[ Sabtu, 14 Agustus 2010 ]
Untuk Bahas Anggaran Pilbup 2013
KRAKSAAN - Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Probolinggo baru dilaksanakan tiga tahun lagi, yakni tahun 2013. Namun saat ini DPRD dan KPU setempat mulai membahas rencana penganggaran pemilihan bupati (Pilbup) 2013 itu.
Untuk itu, tim anggaran DPRD bersama anggota KPU melakukan kunjungan ke KPU Surabaya, dua hari lalu (12/8). Kebetulan Surabaya baru melaksanakan pilkada. Rombongan berangkat pagi-pagi sekitar pukul 06.00 WIB.
Ketua DPRD Ahmad Badawi mengatakan, tujuan utama kunjungan ke Surabaya adalah untuk belajar dari KPU Surabaya yang usai menggelar pilkada. "Kami dan KPU mau konsultasi ke KPU Surabaya. Soalnya saat ini kami mulai bahas penganggaran Pilbup 2013," katanya saat dihubungi Radar Bromo, kemarin (13/8).
Menurut pria yang akrab disapa Memed tersebut, penyelenggaraan Pilbup 2013 membutuhkan anggaran yang lumayan besar. Karena itu, penganggarannya harus dicicil sejak tahun 2011.
Nah, sebelum membahas rencana penganggaran Pilbup itu, badan anggaran (Banggar) DPRD dan KPU berkonsultasi ke KPU Surabaya. "KPU Surabaya ini kemarin kan termasuk daerah yang menggelar coblos ulang. Jadi kami belajar untuk mengantisipasi soal itu juga," jelas politisi asal PKB tersebut.
Maraknya putusan coblos ulang oleh MK (Mahkamah Konstitusi) menurut Memed juga harus diantisipasi oleh Kabupaten Probolinggo. Termasuk dengan menyediakan anggaran cadangan untuk penyelenggaraan coblos ulang tersebut.
"Di beberapa daerah sekarang marak terjadi pencoblosan ulang. Karena itu, Kabupaten Probolinggo juga harus mengantisipasinya. Kebetulan di Surabaya yang kami tuju ini juga menggelar coblos ulang. Jadi kami belajar darinya. Termasuk antisipasi soal anggarannya," jelas Memed.
Saat ditanya soal nominal anggaran yang dibutuhkan untuk Pilbup, Memed mengaku belum tahu betul. "Kami belum tahu, soalnya baru akan kami bahas. Tetapi kalau mengacu Pilkada Surabaya, satu orang pemilih dianggarkan sekitar Rp 20 ribu. Itu termasuk coblos ulangnya. Tinggal dikali jumlah pemilihnya berapa saja," beber Memed.
Sementara pada Pilbup 2008 diketahui, pemkab menganggarkan Rp 18 Miliar. Namun realisasinya hanya terserap Rp 12 Miliar. Untuk menghitung besarnya anggaran Pilbup 2013 dijelaskan Memed, juga cukup bergantung pada jumlah pemilih di daerah tersebut. (mie/hn)
KRAKSAAN - Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Probolinggo baru dilaksanakan tiga tahun lagi, yakni tahun 2013. Namun saat ini DPRD dan KPU setempat mulai membahas rencana penganggaran pemilihan bupati (Pilbup) 2013 itu.
Untuk itu, tim anggaran DPRD bersama anggota KPU melakukan kunjungan ke KPU Surabaya, dua hari lalu (12/8). Kebetulan Surabaya baru melaksanakan pilkada. Rombongan berangkat pagi-pagi sekitar pukul 06.00 WIB.
Ketua DPRD Ahmad Badawi mengatakan, tujuan utama kunjungan ke Surabaya adalah untuk belajar dari KPU Surabaya yang usai menggelar pilkada. "Kami dan KPU mau konsultasi ke KPU Surabaya. Soalnya saat ini kami mulai bahas penganggaran Pilbup 2013," katanya saat dihubungi Radar Bromo, kemarin (13/8).
Menurut pria yang akrab disapa Memed tersebut, penyelenggaraan Pilbup 2013 membutuhkan anggaran yang lumayan besar. Karena itu, penganggarannya harus dicicil sejak tahun 2011.
Nah, sebelum membahas rencana penganggaran Pilbup itu, badan anggaran (Banggar) DPRD dan KPU berkonsultasi ke KPU Surabaya. "KPU Surabaya ini kemarin kan termasuk daerah yang menggelar coblos ulang. Jadi kami belajar untuk mengantisipasi soal itu juga," jelas politisi asal PKB tersebut.
Maraknya putusan coblos ulang oleh MK (Mahkamah Konstitusi) menurut Memed juga harus diantisipasi oleh Kabupaten Probolinggo. Termasuk dengan menyediakan anggaran cadangan untuk penyelenggaraan coblos ulang tersebut.
"Di beberapa daerah sekarang marak terjadi pencoblosan ulang. Karena itu, Kabupaten Probolinggo juga harus mengantisipasinya. Kebetulan di Surabaya yang kami tuju ini juga menggelar coblos ulang. Jadi kami belajar darinya. Termasuk antisipasi soal anggarannya," jelas Memed.
Saat ditanya soal nominal anggaran yang dibutuhkan untuk Pilbup, Memed mengaku belum tahu betul. "Kami belum tahu, soalnya baru akan kami bahas. Tetapi kalau mengacu Pilkada Surabaya, satu orang pemilih dianggarkan sekitar Rp 20 ribu. Itu termasuk coblos ulangnya. Tinggal dikali jumlah pemilihnya berapa saja," beber Memed.
Sementara pada Pilbup 2008 diketahui, pemkab menganggarkan Rp 18 Miliar. Namun realisasinya hanya terserap Rp 12 Miliar. Untuk menghitung besarnya anggaran Pilbup 2013 dijelaskan Memed, juga cukup bergantung pada jumlah pemilih di daerah tersebut. (mie/hn)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=174799
Tidak ada komentar:
Posting Komentar