[ Jum'at, 13 Agustus 2010 ]
PROBOLINGGO - Tiga anggota DPRD Jatim asal Probolinggo Hasan Irsyad (Golkar), Mahdi (PPP) dan Hadi Zainal Abidin (PKB) kemarin (12/8) turun lapangan. Mereka mengunjungi proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo. Di situ terungkap masih perlu dana sekitar Rp 200 M untuk reklamasi.
Hasan Irsyad mengatakan saat ini anggota DPRD Jatim sedang reses. Sasaran reses bisa ke masyarakat, pemerintahan, perusahaan, BUMD atau BUMN. Karena APBD provinsi ada yang digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga, maka mereka datang guna memantau sejauh mana proses yang sudah berjalan.
"Ada hambatan atau keterbatasan dana atau tidak. Karena kebetulan kami ini berada di komisi D, komisi yang menangani permasalahan pembangunan. Sehingga kami bisa berupaya untuk memperjuangkan anggaran kaitan pembangunan di pelabuhan ini," kata Hasan.
Nantinya, hasil dari kunjungan ini bakal disampaikan dalam rapat pleno di DPRD Jatim. Sudah dua kali dana APBD Jatim dikucurkan untuk proyek pelabuhan ini. Oleh karenanya dewan ingin mengetahui sejauh mana proyek dan apa saja yang menjadi kendala.
"Faktor penunjang pelabuhan harus dikembangkan. Dengan kunjungan ini kami menampung apa yang menjadi kendala. Kalau kendalanya anggaran akan kami perjuangan tentu disesuaikan dengan anggaran yang ada," terang Mahdi.
Siang itu, para anggota dewan ini didampingi Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Bambang Jatmiko, kontraktor PT Kali Intan Asri Sisworo dan konsultan perencana CV Lawang Duwur Sukobar.
Dari penjelasan Bambang Jatmiko, PAK APBD Jatim tahun 2010 ini telah disiapkan anggaran senilai Rp 10 M untuk reklamasi. Sebelumnya tahun 2009 digunakan anggaran APBD Jatim senilai Rp 25 M untuk reklamasi 5,3 hektar. Tahun 2010 jumlah anggaran APBD Jatim lebih tinggi Rp 47 M untuk reklamasi 9 hektar. "Dibutuhkan dana sekitar Rp 200 M lagi untuk reklamasi dengan lebar 30 meter ( ke arah barat)," kata Sukobar dari pihak konsultan perencana.
Bambang menambahkan walaupun fasilitas penunjang belum ready sudah banyak pihak yang mengincar lokasi di pelabuhan. "Sekarang kewalahan katanya. Ini sudah mulai mengurus sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional)," imbuhnya yang menegaskan APBD provinsi hanya mengcover pembangunan daratan.
Membedakan penggunaan anggaran reklamasi, pihak kontraktor sudah memasang tanda patokan khusus. Pasalnya, dengan adanya tanda tersebut bisa mempermudah mengecekan oleh petugas.
Site Manager PT Kali Intan Asri Sisworo menuturkan perusahannya sudah terikat kontrak dengan provinsi sampai September mendatang. "Tapi, kami akan kebut pekerjaan ini setidaknya pertengahan atau akhir Agustus sudah selesai. Sekarang sudah 99 persen hanya tinggal finishing saja," jelas dia.
Mahdi optimis jika Pelabuhan Tanjung Tembaga bisa beroperasional secara menyeluruh dengan didukung fasilitas penunjang yang lengkap maka semakin banyak investor yang tertarik. "Infrastruktur dan fasilitas lengkap investasi pasti bertambah. Realisasinya dapat mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) APBD provinsi," pungkasnya. (fa/yud)
Hasan Irsyad mengatakan saat ini anggota DPRD Jatim sedang reses. Sasaran reses bisa ke masyarakat, pemerintahan, perusahaan, BUMD atau BUMN. Karena APBD provinsi ada yang digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga, maka mereka datang guna memantau sejauh mana proses yang sudah berjalan.
"Ada hambatan atau keterbatasan dana atau tidak. Karena kebetulan kami ini berada di komisi D, komisi yang menangani permasalahan pembangunan. Sehingga kami bisa berupaya untuk memperjuangkan anggaran kaitan pembangunan di pelabuhan ini," kata Hasan.
Nantinya, hasil dari kunjungan ini bakal disampaikan dalam rapat pleno di DPRD Jatim. Sudah dua kali dana APBD Jatim dikucurkan untuk proyek pelabuhan ini. Oleh karenanya dewan ingin mengetahui sejauh mana proyek dan apa saja yang menjadi kendala.
"Faktor penunjang pelabuhan harus dikembangkan. Dengan kunjungan ini kami menampung apa yang menjadi kendala. Kalau kendalanya anggaran akan kami perjuangan tentu disesuaikan dengan anggaran yang ada," terang Mahdi.
Siang itu, para anggota dewan ini didampingi Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Bambang Jatmiko, kontraktor PT Kali Intan Asri Sisworo dan konsultan perencana CV Lawang Duwur Sukobar.
Dari penjelasan Bambang Jatmiko, PAK APBD Jatim tahun 2010 ini telah disiapkan anggaran senilai Rp 10 M untuk reklamasi. Sebelumnya tahun 2009 digunakan anggaran APBD Jatim senilai Rp 25 M untuk reklamasi 5,3 hektar. Tahun 2010 jumlah anggaran APBD Jatim lebih tinggi Rp 47 M untuk reklamasi 9 hektar. "Dibutuhkan dana sekitar Rp 200 M lagi untuk reklamasi dengan lebar 30 meter ( ke arah barat)," kata Sukobar dari pihak konsultan perencana.
Bambang menambahkan walaupun fasilitas penunjang belum ready sudah banyak pihak yang mengincar lokasi di pelabuhan. "Sekarang kewalahan katanya. Ini sudah mulai mengurus sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional)," imbuhnya yang menegaskan APBD provinsi hanya mengcover pembangunan daratan.
Membedakan penggunaan anggaran reklamasi, pihak kontraktor sudah memasang tanda patokan khusus. Pasalnya, dengan adanya tanda tersebut bisa mempermudah mengecekan oleh petugas.
Site Manager PT Kali Intan Asri Sisworo menuturkan perusahannya sudah terikat kontrak dengan provinsi sampai September mendatang. "Tapi, kami akan kebut pekerjaan ini setidaknya pertengahan atau akhir Agustus sudah selesai. Sekarang sudah 99 persen hanya tinggal finishing saja," jelas dia.
Mahdi optimis jika Pelabuhan Tanjung Tembaga bisa beroperasional secara menyeluruh dengan didukung fasilitas penunjang yang lengkap maka semakin banyak investor yang tertarik. "Infrastruktur dan fasilitas lengkap investasi pasti bertambah. Realisasinya dapat mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) APBD provinsi," pungkasnya. (fa/yud)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=174618
Tidak ada komentar:
Posting Komentar