[ Kamis, 24 Juni 2010 ]
PROBOLINGGO- Setelah sempat tertunda lantaran missed komunikasi, komisi C DPRD Kabupaten Probolinggo akhirnya berhasil menggelar hearing dengan UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) PLN Probolinggo dan Kraksaan kemarin (23/6). Uniknya, dalam hearing yang dihadiri dua manajer UPJ PLN tersebut, listrik kantor DPRD yang menjadi tempat rapat sempat padam.
Kontan saja, pimpinan UPJ PLN yang hadir saat itu sempat digojlok oleh beberapa anggota komisi C. "Pertemuan ini luar biasa. Kita merasakan sendiri, listrik padam sebentar saja sudah gelisah. Apalagi yang bertahun-tahun tidak merasakan aliran listrik," sindir Agil Bafaqih, ketua komisi A, sesaat setelah listrik padam.
Padamnya listrik di kantor DPRD kemarin terjadi saat rapat dengar pendapat itu masih berlangsung. Persisnya listrik padam ketika jarum jam menunjukkan pukul 11.29 dan baru nyala kembali pukul 11.48. Kebetulan, sesaat sebelum listrik padam tersebut salah satu pembahasan yang menjadi topik pembicaraan adalah soal beberapa dusun yang masih belum teraliri listrik.
Meskipun saat itu listrik padam, namun rapat dengar pendapat itu terus dilangsungkan. Untungnya ruang rapat di lantai dasar gedung dewan itu masih mempunyai jendela yang menjadi satu-satunya penerang.
Pernyataan Agil sesaat usai listrik padam tersebut cukup beralasan. Pasalnya sampai saat ini masih banyak dusun di Kabupaten Probolinggo yang masih belum teraliri listrik. Dari data yang dimiliki Pemkab saat ini ada sekitar 178 dusun yang masih belum teraliri listrik. Dusun-dusun tersebut tersebar di 14 kecamatan dan 71 desa.
Data itu diambil dari survei yang dilakukan pada tahun 2007 lalu. Dua manajer UPJ PLN Probolinggo dan Kraksaan pun mengatakan, saat ini daerah yang belum teraliri listrik itu sudah jauh berkurang.
"Untuk mengatasi daerah yang belum teraliri listrik ini, marilah kita samakan persepsi database dulu. Setelah diketahui berapa jumlah pastinya, nanti bakal kami survei dan bakal kami usulkan ke APJ Pasuruan," kata Rustam Efendi, manajer UPJ PLN Probolinggo.
Rustam sendiri mengaku pihak UPJ hanya bisa mengusulkan terkait adanya beberapa daerah yang masih belum teraliri listrik. "Dari UPJ, kami sampaikan ke APJ Pasuruan, terus disampaikan lagi ke jajaran lebih tinggi sampai ke Kementerian ESDM," jelasnya.
Permasalahan masih banyaknya daerah yang belum teraliri listrik ini benar-benar disoroti oleh DPRD setempat. "Sekarang ini listrik sudah menjadi kebutuhan sama halnya seperti nasi. Semangat warga kita untuk dialiri listrik itu cukup besar. Di Desa Jrebeng Dusun Tancak, Wonomerto itu ada penduduk yang ditipu sampai tiga kali oleh oknum. Itu karena keinginan yang besar untuk dialiri listrik daerahnya," ulas Agil.
Selain membahas soal masih banyaknya dusun yang belum teraliri listrik, hearing dengan PLN yang juga dihadiri beberapa satuan kerja (satker) terkait pemkab seperti Bappeda, Dinas PU Pengarian, Bagian Umum, BLH, Dispenda tersebut juga membahas soal Penerangan Jalan Umum (PJU).
Dalam hearing tersebut, juga terungkap kalau selama ini pendapatan dari PJU tak sebanding dengan pengeluarannya. Kepala bagian umum Dody Baskoro mengatakan, selama 2009 lalu pemkab menganggarkan sekitar Rp 13 M untuk PJU. "Realisasinya 12 M sekian," katanya.
Sementara pajak dari PJU yang masuk ke Dispenda sendiri setahunnya berkisar Rp 9 M. "Sama saja besar pasak daripada tiang," celetuk Agil.
