[ Selasa, 22 Juni 2010 ]
Selain menyoroti minimnya PAD (Pendapatan Asli Daerah), Banggar juga menanyakan soal belum turunnya LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) Pemkab Probolinggo 2009.
Pertanyaan soal LHP BPK itu pertama kali disampaikan oleh Wahid Nurahman, wakil ketua dewan yang kemarin menjadi pimpinan sidang. Wahid menanyakan soal mekanisme pembahasan LKPJ yang selama ini masih belum menerima LHP BPK.Menurut Wahid, LHP BPK itu baru diserahkan kepada bupati dan ketua dewan sekitar tanggal 23 Juni mendatang. Sementara saat itu proses pembahasan LKPJ (Laporan Keuangan Pertanggungjawaban) APBD 2009 sudah berlangsung memasuki tahapan akhir. "Apakah nanti diperlukan pembahasan ulang?" tanyanya.
Mendapati pertanyaan tersebut, ketua tim anggaran eksekutif yang juga sekda Kusnadi menjelaskan, rekomendasi LHP BPK itu wajib dipenuhi oleh setiap satuan kerja (satker). "Itu sudah diatur di undang-undang. Karena itu tidak dibahas juga tidak apa-apa," jelasnya.
Sementara itu Agil Bafaqih, anggota Banggar dari PPP mengatakan, belum turunnya LHP BPK itu sedikit mengganggu kinerja Banggar dalam mengkiritisi LKPJ APBD 2009. Karena dari LHP BPK itu para anggota dewan bisa mengetahui sirkulasi keuangan pemkab secara detail beserta temuan-temuan terbarunya.
Tanpa LHP BPK tersebut, anggota dewan tidak punya pegangan kala membahas LKPJ tersebut. "Jadi dalam pembahasan LKPJ ini kami kurang referensi," jelasnya.
Karena itu Agil pun mengusulkan agar dewan membentuk tim khusus yang membahas soal temuan dari LHP BPK itu. "Saya kira perlu dibentuk Panja (panitia kerja) yang membahas soal LHP BPK itu," usulnya.
Kusnadi pun menjelaskan bahwa soal dibentuknya panja itu merupakan urusan internal DPRD. "Kalau dirasa perlu dibentuk panja, nantinya itu bakal dibentuk di internal dewan," jelasnya.
Pimpinan sidang Wahid Nurahman pun menjelaskan bakal membahas panja itu pada agenda rapat lainnya. (mie/nyo)
Pertanyaan soal LHP BPK itu pertama kali disampaikan oleh Wahid Nurahman, wakil ketua dewan yang kemarin menjadi pimpinan sidang. Wahid menanyakan soal mekanisme pembahasan LKPJ yang selama ini masih belum menerima LHP BPK.Menurut Wahid, LHP BPK itu baru diserahkan kepada bupati dan ketua dewan sekitar tanggal 23 Juni mendatang. Sementara saat itu proses pembahasan LKPJ (Laporan Keuangan Pertanggungjawaban) APBD 2009 sudah berlangsung memasuki tahapan akhir. "Apakah nanti diperlukan pembahasan ulang?" tanyanya.
Mendapati pertanyaan tersebut, ketua tim anggaran eksekutif yang juga sekda Kusnadi menjelaskan, rekomendasi LHP BPK itu wajib dipenuhi oleh setiap satuan kerja (satker). "Itu sudah diatur di undang-undang. Karena itu tidak dibahas juga tidak apa-apa," jelasnya.
Sementara itu Agil Bafaqih, anggota Banggar dari PPP mengatakan, belum turunnya LHP BPK itu sedikit mengganggu kinerja Banggar dalam mengkiritisi LKPJ APBD 2009. Karena dari LHP BPK itu para anggota dewan bisa mengetahui sirkulasi keuangan pemkab secara detail beserta temuan-temuan terbarunya.
Tanpa LHP BPK tersebut, anggota dewan tidak punya pegangan kala membahas LKPJ tersebut. "Jadi dalam pembahasan LKPJ ini kami kurang referensi," jelasnya.
Karena itu Agil pun mengusulkan agar dewan membentuk tim khusus yang membahas soal temuan dari LHP BPK itu. "Saya kira perlu dibentuk Panja (panitia kerja) yang membahas soal LHP BPK itu," usulnya.
Kusnadi pun menjelaskan bahwa soal dibentuknya panja itu merupakan urusan internal DPRD. "Kalau dirasa perlu dibentuk panja, nantinya itu bakal dibentuk di internal dewan," jelasnya.
Pimpinan sidang Wahid Nurahman pun menjelaskan bakal membahas panja itu pada agenda rapat lainnya. (mie/nyo)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=165782
Tidak ada komentar:
Posting Komentar