Senin, 27 September 2010

DPC Demokrat Bergejolak

[ Senin, 27 September 2010 ]
DPAC Protes Penokatifan Pengurus

PROBOLINGGO- Suasana internal Partai Demokrat Kabupaten Probolinggo kini sedang bergolak. Sekitar 15 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) partai pemerintah ini ramai-ramai mengkritik kepengurusan DPC yang dinilai mandek dan bertindak tidak prosedural.

Kemarin (26/9) siang, sejumlah pengurus DPAC berkumpul di rumah makan Sadar Kecamatan Gending. Pertemuan yang dibingkai dengan acara halal bihalal antar DPAC se-Kabupaten ini secara khusus membahas kondisi partai saat ini.

"Program DPC selama ini mandeg. Tidak pernah ada pertemuan antar pengurus dan antar DPAC Partai Demokrat," kata Mahfudz, ketua DPAC Kraksaan mengawali pembicaraan. "Nah, pada pertemuan saat ini kita akan membahas masalah ini," tambahnya.

Menurut Mahfudz, selama kepemimpinan Umar Saroh sejak Desember 2008, kalangan DPAC yang kemarin berkumpul mengaku tidak pernah sekalipun diundang untuk konsolidasi. Bahkan ketua DPC hendak mengganti pengurus DPAC yang telah solid.

Padahal, para DPAC yang hendak diganti ini mempunyai SK sebagai pengurus secara resmi. "Kami kecewa pada DPC tentang masalah ini. Sekarang DPC sedang mencari pengurus baru, padahal yang ada sekarang masih mau bekerja untuk partai dan masih solid," katanya.

Mereka yang berkumpul kemarin adalah yang dinonaktifkan itu. "Kami kader-kader yang sah yang sengaja dibuang oleh Plt ketua DPC Umar Saroh," kata Mahfudz. Tentang masalah ini, mereka akan menanyakannya pada DPP partai Demokrat melalui surat resmi.

Sementara Supandi dari DPAC Tagalsiwalan menengarai, langkah ketua DPC yang menonaktifkan secara sepihak dilakukan untuk memuluskan langkahnya menjadi ketua DPC pada periode selanjutnya. "Langkah ini menyalahi aturan partai," kata Supandi. Sebab, DPAC diangkat dengan SK DPD Jatim, bukan olah SK DPC seperti yang dilakukan Umar Saroh.

Menyikapi langkah DPC yang dinilai tidak prosedural ini, menurut Supandi kalangan DPAC berhak memberikan somasi pada DPD Jatim atau DPP. "Dan ini harus kami lakukan," serunya.

Seperti halnya Mahfudz, ia juga merasa prihatin atas kondisi partainya kini. Selain karena tidak pernah ada konsolidasi partai, hal lainnya yang membuatnya prihatin yakni pemotongan dana operasional DPAC sebesar 50 persen selama pilpres lalu. Dana yang dipotong yakni biaya pelatihan dan pembinaan saksi.

Dengan kondisi ini, pria asal Tegalsiwalan ini mengaku tidak tahan lagi dengan kepemimpinan Umar Saroh di tubuh partai Demokrat Kabupaten Probolinggo. "Mohon DPP menonaktifkan Umar Saroh atas tindakannya selama ini, " ujarnya.

Sementara Umar Saroh saat dikonfirmasi Radar Bromo melalui ponselnya kemarin mengatakan dirinya bersyukur bila ada DPAC yang menggelar pertemuan membicarakan masalah partai. Menurutnya, selama ini DPC belum mengadakan pertemuan karena memang tidak ada yang perlu dibicarakan. "Saya bersyukur bila ada DPAC yang mengadakan rapat membicarakan masalah partai," katanya.

Tentang kritik soal penonaktifan sejumlah DPAC itu, menurut Umar itu dilakukan karena dalam waktu dekat partai akan menggelar Musancab. "Jadi silakan saja bila yang lama mau jadi ketua lagi," pungkasnya. (qb/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=181137

Tidak ada komentar:

Posting Komentar