Usai hearing, Agil menyimpulkan bahwa dari pembicaraan dengan PLN itu ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yakni soal sinkronisasi data antara pihak terkait untuk mengatasi daerah yang masih belum teraliri listrik, serta kejelasan dalam pengelolaan PJU. (mie/nyo)
Kontan saja, pimpinan UPJ PLN yang hadir saat itu sempat digojlok oleh beberapa anggota komisi C. "Pertemuan ini luar biasa. Kita merasakan sendiri, listrik padam sebentar saja sudah gelisah. Apalagi yang bertahun-tahun tidak merasakan aliran listrik," sindir Agil Bafaqih, ketua komisi A, sesaat setelah listrik padam.
Padamnya listrik di kantor DPRD kemarin terjadi saat rapat dengar pendapat itu masih berlangsung. Persisnya listrik padam ketika jarum jam menunjukkan pukul 11.29 dan baru nyala kembali pukul 11.48. Kebetulan, sesaat sebelum listrik padam tersebut salah satu pembahasan yang menjadi topik pembicaraan adalah soal beberapa dusun yang masih belum teraliri listrik.
Meskipun saat itu listrik padam, namun rapat dengar pendapat itu terus dilangsungkan. Untungnya ruang rapat di lantai dasar gedung dewan itu masih mempunyai jendela yang menjadi satu-satunya penerang.
Pernyataan Agil sesaat usai listrik padam tersebut cukup beralasan. Pasalnya sampai saat ini masih banyak dusun di Kabupaten Probolinggo yang masih belum teraliri listrik. Dari data yang dimiliki Pemkab saat ini ada sekitar 178 dusun yang masih belum teraliri listrik. Dusun-dusun tersebut tersebar di 14 kecamatan dan 71 desa.
Data itu diambil dari survei yang dilakukan pada tahun 2007 lalu. Dua manajer UPJ PLN Probolinggo dan Kraksaan pun mengatakan, saat ini daerah yang belum teraliri listrik itu sudah jauh berkurang.
"Untuk mengatasi daerah yang belum teraliri listrik ini, marilah kita samakan persepsi database dulu. Setelah diketahui berapa jumlah pastinya, nanti bakal kami survei dan bakal kami usulkan ke APJ Pasuruan," kata Rustam Efendi, manajer UPJ PLN Probolinggo.
Rustam sendiri mengaku pihak UPJ hanya bisa mengusulkan terkait adanya beberapa daerah yang masih belum teraliri listrik. "Dari UPJ, kami sampaikan ke APJ Pasuruan, terus disampaikan lagi ke jajaran lebih tinggi sampai ke Kementerian ESDM," jelasnya.
Permasalahan masih banyaknya daerah yang belum teraliri listrik ini benar-benar disoroti oleh DPRD setempat. "Sekarang ini listrik sudah menjadi kebutuhan sama halnya seperti nasi. Semangat warga kita untuk dialiri listrik itu cukup besar. Di Desa Jrebeng Dusun Tancak, Wonomerto itu ada penduduk yang ditipu sampai tiga kali oleh oknum. Itu karena keinginan yang besar untuk dialiri listrik daerahnya," ulas Agil.
Selain membahas soal masih banyaknya dusun yang belum teraliri listrik, hearing dengan PLN yang juga dihadiri beberapa satuan kerja (satker) terkait pemkab seperti Bappeda, Dinas PU Pengarian, Bagian Umum, BLH, Dispenda tersebut juga membahas soal Penerangan Jalan Umum (PJU).
Dalam hearing tersebut, juga terungkap kalau selama ini pendapatan dari PJU tak sebanding dengan pengeluarannya. Kepala bagian umum Dody Baskoro mengatakan, selama 2009 lalu pemkab menganggarkan sekitar Rp 13 M untuk PJU. "Realisasinya 12 M sekian," katanya.
Sementara pajak dari PJU yang masuk ke Dispenda sendiri setahunnya berkisar Rp 9 M. "Sama saja besar pasak daripada tiang," celetuk Agil.
Usai hearing, Agil menyimpulkan bahwa dari pembicaraan dengan PLN itu ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yakni soal sinkronisasi data antara pihak terkait untuk mengatasi daerah yang masih belum teraliri listrik, serta kejelasan dalam pengelolaan PJU. (mie/nyo)
Sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=166170
Tidak ada komentar:
Posting Komentar