[ Selasa, 08 Juni 2010 ]
PROBOLINGGO - Pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemkot Probolinggo saat ini menjalani general medical check up. Ini dilaksanakan tiap tahun. Belum diketahui hasilnya untuk tahun ini. Tapi, berkaca pada hasil general medical check up pada 2009, ditemukan banyak pejabat menderita hipertensi atau darah tinggi.
Kali ini general medical check up dilaksanakan di RS Dharma Husada Kota Probolinggo. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan sejak Senin (7/6) hingga Rabu (9/6). Serangkaian pemeriksaan diikuti mulai dari pemeriksaan darah, urine lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal dan paru.
"Pemeriksaan kesehatan ini untuk pejabat eksekutif sebanyak 130 orang. Masing-masing satker (satuan kerja) sekitar 3 orang. Pemeriksaan berjalan selama tiga hari," ujar Kepala Dinas Kesehatan dr Bambang Agus Suwignyo.
Pagi kemarin, terlihat Wawali Bandyk Soetrisno dan Sekda Johny Haryanto berada dalam antrean general medical check up. Check up pertama yaitu cek darah untuk ginjal dan tes urine.
Sambil menunggu hasil laboratorium, pejabat bisa menjalani pemeriksaan ECG (Electro Cardio Grafi) alias rekam jantung untuk mengetahui fungsi jantung. Pemeriksaan ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Lalu rontgen guna mengetahui fungsi paru para pejabat, ada gangguan atau tidak.
"Setelah pemeriksaan selesai, dipersilahkan makan sebagai persiapan pemeriksaan dua jam setelah makan. Pemeriksaan itu fungsinya untuk mengetahui kadar gula darah. Kalau sudah dua jam, pejabat itu harus kembali lagi lagi ke lab," jelas dr Bambang.
Menurut dr Bambang, general medical check up ini sangat penting untuk screening sekaligus mengatasi penyakit yang mungkin dialami oleh pejabat. Melalui pemeriksaan ini dapat diketahui apakah pejabat mengidap penyakit yang dapat mengurangi produktifitas kerja.
Apabila nanti ditemukan ada kelainan, Dinkes bakal menunjuk dokter spesialis sebagai konsultan. Antara lain dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis jantung, dokter spesialis paru dan patologi klinik. Setidaknya membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut.
Kepada Radar Bromo, Kepala Dinkes menegaskan meskipun yang ikut pemeriksaan pejabat pemerintah, bukan berarti pemeriksaan itu harus dilaksanakan di rumah sakit punya pemerintah pula. Sebab, general medical check up ini melalui tender dan badan layanan milik pemerintah tidak boleh ikut proses tender.
"Kami mengumumkan dengan kualifikasi tertentu melibatkan semua lab di kota. Yang memenuhi persyaratan yang memenangkan tender sesuai daftar tarifnya. RSUD tidak boleh ikut dalam tender ini. Dan (tender) dimenangkan Dharma Husada," ujarnya.
Dokter Bambang membenarkan jika pejabat juga punya askes (asuransi kesehatan) tapi askes tidak bisa digunakan untuk general medical check up. "Sakit dan pengobatan bisa menggunakan askes. Jadi, kebijakan ini tidak overleap dengan askes," imbuh dia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2009 lalu, ada sejumlah penyakit yang banyak diderita oleh pejabat. Posisi teratas adalah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes (kencing manis) dan gangguan jantung ringan.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, apabila hasil sudah keluar maka Dinkes bakal menyarankan ke dokter spesialis yang sudah dirujuk. Terkait penyakit yang diderita, dr Bambang tidak bisa menyarankannnya, namun diserahkan ke dokter spesialis tersebut.
Namun secara global, ia punya saran, sebaiknya menjaga kesehatan dengan baik, perhatikan kesehatan secara rutin, jangan merokok, hindari stress dan makan dengan makanan bergizi seimbang serta olahraga teratur.
