[ Sabtu, 03 Juli 2010 ]
Wagub Jatim Buka Rakor Komwil IV Apeksi 7
PROBOLINGGO - Rakor Komwil IV Apeksi ke-7 kemarin (2/7) dibuka di Hotel Bromo View Kota Probolinggo. Saat membuka acara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf juga menyinggung soal reformasi birokrasi yang jadi salah satu isu di rakor tersebut.
Wagub yang karib disapa Gus Ipul itu mengaku sempat berpikir apakah pentingnya asosiasi semacam ini (Apeksi). Namun ia kemudian menegaskan ternyata hal itu sangat penting karena pembangunan cluster tidak bisa dihindari. "Di saat penyeragaman tidak berhasil, maka yang ada justru disparitas (kesenjangan). Pembangunan terus dilaksanakan tapi kesenjangan tetap ada," ujarnya.
Menurutnya, melalui asosiasi ini wali kota-wali kota punya networking. Bisa saling mengisi dengan terobosan yang dimiliki satu sama lain. "Bisa dipastikan pembangunan kota akan lebih cepat dari pada sendiri-sendiri," tegas mantan menteri percepatan pembangunan daerah tertinggal itu.
Isu yang diangkat dalam rakor Apeksi ini reformasi birokrasi dan lingkungan hidup perkotaan. Bagi Gus Ipul, isu itu sangat relevan dalam pembangunan. Utamanya adalah birokrasi dengan adanya penguatan birokrasi.
"Saya tahu sudah ada reformasi yang luar biasa, perencanaan yang baik dengan reformasi. Waktu 10 tahun tidak akan cukup menjadikan birokrasi yang ideal. Sekarang ini sedang berproses. Kalau tidak hati-hati, saat jabatan selesai, urusannya belum selesai. Teman-teman sudah bekerja keras untuk menyesuaikan tetapi pasti ada konsekuensinya," tuturnya.
Gus Ipul pun menyadari, birokrasi itu ibaratnya disuruh lari sekencang-kencangnya tapi banyak rambu-rambu. Dituntut memiliki inovasi, kreatif tetapi ada aturannya. Itulah yang tidak mudah bagi birokrasi. Untuk itu, menjadi seorang birokrat tidak mudah, mau ke eselon II harus ada standa tertentu.
Menurut pria asal Pasuruan ini, standar saja tidak cukup. Harus disertai dengan kompetensi, kemudian inovatif dan kreatif. Itulah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi wali kota. Harus memiliki mekanisme reward and punishment.
Untuk menentukan kepemimpinan sebuah pemerintahan, 50 persen ditentukan oleh wali kota, 25-35 persen didukung oleh staf, sedangkan 25-15 persen dari network (jaringan). "Kalau stafnya memble, wali kotanya masih bisa. Dua puluh lima persen ini sah untuk menentukan pembangunan kota. Ini dari informasi yang saya baca," tegas Gus Ipul.
Ia mencontohkan bagaimana presiden mengangkat seorang menteri. Gus Ipul mengetahuinya setelah ia pernah menjadi menteri atau pembantu presiden waktu itu. Ada tiga pertimbangan untuk menentukan staf bagi seorang wali kota yaitu kompetensi, kepemimpinan dan loyalitas. "Penguatan birokrasi memang harus diwujudkan demi masa yang akan datang," tuturnya.
Wagub menyambut baik Apeksi ini, tetapi ia juga berharap Apeksi juga bisa disertai dengan kerja sama antarprovinsi. Asosiasi dimanfaatkan dengan transaksi perdagangan tentunya bakal menjadi hal yang bagus. (fa/yud)
PROBOLINGGO - Rakor Komwil IV Apeksi ke-7 kemarin (2/7) dibuka di Hotel Bromo View Kota Probolinggo. Saat membuka acara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf juga menyinggung soal reformasi birokrasi yang jadi salah satu isu di rakor tersebut.
Wagub yang karib disapa Gus Ipul itu mengaku sempat berpikir apakah pentingnya asosiasi semacam ini (Apeksi). Namun ia kemudian menegaskan ternyata hal itu sangat penting karena pembangunan cluster tidak bisa dihindari. "Di saat penyeragaman tidak berhasil, maka yang ada justru disparitas (kesenjangan). Pembangunan terus dilaksanakan tapi kesenjangan tetap ada," ujarnya.
Menurutnya, melalui asosiasi ini wali kota-wali kota punya networking. Bisa saling mengisi dengan terobosan yang dimiliki satu sama lain. "Bisa dipastikan pembangunan kota akan lebih cepat dari pada sendiri-sendiri," tegas mantan menteri percepatan pembangunan daerah tertinggal itu.
Isu yang diangkat dalam rakor Apeksi ini reformasi birokrasi dan lingkungan hidup perkotaan. Bagi Gus Ipul, isu itu sangat relevan dalam pembangunan. Utamanya adalah birokrasi dengan adanya penguatan birokrasi.
"Saya tahu sudah ada reformasi yang luar biasa, perencanaan yang baik dengan reformasi. Waktu 10 tahun tidak akan cukup menjadikan birokrasi yang ideal. Sekarang ini sedang berproses. Kalau tidak hati-hati, saat jabatan selesai, urusannya belum selesai. Teman-teman sudah bekerja keras untuk menyesuaikan tetapi pasti ada konsekuensinya," tuturnya.
Gus Ipul pun menyadari, birokrasi itu ibaratnya disuruh lari sekencang-kencangnya tapi banyak rambu-rambu. Dituntut memiliki inovasi, kreatif tetapi ada aturannya. Itulah yang tidak mudah bagi birokrasi. Untuk itu, menjadi seorang birokrat tidak mudah, mau ke eselon II harus ada standa tertentu.
Menurut pria asal Pasuruan ini, standar saja tidak cukup. Harus disertai dengan kompetensi, kemudian inovatif dan kreatif. Itulah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi wali kota. Harus memiliki mekanisme reward and punishment.
Untuk menentukan kepemimpinan sebuah pemerintahan, 50 persen ditentukan oleh wali kota, 25-35 persen didukung oleh staf, sedangkan 25-15 persen dari network (jaringan). "Kalau stafnya memble, wali kotanya masih bisa. Dua puluh lima persen ini sah untuk menentukan pembangunan kota. Ini dari informasi yang saya baca," tegas Gus Ipul.
Ia mencontohkan bagaimana presiden mengangkat seorang menteri. Gus Ipul mengetahuinya setelah ia pernah menjadi menteri atau pembantu presiden waktu itu. Ada tiga pertimbangan untuk menentukan staf bagi seorang wali kota yaitu kompetensi, kepemimpinan dan loyalitas. "Penguatan birokrasi memang harus diwujudkan demi masa yang akan datang," tuturnya.
Wagub menyambut baik Apeksi ini, tetapi ia juga berharap Apeksi juga bisa disertai dengan kerja sama antarprovinsi. Asosiasi dimanfaatkan dengan transaksi perdagangan tentunya bakal menjadi hal yang bagus. (fa/yud)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=167862
Tidak ada komentar:
Posting Komentar