Rabu, 03/11/2010 21:55:50 WIBOleh: Bambang Sutejo
MALANG: Rencana penggabungan (amalgamasi) sejumlah pabrik gula dibawah kelolaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI di Jawa Timur baru sebatas kajian.
Adig Suwandi, Sekretaris Perusahaan PTPN XI, mengatakan munculnya polemik dan kontroversi tentang rencana amalgamasi sejumlah pabrik gula (PG) di Jatim yang memancing reaksi Pemprov Jatim dan petani tebu tersebut belum merupakan keputusan manajemen PTPN XI.
"Manajemen baru sampai tahap melakukan kajian. Dari kajian tersebut akan diketahui berapa kebutuhan tebu ideal untuk memenuhi kapasitas giling bagi PG bersangkutan agar dapat menghasilkan gula bermutu tinggi dan harga pokok (unit cost) bersaing," kata Adig Suwandi dalam siaran pers yang diterima Bisnis, hari ini.
Kebutuhan tebu, tuturnya, diproyeksikan ke dalam luas areal lahan dan tingkat produktivitas dicapai agar sistem dan manajemen produksi yang berkelanjutan dapat dilaksanakan.
Menurut dia, tidak mudah melakukan amalgamasi PG. Selain pertimbangan ekonomis dan finansial, perusahaan pasti mempertimbangkan pula dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk bagaimana penyaluran tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidupnya dari PG.
Komunitas lokal yang selama ini mendapatkan multiplier effects PG juga menjadi pertimbangan. Karena itu, lanjutnya, PTPN XI berharap ada dukungan lahan dari pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat sekitar kalau memang PG tetap ingin dipertahankan keberadaan dan keberlanjutan operasinya.
"Apalagi pada era liberalisasi perdagangan sekarang, PG tidak hanya bersaing dengan sesama produsen di dalam negeri, namun juga yang ada di luar negeri."
Momentum naiknya harga gula dunia yang sekarang mencapai kisaran US$700-US$745 per ton FOB (harga di negara asal, belum termasuk biaya pengapalan dan premium) menyusul perubahan iklim yang berdampak terhadap menurunnya stok global, hendaknya mendapat perhatian serius untuk mengawali kebangkitan dan kejayaan kembali industri gula nasional.
Sebagai tanaman yang relatif tahan terhadap berbagai gejolak iklim, tebu dapat menjadi opsi bagi petani. "Tugas PG adalah membina petani agar dapat menyelenggarakan praktik budidaya terbaik (best practices) dan mengolahnya menjadi gula kristal."
Pihaknya menyebutkan dalam pertemuan koordinasi yang dihadiri Gubernur Soekarwo, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, serta jajaran manajemen PTPN X dan XI, telah ditegaskan segera dibentuknya tim teknis yang antara lain bertugas menyusun grand strategy revitalisasi PG di Jatim.
Setelah rampung, konsepnya akan dibahas bersama para Bupati/Walikota yang di daerahnya terdapat PG khususnya dalam penyediaan lahan yang memungkinkan tidak adanya lagi idle capacity.
PTPN XI berharap, nantinya semua tebu untuk sebuah PG berasal dari sekitarnya, bukan dari tempat yang jauh dengan konsekuensi ongkos transportasi mahal.
Sebagai contoh dari kebutuhan ideal untuk 3 PG di Kabupaten Probolinggo (Wonolangan, Gending dan Padjarakan) yang secara keseluruhan berkapasitas 3.700 ton tebu per hari (tth), potensi lokal 140.000 ton dari 555.000 ton kebutuhan. Kekurangan tebu terpaksa diambilkan dari Lumajang yang mengalami surplus.
Itu pun masih dengan asumsi lama giling minimal yakni 150 hari. Secara finansial, bagi PTPN XI sebenanarnya masih lebih menguntungkan memanfaatkan semua tebu Lumajang dengan meningkatkan kapasitas PG Djatiroto dari 5.500 menjadi 10.000 atau bahkan 12.000 tth.
Namun, dalam upaya menjaga keseimbangan tebu antarwilayah agar PG-PG Probolinggo tetap beroperasi, manajemen memutuskan peningkatan kapasitas PG Djatiroto baru ke arah 7.500 tth.
Demikian pula 3 PG di Kabupaten Situbondo di luar Assembagoes (Wringinanom, Olean, dan Pandjie) dengan kapasitas total 4.500 tth, kebutuhan ideal tebu 675.000 ton, kemampuan lokalnya hanya 110.000 ton sehingga sisanya harus didatangkan dari tempat lain.
