Rabu, 16 Juni 2010

Mutasi 58 Pejabat Struktural

[ Rabu, 16 Juni 2010 ]
PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo kembali melakukan penyegaran posisi pejabat. Sebanyak 58 pegawai eselon II hingga eselon IV dimutasi ke posisi baru. Beberapa di antaranya mendapat jabatan promosi.

Beberapa orang yang mendapat promosi jabatan di antaranya, mantan Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Zainullah yang dipromosikan jadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ia menggantikan dr Bambang Harijanto yang sudah pensiun sejak 1 Juni lalu. Posisi Zainullah sebagai Kabag Kesra digantikan Paeni, mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Acara mutasi berlangsung pukul 08.00 di aula pertemuan Dinas Pendidikan, kemarin (15/6). Dari 58 pegawai yang dimutasi, hanya ada 1 pejabat eselon II. Sementara di eselon III ada 4 orang dari IIIa dan 3 orang dari IIIb. Sisanya dari eselon Iva dan Ivb.

Kabag Humas dan Protokol Pemkot Rey Suwigtyo menerangkan, mutasi ini sebagai kegiatan rutin untuk mengisi kekosongan jabatan karena ada pejabat yang purnatugas. Termasuk promosi atau rotasi mulai dari eselon II sampai eselon IV.

Pasalnya, mutasi ini lain dari mutasi yang dijanjikan oleh wali kota beberapa waktu lalu. "Lain, nanti ada lagi. Mungkin dua bulan lagi atau setelah event Semipro (Seminggu di Kota Probolinggo). Itu (mutasi) gongnya," ujar Tiyok kepada Radar Bromo.

Seperti biasanya, setiap kali ada pelantikan Wali Kota Buchori selalu punya pesan khusus terkait internal pegawainya. Entah itu menyindir soal kedisplinan pegawai atau produktivitas satuan kerja (satker).

Dalam mutasi kemarin, Buchori lebih menekankan pimpinan satker melakukan pembinaan hingga pegawai yang ada di bawah. "Ada pimpinan satker yang masih ragu-ragu terhadap pembinaan kinerja bawahannya. Sampai-sampai ada bawahan yang dimutasi dua tahun sampai tujuh kali," kata Tiyok menirukan penuturan wali kota saat memberikan sambutan.

Wali kota juga berharap bila ada sesuatu pada pegawai bisa langsung dilaporkan ke dirinya, wawali atau sekda. "Gara-gara tidak sejalan, lalu anak buahnya minta untuk dipindah. Itu malah menunjukkan image tidak bagus," tegasnya.

Apakah selama ini proses mutasi salah satunya karena permintaan pimpinan satker? Tiyok menjawab, memang ada sebagian pimpinan satker yang begitu, tidak semuanya. "Tadi (saat mutasi) dikatakan kalau sedikit-sedikit minta pindah, justru menyulitkan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Jadi, mestinya ada penyelesaian secara internal, tidak asal dipindah," ungkap Tiyok. Pada mutasi berikutnya wali kota sudah mempersiapkan lurah dan camat srikandi. (fa/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=164653

Tidak ada komentar:

Posting Komentar