Calon Ketua Bertambah

[ Senin, 03 Mei 2010 ]

KRAKSAAN - Musyawarah daerah (Musda) KNPI Kabupaten Probolinggo yang akan digelar pada 7 Mei 2010 bakal makin hangat. Sebab, bursa calon ketua makin ramai. Selain empat calon sebelumnya, kini muncul satu lagi calon. Yakni, Amin Haddar yang juga anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Sekretaris panitia Mahdi mengatakan, nama Amin Haddar muncul dari salah satu pengurus kecamatan (PK). "Jadi ada lima calon," ujar Mahdi. Sementara empat calon yang muncul lebih dulu, yakni seksi koperasi DPD KNPI Abdul Qomar, wakik ketua DPD KNPI Siswanur Arifin, Agil Bafaqih dan sekretaris DPD KNPI Herly Sufriyanto.

Namun, sejauh ini peta kekuatan semua calon belum begitu jelas. Ketua PK KNPI Pajarakan Yahya mengataan, peta kekuatan calon ketua belum bisa dilihat sekarang. "Peta calon masih dalam pengamatan dan lobi-lobi," terangnya. Namun dia menegaskan, kriteria calon harus sesuai dengan ketentuan tatib.

Aturan lain tentang calon ketua disampaikan Mahdi. Dia mengatakan, tatib Musda mengatur bahwa calon pernah aktif sebagai pengurus KNPI di semua tingkat kepengurusan atau menjabat sebagai pengurus organisasi kepemudaan.

Jika mengacu pada tatib itu, menurut Mahdi peluang Agil paling kecil dibandingkan calon yang lain. "Bahkan, bisa-bisa peluangnya tertutup" katanya.

Ketua I DPD KNPI, Arif Budianto menambahkan tentang aturan soal calon ketua. Dia mengatakan, calon ketua KNPI harus berusia di bawah 40 tahun.

Karena itu dia menilai, nama Herly Sufriyanto tidak bisa bersaing. Sebab, usianya di atas 40 tahun. "Tidak bisa maju, karena faktor usia," lanjut Arif.

Arif menambahkan, calon ketua KNPI tidak boleh muncul dari kalangan politisi. Namun buru-buru dia mengatakan, politisi boleh mencalonkan diri. Hanya saja, syaratnya harus aktif sebagai pengurus KNPI atau OKP lain.

Artinya, tinggal tiga calon ketua yang berpeluang. Yakni, Amin Haddar, Abdul Qomar dan Siswanul Arifin.

Sementara Wakil Sekretaris DPD KNPI Wahid Nurahman mengatakan, ada tiga agenda yang bakal dibahas dalam musda. Yakni, menilai kinerja dari kepengurusan lama, membuat program kerja dan membentuk pengurus baru.

Untuk calon ketua, Wahid berharap semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, calon ketua harus berlatar belakang netral dan non partisan. "Tidak berasal dari parpol," ujar Wahid. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=156256