakan pemkot membeli mobnas baru. Terutama mobnas yang diperutukkan para pejabat.
"Begitu mudahnya mereka memperuntukkan kemauannya yang dibungkus dalam kebijakan pembelian mobnas. Sementara untuk menuruti dan mengakomodasi aspirasi kepentingan rakyat, mereka bersikap alot sekali. Bahkan, terkadang rakyat harus maksa-makaa atau bahkan harus pakai cara demonstrasi," ujarnya.
Musthofa mencontohkan tentang kegagalan pemkot dalam mengawal UMK (upah minimum kota) 2009 dan honor daerah untuk guru dan pegawai tidak tetap. Menurutnya, kenaikannya sangat tidak signifikan. "Alasannya klasik, anggaranya minim alias tidak cukup anggaran. Kami tentu sangat kecewa atas kondisi seperti ini," ujarnya.
"Sejak awal sudah kami ingatkan agar ditunda dulu (pembelian mobnas). Tapi bagitulah pejabat sekarang, semakin diingatkan semakin susah untuk mendengarkan," sesalnya.
Sementara itu, Djando ketua LBH Prabu Lingga lebih menyoroti soal pembelian mobnas baru untuk TP PKK. "Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah TP PKK itu sudah tepat mendapat fasilitas tersebut atau tidak?" tanyanya.
Di sisi lain, ketua LSM Wamor Imam Suliono tidak mengungkapkan keberatan atas pembelian mobnas itu. Menurutnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengadaan mobnas. Salah satunya adalah usia mobnas yang lama sudah di atas lima tahun. Dan, mobnas yang anyar digunakan untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat. "Sepanjang syarat itu terpenuhi silakan saja," ujarnya.
Untuk mobnas bagi TP PKK, Imam mengatakan bahwa dana operasional PKK memang dari APBD, termasuk pengadaan mobnas. Menurutnya, bila syarat-syaratnya sudah terpenuhi tidak masalah. "Tapi, saya tidak tahu kondisi mobil TP PKK seperti apa," ujarnya. (rud/nyo)
Khofilillah, ketua LSM Gagak Hitam mengatakan, akan lebih baik kalau pemerintah tidak buru-buru membeli mobnas anyar. Meskipun mobnas yang lama sudah lewat masa 5 tahun.
Menurutnya, mobil-mobil lama itu masih banyak yang layak pakai. Apalagi bila pemkot mau berkaca pada kondisi masyarakat kalangan bawah. Maka, mobnas anyar itu tidak lebih baik dari usaha untuk menyejahterakan warganya. "Karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih menyentuh kepada masyarakat," ujarnya.
Dengan dibelinya mobnas anyar itu, sudah sepantasnya semua pihak berintrospeksi diri. Termasuk para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat dan pengambil keputusan. "Seharusnya dewan juga harus peka terhadap masalah ini. Jangan menari di atas penderitaan rakyat," ujarnya.
Menurutnya, rakyat di bawah masih banyak yang kesulitan mencari makan. Sementara pemerintahnya kurang peduli, malah berfoya-foya dengan mobil anyar. "Padahal masyarakat tidak butuh itu (mobnas). Itu kan sama saja dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat," jelasnya.
"Harusnya dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan lebih menekankan kepada kebutuhan rakyat. Dan, dewan jangan mudah angkat palu untuk program-program semacam itu," tegasnya dengan nada berapi-api.
Selain itu, Khofi juga menyoroti mobnas yang diberikan kepada TP PKK. Khofi mengatakan, memang pemberian kepada siapa saja boleh asal tidak menyalahi peraturan yang ada. Tapi, yang perlu dipertimbangkan adalah tepat atau tidak.
"Itu harus benar-benar dengan pertimbangan yang ketat. Tepat atau tidak mereka menerima itu (mobnas). Kalau kurang tepat ya jangan diberi, mending digunakan untuk kebutuhan lainnya. Dan, saya rasa itu masih belum tepat," ujarnya.
Menurut Khofi, pemberian mobnas kepada TP PKK perlu dikaji ulang. Terutama tentang manfaatnya kepada masyarakat apa. "Untuk TP PKK itu, belum layak dan kurang tepat. Dan, sangat perlu di kaji ulang. Sekali lagi, ini dewan harus peka. Jangan asal gedok palu," ujarnya.
Hal senada dikemukakan ketua eLSIKA Musthofa Baqir. Ia mengaku sangat kecewa terhadap kebijakan pemkot membeli mobnas baru. Terutama mobnas yang diperutukkan para pejabat.
"Begitu mudahnya mereka memperuntukkan kemauannya yang dibungkus dalam kebijakan pembelian mobnas. Sementara untuk menuruti dan mengakomodasi aspirasi kepentingan rakyat, mereka bersikap alot sekali. Bahkan, terkadang rakyat harus maksa-makaa atau bahkan harus pakai cara demonstrasi," ujarnya.
Musthofa mencontohkan tentang kegagalan pemkot dalam mengawal UMK (upah minimum kota) 2009 dan honor daerah untuk guru dan pegawai tidak tetap. Menurutnya, kenaikannya sangat tidak signifikan. "Alasannya klasik, anggaranya minim alias tidak cukup anggaran. Kami tentu sangat kecewa atas kondisi seperti ini," ujarnya.
"Sejak awal sudah kami ingatkan agar ditunda dulu (pembelian mobnas). Tapi bagitulah pejabat sekarang, semakin diingatkan semakin susah untuk mendengarkan," sesalnya.
Sementara itu, Djando ketua LBH Prabu Lingga lebih menyoroti soal pembelian mobnas baru untuk TP PKK. "Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah TP PKK itu sudah tepat mendapat fasilitas tersebut atau tidak?" tanyanya.
Di sisi lain, ketua LSM Wamor Imam Suliono tidak mengungkapkan keberatan atas pembelian mobnas itu. Menurutnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengadaan mobnas. Salah satunya adalah usia mobnas yang lama sudah di atas lima tahun. Dan, mobnas yang anyar digunakan untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat. "Sepanjang syarat itu terpenuhi silakan saja," ujarnya.
Untuk mobnas bagi TP PKK, Imam mengatakan bahwa dana operasional PKK memang dari APBD, termasuk pengadaan mobnas. Menurutnya, bila syarat-syaratnya sudah terpenuhi tidak masalah. "Tapi, saya tidak tahu kondisi mobil TP PKK seperti apa," ujarnya. (rud/nyo)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=163868
Tidak ada komentar:
Posting Komentar