DRINGU – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Bagian Organisasi, Selasa (8/6) hingga Rabu (9/6) menggelar kegiatan lokakarya mekanisme pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan sektor kesehatan di ruang pertemuan Tengger Setda Kab. Probolinggo. Lokakarya yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kab. Probolinggo Kusnadi ini dihadiri oleh Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan pada Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi RI M. Imanuddin.
Kabag Organisasi Setda Kab. Probolinggo Ambarwati dalam laporannya mengatakan lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penyedia pelayanan publik sektor kesehatan tentang aspek-aspek partisipasi pengaduan masyarakat serta untuk mengingatkan masyarakat pengguna pelayanan sektor kesehatan, bahwa menyalurkan pengaduan secara konstruktif akan mendorong upaya perbaikan pelayanan.
“Selain itu untuk mengidentifikasi pengaduan terhadap kinerja pelayanan kesehatan. Disamping itu juga untuk memastikan bahwa para peserta sebagai pihak-pihak utama pelaksana kegiatan selanjutnya dapat menerima hasil-hasil lokakarya yang akan menjadi dasar pijakan pelaksanaan kegiatan selanjutnya,” ujar Ambarwati.
Menurut Ambarwati, lokakarya ini diikuti oleh 75 orang yang tersebar di 33 Puskesmas, 24 kecamatan. Rinciannya, tenaga aparat sebanyak 35 % meliputi tenaga dokter, SKM, Bidan, Perawat dan Promosi Kesehatan/Penyuluh dan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan. Sementara 65 % peserta berasal dari masyarakat. Lokakarya ini akan dipandu oleh fasilitator yang telah ditunjuk oleh Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi serta fasilitator dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terlatih.
“Kami harapkan peserta lokakarya menyepakati hasil identifikasi pengaduan/keluhan terhadap pelayanan kesehatan, yang dikemas dalam bentuk pertanyaan/quesioner,” harap Ambarwati.
Sementara Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan pada Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi RI M. Imanuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa Deputi Kementrian PAN memberikan amanat kepadanya untuk menyampaikan tentang masalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik. “Dalam reformasi birokrasi, kita ingin mengubah tata cara melakukan pemerintahan mulai dari organisasi, SDM, sistem prosedurnya serta perilaku dari birokrasi,” ujarnya.
Menurut Imanuddin, birokrasi reformasi bertujuan untuk mengembalikan aparatur pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. Perbaikan birokrasi ini akan berimbas kepada peningkatan pelayanan publik. “Kami ingin mengubah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi kepuasan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan masyarakat akan sia-sia apabila tidak ada komitmen dan pengawasan dari pimpinan. Kami ingin ada prestasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo,” pungkas Imanuddin.
Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Kusnadi sesaat sebelum membuka lokakarya ini salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tidak monoton dan selalu berubah kearah yang lebih positif. Karena seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan globalisasi, pelayanan kepada masyarakat harus terus dikembangkan. Sehingga kepuasan masyarakat bisa diciptakan.
“Saya harapkan apabila menyampaikan pengaduan tentang pelayanan lebih bagus disampaikan apa adanya sesuai dengan kenyataan. Sehingga tidak membingungkan masyarakat ataupun aparatur yang bersangkutan,” ujar Kusnadi.
Menurut Kusnadi, pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat harus segera dicarikan solusinya. Sebab pengaduan tersebut merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. “Melalui pengaduan yang disampaikan masyarakat, kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kekurangan ini dapat diperbaiki di masa mendatang,” lanjutnya.
Dijelaskan oleh Kusnadi, pelayanan sektor kesehatan sangatlah penting. Sebab sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Garda terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat diberikan oleh Puskesmas.
“Puskesmas jangan hanya bisa memberikan pelayanan kesehatan saja, tetapi bisa memberikan pendidikan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa cepat dan tanggap dalam berperilaku hidup sehat. Jika hal itu dilakukan, maka prioritas pembangunan semakin hari akan semakin baik dan akan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Kusnadi, kesehatan dampaknya sangat besar apabila dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Sebab jika masyarakat sehat, maka masyarakat akan mempunyai motivasi untuk bekerja dalam menambah pendapatan keluarganya.
“Mari kita manfaatkan lokakarya ini dengan sebaik-baiknya dalam upaya memberikan mutu dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya minta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak diskriminatif dan membeda-bedakan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama dalam segala bidang,” pungkasnya. (wan)
Teks Foto : Salah satu fasilitator saat memberikan materi kepada peserta lokakarya makanisme pengaduan masyarakat
Sumber: http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?option=com_content&task=view&id=4073&Itemid=1
“Selain itu untuk mengidentifikasi pengaduan terhadap kinerja pelayanan kesehatan. Disamping itu juga untuk memastikan bahwa para peserta sebagai pihak-pihak utama pelaksana kegiatan selanjutnya dapat menerima hasil-hasil lokakarya yang akan menjadi dasar pijakan pelaksanaan kegiatan selanjutnya,” ujar Ambarwati.
Menurut Ambarwati, lokakarya ini diikuti oleh 75 orang yang tersebar di 33 Puskesmas, 24 kecamatan. Rinciannya, tenaga aparat sebanyak 35 % meliputi tenaga dokter, SKM, Bidan, Perawat dan Promosi Kesehatan/Penyuluh dan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan. Sementara 65 % peserta berasal dari masyarakat. Lokakarya ini akan dipandu oleh fasilitator yang telah ditunjuk oleh Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi serta fasilitator dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terlatih.
“Kami harapkan peserta lokakarya menyepakati hasil identifikasi pengaduan/keluhan terhadap pelayanan kesehatan, yang dikemas dalam bentuk pertanyaan/quesioner,” harap Ambarwati.
Sementara Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan pada Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi RI M. Imanuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa Deputi Kementrian PAN memberikan amanat kepadanya untuk menyampaikan tentang masalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik. “Dalam reformasi birokrasi, kita ingin mengubah tata cara melakukan pemerintahan mulai dari organisasi, SDM, sistem prosedurnya serta perilaku dari birokrasi,” ujarnya.
Menurut Imanuddin, birokrasi reformasi bertujuan untuk mengembalikan aparatur pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. Perbaikan birokrasi ini akan berimbas kepada peningkatan pelayanan publik. “Kami ingin mengubah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi kepuasan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan masyarakat akan sia-sia apabila tidak ada komitmen dan pengawasan dari pimpinan. Kami ingin ada prestasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo,” pungkas Imanuddin.
Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Kusnadi sesaat sebelum membuka lokakarya ini salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tidak monoton dan selalu berubah kearah yang lebih positif. Karena seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan globalisasi, pelayanan kepada masyarakat harus terus dikembangkan. Sehingga kepuasan masyarakat bisa diciptakan.
“Saya harapkan apabila menyampaikan pengaduan tentang pelayanan lebih bagus disampaikan apa adanya sesuai dengan kenyataan. Sehingga tidak membingungkan masyarakat ataupun aparatur yang bersangkutan,” ujar Kusnadi.
Menurut Kusnadi, pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat harus segera dicarikan solusinya. Sebab pengaduan tersebut merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. “Melalui pengaduan yang disampaikan masyarakat, kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kekurangan ini dapat diperbaiki di masa mendatang,” lanjutnya.
Dijelaskan oleh Kusnadi, pelayanan sektor kesehatan sangatlah penting. Sebab sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Garda terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat diberikan oleh Puskesmas.
“Puskesmas jangan hanya bisa memberikan pelayanan kesehatan saja, tetapi bisa memberikan pendidikan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa cepat dan tanggap dalam berperilaku hidup sehat. Jika hal itu dilakukan, maka prioritas pembangunan semakin hari akan semakin baik dan akan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Kusnadi, kesehatan dampaknya sangat besar apabila dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Sebab jika masyarakat sehat, maka masyarakat akan mempunyai motivasi untuk bekerja dalam menambah pendapatan keluarganya.
“Mari kita manfaatkan lokakarya ini dengan sebaik-baiknya dalam upaya memberikan mutu dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya minta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak diskriminatif dan membeda-bedakan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama dalam segala bidang,” pungkasnya. (wan)
Teks Foto : Salah satu fasilitator saat memberikan materi kepada peserta lokakarya makanisme pengaduan masyarakat
Sumber: http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?option=com_content&task=view&id=4073&Itemid=1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar