[ Selasa, 07 September 2010 ]
Direktur Pastikan Dicairkan Hari Ini
PROBOLINGGO - Kasus belum cairnya uang jasa medik (JM) bagi karyawan RSUD Dr Moh Saleh Kota Probolinggo hari ini akan tuntas. Sebab, Direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi, memastikan dana bernilai ratusan juta rupiah itu akan cair hari ini.
Dokter Budi menyatakan hal itu kepada Radar Bromo kemarin (6/9). "Tadi (kemarin, Red) saya juga sudah tanda tangan. Saya kan dapat juga," ujarnya.
Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, masalah belum cairnya uang JM sempat menimbulkan gejolak karyawan di rumah sakit milik Pemkot Probolinggo itu. Sabtu (4/9) lalu RSUD menggelar rapat di ruangan edelweis untuk membahas permasalahan yang ada.
Mulanya rapat yang itu, digelar hanya akan diikuti oleh direktur, komite medik dan komite keperawatan. Tapi entah siapa yang mengomando, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 itu diserbu para karyawan. Bahkan karyawan yang kebetulan libur juga datang demi mengikuti rapat tersebut.
Menurut sebuah sumber di RSUD, JM umum biasanya cair setiap akhir bulan. Namun untuk jatah Agustus, belum juga cair. Lain dengan JM untuk Askes, sejak Januari lalu, sampai kemarin juga belum cair.
Padahal, menurut sumber Radar Bromo, sebenarnya pihak Askes sudah membayar uang JM kepada RSUD. Tapi, belum satu karyawan pun yang menerima duit yang menjadi haknya itu. Itu dikarenakan uangnya disetor semua ke pemkot.
Dari data yang diperoleh Radar Bromo, JM untuk seluruh karyawan RSUD pada 2010 dianggarkan Rp 2,6 miliar. Itu terbagi dua, yakni untuk pegawai negeri sipil (PNS) Rp 1,7 miliar dan non PNS Rp 890 juta. Itu, sudah direalisasikan sampai dengan Juli 2010. Kini dana JM untuk PNS tersisa Rp 116.517. Sedangkan untuk non-PNS tersisa Rp 347.603.523.
Karena itulah, pada bulan ini RSUD tidak dapat mengeluarkan jasa pelayanan untuk PNS, sedangkan untuk non PNS dapat dikeluarkan. Karena, dana pada plafon anggaran masih mencukupi.
JM untuk PNS tetap dihitung dan dapat dikeluarkan pada saat proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disetujui DPRD. Dan, kekurangan atas JM untuk Askes ataupun Jamkesmas tetap dihitung. Itu diupayakan agar dapat terhitung serta dibayarkan pada tahun mendatang.
Dengan keadaan itulah, diusahakan dalam penyusunan PAK, RSUD mendapat tambahan dana JM sebesar Rp 2,6 miliar. Meski demikian, tambahan itu masih belum mencukupi JM secara keseluruhan. Sedangkan kebutuhan JM setiap bulannya, sekitar Rp 350 juta, itu belum termasuk untuk Askes dan Jamkesmas.
Sebetulnya, permasalahan itu muncul sejak awal 2010 lalu. Tapi, baru kali ini bergolak. Itu, setelah pendapatan RSUD menjadi satker seluruh dananya harus disetor ke kasda. Dan, seluruh pengeluarannya diatur oleh kasda, seperti satker-satker lain. Padahal sebelumnya RSUD bisa mengelola keuangannya sendiri.
Masalah ini sempat memunculkan ancaman mogok kerja. Karyawan akan melakukan mogok kerja bila haknya itu belum dicairkan sampai sebelum lebaran. Tak hanya itu, Minggu (6/9) malam sempat beredar kabar kalau para karyawan akan melakukan demo pada Senin (7/9) pagi. Ada pula yang mengatakan, kalau memboikot apel pagi yang biasanya digelar saban Senin itu.
Tapi, akhirnya itu gagal lantaran kemarin (7/9) pagi Kota Probolinggo diguyur hujan. Sehingga, ancaman memboikot apel dan demontrasi tidak jadi dilakukan. "Rencanya, memang karyawan tidak mau mengikuti apel. Tapi, absent tetap. Karena hujan, ya tidak jadi," ujar sumber Radar Bromo di RSUD.
Rupaya kejengkelan para karyawan itu akan segera terobati, itu setelah ada kabar kalau hak mereka akan segera ditunaikan hari ini. dr Budi mengatakan, kalau dirinya sudah konsultasi dengan wali kota dan menyampaikan permasalahan tersebut.
Hasilnya, dana tersebut bisa dicairkan hari ini. "Saya buat surat dan saya sampaikan semunya. Termasuk hasil rapat waktu itu (Sabtu 4/9). Kemudian, surat saya ditindak lanjuti," ujar Direktur RSUD dr Budi.
Menurutnya, sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, pihaknya jauh-jauh hari sudah berkonsultasi dengan BPK (badan pemeriksa keungan). Pasalnya, kebijakan yang diambilnya dikhawatirkan menyalahi peraturan.
"Saya juga konsultasi kepada BPK. Dan, memang harus dengan persetujuan kepala daerah. Akhrnya, Wali kota juga menyetujui. JM-nya sudah saya tanda tangani dan sudah di-ACC wali kota," jelasnya.
Kini, duit yang besarnya diperkirakan hampir mencapai Rp 300 juta itu, sudah berada di rekening RSUD. Tapi, baru hari ini (7/9) akan dicairkan dan akan langsung dibagikan kepada yang berhak. "Prosesnya sudah selesai semua tinggal ngambilnya saja," ujarnya.
"Besok (7/9) ngambilnya uangnya dulu di bank, ceknya sudah saya tanda tangani. Karyawan menerima di RSUD tanpa melalui rekening. Karena sudah biasa kami bayarkan secara langsung," ujar dr Budi yang spesialis penyakit dalam itu. (rud/yud)
PROBOLINGGO - Kasus belum cairnya uang jasa medik (JM) bagi karyawan RSUD Dr Moh Saleh Kota Probolinggo hari ini akan tuntas. Sebab, Direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi, memastikan dana bernilai ratusan juta rupiah itu akan cair hari ini.
Dokter Budi menyatakan hal itu kepada Radar Bromo kemarin (6/9). "Tadi (kemarin, Red) saya juga sudah tanda tangan. Saya kan dapat juga," ujarnya.
Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, masalah belum cairnya uang JM sempat menimbulkan gejolak karyawan di rumah sakit milik Pemkot Probolinggo itu. Sabtu (4/9) lalu RSUD menggelar rapat di ruangan edelweis untuk membahas permasalahan yang ada.
Mulanya rapat yang itu, digelar hanya akan diikuti oleh direktur, komite medik dan komite keperawatan. Tapi entah siapa yang mengomando, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 itu diserbu para karyawan. Bahkan karyawan yang kebetulan libur juga datang demi mengikuti rapat tersebut.
Menurut sebuah sumber di RSUD, JM umum biasanya cair setiap akhir bulan. Namun untuk jatah Agustus, belum juga cair. Lain dengan JM untuk Askes, sejak Januari lalu, sampai kemarin juga belum cair.
Padahal, menurut sumber Radar Bromo, sebenarnya pihak Askes sudah membayar uang JM kepada RSUD. Tapi, belum satu karyawan pun yang menerima duit yang menjadi haknya itu. Itu dikarenakan uangnya disetor semua ke pemkot.
Dari data yang diperoleh Radar Bromo, JM untuk seluruh karyawan RSUD pada 2010 dianggarkan Rp 2,6 miliar. Itu terbagi dua, yakni untuk pegawai negeri sipil (PNS) Rp 1,7 miliar dan non PNS Rp 890 juta. Itu, sudah direalisasikan sampai dengan Juli 2010. Kini dana JM untuk PNS tersisa Rp 116.517. Sedangkan untuk non-PNS tersisa Rp 347.603.523.
Karena itulah, pada bulan ini RSUD tidak dapat mengeluarkan jasa pelayanan untuk PNS, sedangkan untuk non PNS dapat dikeluarkan. Karena, dana pada plafon anggaran masih mencukupi.
JM untuk PNS tetap dihitung dan dapat dikeluarkan pada saat proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disetujui DPRD. Dan, kekurangan atas JM untuk Askes ataupun Jamkesmas tetap dihitung. Itu diupayakan agar dapat terhitung serta dibayarkan pada tahun mendatang.
Dengan keadaan itulah, diusahakan dalam penyusunan PAK, RSUD mendapat tambahan dana JM sebesar Rp 2,6 miliar. Meski demikian, tambahan itu masih belum mencukupi JM secara keseluruhan. Sedangkan kebutuhan JM setiap bulannya, sekitar Rp 350 juta, itu belum termasuk untuk Askes dan Jamkesmas.
Sebetulnya, permasalahan itu muncul sejak awal 2010 lalu. Tapi, baru kali ini bergolak. Itu, setelah pendapatan RSUD menjadi satker seluruh dananya harus disetor ke kasda. Dan, seluruh pengeluarannya diatur oleh kasda, seperti satker-satker lain. Padahal sebelumnya RSUD bisa mengelola keuangannya sendiri.
Masalah ini sempat memunculkan ancaman mogok kerja. Karyawan akan melakukan mogok kerja bila haknya itu belum dicairkan sampai sebelum lebaran. Tak hanya itu, Minggu (6/9) malam sempat beredar kabar kalau para karyawan akan melakukan demo pada Senin (7/9) pagi. Ada pula yang mengatakan, kalau memboikot apel pagi yang biasanya digelar saban Senin itu.
Tapi, akhirnya itu gagal lantaran kemarin (7/9) pagi Kota Probolinggo diguyur hujan. Sehingga, ancaman memboikot apel dan demontrasi tidak jadi dilakukan. "Rencanya, memang karyawan tidak mau mengikuti apel. Tapi, absent tetap. Karena hujan, ya tidak jadi," ujar sumber Radar Bromo di RSUD.
Rupaya kejengkelan para karyawan itu akan segera terobati, itu setelah ada kabar kalau hak mereka akan segera ditunaikan hari ini. dr Budi mengatakan, kalau dirinya sudah konsultasi dengan wali kota dan menyampaikan permasalahan tersebut.
Hasilnya, dana tersebut bisa dicairkan hari ini. "Saya buat surat dan saya sampaikan semunya. Termasuk hasil rapat waktu itu (Sabtu 4/9). Kemudian, surat saya ditindak lanjuti," ujar Direktur RSUD dr Budi.
Menurutnya, sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, pihaknya jauh-jauh hari sudah berkonsultasi dengan BPK (badan pemeriksa keungan). Pasalnya, kebijakan yang diambilnya dikhawatirkan menyalahi peraturan.
"Saya juga konsultasi kepada BPK. Dan, memang harus dengan persetujuan kepala daerah. Akhrnya, Wali kota juga menyetujui. JM-nya sudah saya tanda tangani dan sudah di-ACC wali kota," jelasnya.
Kini, duit yang besarnya diperkirakan hampir mencapai Rp 300 juta itu, sudah berada di rekening RSUD. Tapi, baru hari ini (7/9) akan dicairkan dan akan langsung dibagikan kepada yang berhak. "Prosesnya sudah selesai semua tinggal ngambilnya saja," ujarnya.
"Besok (7/9) ngambilnya uangnya dulu di bank, ceknya sudah saya tanda tangani. Karyawan menerima di RSUD tanpa melalui rekening. Karena sudah biasa kami bayarkan secara langsung," ujar dr Budi yang spesialis penyakit dalam itu. (rud/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=178557
Tidak ada komentar:
Posting Komentar