27 Kota/Kabupaten Dapat Penghargaan Lalu Lintas Paling Tertib

Tribunnews.com - Selasa, 28 September 2010 11:04 WIB

Laporan wartawan Tribunnews.com, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 21 kota di Indonesia mendapatkan anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Jakarta, Selasa (28/9/2010). Penghargaan tersebut dinilai setimpal dengan usaha kota tersebut menjadi kota yang tertib lalu lintas.

Ke 21 kota penerima Piala WTN tersebut, yaitu, Surabaya, Pekanbaru, Surakarta, Probolinggo, Sukabumi, Mojokerto, Tarakan, Madiun, Lumajang, Kabupaten Badung, Kabupaten Bone, Kabupaten Sragen, Kabupaten Langkat, Kabupaten Wajo, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tulung Agung, Padang Panjang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karang Asem, dan Kabupaten Buleleng.

Dua kota menerima Piala WTN kategori angkutan umum adalah Bandung dan Semarang. Sedangkan empat kota penerima penghargaan Piala WTN kategori lalu lintas yaitu Denpasar, Balikpapan, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Tuban.

"Kita terus mendorong terwujudnya sistem transportasi kota yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman, cepat, teratur, selamat, nyaman, dan efisien," kata Freddy.

WTN merupakan penghargaan kepada kota-kota yang mampu menata angkutan umum dan lalu lintas dengan baik dalam kurun waktu setahun terakhir.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengatakan, pemerintah juga akan memberikan sejumlah dana untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas kota-kota yang telah berprestasi tersebut. (Hendra Gunawan)

Sumber: http://www.tribunnews.com/2010/09/28/27-kotakabupaten-dapat-penghargaan-lalu-lintas-paling-tertib

Share

Probolinggo Bangun Rusun Lagi

Selasa, 28 September 2010 | 08:04 WIB

PROBOLINGGO - Belum setahun, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bestari di Jalan Lingkar Utara (JLU) diresmikan, Kota Probolinggo mendapat jatah lagi Rusunawa serupa. Tidak tanggung-tanggung, kali ini Kota Bayuangga mendapat jatah proyek dua blok Rusunawa sekaligus dengan dana total sekitar Rp 25 miliar.

”Syukurlah kita bisa mendapatkan proyek dua blok Rusunawa sekaligus. Sebelumnya sudah ada Rusunawa Bestari. Untuk dapat lagi memang sulit,” ujar Walikota HM. Buchori SH MSi saat peletakan batu pertama pembangunan Rusunawa Probolinggo I dan II di Jl. Brantas, Kota Probolinggo, Senin (27/9).

Diakui, Rusunawa Bestari yang diresmikan 18 Januari 2010 lalu memang hanya bisa menampung 96 kepala keluarga di lantai 1-5. Sisi lain, masih banyak warga miskin dari kalangan nelayan, buruh, tukang becak, hingga pemulung yang belum mendapatkan jatah Rusunawa Bestari.

“Warga yang masuk waiting list (daftar tunggu, Red.) itu akan ditampung di dua blok Rusunawa di Jalan Brantas ini,” ujar walikota. Diharapkan dua blok Rusunawa yang digarap rekanan PT Gariand Niagatama, Jakarta itu bisa menampung 192 kepala keluarga (KK).

Sesuai kontrak kerja, rekanan bakal menyelesaikan pembangunan kedua blok Rusunawa itu dalam 6 bulan ke depan. “Sambil menunggu proyek selesai, kami sudah mulai mencari calon penghuni, termasuk sekitar 100 KK yang masuk waiting list,” ujar Ketua Tim Penyiapan Komunitas Rusunawa, Drs H Agus Subagiono MSi.

Karena Jl. Brantas, lokasi proyek Rusunawa di kawasan industri, maka kalangan buruh bakal ditawari. “Khususnya buruh pabrik yang bekerja di Jalan Brantas dan sekitarnya,” ujar Agus yang juga Asisten Pemerintahan itu.

Sekadar diketahui, lokasi proyek Rusunawa itu diapit dua industri, PT Southern Marine (Schrum) dan PT Karya Marga. Selain itu juga dikepung sejumlah industri seperti PT Pamolite Adhesive Industry (PAI), PT Indopherine, PT Rimba Sempana, dan sejumlah industri lain. Bahkan sekitar 1,5 Km dari lokasi proyek Rusunawa terdapat pabrik tekstil PT Eratex Djaya dengan sekitar 3.000 pekerja.

Walikota mengakui, awalnya dua proyek Rusunawa itu bakal dibangun di dua lokasi yang berbeda. Satu proyek di Jl. Brantas, satu lagi di samping Rusunawa Bestari di JLU. “Ternyata menjelang peletakan batu pertama, bakal lokasi di JLU tanahnya tidak mencukupi untuk Rusunawa. Ya akhirnya dua blok dibangun di Jalan Brantas semua,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum (PU) Amin Fredy. “Kamis (23/9) lalu kami ukur, panjang tanah di samping Rusunawa Bestari ternyata kurang 10 meter. Tidak mungkin dibangun di sana,” ujarnya.

Amin menambahkan, kebetulan lokasi proyek Rusunawa di Jl. Brantas cukup luas yakni, ukuran 118 x 29 meter persegi. “Di Jalan Brantas cukup untuk dua blok Rusunawa, bahkan masih ada sisa tanah untuk penghijauan,” ujarnya.

Kedua Rusunawa itu bakal dibangun dengan biaya APBN sebesar total sekitar Rp 25 miliar. Yakni, Rusunawa Probolinggo I senilai Rp 12,030 miliar dan Rusunawa Probolinggo II senilai Rp 12,901 miliar.

“Kalau specs (spesifikasi, Red.)-nya semua Rusunawa di Indonesia sama, termasuk dua blok yang dibangun di Jalan Brantas,” ujar Amin. Meski luasnya hanya 24 meter (rumah Tipe 24), tetapi terdiri atas beberapa ruangan. Seperti ruang tamu, kamar mandi, dapur, teras dan setiap unit terdapat 1 kamar tidur. Semua lantainya keramik. Penghuni Rusunawa juga mendapatkan fasilitas PDAM dan PLN. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=0481a9aa19d4a9df0734d2c65db7702c&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Khofifah: 60 Persen Tak Perawan

Selasa, 28 September 2010

Probolinggo - SURYA- Mantan calon gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa nampaknya mulai tak tertarik membicarakan persoalan politik. Ketua Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU ini lebih tertarik membicarakan urusan perempuan. Itu terlihat dari dua kegiatan di Kota dan Kabupaten Probolinggo, Selasa (27/9), ketika melantik pengurus muslimat.

Urusan perempuan yang dibicarakan Khofifah, soal keperawanan gadis usia remaja. Dia mengutip hasil penelitian salah satu rekan, soal keperawanan gadis remaja di Jogjakarta. “Sebanyak 60 persen siswa dan mahasiswa sudah tidak perawan,” ujarnya, tanpa merinci identitas si peneliti yang dimaksud.

Itu sebabnya, Khofifah mengaku prihatin dan berharap Muslimat NU mampu melakukan gerakan menekan pergaulan bebas yang mulai merambah sejumlah daerah di Jawa Timur. “Ini tanggung jawab bersama. Muslimat NU harus mampu ikut menjaga perilaku para remaja perempuan, supaya tidak terseret pergaulan bebas,” katanya. n tiq

Sumber: http://www.surya.co.id/2010/09/28/khofifah-60-persen-tak-perawan.html

Selasa, 28 September 2010

Probolinggo -SURYA- Sunarko, warga RT 3/RW 13, Kelurahan Mangunharjo, Kec Mayangan, Kota Probolinggo, tidak bisa berjualan lagi kopi dan bensin. Sebab, warungnya ludes dilahap api, Senin (27/9) petang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Motor Honda 1970 milik korban juga terbakar.

Sejumlah warga yang bergotong-royong memadamkan api menyatakan, kebakaran warung di Jl Imam Bonjol (Kampung Sentono) itu terjadi saat Sunarko memasukkan bensin dari jeriken ke botol. Mendadak, ada botol yang ngguling dan bensin di dalamnya tumpah. Api dari rokok Sunarko langsung menyambar bensin.

Warga berjuang memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tidak lama kemudian dua unit mobil PMK tiba. Kobaran api sempat menyembur keluar, nyaris membakar warga dan mobil PMK. n st35

Sumber: http://www.surya.co.id/2010/09/28/isi-bensin-merokok-warung-ludes.html

145 Ijasah Siswa Ditahan Sekolah

Selasa, 28 September 2010

Probolinggo - Surya- Belasan aktivis LSM Gagak hitam ngeluruk Dindik Kota Probolinggo di Jl Basuki Rahmat itu untuk memperjuangkan 145 siswa yang ijazahnya ditahan.

Diikuti perwakilan siswa dan orangtua, mereka ditemui Sukardi, Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA. Kepada Sukardi, para aktivis meminta agar ijazah yang ditahan segera diberikan kepada siswa dan siswa dibebaskan dari segala tanggungan.

Menurut M Hadun dari LSM, ada 145 siswa SMKN 3 yang telah lulus, namun ijazahnya ditahan pihak sekolah. Penahanan dilakukan karena siswa masih punya tanggungan, termasuk SPP dan uang gedung. Masih banyak lagi, katanya, ijazah yang ditahan di sejumlah sekolah.

Agus Topan, siswa SMKN 2 yang turut rombongan LSM, mengakui sampai kini ijazahnya ditahan pihak sekolah, karena ia masih punya tanggungan Rp 500.000 kepada sekolah. “Uang segitu besar, karena ayah hanya kernet truk,” keluh Agus, warga Kel Jrebeng Kulon, Kec Kedopok, Kota Probolinggo. Agus ingin melamar pekerjaan, namun tak bisa karena ijazah ditahan. Minta fotokopi tidak diberi.

Kabid Pendidikan SMP/SMA Dindik Sukardi mengaku tidak tahu kalau ada ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah. “Tuntutan sampean akan saya sampaikan ke kepala dinas,” ujar nya.

Abdullah Zabut, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, meminta agar Komisi A segera memanggil kasek dan kepala dinas untuk didengar pendapatnya. “Komisi A akan segera hearing dengan dinas terkait, kasek, orangtua siswa atau komite sekolah,” kata Zabut, usai pelantikan PC. Muslimat NU Kota Probolinggo.

Kalau orangtua sudah angkat tangan tak mampu mengambil ijazah yang ditahan, katanya, pemkot harus bertindak. “Kasihan, ada di antara siswa yang mau cari kerja,” ujarnya. nst35

Sumber: http://www.surya.co.id/2010/09/28/145-ijazah-siswa-ditahan-sekolah.html

LSM Lurug Dinas Pendidikan

[ Selasa, 28 September 2010 ]

Persoalkan Penahanan Ijazah oleh Sekolah

PROBOLINGGO - Sejumlah anggota LSM Gagak Hitam di Kota Probolinggo kemarin (27/9) melurug kantor Dinas Pendidikan setempat. Mereka menuntut penghapusan praktik penahanan ijazah murid yang belum bisa melunasi tanggungan keuangannya.

Sekitar pukul 10.00, sekitar 15 aktivis LSM tersebut datang di kantor Dinas Pendidikan di Jl Basuki Rahmad. Mereka tak hanya membawa data para murid yang ijazahnya masih tertahan. Tapi, mereka juga membawa serta seorang murid dan orang tua murid yang ijazah anaknya masih "disandera" sekolah.

Saat itu yang datang bersama para aktivis LSM adalah Agus Tofan, alumnus SMKN 2, dan Rajin salah seorang wali murid di SMKN 3. Mereka sengaja ikut para aktivis itu untuk mengadukan nasibnya ke Dinas Pendidikan.

Sedianya mereka berniat menemui Kepala Dinas Pendidikan Maksum Subani. Namun, saat itu Maksum sedang tidak berada di kantor. Mereka akhirnya hanya ditemui Kabid Sekolah Menengah Sukardi dan Kabid PLS (pendidikan luar sekolah) Pujiana.

Di hadapan mereka berdua, Komisi Advokasi LSM Gagak Hitam Muhammad Hadun membeberkan data yang dibawanya. Data itu berisi daftar nama-nama murid dari SMKN 3 yang ijazahnya masih ditahan. Jumlah 145 murid.

Dari data itu terlihat mereka adalah para murid yang lulus tahun pelajaran 1998/1999 sampai 2009/2010. Besarnya tunggakan mereka pun bervariasi, dari yang hanya Rp 86 ribu sampai Rp 3 juta. Bila ditotal, tunggakan dari 145 siswa itu ada sekitar Rp 86.138.600.

Menurut Hadun, apapun alasannya, menahan ijazah para murid itu sudah tidak benar. Pasalnya, mereka harus segera menggunakan ijzahnya untuk melanjutkan sekolah atau melamar kerja.

Tapi, lantaran ijazah itu masih ditahan sekolah maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. "Mampu atau pun tidak mampu, menahan ijazah itu telah melanggar hak azasi manusia," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hadun juga menyampaikan kalau pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntutannya dikabulkan. Yakni, dengan tidak menahan ijazah para murid dengan asalan apapun.

"Kami beri waktu dua hari (bagu Dinas Pendidikan) untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau tidak, kami akan turun lagi dan akan melaporkan kasus ini kepada polisi dan Komnas HAM. Karena hal ini sudah melanggar hak asasi manusia," ujarnya.

Dengan nada berapi-api, laki-laki yang juga berprofesi sebagai seorang pengacara itu menyatakan masalah tersebut bukan lagi soal duit. Tapi, telah bergeser pada masalah penahanan terhadap ratusan ijazah para murid. Sehingga, mereka terus menuntut untuk memberikan ijazah para murid tanpa menahannya dengan alasan duit. "Kalau masih ada penarikan duit, kami akan turun lagi," ujarnya.

Hadun pun berharap LSM dan Dinas Pendidikan bisa menjadi mitra untuk menghapus segala bentuk penyimpangan yang ada disekolah. Termasuk adanya kasus yang telah ditemukannya itu. "Harapan kami, kita dapat menjadi mitra supaya mereka yang ada disekolah (yang menahan ijazah) bisa dihukum. Mereka sudah lebih kejam dari teroris," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agus Tofan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Alumnus SMKN 2 itu mengatakan, kalau sebenarnya ingin segera bekerja. Tapi, karena ijazahnya masih berada di sekolah ia tidak bisa mencari pekerjaan. "Saya malu ketika ditanya tetangga sudah bekerja di mana," ujarnya.

Menurutnya, sangat sulit bagi orang tuanya untuk menebus ijazahnya. Padahal, ia hanya punya tanggungan sekitar Rp 500 ribu kepada sekolah. Tapi, untuk mengumpulkan duit sebesar itu, rasanya sangat sulit. "Bapak saya hanya kerja sebagai kernet," ujarnya.

Menanggapi semua keluhan itu, Sukardi mengaku sangat berterima kasih. Menurutnya, itu adalah sebuah masukan yang harus ditampung dan segera dilakukan klarifikasi.

"Terima kasih atas laporannya. Semua ini, akan kami tampung. Kami akan mengeceknya terlebih dahulu," ujarnya. "Biasanya, ini dilakukan oleh sekolah swasta. Tapi, kenapa ini terjadi di sekolah negeri," lanjutnya.

Sukardi mengaku, Dinas Pendidikan sudah melakukan instruksi untuk tidak sampai menyandera ijazah. Bila itu terpaksa dilakukan maka harus diberikan foto kopiannya. "Biasanya sekolah akan memberikan foto kopiannya dan dilegalisir. Itu bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah atau melamar kerja," jelas Sukardi.

Setelah sekitar satu jam berdialog, sekitar pukul 11.00 para aktivis LSM undur itu. Agus Tofan kepada Radar Bromo sempat mengaku belum pernah lagi ke sekolahnya untuk meminta foto kopian ijazahnya. "Malu mau ke sekolah, karena belum bayar," ujarnya. (rud/yud)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=181665

Kasus Kampung Dok Belum Beres

[ Selasa, 28 September 2010 ]
Proses Tukar Guling Berjalan Alot

PROBOLINGGO-Pembahasan tukar guling di Kampung Dok Mayangan Kota Probolinggo belum juga beres. Pansus II DPRD yang membahas tukar guling itu memilih berhati-hati karena diduga ada unsur bisnis dalam polemik itu.

Diketahui, pansus II menangani dua kasus tukar guling yaitu di Kelurahan Wiroborang dan Kampung Dok, Kelurahan Mayangan. Tukar guling di Wiroborang sudah tuntas. Sukarman, pemilik tanah yang ditempati oleh pemkot hanya ingin tanah tukar guling segera diatasnamakan dirinya. Sebab, tanah itu saat ini masih bersertifikat milik pemkot.

"Tinggal yang di Mayangan ini, sepertinya belum bisa disetujui. Kami undang mereka yang menempati, ada 5 KK (kepala keluarga) yang mengaku kalau mereka membeli tanah itu. Ditanya kepada siapa belinya, kompak pada bilang lupa, tidak tahu dan mereka bukan (pembeli tangan pertama)," ujar Ketua Pansus II Asad Anshari.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pansus II, lanjut Asad, katanya ada orang yang sengaja mengavling tanah milik pemkot tersebut. Buktinya, dari keterangan 5 KK yang mengajukan permohonan tukar guling mengaku membeli tanah itu. Padahal tanah yang terletak di Jl Cumi-Cumi itu adalah tanah bersertifikat atas nama Pemkot Probolinggo.

"Konon, katanya masih ada puluhan lagi masyarakat yang begitu (belum sertifikat). Tapi, ada juga yang sudah atas nama masing-masing warga yang menempati di sana. Yang kami tanyakan itu mereka beli kepada siapa, itu yang kami cari," ucap Asad saat ditemui di sela acara peletakkan batu pertama rusunawa di Jl Brantas, kemarin (27/9).

"Mana mungkin mereka bisa menempati di sana kalau itu tanah milik pemkot? Makanya itu diduga ada unsur bisnis di dalamnya. Ini baru kronologinya. Kalau melihat substansi, ini (yang ditempati 5 KK) adalah tanah milik pemkot," sambungnya.

Pembahasan pansus II untuk tukar guling di Kampung Dok belum memasuki materi yaitu lahan pengganti yang disiapkan oleh warga. Katanya, warga bakal mengganti dengan tanah di daerah Kelurahan Kedungasem. "Di satu sisi kami harus hati-hati karena ini kepentingan rakyat," pungkas politisi PKNU ini.

Sementara itu, Kabid Aset Rachmadeta Antariksa yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo menegaskan kalau warga itu tidak membeli ke pemkot. Dia bercerita, sebelum UU nomor 5 tahun 1974, desa punya otonomi sendiri. Salah satunya ada tanah bengkok yang menjadi hak mereka (desa).

Setelah desa diubah menjadi kelurahan maka tanah bengkok tersebut menjadi aset pemerintah kota. Nah, permasalahan ini diduga sebagai tinggalan masa lalu. "Kami menunggu rekomendasi dari dewan (pansus). Kalau rekomendasinya digusur, akan kami gusur, tapi kan belum sampai ke situ," terang Deta kepada Radar Bromo.

Seperti diberitakan, saat ini dewan sedang membentuk dua pansus tukar guling. Pansus 1 diketuai Yusuf Susanto sudah kelar. Meskipun prosesnya alot hingga mengambil langkah voting, pansus 1 menyatakan tukar guling bisa dilaksanakan.

Sedangkan pansus II membahas dua tukar guling di Mayangan dan Wiroborang. Nantinya hasil dari kedua pansus bakal dibeber dalam rapat paripurna. Dijadwalkan bulan Oktober tugas pansus tukar guling sudah kelar. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=181652