[ Sabtu, 26 Juni 2010 ]
KRAKSAAN - Meski sempat menghujani Pemkab Probolinggo dengan beberapa pertanyaan, badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Probolinggo akhirnya menilai laporan keuangan APBD 2009 memuaskan. Banggar hanya memberi lima saran dari LKPJ (Laporan Keuangan Pertanggungjawaban) APBD 2009 dalam sidang paripurna, Kamis (24/6).
Achmad Juwaini As'ad yang didapuk menjadi jubir Banggar dalam paripurna penyampaian laporan Banggar secara keseluruhan menjelaskan, LKPJ cukup baik. "Laporan telah dibahas dengan cermat oleh Banggar dengan tim anggaran eksekutif," katanya.
"Meskipun masih ada terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, namun secara umum laporan keuangan maupun realisasi kegiatan tahun 2009 telah menunjukkan kondisi yang memuaskan," imbuhnya.
Dalam laporan Banggar tersebut diketahui, jumlah aset sebesar Rp 1.666.322.366.747. Sementara jumlah kewajiban mencapai Rp 25.916.291, sehingga jumlah ekuitas dana mencapai Rp 1.666.296.452.456. Sedangkan saldo pada tanggal 31 Desember sebesar Rp 59.726.289.
Meski menganggap laporan keuangan pemkab cukup memuaskan, namun tim Banggar tetap memberikan beberapa saran. Salah satunya berhubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). "Apabila terdapat permasalahan maupun temuan pada SKPD agar supaya secepatnya ditindaklanjuti," jelas pria yang akrab disapa gus Jon tersebut.
Selain itu, pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dirasa kurang optimal menjadi perhatian serius Banggar. "Bagi SKPD unit penghasil diharapkan agar dalam menggali PAD ke depan agar lebih dimaksimalkan. Mengingat masih banyak potensi daerah yang belum tergali," imbuh Gus Jon.
Sebab menurut tim Banggar, ditetapkannya UU nomor 29 tentang Pajak dan Retribusi Daerah membuat peluang untuk meningkatkan PAD semakin besar. "Karena itu perda yang berkaitan dengan retribusi daerah agar segera dikaji dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru," jelasnya.
Masalah listrik yang sempat dibahas dalam hearing Komisi C juga menjadi catatan Banggar. Banggar berharap agar sekitar 178 dusun yang belum teraliri listrik saat ini bisa segera dicarikan solusinya.
"Diharapkan agar dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan serta validasi database antara PLN dengan pemda. Selain itu, untuk mempercepat terpenuhinya saluran listrik pedusunan agar dilakukan sharing pendanaan dari APBN dan APBD. Serta dilakukan terobosan baru dengan menggunakan alternatif listrik lainnya," jelasnya. (mie/hn)
Achmad Juwaini As'ad yang didapuk menjadi jubir Banggar dalam paripurna penyampaian laporan Banggar secara keseluruhan menjelaskan, LKPJ cukup baik. "Laporan telah dibahas dengan cermat oleh Banggar dengan tim anggaran eksekutif," katanya.
"Meskipun masih ada terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, namun secara umum laporan keuangan maupun realisasi kegiatan tahun 2009 telah menunjukkan kondisi yang memuaskan," imbuhnya.
Dalam laporan Banggar tersebut diketahui, jumlah aset sebesar Rp 1.666.322.366.747. Sementara jumlah kewajiban mencapai Rp 25.916.291, sehingga jumlah ekuitas dana mencapai Rp 1.666.296.452.456. Sedangkan saldo pada tanggal 31 Desember sebesar Rp 59.726.289.
Meski menganggap laporan keuangan pemkab cukup memuaskan, namun tim Banggar tetap memberikan beberapa saran. Salah satunya berhubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). "Apabila terdapat permasalahan maupun temuan pada SKPD agar supaya secepatnya ditindaklanjuti," jelas pria yang akrab disapa gus Jon tersebut.
Selain itu, pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dirasa kurang optimal menjadi perhatian serius Banggar. "Bagi SKPD unit penghasil diharapkan agar dalam menggali PAD ke depan agar lebih dimaksimalkan. Mengingat masih banyak potensi daerah yang belum tergali," imbuh Gus Jon.
Sebab menurut tim Banggar, ditetapkannya UU nomor 29 tentang Pajak dan Retribusi Daerah membuat peluang untuk meningkatkan PAD semakin besar. "Karena itu perda yang berkaitan dengan retribusi daerah agar segera dikaji dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru," jelasnya.
Masalah listrik yang sempat dibahas dalam hearing Komisi C juga menjadi catatan Banggar. Banggar berharap agar sekitar 178 dusun yang belum teraliri listrik saat ini bisa segera dicarikan solusinya.
"Diharapkan agar dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan serta validasi database antara PLN dengan pemda. Selain itu, untuk mempercepat terpenuhinya saluran listrik pedusunan agar dilakukan sharing pendanaan dari APBN dan APBD. Serta dilakukan terobosan baru dengan menggunakan alternatif listrik lainnya," jelasnya. (mie/hn)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=showpage&rkat=4
Tidak ada komentar:
Posting Komentar