"Hasil pemeriksaan pejabat ini akan kami laporkan ke wali kota. Kami juga berencana mengadakan general medical check up untuk keluarga miskin perokok," pungkas dr Bambang. (fa/yud)
Kali ini general medical check up dilaksanakan di RS Dharma Husada Kota Probolinggo. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan sejak Senin (7/6) hingga Rabu (9/6). Serangkaian pemeriksaan diikuti mulai dari pemeriksaan darah, urine lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal dan paru.
"Pemeriksaan kesehatan ini untuk pejabat eksekutif sebanyak 130 orang. Masing-masing satker (satuan kerja) sekitar 3 orang. Pemeriksaan berjalan selama tiga hari," ujar Kepala Dinas Kesehatan dr Bambang Agus Suwignyo.
Pagi kemarin, terlihat Wawali Bandyk Soetrisno dan Sekda Johny Haryanto berada dalam antrean general medical check up. Check up pertama yaitu cek darah untuk ginjal dan tes urine.
Sambil menunggu hasil laboratorium, pejabat bisa menjalani pemeriksaan ECG (Electro Cardio Grafi) alias rekam jantung untuk mengetahui fungsi jantung. Pemeriksaan ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Lalu rontgen guna mengetahui fungsi paru para pejabat, ada gangguan atau tidak.
"Setelah pemeriksaan selesai, dipersilahkan makan sebagai persiapan pemeriksaan dua jam setelah makan. Pemeriksaan itu fungsinya untuk mengetahui kadar gula darah. Kalau sudah dua jam, pejabat itu harus kembali lagi lagi ke lab," jelas dr Bambang.
Menurut dr Bambang, general medical check up ini sangat penting untuk screening sekaligus mengatasi penyakit yang mungkin dialami oleh pejabat. Melalui pemeriksaan ini dapat diketahui apakah pejabat mengidap penyakit yang dapat mengurangi produktifitas kerja.
Apabila nanti ditemukan ada kelainan, Dinkes bakal menunjuk dokter spesialis sebagai konsultan. Antara lain dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis jantung, dokter spesialis paru dan patologi klinik. Setidaknya membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut.
Kepada Radar Bromo, Kepala Dinkes menegaskan meskipun yang ikut pemeriksaan pejabat pemerintah, bukan berarti pemeriksaan itu harus dilaksanakan di rumah sakit punya pemerintah pula. Sebab, general medical check up ini melalui tender dan badan layanan milik pemerintah tidak boleh ikut proses tender.
"Kami mengumumkan dengan kualifikasi tertentu melibatkan semua lab di kota. Yang memenuhi persyaratan yang memenangkan tender sesuai daftar tarifnya. RSUD tidak boleh ikut dalam tender ini. Dan (tender) dimenangkan Dharma Husada," ujarnya.
Dokter Bambang membenarkan jika pejabat juga punya askes (asuransi kesehatan) tapi askes tidak bisa digunakan untuk general medical check up. "Sakit dan pengobatan bisa menggunakan askes. Jadi, kebijakan ini tidak overleap dengan askes," imbuh dia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2009 lalu, ada sejumlah penyakit yang banyak diderita oleh pejabat. Posisi teratas adalah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes (kencing manis) dan gangguan jantung ringan.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, apabila hasil sudah keluar maka Dinkes bakal menyarankan ke dokter spesialis yang sudah dirujuk. Terkait penyakit yang diderita, dr Bambang tidak bisa menyarankannnya, namun diserahkan ke dokter spesialis tersebut.
Namun secara global, ia punya saran, sebaiknya menjaga kesehatan dengan baik, perhatikan kesehatan secara rutin, jangan merokok, hindari stress dan makan dengan makanan bergizi seimbang serta olahraga teratur.
"Hasil pemeriksaan pejabat ini akan kami laporkan ke wali kota. Kami juga berencana mengadakan general medical check up untuk keluarga miskin perokok," pungkas dr Bambang. (fa/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=163251
Tidak ada komentar:
Posting Komentar