5 PG lingkup PTPN XI di kawasan Madiun dan sekitarnya juga mengalami nasib serupa. Dukungan pemerintah kabupaten/kota akan lahan budidaya tebu tampaknya menjadi faktor penting.(yn)
Adig Suwandi, Sekretaris Perusahaan PTPN XI, mengatakan munculnya polemik dan kontroversi tentang rencana amalgamasi sejumlah pabrik gula (PG) di Jatim yang memancing reaksi Pemprov Jatim dan petani tebu tersebut belum merupakan keputusan manajemen PTPN XI.
"Manajemen baru sampai tahap melakukan kajian. Dari kajian tersebut akan diketahui berapa kebutuhan tebu ideal untuk memenuhi kapasitas giling bagi PG bersangkutan agar dapat menghasilkan gula bermutu tinggi dan harga pokok (unit cost) bersaing," kata Adig Suwandi dalam siaran pers yang diterima Bisnis, hari ini.
Kebutuhan tebu, tuturnya, diproyeksikan ke dalam luas areal lahan dan tingkat produktivitas dicapai agar sistem dan manajemen produksi yang berkelanjutan dapat dilaksanakan.
Menurut dia, tidak mudah melakukan amalgamasi PG. Selain pertimbangan ekonomis dan finansial, perusahaan pasti mempertimbangkan pula dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk bagaimana penyaluran tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidupnya dari PG.
Komunitas lokal yang selama ini mendapatkan multiplier effects PG juga menjadi pertimbangan. Karena itu, lanjutnya, PTPN XI berharap ada dukungan lahan dari pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat sekitar kalau memang PG tetap ingin dipertahankan keberadaan dan keberlanjutan operasinya.
"Apalagi pada era liberalisasi perdagangan sekarang, PG tidak hanya bersaing dengan sesama produsen di dalam negeri, namun juga yang ada di luar negeri."
Momentum naiknya harga gula dunia yang sekarang mencapai kisaran US$700-US$745 per ton FOB (harga di negara asal, belum termasuk biaya pengapalan dan premium) menyusul perubahan iklim yang berdampak terhadap menurunnya stok global, hendaknya mendapat perhatian serius untuk mengawali kebangkitan dan kejayaan kembali industri gula nasional.
Sebagai tanaman yang relatif tahan terhadap berbagai gejolak iklim, tebu dapat menjadi opsi bagi petani. "Tugas PG adalah membina petani agar dapat menyelenggarakan praktik budidaya terbaik (best practices) dan mengolahnya menjadi gula kristal."
Pihaknya menyebutkan dalam pertemuan koordinasi yang dihadiri Gubernur Soekarwo, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, serta jajaran manajemen PTPN X dan XI, telah ditegaskan segera dibentuknya tim teknis yang antara lain bertugas menyusun grand strategy revitalisasi PG di Jatim.
Setelah rampung, konsepnya akan dibahas bersama para Bupati/Walikota yang di daerahnya terdapat PG khususnya dalam penyediaan lahan yang memungkinkan tidak adanya lagi idle capacity.
PTPN XI berharap, nantinya semua tebu untuk sebuah PG berasal dari sekitarnya, bukan dari tempat yang jauh dengan konsekuensi ongkos transportasi mahal.
Sebagai contoh dari kebutuhan ideal untuk 3 PG di Kabupaten Probolinggo (Wonolangan, Gending dan Padjarakan) yang secara keseluruhan berkapasitas 3.700 ton tebu per hari (tth), potensi lokal 140.000 ton dari 555.000 ton kebutuhan. Kekurangan tebu terpaksa diambilkan dari Lumajang yang mengalami surplus.
Itu pun masih dengan asumsi lama giling minimal yakni 150 hari. Secara finansial, bagi PTPN XI sebenanarnya masih lebih menguntungkan memanfaatkan semua tebu Lumajang dengan meningkatkan kapasitas PG Djatiroto dari 5.500 menjadi 10.000 atau bahkan 12.000 tth.
Namun, dalam upaya menjaga keseimbangan tebu antarwilayah agar PG-PG Probolinggo tetap beroperasi, manajemen memutuskan peningkatan kapasitas PG Djatiroto baru ke arah 7.500 tth.
Demikian pula 3 PG di Kabupaten Situbondo di luar Assembagoes (Wringinanom, Olean, dan Pandjie) dengan kapasitas total 4.500 tth, kebutuhan ideal tebu 675.000 ton, kemampuan lokalnya hanya 110.000 ton sehingga sisanya harus didatangkan dari tempat lain.
5 PG lingkup PTPN XI di kawasan Madiun dan sekitarnya juga mengalami nasib serupa. Dukungan pemerintah kabupaten/kota akan lahan budidaya tebu tampaknya menjadi faktor penting.(yn)
Sumber: http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id218437.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar