[ Kamis, 29 Juli 2010 ]
Agar Tak Bergabung dengan Nasdem
PROBOLINGGO-Sikap DPP PDIP yang melarang kadernya untuk bergabung dengan ormas Nasional Demokrat (Nasdem) langsung direaksi di daerah. Buchori, Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan DPD PDIP Jatim menyatakan siap mengamankan barisan kader PDIP di wilayahnya agar tidak bergabung dengan Nasdem.
Meski menyatakan belum menerima surat edaran DPP soal larangan itu, Buchori menyatakan siap melaksanakannya.
"Komitmen saya, keberadaan Nasdem di Jawa Timur biasa-biasa saja. Itu kan organisasi masyarakat. Saya juga tidak bergabung. Kalau untuk wilayah lain saya tidak tahu. Yang jelas, saya belum tahu adanya surat edaran tersebut. Mungkin DPD sudah menerima tapi saya belum diinformasikan," ujar Buchori yang menjadi Korwil di kota/kabupaten Pasuruan dan Probolinggo.
Buchori bilang, apabila sudah diinformasikan terkait surat edaran dari DPP itu, pihaknya bakal melaksanakan sosialisasi kepada kader PDIP yang ada di wilayahnya. Ia juga membenarkan dalam AD/ART partai berlambang banteng moncong putih tidak diperbolehkan ikut organisasi politik lain.
"Khawatirnya nanti bisa overlap. DPP berpikiran lebih baik kader fokus pada partai kami sendiri karena banyak yang harus dikomunikasikan. Banyak yang harus dikerjakan di dalam partai," ungkapnya.
Jika surat edaran DPP sudah sampai ke DPD, kata Buchori, DPP pasti akan mengadakan rapat untuk membicarakannya. "Sekarang masih belum dirapatkan. Tapi, kalau ada saya siap untuk mengamankan wilayah saya. Saya akan mendukung langkah dari DPP," jelas Buchori yang juga wali kota Probolinggo ini.
Seperti diberitakan di Jawa Pos I Rabu (28/7), Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mewarning seluruh kader PDIP untuk tidak bergabung dengan ormas yang dilaunching di Istora Senayan, Jakarta, awal Februari lalu.
Hasto Krsitianto menegaskan, terlepas klaimnya sebagai ormas, Nasdem terlihat sebagai organisasi politik yang melakukan manuver politik. Dalam pasal 18 AD/ART PDIP telah mengatur bahwa setiap anggota partai dilarang menjadi organisasi politik lainnya.
DPP PDIP menyampaikan warning itu melalui surat edaran. Isinya diperlukan komitmen total seluruh anggota partai untuk membangun PDIP. Surat tersebut tanpa menyebut Nasdem secara spesifik.
Menurut Hasto, PDIP menghormati keberdaan Nasdem sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Soal kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam launching Nasdem, konteksnya sebagai bentuk penghormatan.
Sebelumnya, Golkar telah mengultimatum para kadernya agar keluar dari kepengurusan Nasdem. Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan kader beringin agar tidak terjebak dalam sebuah organisasi yang bercita-cita menjadi parpol (partai politik). (fa/nyo)
PROBOLINGGO-Sikap DPP PDIP yang melarang kadernya untuk bergabung dengan ormas Nasional Demokrat (Nasdem) langsung direaksi di daerah. Buchori, Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan DPD PDIP Jatim menyatakan siap mengamankan barisan kader PDIP di wilayahnya agar tidak bergabung dengan Nasdem.
Meski menyatakan belum menerima surat edaran DPP soal larangan itu, Buchori menyatakan siap melaksanakannya.
"Komitmen saya, keberadaan Nasdem di Jawa Timur biasa-biasa saja. Itu kan organisasi masyarakat. Saya juga tidak bergabung. Kalau untuk wilayah lain saya tidak tahu. Yang jelas, saya belum tahu adanya surat edaran tersebut. Mungkin DPD sudah menerima tapi saya belum diinformasikan," ujar Buchori yang menjadi Korwil di kota/kabupaten Pasuruan dan Probolinggo.
Buchori bilang, apabila sudah diinformasikan terkait surat edaran dari DPP itu, pihaknya bakal melaksanakan sosialisasi kepada kader PDIP yang ada di wilayahnya. Ia juga membenarkan dalam AD/ART partai berlambang banteng moncong putih tidak diperbolehkan ikut organisasi politik lain.
"Khawatirnya nanti bisa overlap. DPP berpikiran lebih baik kader fokus pada partai kami sendiri karena banyak yang harus dikomunikasikan. Banyak yang harus dikerjakan di dalam partai," ungkapnya.
Jika surat edaran DPP sudah sampai ke DPD, kata Buchori, DPP pasti akan mengadakan rapat untuk membicarakannya. "Sekarang masih belum dirapatkan. Tapi, kalau ada saya siap untuk mengamankan wilayah saya. Saya akan mendukung langkah dari DPP," jelas Buchori yang juga wali kota Probolinggo ini.
Seperti diberitakan di Jawa Pos I Rabu (28/7), Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mewarning seluruh kader PDIP untuk tidak bergabung dengan ormas yang dilaunching di Istora Senayan, Jakarta, awal Februari lalu.
Hasto Krsitianto menegaskan, terlepas klaimnya sebagai ormas, Nasdem terlihat sebagai organisasi politik yang melakukan manuver politik. Dalam pasal 18 AD/ART PDIP telah mengatur bahwa setiap anggota partai dilarang menjadi organisasi politik lainnya.
DPP PDIP menyampaikan warning itu melalui surat edaran. Isinya diperlukan komitmen total seluruh anggota partai untuk membangun PDIP. Surat tersebut tanpa menyebut Nasdem secara spesifik.
Menurut Hasto, PDIP menghormati keberdaan Nasdem sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Soal kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam launching Nasdem, konteksnya sebagai bentuk penghormatan.
Sebelumnya, Golkar telah mengultimatum para kadernya agar keluar dari kepengurusan Nasdem. Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan kader beringin agar tidak terjebak dalam sebuah organisasi yang bercita-cita menjadi parpol (partai politik). (fa/nyo)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=172338
Tidak ada komentar:
Posting Komentar