Rabu, 18 Agustus 2010Pada hari Rabu (18/8) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Probolinggo mengadakan Sosialisasi tentang “Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2010” di Ruang Rapat DPRD Kota Probolinggo.
Sosialisasi dipimpin oleh Ketua DPRD, HM. Sulaiman yang didampingi olah Sekda Kota Probolinggo, H. Johny Haryanto. Telah hadir beberapa anggota DRRD dan tim BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).
Kepala BAPPEDA, Budi Krisyanto sebagai pemapar, menyampaikan, ” Berdasarkan landasan hukum yang disyahkan, diantaranya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka akan diketahui seberapa besar dan meningkatnya perekonomian kota kita Probolinggo ini”, tegasnya.
”Peluang Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2010 sesuai hasil perhitungan Kondisi perekonomian global kian membaik. Pada tahun 2010 ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sebesar 3,1-3,9 persen, ekonomi Indonesia 5,9 - 6,5 persen, dan ekonomi Jawa Timur tumbuh 6,0-6,5 persen. Sehingga dapat jelaskan Perekonomian Kota Probolinggo diperkirakan tumbuh sebesar 6,3-6,9 persen dengan roda perekonomian bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan, komunikasi, dan sektor industri pengolahan”, tambah Budi Krisyanto.
Usulan pemikiran pelabuhan Kota Probolinggo layak dikembangkan melalui perbaikan infrastruktur pelabuhan, sebagai salah satu bentuk investasi yang produktif untuk mengembangkan sektor angkutan yang menjadi salah satu pilar perekonomian di Kota Probolinggo.
Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran dintaranya, masih belum pulihnya ekonomi dunia sebagai akibat krisis ekonomi global (yang berlangsung sejak tahun 2008) dan terserapnya belanja tetap/rutin (gaji pegawai) yang diperkirakan mengalami penurunan setiap tahun sebagai dampak dari pemekaran wilayah.
Sehingga penanggulangannya diperlukan upaya-upaya dalam mengantisipasi permasalahan, diantaranya, kegiatan yang mengacu pada kebijakan nasional provinsi, RPJP, RPJM, RKPD, Renstra Renja 2010, dan prioritas program/kegiatan.
Sosialisasi dipimpin oleh Ketua DPRD, HM. Sulaiman yang didampingi olah Sekda Kota Probolinggo, H. Johny Haryanto. Telah hadir beberapa anggota DRRD dan tim BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).
Kepala BAPPEDA, Budi Krisyanto sebagai pemapar, menyampaikan, ” Berdasarkan landasan hukum yang disyahkan, diantaranya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka akan diketahui seberapa besar dan meningkatnya perekonomian kota kita Probolinggo ini”, tegasnya.
”Peluang Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2010 sesuai hasil perhitungan Kondisi perekonomian global kian membaik. Pada tahun 2010 ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sebesar 3,1-3,9 persen, ekonomi Indonesia 5,9 - 6,5 persen, dan ekonomi Jawa Timur tumbuh 6,0-6,5 persen. Sehingga dapat jelaskan Perekonomian Kota Probolinggo diperkirakan tumbuh sebesar 6,3-6,9 persen dengan roda perekonomian bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan, komunikasi, dan sektor industri pengolahan”, tambah Budi Krisyanto.
Usulan pemikiran pelabuhan Kota Probolinggo layak dikembangkan melalui perbaikan infrastruktur pelabuhan, sebagai salah satu bentuk investasi yang produktif untuk mengembangkan sektor angkutan yang menjadi salah satu pilar perekonomian di Kota Probolinggo.
Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran dintaranya, masih belum pulihnya ekonomi dunia sebagai akibat krisis ekonomi global (yang berlangsung sejak tahun 2008) dan terserapnya belanja tetap/rutin (gaji pegawai) yang diperkirakan mengalami penurunan setiap tahun sebagai dampak dari pemekaran wilayah.
Sehingga penanggulangannya diperlukan upaya-upaya dalam mengantisipasi permasalahan, diantaranya, kegiatan yang mengacu pada kebijakan nasional provinsi, RPJP, RPJM, RKPD, Renstra Renja 2010, dan prioritas program/kegiatan.
Sumber: http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar